PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DAN BENTUK USAHA TETAP

Presentasi berjudul: "PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DAN BENTUK USAHA TETAP"— Transcript presentasi:

1 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DAN BENTUK USAHA TETAP

2 PENGERTIAN Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

3 PEMOTONG PAJAK Badan Pemerintah Subjek Pajak Dalam Negeri
Penyelenggara Kegiatan BUT Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia

4 TARIF DAN OBJEK PPH PASAL 26
1. 20% (dua puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa : a.dividen; b.bunga, premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang; c.royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d.imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; e.hadiah dan penghargaan f.pensiun dan pembayaran berkala lainnya. g.premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau h.keuntungan karena pembebasan utang.

5 TARIF DAN OBJEK PPH PASAL 26
2. 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto berupa : a. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia; b. premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. c. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c)

6 TARIF DAN OBJEK PPH PASAL 26
3. 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. 4. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Domisili. 5. Tarif PPh Pasal 26 bersifat Final.

7 BUKAN OBJEK PPH PASAL 26 1.BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat : a. dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan; b. dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut; c. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, berproduksi komersil. 2. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

8 SAAT TERUTANG, CARA PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN SPT MASA PPH PASAL 26
1.PPh Pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu. 2.Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 rangkap 3 (tiga) : - Lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri; - Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak; - Lembar ketiga untuk arsip Pemotong

9 SAAT TERUTANG, CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN SPT MASA PASAL 26
3. PPh Pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. 4. SPT Masa PPh Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar ketiga, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

10 BENTUK USAHA TETAP Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia atau berada di indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat tinggal di indonesia untuk menjalankan atau melakukan kegiatan usaha.

11 BENTUK USAHA TETAP BUT dapat berupa: Tempat kedudukan manajemen
Cabang perusahaan Kantor Perwakilan Gedung Kantor Pabrik Bengkel Gudang Ruang untuk promosi dan penjualan Pertambangan atau penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan

12 BENTUK USAHA TETAP BUT dapat berupa:
Perikanan, peternakan,pertanian,perkebunan, atau kehutanan Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung risiko di indonesia Komputer, agen elektronik, serta peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

13 BENTUK USAHA TETAP Objek pajak BUT adalah sebagai berikut:
Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia Penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.