Sharia Capital Market.

Presentasi berjudul: "Sharia Capital Market."— Transcript presentasi:

1 Sharia Capital Market

2 Undang-undang No. 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal
WHAT IS CAPITAL MARKET ? Undang-undang No. 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek Saham, Obligasi, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana)

3 SAHAM Efek Saham (Ekuitas) - Bukti kepemilikan
Hak atas laba perusahaan (dividen) Hak atas suara Pemilik hak terakhir saat likuidasi Jenis: 1. Saham Biasa 2. Saham Preferen – fixed return

4 Akad-nya adalah Syirkah Al-Musahamah (شركة المساهمة)
I. Standard AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution) No. 21 2/1 Diperbolehkan mengeluarkan saham yang tujuan pendiriannya tidak bertentangan dengan syariah. Akad-nya adalah Syirkah Al-Musahamah (شركة المساهمة) II. Fatwa DSN-MUI No. 40 tahun 2003 (Pasal 4 ayat 3)

5 SHARIAH STOCK SCREENING
Core Business Screening Financial Ratio Screening

6 SHARIAH STOCK SCREENING
Core Business yang tidak sesuai Syariah: (Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Psl 8) a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman haram d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

7 SHARIAH STOCK SCREENING
Kondisi Emiten yang Tidak Layak (Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Psl 10) a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba; apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %); apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

8 Bapepam & LK (Peraturan No. II.K.1 ttg Kriteria Efek Syariah hrf. e)
Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sepanjang Emten atau Perusahan Publik tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: a. tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a , Peraturan No. IX.A.13, yaitu: perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir. memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan dan atau menyediakan: barang atau jasa yang haram karena zatnya (haram lidzatihi), barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram lighairihi), barang atau jasa yang merusak modal atau bersifat mudharat.

9 Bapepam & LK (Peraturan II.K.1 ttg Kriteria Efek Syariah hrf e)
tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan atau jasa, tidak melakukan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, dan tidak melebih rasio-rasio keuangan sebagai berikut: total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%:55%) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%.

10 AAOIFI Stock Screening
Sharia Standard No. 21: Financial Papers (Shares and Bonds): 3/4/1 company does not dealing with interest or dealing with prohibited things like pork and other things 3/4/2 collective amount raised as loan on interest whether long- term or short-term debt does not exceed 30% of the total assets of the corp. 3/4/3 the amount of income generated from the prohibited component does not exceed 5% of the total of corporation irrespective of the income being generated through interest-bearing instrument, by undertaking prohibited activity or by ownership of a prohibited asset or in some other way.

11 FTSE GLOBAL ISLAMIC INDEX SERIES
Islamic Sharia Principles exclude stocks whose core acitivities are related to any of the following: Banking or any other interest related activity, alcohol, tobacco, gambling and arms manufacturing, life insurance, pork production, packaging and processing anya activity related to pork, and companies with gross interest bearing debt to total asset exceeds 33%. FTSE GIIS are subset of FTSE All World Index Group, which includes stocks from 29 countries.

12 DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX (DJIM INDEX)
DJIM Index excludes from the index universe any industry group that represents an incompatible line of business with Islamic principles. Those activities include tobacco, alcoholic beverages, pork, gambling, arms, pornography, hotel and leisure industry, and conventional financial services (banking, insurance). Financial Screen: Exclude companies if Total debt divided by the trailing 12-month average market capitalisation is greater than or equal to 33 per cent. continued…..

13 DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX (DJIM INDEX)
The sum of cash and interest bearing securities divided by the by the trailing 12-month average market capitalisation is greater than or equal to 33 per cent. The accounts receivable divided by total assets are greater than 45%. DJIM Index is a subset of Dow Jones Global Index Group which includes stocks from 34 countries.

14 DASAR DIPERBOLEHKANNYA PEDAGANGAN SAHAM
Standard AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) No. 21 3/2 It is permitted to buy and sell shares of corporations, on a spot or deferred basis which delay is permitted, if the activity of the corporation is permissible irrespective of its being an investment (that is, the acquisition of the share with the aim of profiting from it) or dealing in it (that is, with the intention of benefiting from the difference in price)