Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah"— Transcript presentasi:

1 Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah
Tim TADF

2 Tujuan Desentralisasi Fiskal
Meningkatkan kesejahteraan rakyat Menyerahkan kewenangan dan memberikan perimbangan keuangan Daerah mengenal informasi daerah lebih baik Penyediaan pelayanan publik daerah yang efektif dan efisien Peran serta masyarakat daerah yang optimal

3 Transfer Ke Daerah Triliun Rupiah

4 Ukuran Pemerintah Kabupaten

5 Ukuran Pemerintah Kota

6 Perbandingan Ukuran Pemerintah

7 Rerata Selisih Belanja Total dengan Belanja Pegawai Kabupaten

8 Rerata Selisih Belanja Total dengan Belanja Pegawai Kota

9 PerbandinganSelisih Belanja Total dengan Belanja Pegawai

10 Sisa Lebih Anggaran Kabupaten

11 Sisa Lebih Anggaran Kota

12 Perbandingan Sisa Lebih Anggaran

13 Indeks Pembangunan Manusia
5 daerah dengan peningkatan IPM terbesar IPM dan PDRB per Kapita (Propinsi) tahun 2001 dan tahun 2007 Data masih diolah 5 daerah dengan penurunan IPM terbesar

14 Indeks Pembangunan Manusia
5 Daerah dengan IPM terendah 2006 5 Daerah dengan IPM tertinggi 2006 Kab. Pegunungan Bintang 47.24 Kab. Mappi   47.95 Kab. Yahukimo   Kab. Asmat   48.27 Kab. Boven Digoel   48.33 Kota Batam   76.68 Kota Makassar   76.87 Kota Palangkaraya   77.06 Kota Depok   77.67 Kota Yogyakarta   77.81

15 Kemiskinan (Persentase Jumlah Penduduk Miskin)
Proporsi penduduk miskin (HC) propinsi 2001 dan tahun 2008

16 Dampak Krisis Keuangan Global Pada Perekonomian Indonesia
Pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat menurun Tahun 2009 direncanakan tumbuh 6 persen, IMF meramalkan hanya akan tumbuh 3,5 persen Pengangguran dan kemiskinan meningkat Sampai dengan Januari 2009, Depnakertrans melaporkan telah terjadi PHK sebanyak orang  Perlu ada stimulus untuk memelihara dan dan bertahan

17 Kebijakan Stimulus Fiskal Di Beberapa Negara
Meningkatkan Pengeluaran Menurunkan Pajak Belanja infrastruktur (Indonesia, Malaysia, AmerikaSerikat, Australia, ArabSaudi, Argentina,Cina, Jepang, Perancis, Singapura, Inggris, Italia, Meksiko, Taiwan, Swiss, Thailand ) Subsidi Indutri (Rusia, Brazilia) Subsidi BBM dan energi (Cina, Meksiko, Indonesia, Swiss, Malaysia) Subsidi properti (Cina, India, Autralia, Inggris) Penurunan tarif PPH Badan (Brazilia, Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Argentina,Cina,Jepang, Kanada, Belanda, Perancis, Inggris, Rusia, Jerman,Italia) Penurunan tarif PPH Orang Pribadi (Brazilia, Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Argentina, Cina, Jepang, Kanada, Belanda,Perancis, Inggris, Rusia, Jerman, Italia) Penghapusan pajak ekspor (Cina, Indonesia, Argentina, Jerman)

18 Kebijakan Stimulus Fiskal Di Beberapa Negara
Meningkatkan Pengeluaran Menurunkan Pajak Tunjangan rumah tangga (Cina, Australia, Jepang, Italia, Indonesia) Tunjangan PHK, BLT (Jepang, Indonesia) Subsidi air, listrik, pariwisata, & transportasi (Thailand) Konservasi energi (Cina) Subsidi Kredit UKM (Korsel, Jerman, Hungaria, Inggris) Subsidi Pendidikan dan Kesehatan (AmerikaSerikat, Inggris, Singapura, Indonesia) Penurunan pajak kendaraan bermotor (Argentina, Cina, Jerman) Fasilitas PPH UKM (Indonesia, Inggris) Penurunan tarif PPN (Inggris, Cina, Italia)

19 Tujuan Stimulus Fiskal
Mempertahankan kesejahteraan (daya beli) rakyat Memperbaiki daya saing dan daya tahaun usaha Menangani dampak PHK

20 Kebijakan Stimulus Fiskal 2009
Stimulus fiskal sebasar Rp 73,3 triliun, terdiri atas stimulus keringan pajak dan kepabeanan (Rp 56,4 triliun) dan stimulus belanja dan pembiayaan (Rp 17 triliun) Defisit APBN meningkat dari 1 persen menjadi 2,5 persen dari PDB

21 STIMULUS FISKAL SULAWESI UTARA
PENCABUTAN BEBERAPA PERDA PROVINSI DAN KOTA YANG MENYEBABKAN BIAYA EKONOMI TINGGI. INSENTIF KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR. INSENTIF PINJAMAN BUNGA MURAH UNTUK PENGEMBANGAN KOMODITI SPT: JAGUNG, PADI, RUMPUT LAUT, KELAPA, CAKALANG FUFU, ITIK, SOUVENIR BERBAHAN BAKU LOKAL, DAN KAIN TENUN MINAHASA. TUJUANNYA UNTUK MENGEMBANGKAN PRODUK-PRODUK UNGGULAN LOKAL DAN MEMPERCEPAT GERAK PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.

22 STIMULUS FISKAL PEMDA PROVINSI SUMATERA BARAT
Menurunkan SILPA dan digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan dan kegiatan yang dapat menyerap lapangan kerja (Rp.48 M) Memfasilitas daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana APBD untuk mendukung pengembangan beberapa komoditi unggulan (Kakao, jagung, sulaman bordir dan gambir). Mengalokasikan dana APBD sebagai program penunjang untuk penanggulangan keluarga miskin (Rp. 91,49 M). Memfasilitasi daerah kabupaten/kota untuk membebaskan beberapa jenis retribusi perizinan mulai dari Retribusi SITU, SIUP dan penurunan beberapa komponen tarif pajak. Mengalokasikan dana APBD untuk mendukung pengembagan kegiatan padat karya produktif (Rp.640 Juta). Mengalokasikan dana APBD untuk disalurkan dalam bentuk Kredit Mikro tanpa bunga untuk 100 Desa/Nagari di kabupaten/Kota (Rp.30,76 M) Mengalokasikan dana untuk pengembangan program life skill (Rp.937,91 Juta) Mengalokasikan dana APBD untuk peningkatan keterampilan bagi pencari kerja (Rp. 2,9 M). Memberikan bantuan modal untuk peningkatan UMKM dan PKL dan pedagang keliling di daerah perkotaan (Rp.2 M).

23 TERIMA KASIH


Download ppt "Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google