Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.

Presentasi berjudul: "Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM."— Transcript presentasi:

1 Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis
Sugeng, SKM

2 PERMENPAN 30 TAHUN 2013 BAB I Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Perekam Medis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan pada sarana kesehatan.

3 Lanjutan ... Jabatan fungsional Perekam Medis Terampil adalah jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja tertentu di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan. Jabatan fungsional Perekam Medis Ahli adalah jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan.

4 JABFUNG PEREKAM MEDIS Termasuk Dalam Jenjang Ketrampilan Yaitu Meliputi: a. Perekam Medis Pelaksana b. Perekam Medis Pelaksana Lanjutan c. Perekam Medis Penyelia d. Perekam Medis Ahli (KepMenPan 30 Tahun 2013) Syarat Pengangkatan: a. Berijazah Diploma III BIDANG REKAM MEDIS b. Pangkat Serendah-rendahnya II/c c. SESUAI KEPMENPAN NO. 30 TAHUN 2013

5 JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG
BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG Pasal 6 (1) Jabatan fungsional Perekam Medis, terdiri atas: a. Perekam Medis Terampil; dan b. Perekam Medis Ahli.

6 (2) Jenjang jabatan fungsional Perekam Medis Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Perekam Medis Pelaksana; b. Perekam Medis Pelaksana Lanjutan; dan c. Perekam Medis Penyelia. (3) Jenjang jabatan fungsional Perekam Medis Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Perekam Medis Pertama; b. Perekam Medis Muda; dan c. Perekam Medis Madya.

7 (4) Jenjang pangkat, golongan ruang jabatan fungsional Perekam Medis Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Perekam Medis Pelaksana: 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. b. Perekam Medis Pelaksana Lanjutan: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. c. Perekam Medis Penyelia: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

8 (5) Jenjang pangkat, golongan ruang Perekam Medis Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Perekam Medis Pertama: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Perekam Medis Muda: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Perekam Medis Madya: 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

9 (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Perekam Medis ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (8) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

10 UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 7 Unsur dan sub unsur kegiatan Perekam Medis yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari: 1. Pendidikan, meliputi: a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan. 2. Pelayanan rekam medis informasi kesehatan, meliputi: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; dan c. Pelaporan dan evaluasi.

11 BAB VI RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT Pasal 9 Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perekam Medis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Perekam Medis lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

12 Pasal 11 (1) Pada awal tahun, setiap Perekam Medis wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Perekam Medis yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) Perekam Medis yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam penyusunan SKP dihitung sebagai tugas tambahan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. (5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

13 Pasal 12 (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: a. Unsur utama; dan b. Unsur penunjang. (2) Unsur utama terdiri dari: a. Pendidikan; b. Pelayanan rekam medis informasi kesehatan; dan c. Pengembangan profesi

14 (3) Unsur penunjang terdiri dari:
a. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan; b. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan; c. Keanggotaan dalam organisasi profesi; d. Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Perekam Medis; e. Perolehan penghargaan/tanda jasa; f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan g. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.

15 Apa Dasar Hukumnya PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PERATURAN KEPALA BKN NO 1 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

16 Apakah Penilaian Prestasi Kerja PNS?
Proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS Sebagai Pengganti PP tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) .....yang dinilai? Sasaran Kerja Pegawai (60%): kontrak kerja 1 Perilaku Kerja Pegawai (40%), aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan 2

17 Sasaran Kerja Pegawai Rencana kerja dan target yg akan dicapai oleh seorang PNS (merupakan kontrak kerja) Memuat: Kegiatan tugas pokok jabatan ⇨ didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan Sasaran Kerja (Target) yang akan di capai serta bersifat nyata dan dapat diukur Target ⇨ diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya

18 Target Aspek Kuantitas (target output)
Dalam menentukan target kuantitas/output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, laporan dan sebagainya Aspek Kualitas (target kualitas) Dalam menetapkan target kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, dalam hal ini nilai yang diberikan adalah 100 dengan sebutan Sangat Baik, misalnya target kualitas harus 100. 

19 Aspek Waktu (target waktu)
Dalam menetapkan target waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya satu bulan, triwulan, caturwulan, semester, 1 (satu) tahun dan lain-lain. Aspek Biaya ( Target Biaya) Dalam menetapkan target biaya ( TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, milyaran dan lain-lain.

20

21

22

23

24

25 Bagaimana Penilaian Pencapaian SKP
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan. Bila realisasi kerja melebihi dari target maka capaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus) Bila SKP tidak tercapai yg diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan individu PNS, maka penilaian didasarkan pd pertimbangan kondisi penyebabnya REALISASI TARGET

26 Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya.
Formula Rumus Penilaian Capaian SKP, aspek : a. kuantitas, Penilaian SKP (kuant) = X 100 Ket : Ro = Realisasi Output To = Target Output RO TO b. kualitas, Penilaian SKP (kual) = Ket : Rk = Realisasi Kualitas TK = Target Kualitas RK TK X 100

27 Apa Sanksi bila SKP tidak tercapai?
Diberikan kepada PNS yang tidak mencapai Sasaran Kerja yang ditetapkan (Sesuai PP No 53 Tahun 2010) HUKUMAN DISIPLIN SEDANG Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50%. Berupa: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

28 Hukuman Disiplin Berat
Sanksi (lanjutan...) Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%. Berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan Pembehentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Hukuman Disiplin Berat

29 Bagaimana Penilaian Perilaku Kerja PNS?
Penilaian Perilaku Kerja dilakukan melalui pengamatan terhadap PNS yang bersangkutan sesuai kriteria yang ditentukan (setiap pejabat penilai wajib mempunyai log book (buku catatan) Penilaian perilaku kerja meliputi aspek : orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).

30 Bagaimana Menghitung Prestasi Kerja PNS?
Nilai PK = 60% x Nilai (SKP) + 40% x Nilai (PKP) Bobot SKP Bobot PKP NO NILAI KUALIFIKASI 1 91 – ke atas Sangat baik 2 76 – 90 Baik 3 61 – 75 Cukup 4 51 – 60 Kurang 5 50 – ke bawah Buruk

31 CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
Penilaian sendiri oleh perekam medis Disampaikan ke tim penilai Waktu penyampaiannya : pertengahan Januari untuk kenaiakan April dan pertengahan Juli untuk kenaikan Oktober Berkas kelengkapan DUPAK : Foto copy ijazah Foto copy STTPL Surat pernyataan melakukan pekerjaan , pengembangan profesi, penunjang rekam medis Bukti fisik lainnya : karya tulis, sertifikat dll.

32 PENILAIAN SENDIRI (CATATAN BULANAN) 1. Pelayanan Rekam Medis
NO KEGIATAN TGL 1 TGL 2 DST JML AK JML AK 1 Wawancara untuk mengisi identitas pribadi data sosial pasien rawat jalan 50 71 1350 0.006 1350/10 x = 0.81 JUMLAH ? -

33 Penilaian………..(lanjutan)
2. Mengikuti pendidikan/pelatihan dan mendapat ijazah/STTPL,……………………………………… AK = ? 3. Melakukan pengembangan profesi,………. AK = ? 4. Melakukan kegiatan penunjang……………. AK = ?

34 Penilaian………..(lanjutan)
Memindahkan Catatan Bulanan ke dalam Form Penilaian Dilengkapi dengan : form II (untuk kegiatan pelayanan rekam medis) form III (untuk kegiatan pengembangan profesi) form IV (untuk kegiatan penunjang)

35

36

37

38

39 Terimakasih mudah-mudahan bermanfaat