PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN

Presentasi berjudul: "PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN"— Transcript presentasi:

1 PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 SENIN, 3 DESEMBER 2013

2 pengertian APBD RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH
DIBAHAS DAN DISETUJUI BERSAMA PEMDA & DPRD KEMUDIAN DITETAPKAN DENGAN PERDA DIGUNAKAN PEMDA SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS PENGELUARAN DANA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

3 ISU DAN PERMASALAHAN Pluralitas agama, suku dan budaya yang dapat dijadikan sebagai modal sosial; Progres usaha pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan kesenjangan sosial; Penuntasan angka buta aksara dan putus sekolah; Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan; Kesenjangan pembangunan dipelosok terpencil; Upaya penegakan hukum dan belum maksimalnya kualitas pelayanan publik, Kualitas lingkungan hidup, dan Kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas infrastruktur dasar.

4 12 PRIORITAS DAERAH Percepatan reformasi birokrasi;
Pembangunan pendidikan; Pembangunan kesehatan dan keluarga berencana; Pembangunan perdesaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; Pembangunan pertanian dalam arti luas; Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi; Pengembangan usaha perdagangan; Pengembangan investasi dan pembangunan ketenagakerjaan; Pembangunan pariwisata dan seni budaya; Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan; Pembangunan infrastruktur; Pembangunan lingkungan hidup;

5 PRINSIP PENYUSUNAN RAPBD 2013
Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal; Dilakukan secara transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang RAPBD; Melibatkan partisipasi masyarakat; Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

6 KOMPOSISI PENDAPATAN No URAIAN Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp)
PENDAPATAN ,00 ,00 I Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,00 ,00 pajak daerah ,00 ,00 retribusi daerah ,00 ,00 Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan ,00 Lain-lain PAD yang Sah ,00 ,00 II Dana Perimbangan ,00 ,00 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak ,00 Dana Alokasi Umum ,00 ,00 Dana Alokasi Khusus ,00 ,00 III Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ,00 ,00 DBH Pajak dari Prov dan Pemda lainnya ,00 Dana Penyesuaian & Dana Otsus ,00 Bantuan Keuangan Prov/Pemda lainnya ,00

7 KOMPOSISI BELANJA No. URAIAN TA 2012 TA 2013 BELANJA
,72 ,47 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,72 ,47 Belanja Pegawai ,72 ,47 Belanja Hibah/Subsidi ,00 ,00 Belanja Bantuan Sosial ,00 ,00 Belanja Bagi Hasil Prov/Kab/Kota & Pemdes ,00 Belanja Bantuan Keu pd Prov/Kab/Kota & Pemdes ,00 ,00 Belanja Tidak Terduga ,00 ,00 2 BELANJA LANGSUNG ,00 ,00 ,00 ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 ,00 Belanja Modal ,00 ,00

8 PROPORSI BELANJA

9 PLAFOND ANGGARAN PER URUSAN PEMERINTAHAN
KOMPONEN APBD 2013 TIDAK LANGSUNG LANGSUNG BELANJA 1. URUSAN WAJIB 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 Pekerjaan Umum 4 Perumahan Rakyat - 5 Penataan Ruang 6 Perencanaan Pembangunan 7 Perhubungan 8 Lingkungan Hidup 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 11 Pemb Perempuan dan Perlindungan Anak 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13 Sosial 14 Tenaga Kerja 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 16 Penanaman Modal 17 Kebudayaan 18 Kepemudaan dan Olahraga 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20 Otda PUM AKD, Prangkat Da, Peg & Persandian 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 23 Statistik 24 Kearsipan 25 Komunikasi dan Informatika 26 Perpustakaan 2. URUSAN PILIHAN Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi PLAFOND ANGGARAN PER URUSAN PEMERINTAHAN

10 Dari Rencana Pendapatan Daerah tahun anggaran 2013 berjumlah sebesar Rp.  ,00 dan Rencana Belanja Daerah sebesar Rp  ,47 maka mengalami asumsi DEFISIT sebesar Rp.  ,47 Di tutup dari asumsi SiLPA 2013 Rp ,47.

11 SEKIAN DAN TERIMA KASIH
BERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUH