Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015

Presentasi berjudul: "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015"— Transcript presentasi:

1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
Direktorat Jenderal Pajak KP2KP Sumenep Penghapusan Sanksi Administrasi BUNGA yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 UU KUP Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Berlaku sejak tanggal 13 Februari 2015

2 Direktorat Jenderal Pajak KP2KP Sumenep PASAL 2
Utang Pajak yang timbul Sebelum 1 Januari 2015 Dilunasi Sebelum 1 Januari 2016 Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Sanksi Administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan sesuai Pasal 19 ayat 1 UU KUP

3 Direktorat Jenderal Pajak KP2KP Sumenep PASAL 3
1 Surat Permohonan untuk 1 Surat Tagihan Pajak, Kecuali dalam hal SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK diterbitkan lebih dari 1 Surat Tagihan Pajak Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia Melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak Disampaikan ke KPP terdaftar Ditandatangani oleh WP atau Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus sesuai Pasal 32 ayat (3) UU KUP Wajib Pajak Mengajukan Permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak Untuk dapat memperoleh Penghapusan Sanksi administrasi Psl 3 ayat 3 Psl 3 ayat 2 Dengan Ketentuan: Utang Pajak telah dilunasi Terdapat sisa Sanksi Administrasi berupa Bunga yang belum dibayar

4 Permohonan penghapusan dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali
Direktorat Jenderal Pajak KP2KP Sumenep PASAL 3 Permohonan penghapusan dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali Permohonan kedua paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SK Dirjen Pajak atas permohonan pertama DIKIRIM Tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan SK Dirjen Pajak Ketentuan untuk permohonan pertama berlaku untuk untuk permohonan kedua Psl 3 ayat 4 Psl 3 ayat 5 Psl 3 ayat 6

5 Permohonan DIKEMBALIKAN ke Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak KP2KP Sumenep PASAL 4 Tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 3 Pasal 3 ayat 2, 4, 5 dan/atau 6 Permohonan DIKEMBALIKAN ke Wajib Pajak Permohonan Penghapusan

6 Direktorat Jenderal Pajak KP2KP Sumenep PASAL 4
Tidak Memenuhi Psl 3 ayat 2 dan 6, atau Psl 3 ayat 3 Untuk Permohonan Pertama, WP dianggap belum mengajukan permohonan, sehingga masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2x Untuk permohonan kedua, WP masih dapat mengajukan permohonan dalam rangka waktu 3 bulan (psl 3 ayat 5) Tidak memenuhi Pasal 3 ayat 4 Wajib Pajak tidak dapat mengajukan Permohonan Kembali

7 Direktorat Jenderal Pajak
KP2KP Sumenep PASAL 5 Tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak ditangguhkan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau tanggal surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi

8 Direktorat Jenderal Pajak KP2KP Sumenep PASAL 6
Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan WP Sudah mengajukan Permohonan 2x Jangka waktu 3 bulan terlampaui untuk permohonan kedua atau - Utang Pajak telah dilunasi; dan - Masih ada Sanksi Administrasi Bunga yang belum dibayar

9 CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

10 Bagaimana Penjelasannya?
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 19 ayat 1 Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Bagaimana Penjelasannya?

11 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 19 ayat 1
Pasal 19 ayat 1 ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar. Contoh 1: Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp ,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 Rp ,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak yang masih harus dibayar = Rp ,00 Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan = Rp   (-) Kurang dibayar    = Rp    ,00 Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp ,00) = Rp         ,00

12 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 19 ayat 1
Contoh 2: Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana contoh 1, Wajib Pajak membayar Rp ,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut: Pajak yang masih harus dibayar = Rp ,00 Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan = Rp  ,00 (-) Kurang dibayar    = Rp    ,00 Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp ,00) = Rp         ,00

13 Facebook : Pajak Sumenep Twitter : kp2kp_sumenep