Organisasi Sektor Publik

Presentasi berjudul: "Organisasi Sektor Publik"— Transcript presentasi:

1 Organisasi Sektor Publik
Sumber: Akuntansi Sektor Publik oleh Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti

2 PENDAHULUAN Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan organisasi sektor publik sangat dekat dan dapat dilihat di sekitar kita. Institusi pemerintahan, partai politik, ta'mir mesjid, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas adalah contoh organisasi sektor publik yang mudah ditemui dalam keseharian masyarakat. Semua organisasi tersebut menyediakan pelayanan bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa-jasa lainnya, dalam bentuk pelayanan publik semata-mata untuk kesejahteraan (welfare) masyarakatnya.

3 SEKTOR PUBLIK DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SEKTOR KOMERSIAL
Pengertian sektor publik dapat kita ketahui melalui perbandingan sektor ini dengan sektor komersial. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dibandingkan antara keduanva. Sebelum membahas perbedaan-perbedaannya, kita perlu memahami bahwa sektor publik tetap memiliki irisan yang menjadi persamaan dengan sektor komersial.

4 PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR KOMERSIAL
Beberapa kesamaan tersebut antara lain sebagai berikut:  Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem perekonomian tersebut, baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia. Keduanya juga saling bertransaksi dan membutuhkan. Keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, keduanya sama-sama memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik. Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini. Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output produk yang sama. Misalnya, pemerintah menyediakan alat transportasi publik, sementara ada juga pihak swasta yang bergerak di sektor yang sama dan menyediakan sarana transportasi umum untuk masyarakat.

5 PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR KOMERSIAL
Tujuan Organisasi Perusahaan komersial bertujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Dengan kata lain, perusahaan merupakan organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau profit (profit oriented), sedangkan organisasi sektor publik merupakan organisasi yang dijalankan bukan untuk mencari laba (non-profit oriented). Sumber-sumber Pendanaan Perusahaan komersial didanai melalui basil operasi perusahaan bersangkutan, selain investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai dengan tujuannya, organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi, tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Untuk OSP yang berbentuk organisasi pemerintahan, sumber pendanaan diperoleh melalui penerimaan pajak, retribusi, hibah, atau sumbangan lainnya. Di organisasi sektor publik lain, sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota, subsidi, atau sumbangan dari donatur.

6 PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR KOMERSIAL (LANJUTAN)
Peraturan Perundangan Organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah Indonesia misalnya, harus melakukan pembangunan jembatan karena diamanatkan dalam LIUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat meskipun pembangunan jembatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah yang bersangkutan. Bagi perusahaan komersial, mereka bisa memilih aktivitas yang akan dilakukan atau produk yang akan dibuat berdasarkan pertimbangan untung dan rugi.

7 DEFINISI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Keberadaan organisasi sektor publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada kondisi-kondisi berikut. Organisasi sektor publik merupakan penyedia barang publik (public goods) Barang publik adalah barang yang memiliki dua karakteristik. Pertama, barang publik adalah komoditas yang keberadaannya tidak melalui persaingan antar-penyedianya (non-rivalry), sebagaimana barang privat diperjualbelikan di pasar yang penuh persaingan antarprodusennya. Kedua, tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian bagi para penggunanya (non- excludability) sehingga semua masyarakat dapat menggunakannya. Contoh barang publik adalah taman kota. Taman tersebut bukanlah komoditas yang diperdagangkan atau menjadi objek persaingan antara dua atau lebih penjual (non-rivalry). Dengan demikian, tidak ada harga yang dikenakan sehingga semua masyarakat dapat menggunakan taman tersebut (non- excludability).

8 DEFINISI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
Dari pengertian di atas, rasanya sulit mengharapkan perusahaan yang berorientasi profit untuk melakukan penyediaan barang publik. Dengan kondisi ini, keberadaan organisasi sektor publik menjadi mutlak karena karakteristiknya yang tidak mencari keuntungan finansial memungkinkan organisasi tersebut menyediakan barang publik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Organisasi sektor publik diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Dalam masyarakat yang kehidupannya digerakkan oleh ekonomi, hampir setiap transaksi dilakukan melalui mekanisme pasar. Jika setiap aspek kehidupan didominasi oleh pasar, maka dampak kesenjangan semakin lama semakin lebar. Hal tersebut disebabkan mekanisme pasar tidak memungkinkan seorang individu di struktur sosial tertentu berkesempatan pindah ke struktur sosial di atasnya tanpa kekuatan ekonomi. Dalam konteks inilah, peran organisasi sektor publik diperlukan untuk menjadi jembatan antarstruktur sosial yang dimaksud.

9 DEFINISI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
Misalnya, seorang anak dari keluarga tidak mampu memiliki kemampuan dan kecerdasan yang memadai. Namun, anak tersebut tidak akan dapat bersekolah di perguruan tinggi berkualitas jika perguruan tinggi tersebut menggunakan pola pikir pasar dalam pengelolaannya. Organisasi sektor publik memiliki peranan penting karena organisasi ini dapat menyediakan pendidikan yang terjangkau (tidak melalui mekanisme pasar) dengan tidak adanya motif keuntungan.

10 DEFINISI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
Organisasi Sektor Publik (OSP) adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. OSP disebut entitas ekonomi karena organisasi ini memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi yang tidak kecil serta melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Dengan pemahaman dan definisi tersebut, organisasi sektor publik menjadi berbeda dengan ciri-ciri berikut.: Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, mei ainkan untuk mencapai suatu mini atau tujuan tertentu (driven by mission). Dimiliki secara kolektif oleh publik. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi sering kali didasarkan pada konsensus.

11 JENIS-JENIS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik di atas dapat dibagi menjadi tiga. 1. Instansi Pemerintah Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah berikut: Pemerintah pusat, termasuk di dalamnya: Kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain- lain. Pemerintah daerah, termasuk di dalamnya: Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Catatan Sipil, dan lain-lain.

12 JENIS-JENIS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi dimiliki oleh pemerintah. Contohnya: Perguruan Tinggi BHMN, Rumah Sakit Milik Pemerintah seperti RSCM, RS Daerah, Yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

13 JENIS-JENIS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta Organisasi nirlaba milik swasta merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya: Yayasan Seperti Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika, Dan Lain-lain, Sekolah Dan Universitas Swasta, Rumah sakit milik swasta.

14 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dalam bukunya, Vernon Karn (1989) dalam Indra Bastian (2001) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat yang umumnya berbentuk organisasi sektor publik ini dapat diklasifikasikan dalam: Semangat Kapitalis (Capitalistic Spirit), Peristiwa Politik Dan Ekonomi (Economic And Politic Events), Inovasi Teknologi (technology innovation).

15 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
Sejarah juga menunjukkan bahwa praktik pencatatan telah dilakukan di zaman mesir kuno. Menteri-menteri kerajaan melakukan praktik laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Saat itu, pemerintahan Mesir tersusun atas distrik-distrik. Setiap distrik diawasi oleh gubernur yang bertugas menyimpan catatan kekayaan setiap distrik sebagai dasar pemungutan pajak. Di masa Babilonia, praktik pencatatan juga telah dilakukan untuk setiap kegiatan pendapatan dan produksi. Pada masa Yunani, pemerintahan yang berkuasa membagi berbagai sumber pendapatan yang diterima secara adil. Thartenon, sebutan bagi organisasi kementerian yang bertugas, telah mengembangkan berbagai metode pencatatan untuk barang-barang berharga. Di masa Roma, praktik akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua pejabat, baik gubernuran maupun kekaisaran.

16 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
Di masa selanjutnya, di akhir abad ke-14, praktik pencatatan transaksi keuangan ditemukan di Genoa. Temuan ini diperkirakan sebagai bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat. Berbagai temuan akhirnya menunjukkan bahwa proses pencatatan kemudian berkembang dalam proses perdagangan antarnegara. Pada masa modern, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik. Teknik-teknik berkembang mengikuti perkembangan organisasi pemerintahan, seperti adanya mazhab New Public Management yang lebih menuntut pertanggungjawaban kinerja. Dalam konteks Indonesia, perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di negara ini.

17 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
Reformasi di banyak negara, khususnya di Indonesia, juga memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan agar pemerintah dikelola secara profesional dan efisien membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Dari aspek pencatatan, pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan pencatatan atas keuangan negara mengikuti tata cara yang dikenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Namun, teknik yang digunakan masih mengacu pada sistem kameral yang berorientasi pada pengendalian kas belaka. Sistem pengendalian juga tidak berkembang sehingga tidak tercipta akuntabilitas yang baik. Reformasi keuangan negara, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lebih cepat mendorong perkembangan akuntansi sektor publik, tidak hanya pada pengembangan standar akuntansi yang lebih baku, tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem yang lebih andal.