Akuntansi Sektor Publik

Presentasi berjudul: "Akuntansi Sektor Publik"— Transcript presentasi:

1 Akuntansi Sektor Publik
Oleh : Icha Fajriana, S.I.A

2 Mengapa perlu sektor publik??..
Sektor publik berfungsi menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan msy dan tdk disediakan oleh sektor privat maupun sektor sosial Sektor publik diperlukan sebagai regulator Sektor publik diperlukan sebagai pengelola negara dan pengemban amanah konstitusi melalui fungsi birokrasi pemerintahan.

3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Pemerintah Pusat Akuntansi Pemerintahan Daerah Akuntansi Partai Politik Akuntansi LSM Akuntansi Yayasan Akuntansi Pendidikan, Sekolah, Perguruan Tinggi Akuntansi Tempat Peribadatan; masjid,gereja, wihara, pura

4 Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik..
Perencanaan Publik Pengaggaran Publik Realisasi Anggaran Publik Pengadaan Barang dan Jasa Publik Pelaporan Keuangan Sektor Publik Audit Sektor Publik Pertanggungjawaban Publik Akuntansi Sektor Publik

5 Sektor Publik… Secara Kelembagaan : Secara Pandangan Ilmu Ekonomi : Sektor publik dapat diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor Publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit-unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN/BUMD, yayasan, ormas dan orpol, LSM, Universitas, organisasi nir laba lainnya.

6 Sifat dan Karakteristik Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik bergerak dalam lingkungan yang sangat komplek. Lingkungan organisasi sektor publik dipengaruhi oleh faktor-faktor : a. Faktor Ekonomi   Meliputi : Pertumbuhan ekonomi; tingkat inflasi; pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi; tenaga kerja; arus modal dalam negeri; cadangan devisa; nilai tukar uang; utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur; teknologi; kemiskinan dan kesenjangan ekonomi; dan sektor informal b. Faktor Politik Meliputi: Hubungan negara dengan masyarakat; legitimasi pemerintah; tipe rezim yang berkuasa; ideologi negara; elit politik dan massa; jaringan internasional; dan kelembagaan

7 Sifat dan Karakteristik Sektor Publik
c. Faktor Kultural Meliputi: Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya; sistem nilai di masyarakat; historis; sosiologi masyarakat; karateristik masyarakat; dan tingkat pendidikan. d. Faktor Demografi Meliputi: Pertumbuhan penduduk; struktur usia penduduk; migrasi, dan tingkat kesehatan.

8 Sektor Swasta VS Sektor Publik
Persamaan : Baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari system ekonomi suatu Negara dan menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapai tujuan organisasi Baik sektor publik maupun sektor swasta memiliki sumber daya yang terbatas (kelangkaan) ekonomis, efektif dan efisien Baik sektor publik maupun sektor swasta memiliki proses manajemen yang sama perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk menghasilkan informasi yang hadal dan relevan. Dalam beberapa hal kedua sektor ini menghasil produk yang sama: transportasi Publik, pendidikan, kesehatan, dll. Kedua sektor ini tunduk Kepada peraturan dan perundang- undangan.

9 Pajak, retribusi, hutang, dll
Perbedaan Keterangan Sektor Swasta Sektor Publik Tujuan Organisasi Profit motif Non profit motif Sumber Pendanaan Internal: modal sendiri Eksternal: Hutang Pajak, retribusi, hutang, dll Pola Pertangg. Jawaban Vertical Vertikal dan Horizontal Struktur Organisasi Flexible Birokrasi dan rigid Anggaran Tertutup untuk Publik Terbuka untuk publik Sistem Akuntansi Basis Akrual Basis Kas

10 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Tahun 1952 : Istilah sektor publik pertama kali dipakai dengan peran utama sebagai pembuat dan pelaksanaan strategi pembangunan sampai tahun 1960. Tahun 1970an : kritik pedas terhadap sektor publik: sarang in-efisiensi, sarang pemborosan, sumber kebocoran, dan institusi selalu merugi. Tahun 1980an : a. Reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri b. Mengadopsi pendekatan baru “New Public Management/NPM” dan “Reinventing Government”

11 New Public Management/NPM” dan “Reinventing Government
A. Reformasi Kelembagaan; Alat-alat pemerintah di daerah, struktur maupun infraskruktur: UU No. 22/ UU No.32/2004; B. Reformasi Manajemen Publik; Manajemen Sektor Publik baru (Pendekatan New Public Management) Falsafah: Manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja dan bukan pada kebijakan (efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetisi tender).

12 Model Pemerintahan dengan 10 Perspektif (Osbon dan Gaebler,1992)
Pemerintah Katalis: (fokus pd pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik); Pemerintah milik masyarakat: (memberdayakan masyarakat daripada melayani); Pemerintah yang kompetitif: (menyuntikan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik); Pemerintah yg digerakkan oleh misi; (mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yg digerakkan oleh misi);

13 Pemerintah yg berorientasi kepada hasil; (Membiayai hasil bukan masukan);
Pemerintah berorientasi pada pelanggan: (memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi); Pemerintahan wirausaha: (mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan); Pemerintah antisipatif: (berupaya mencegah daripada mengobati); Pemerintah desentralisasi: (dari hierarki menuju pastisipatif dan tim kerja); Pemerintah berorientasi kepada mekanisme pasar: (sistem insentif dan bukan sistem administrasi: pemaksaan dan prosedur)

14 A. Reformasi sistem penganggaran;
Reformasi Lanjutan – sistem pengelolaan keuangan pemda (UU No. 25/1999 – UU No.33/2004) A. Reformasi sistem penganggaran; -Anggaran tradisional (line budgeting, program budgeting) – Anggaran berbasis kinerja (performance budgeting – planning, programming, and budgeting system; zero based budgeting).

15 Fungsi anggaran: Anggaran merupakan pernyataan kebijakan politik; Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiyaan yang diinginkan); Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum; Anggaran memberi landasan penilian kinerja pemerintah; Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertangungjawaban pemerintah kepada publik

16 B. Reformasi sistem akuntansi: Dari Basis Kas ke Basis Akrual C
B. Reformasi sistem akuntansi: Dari Basis Kas ke Basis Akrual C. Reformasi sistem pemeriksaan; Pengendalian dan pemeriksaan keuangan – Pengendalian dan pemeriksaan keuangan serta pemeriksaan kinerja. D. Reformasi sistem manajemen keuangan daerah Manajemen tradisional ke NMP

17 Tujuan Sektor Publik Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. “The way state power is used in managing economic and social resources for development of society (World Bank)”

18 Karateristik Good Governance
Participation Consencus Orientation Kepentingan publik; Kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif; Equity Persamaan hak atas kesejahteraan dan keadilan; Rule of Law Kerangka hukum yang adil tanpa pandang bulu; Efficiency dan Effectiveness Pengelolaan sumber daya publik; Transparency Kebebasan memperoleh informasi; Accountability Pertanggungjawaban kepada publik; Responsiveness Cepat tanggap atas pelayanan publik; Strategic vision Visi dan misi yang jelas

19 Perubahan Persepsi Kebutuhan Dasar; Perubahan Orientasi Ekonomi;
Dampak terhadap masyarakat Indonesia Pasca Orde Baru Pada Reformasi Total Tahun 1997 Perubahan Persepsi Kebutuhan Dasar; Perubahan Orientasi Ekonomi; Perubahan Orientasi Politik; Perubahan Fokus Area Pengembangan; Perubahan Indikator Kejujuran Pemerintah

20 Perubahan Pandangan Masyarakat :
Tuntutan akan kejujuran profesi akuntansi; (Kompetensi dan Independensi) Tuntutan sistem pemerintahan yang bersih (Good Government) Penegakkan Akuntanbilitas Publik Sektor Publik: Sarang effisiensi, sarang pemborosan, sumber kebocoran, institusi yang selalu merugi) Tuntutan Kesejahteraan masyarakat (Program Pembangunan)

21 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Mekanisme akuntansi sektor privat yang diimplimentasikan dalam praktik-praktik organisasi sektor publik (Anglo Saxon) Bastian (1999) Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Dana Masyarakat, yaitu mekanisme teknik dan analisis yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat/SAPP; Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

22 PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Menciptakan Transparansi, Akuntabilitas Publik, dan Effisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis = Value For Money

23 TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
American Accounting Association (1970) dalam Glyn (1993) tujuan Akuntansi Sektor Publik: Management control: memberikan informasi untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis operasi dan alokasi daya yang dipercayakan kepada entitas; Accountability memberikan informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber yang menjadi wewenangnya.

24 Perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran Negara (PP. No
Perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran Negara (PP.No.105/2000 dan Kepmendagri No. 29/ akuntabilitas dan transfaransi) 6 hal: Vertical accountability ke Horizontal Accountability; Traditional budgeting ke performance budgeting; Pengendalian dan audit keuangan ke pengendalian dan audit keuangan serta audit kinerja; Lebih menerapkan konsep value for money; Penerapan konsep pertanggungjawaban; Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah

25 Latihan Soal… Jelaskan pengertian Akuntansi sektor Publik dengan bahasa anda sendiri dan berikan contohnya! Jelaskan menurut anda peran Akuntansi Sektor Publik sebagai alat untuk menciptakan Good Governance!