TEORI STUFEN DAN ASAS – ASAS PERUNDANG - UNDANGAN

Presentasi berjudul: "TEORI STUFEN DAN ASAS – ASAS PERUNDANG - UNDANGAN"— Transcript presentasi:

1 TEORI STUFEN DAN ASAS – ASAS PERUNDANG - UNDANGAN
SRI SANITUTI HARIADI

2 STUFEN THEORY BERLAKUNYA SUATU NORMA ITU BERLAPIS- LAPIS DAN BERJENJANG DALAM SUATU SUSUNAN HIERARKI. NORMA YANG SATU BERLAKU ATAS DASAR DAN BERSUMBER PADA NORMA LAIN YANG LEBIH TINGGI, DEMIKIAN SETERUSNYA KE ATAS SAMPAI PADA SUATU NORMA YANG TERTINGGI, YANG TIDAK DAPAT DITELUSURI LEBIH LANJUT, YANG DISEBUT GRUNDNORM (GN) ATAU NORMA DASAR ATAU

3 URSPRUNGNORM BERLAKUNYA GRUNDNORM TIDAK BERDASAR DAN BERSUMBER PADA NORMA YANG LEBIH TINGGI. O. K. I GRUNDNORM BERLAKU SEBAGAI PRESUPPOSED ARTINYA : PERLU DITERIMA DENGAN TIDAK PERLU DIPERDEBATKAN ATAU BERSIFAT AKSIOMATIS (ALGRA, N.E : 138 – 143)

4 TETAPI : TEORI KELSEN TIDAK SELURUHNYA SESUAI DENGAN HUKUM DI INDONESIA. HANS KELSEN : BERPAHAM LEGISME ATAU POSITIVISME, MEMANDANG HUKUM HANYALAH UNDANG-UNDANG. DILUAR UNDANG-UNDANG TIDAK ADA HUKUM

5 INDONESIA DISAMPING HUKUM YANG TERTULIS (UU) MASIH TERDAPAT HUKUM YANG TIDAK TERTULIS YAITU HUKUM ADAT. HUKUM ADAT MERUPAKAN HUKUM DENGAN CIRI-CIRI KEPRIBADIAN INDONESIA. (SOERIPTO) JADI KALAU INGIN MENEMUKAN HUKUM YANG DAPAT DIRASAKAN ADIL, HENDAKLAH MEMPERHATIKAN HUKUM ADAT.

6 TEORI TANGGA (HANS KELSEN)
TERTIB HUKUM (LEGAL ORDER) MERUPAKAN ASYSTEM OF NORMS YANG BERBENTUK SEPERTI TANGGA-TANGGA PIRAMID. TIAP TANGGA TERDAPAT NORMA-NORMA ATAU KAEDAH-KAEDAH. DI PUNCAK PIRAMID TERDAPAT NORMA DASAR/GRUNDNORM. DI BAWAH KAEDAH DASAR TERDAPAT UUD DIBAWAH UUD TERDAPAT KAEDAH YANG

7 DISEBUT UNDANG – UNDANG. DIBAWAH UNDANG – UNDANG TERDAPAT PERATURAN.
DIBAWAH PERATURAN TERDAPAT KETETAPAN. DASAR BERLAKUNYA SUATU NORMA TERLETAK PADA NORMA DIATASNYA. (MUSTAFA, BACHSAN : 1984, 7-10)

8 TEORI STUFEN ATAU TEORI TANGGA DARI HANS KELSEN

9 ASAS- ASAS PERUNDANG- UNDANGAN
(DALAM KAITAN DENGAN BERLAKUNAYA UU) UNDANG-UNADANG TIDAK BERLAKU SURUT. UNDANG-UNDANG YANG BARU MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG YANG TERDAHULU. UNDANG-UNDANG YANG DIBUAT OLEH INSTANSI YANG LEBIH TINGGI MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI PULA. UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT KHUSUS

10 MENYAMPINGKAN UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT UMUM.
UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. * KANSIL, 1986,57 * SATJIPTO,RAHARJO & RONNY H.S., :

11 UNDANG-UNDANG TIDAK BERLAKU SURUT
ASAS INI MENGANDUNG ARTI : BAHWA ORANG TIDAK DAPAT DIKENAI HUKUM ATAU SUATU KETENTUAN UNDANG-UNDANG, SEBELUM ADA HUKUMNYA ATAU UNDANG-UNDANGNYA. TUJUANNYA : MELINDUNG RAKYAT TERHADAP TINDAKAN SEWENANG-WENANG DARI PENGUASA. O.K.I ORANG PRANCIS PENGOPER ASAS : “NULUUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI”, KEDALAM

12 “DECLARATION DU DROIT LE HOMME ET DU CITOYEN AND CODE PENAL”.
ASAS TERSEBUT BERLAKU DI INDONESIA (PASAL 1 AYAT 1) ASAS TERSEBUT BERASAL DARI VON FEUERBACH.

13 UU YANG BARU MEMBATALKAN UU TERDAHULU
ASAS INI DIDALAM ILMU HUKUM : “LEX POSTERIORI DEROGAT LEX PREORI”. SYARATNYA : UNDANG-UNDANG BARU TERSEBUT MENGATUR MATERI YANG SAMA DENGAN UNDANG-UNDANG LAMA /TERDAHULU. O.K.I MESKIPIN DIDALAMNYA UNDANG-UNDANG BARU TIDAK DINYATAKAN DENGAN

14 TEGAS TENTANG PENCABUTANYA, MAKA DENGAN SENDIRINYA DIANGGAP UNDANG-UNDANG BARU TERSEBUT MENCABUT UNDANG-UNDANG LAMA.

15 UU YANG DIBUAT OLEH PENGUASA LEBIH TINGGI,
MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI PULA ASAS INI MERUPAKAN KONSEKUENSI ADANYA HIERARCHI DIDALAM PERUNDANG-UNDANGAN. KONSEKUENSI LEBIH LANJUT : KETENTUAN-KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI.

16 UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
ASAS INI TIMBULNYA DARI AJARAN BAHWA “ THE KING CAN DO NO WRONG”. ASAS INI MENCERMINKAN BAHWA : KETENTUAN (HUKUM) YANG DIBUAT OLEH RAJA, SELALU BENAR. KEBENARAN RAJA DIDALAM HAL MEMBUAT PERATURAN TADI MELIPUTI ASPEK : A. CARA MEMBUAT PERATURAN. B. MENENTUKAN ISINYA

17 KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI, TIDAK DAPAT DIUBAH DENGAN KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH.
AKIBATNYA : APABILA TERNYATA PERATURAN PERUNDANGAN (YANG LEBIH RENDAH DARI UNDANG-UNDANG) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, MAKA PERATURAN TERSEBUT TIDAK SYAH DAN TIDAK BERLAKU

18 UNTUK UMUM. PERATURAN TERSEBUT HARUS SEGERA DICABUT OLEH INSTANSI YANG MENGELUARKANYA.

19 UU YANG BERSIFAT KHUSUS MENYAMPINGKAN UU YANG BERSIFAT UMUM
ASAS : “LEX SPESIALIS DEROGAT LEX GENERALI” ARTINYA : APABILA SUATU HAL TERTENTU TELAH DIATUR DI DALAM KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERSIFAT UMUM DAN JUGA DIATUR DI DALAM KETENTUAN-KETENTUAN YANG KHUSUS, MAKA YANG BERLAKU ADALAH KETENTUAN YANG KHUSUS.

20 ASAS INI DIDALAM ILMU HUKUM MENGANDUNG ARTI, BAHWA SUATU PERATURAN (UU) TIDAK DAPAT DINILAI ATAU DIUJI TENTANG ISINYA ATAU MATERINYA.

21 SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
PADA SAAT HARI DAN TANGGAL DIUNDANGKAN. PADA HARI DAN TANGGAL YANG AKAN DITENTUKAN LAGI/KEMUDIAN. TANPA MENYEBUTKAN SAAT BERLAKUNYA HARI KE – 30 SESUDAH DIUNDANGKAN BERLAKU SURUT SEJAK TANGGAL DI-

22 SYARAT BERLAKUNYA : BERITAKAN
DIUNDANGKAN DALAM LEMBAR NEGARA OLEH MENTRI/SEKRETARIS NEGARA

23 BERAKHIRNYA KEKUATAN BERLAKU SUATU UNDANG-UNDANG
JANGKA WAKTU BERLAKU YANG TELAH DITENTUKAN OELH UNDANG-UNDANG TELAH LAMPAU KEADAAN/ SUATU HAL MEMERLUKAN UU ITU SUDAH TIDAK ADA LAGI UNDANG-UNDANG TEGAS DICABUT OLEH INSTATNSI YANG MEMBUAT UU ATAU INSTANSI YAG LEBIH TINGGI

24 TELAH DIADAKAN UNDANG-UNDANG BARU YANG ISINYA BERTENTANGAN DENGAN UU YANG DULU BERLAKU.

25 REFERENSI ALGRA, N.E.; dkk., PENGANTAR ILMU HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA. KANSIL, C.S.T., PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA. JAKARTA : BALAI PUSTAKA. MUSTAFA, BACHSAN, SISTEM HUKUM INDONESIA. BANDUNG : REMADJA KARYA. RAHARDJO,SATJIPTO, ILMU HUKUM. BANDUNG : ALUMNI.

26 SELAMAT BELAJAR TERIMA KASIH SEMANGAT !!!!! SEMOGA SUKSES