AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Presentasi berjudul: "AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Osman Syarif, Ak. MBA

2 Overviu Mengapa perlu mempelajari akuntansi sektor publik
Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Perbedaan lingkungan yang menyebabkan akuntansi sektor publik berbeda dari akuntansi bisnis/swasta Badan-badan penetap standar akuntansi sektor publik Sistem Akuntansi

3 Ruang Lingkup dan Definisi Akuntansi Sektor Publik
Tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga sektor publik Lembaga-lembaga pemerintah (pusat & daerah) Perusahaan milik negara dan daerah (BUMN & BUMD) Organisasi publik: yayasan, organisasi politik/masa, LSM, universitas ..mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Dr Indra Bastian)

4 Differences in the GNP Environment
Absence of individuals with legal claim to the excess of revenues over expenses Generating net income is not the main goal Formal and restrictive budgets Resource providers (taxpayers or donors) may not receive equivalent value in return for the resources given Resources often have restrictions as to how or when they may be used

5 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
Tujuan Organisasi Nonprofit motif Profit motif Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb. Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: Utang bank,obligasi, penerbitan saham Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat(publik) dan parlemen (DPR/DPRD) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor 

6 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb. Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Sistem akuntansi Cash Accounting Accrual Accounting

7 U.S. STANDARD SETTERS Federal level State and Local Government (SLG)
FASAB - Federal Accounting Standards Advisory Board GAO - General Accounting Office U.S. Treasury Department OMB - Office of Management and Budget State and Local Government (SLG) GASB - Governmental Accounting Standards Board Not-for-profits FASB - Financial Accounting Standards Board

8 STANDARD SETTERS Cont’d
State and Local - GASB formed in 1984 Covers basic governments and entities owned or controlled by governments Not-for-profits - FASB formed in 1973 Covers not-for-profits not related to government entities — private nonprofit hospitals, colleges, museums, etc. Note: Private and state colleges under different std.

9 Badan yang Terkait Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) yang berada di bawah IAI

10 Sistem Akuntansi Single Entry
Sistem akuntansi yang telah berjalan selama ini pembukuan hanya dilakukan secara single entry, dan diselenggarakan oleh instansi-instansi secara terpisah-pisah,

11 Kelemahan Sistem Single Entry
Proses penyusunan lambat, disusun dari sub sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu. Memakai sistem single entry accounting yang tidak lagi memadai untuk menampung kompleksitas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Sulit dilakukan rekonsiliasi antar sub sistem. Tidak mendasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Tidak dapat menghasilkan neraca pemerintah.

12 Basis Akuntansi Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dual basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual.

13 Basis Akuntansi Penggunaan dual basis tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga wajib membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu di kenal dengan nama Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas.

14 Produk dan Usaha yang Dilaksanakan
BAKUN Sejak tahun 1982 telah berupaya membuat Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua sistem utama yang terpadu, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan oleh BAKUN Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. Single entry  double entry Bisa membuat neraca

15 Produk dan Usaha yang Dilaksanakan
Untuk menyeragamkan akuntansi pemerintah yang dipakai baik oleh pusat maupun daerah agar nanti dapat dibuat neraca konsolidasi, BAKUN juga telah menyusun eksposure draft Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKP).

16 Produk dan Usaha yang Dilaksanakan
Kompartemen Akuntan Sektor Publik KASP juga telah menyusun draft standar akuntansi untuk sektor publik/pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun hingga saat ini draft tersebut masih diperdebatkan, karena BAKUN merasa memiliki wewenang untuk membuat standar akuntansi tersebut

17 Concluding Comments In this course you will become familiar with current GASB, FASB, and FASAB, SAKP, SAP Accounting and reporting for governmental and not-for-profit entities differ from those of for-profit entities because each type of entity has different purposes and reporting objectives.