Sistem Pemerintahan Fitra Arsil.

Presentasi berjudul: "Sistem Pemerintahan Fitra Arsil."— Transcript presentasi:

1 Sistem Pemerintahan Fitra Arsil

2 Susunan Pemerintahan Horisontal
Dalam membahas pembagian kekuasaan Horisontal (separation of powers), hanya akan dibahas hubungan antara eksekutif dan legislatif, karena yudisial dalam negara hukum merupakan lembaga yang mandiri.

3 Jenis Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan presidensiil (Amerika Serikat) Sistem pemerintahan parlementer (Inggris) Sistem pemerintahan quasi/semi (Perancis) Sistem pemerintahan referendum (Swiss)

4 Sistem Pemerintahan Presidensiil
Separation of legislative and executive powers Direct popular election of the president The chief executive may be neither appointed nor dismissed by a legislative vote The president is in exclusive charge of the executive branch (Giovanni Sartori) Separate elections (and separate bases of legitimacy) for the president and congress (Juan Linz)

5 Ciri Penting Sistem Presidensil (Jimly Asshiddiqie)
Masa jabatan Presiden tertentu, biasanya periode masa jabatan dibatasi dengan tegas Presiden & Wakil Presiden tdk bertanggung jawab kpd parlemen melainkan langsung bertanggung jawab kpd rakyat. Presiden dan Wapres hanya dapt diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yg biasanya dibatasi pada kasus-kasus pidana tertentu Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat scr langsung ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yg tidak bersifat perwakilan permanen

6 Ciri Penting Sistem Presidensil (II)
Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sbgmn dlm praktek sistem parlementer Tidak Dikenal pembedaan kepala pemerintahan dan kepala negara Tanggung jawab pemerintahan berapa pada Presiden, oleh karena itu Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri (Concentration of governing power and responsibility upon the president )

7 Sistem Pemerintahan Parlementer
Legislative and executive functions are fused Prime minister is also head of the majority party in the legislature Cabinet members are chosen by the prime minister from members of the majority party in the legislature As long as the legislative majority is mantained, the prime minister can expect to have all of his or her party legislation passed without any revisions from the opposition (Paul C Manuel, Anne M Cammisa)

8 Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer (Jimly Assiddiqie)
Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh Parlemen dari partai politik yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Jika ternyata di dalam parlemen tidak ada satupun parpol yang menduduki kursi mayoritas maka penyusunan kabinet dan perdana menteri umumnya dilakukan dengan koalisi

9 Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer (II)
Kepala negara hanya berfungsi atau berkedudukan sebagai kepala negara saja. Kepala negara tidak dituntut pertanggungjawaban konstitusional apapun sebab kepala negara hanya berfungsi sebagai simbol negara. Kendatipun demikian Kepala Negara juga diberi wewenang menunjuk dan membubarkan kabinet dalam keadaan tertentu Adanya pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan “mosi tidak percaya” kepada kabinet

10 Semi Presidential Powers are both fused and separated
Directly elected president with constitutional powers Prime minister chosen from majority party in parliament (PC Manuel & Anna Cammisa) “Semi-presidentialism is where a popularly elected fixed-term president exists alongside a prime minister and cabinet who are responsible to the legislature.” (Robert Elgie)

11 Sistem ‘Perancis’ Terdapat perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan Kepala negaranya adalah Presiden yang dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat Kepala pemerintahannya adalah perdana menteri yang di satu sisi bertanggung jawab kepada presiden, tetapi di sisi lain karena dipilih oleh parlemen juga bertanggung jawab pada parlemen

12 Sistem Referendum Didalam sistem referendum badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutif yang merupakan bagian badan legislatif (seperti di Swiss yang disebut Bundesrat) adalah badan pekerja legislaif (yang di Swiss disebut Bundesversammlung). Jadi di dalam sistem ini badan legislatif membentuk sub badan didalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol terhadap badan legislatif di dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.

13 Sistem Referendum (II)
Konstitusi Federal Konfedarasi Swiss Pemegang kedaulatan tertinggi adalah Sidang Federal (badan legislatif) yang terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Nasional dan Dewan Negara (Pasal 71) Pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana kekuasaan tertinggi Konfedarasi Swiss dipegang oleh Dewan Federal yang terdiri dari tujuh anggota dan dipilih oleh Sidang Federal (Pasal 96 ayat (1)) Presiden dan Wapres Konfederasi Swiss dipilih oleh Sidang Federal diantara anggota Dewan untuk masa jabatan satu tahun (Pasal 98 ayat (1))

14 Classifying Forms of Democratic Government (José Antonio Cheibub)

15 Differences Presidential: Democracies in which the government does not depend on a legislative majority to exist are presidential. Parliamentary: Democracies in which the government depends on a legislative majority to exist and in which the head of state is not popularly elected for a fixed term are parliamentary. Semi-Presidential: Democracies in which the government depends on a legislative majority to exist and in which the head of state is popularly elected for a fixed term are semi-presidential.

16 Parliamentary, Presidential and Semi-Presidential Around The World (2008)

17

18

19

20 Sistem Pemerintahan di negara-negara
Amerika Latin pada umumnya menganut sistem presidensil bahkan sering disebut sebagai “the continent of presidentialism” (Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Peru, Colombia, dll) Italy, Jepang, Jerman dan negara-negara bekas jajahan Inggris pada umumnya memakai sistem parlementer Perancis dan beberapa negara afrika bekas jajahan Perancis memakai sistem campuran