ISYU STRATEGIS PENYELENGGARAAN

Presentasi berjudul: "ISYU STRATEGIS PENYELENGGARAAN"— Transcript presentasi:

1 ISYU STRATEGIS PENYELENGGARAAN
KASIBA DAN LISIBA BS MUH.DIMYATI ASDEP PKB GRAND KEMANG 14 DESEMBER 2005

2 1. LATAR BELAKANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UU NOMOR 4 TAHUN 1992
GBHN/RPJP PEMBANGUNAN BARU SKALA TIDAK BESAR SKALA BESAR : - KASIBA - LISIBA BS PENINGKATAN KUALITAS *ps 27,28 PERBAIKAN LINGKUNGAN DAN RUMAH KUMUH PENANGANAN SQUATERS PERUMAHAN KHUSUS *ps 9 KORBAN BENCANA RUMAH DINAS TRANSMIGRASI RUMAH PANTI RPJM NAS TERWUJUDNYA RUMKIM LAYAK HUNI (PENUHI SASARAN GNPSR) KUALITAS SDM MENINGKAT IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH (DENGAN BERBAGAI ASPEKNYA  POLITIS, TEKNIS, EKONOMIS/PASAR, SOSBUD) ENDING GOAL DARI PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMKIM MELALUI BERBAGAI SKIM DIATAS ADALAH MENINGKATNYA KUALITAS SDM. BAGAIMANA CARANYA  DENGAN MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERANGKAT PERATURANNYA, TERMASUK JUKLAK JUKNISNYA

3 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  STRATEGIS
KEBUTUHAN DASAR SESUDAH PANGAN DAN SANDANG MEMBENTUK KARAKTER DAN KUALITAS GENERASI PENERUS MENUMBUHKAN INDUSTRI TERKAIT MENYERAP TENAGA KERJA CUKUP BANYAK

4 Peran Sektor Properti Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2001 -2004
Keterangan Satuan 2001 2002 2003 2004 1 Kapitalisasi Proyek Properti Rp.triliun 12,9 26,9 49,3 63,5 2 Pertumbuhan Nilai Kapitalisasi % 19 95 82 18 3 Penyerapan Tenaga Kerja Baru orang 4 Kontribusi thd pertumb.ekonomi 0,68 1,28 2,13 2,49 5 Pertumbuhan Ekonomi 3,3 3,7 4,1 4,7 6 Peran thd pertumb.Ekonomi 21 35 52 53 Sumber : Presentasi DPP-REI , 2005

5 STRUKTUR KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH (dalam %)
RSS RS RM RB TANAH 15 20 PEMATANGAN TANAH 2 5 10 4 INFRATRUKTUR 17 13 BANGUNAN 45 43 47 50 OVERHEAD 3 PERIJINAN 7 Sumber : DPP-REI , 1999

6 ILUSTRASI KASIBA DAN LISIBA
2. PENGERTIAN (UU 4/92, PP 80/99) ILUSTRASI KASIBA DAN LISIBA KASIBA ADL SEBIDANG TANAH YANG FISIKNYA TELAH DIPERSIAPKAN (DITETAPKAN DENGAN SK BPT/WKT) UNTUK PEMB. P/P SKALA BESAR UNTUK DAPAT MENAMPUNG 3000 – UNIT RUMAH  LISIBA KAWASAN PERMUKIMAN LISIBA ADALAH SEBIDANG TANAH BAGIAN DARI KASIBA UNTUK DAPAT MENAMPUNG 1000 – 3000 UNIT RUMAH  KAVELING TANAH MATANG LISIBA BS ADALAH LISIBA YANG BUKAN BAGIAN KASIBA UNTUK DAPAT MENAMPUNG 1000 – 2000 UNIT RUMAH  KAVELING TANAH MATANG

7 3. TUJUAN PEMBANGUNAN KASIBA/LISIBA BS
Pembangunan Kasiba untuk kepentingan masyarakat masing-masing kota dan sebagai salah satu skim upaya pemenuhan kebutuhan perumahan; Mengarahkan pertumbuhan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan agar terbentuk struktur kawasan yang efisien dan efektif  karena Pemerintah bisa melarang pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha diluar Kasiba (Psl 23 UU 4/92); Mengendalikan harga tanah, yang berangkat dari paradigma bahwa lahan bukan hanya komoditi tetapi lahan untuk kepentingan pengembangan sosial ekonomi kota; Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau, sekaligus merupakan strategi pembangunan permukiman di kawasan perkotaan sebagai upaya preventif tumbuhnya permukiman kumuh. Mendorong tumbuhnya ekonomi lokal (konstruksi, kesempatan kerja dll) dan percepatan pembangunan rumah dalam jumlah besar guna memenuhi sasaran GNPSR

8 4. KEGUNAAN KASIBA/LISIBA DALAM URBAN MANAG
Urban Control Tanpa Kasiba Dengan Kasiba (Psl 23 UU 4/92); A B A B C D C D DAERAH DILUAR KASIBA YANG TIDAK BOLEH DIBANGUN REAL ESTATE Sprawl Integrated Urban Management/Promotion LISIBA BLOK A LISIBA BLOK B LISIBA BLOK C LISIBA BLOK D Private Developer SOEs Perumnas Private Developer Konsolidasi Lahan

9 SO WHAT ? PERTANYAAN DASAR OLEH PEMDA:
Apa persoalan yg dihadapi Pemda dpt diatasi dengan Kasiba Lisiba BS? Seberapa besar manfaat Kasiba Lisiba BS bagi pemenuhan kebutuhan perumahan di Daerah? Apa tidak ada cara lain? Apa manfaatnya bagi konstituen saya (Bupati/Walikota)? Apa ada aturan-aturan pendukungnya (Juklak Juknis)? DLL LOOK

10 5. MASALAH PENYELENGGARAAN KASIBA/LISIBA BS
Belum selesainya peraturan dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pelaksanaan Kasiba dan Lisiba BS; Masih terbatasnya sosialisasi pelembagaan dan bantuan teknis/pendampingan dalam penetapan lokasi; Masih terbatasnya dukungan dalam pencadangan tanah untuk Kasiba dan Lisiba BS; Terdapat banyak lahan dengan status HGB/HPL yang belum dibangun untuk perumahan; A. PERATURAN DAN PEMAHAMAN B. PERTANAHAN

11 MASALAH…. C. TATA RUANG DAN PRASARANA (PSU)
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum mengakomodasi lokasi Kasiba/ Lisiba BS dan belum selesainya RP4D. Masih terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana (Pusat & Daerah) dalam pengembangan Kasiba dan Lisiba BS; Koordinasi dengan instansi pendukung seperti PLN, PDAM, BPN, dan Dinas Perhubungan yang masih belum dapat berjalan dengan baik; Belum tertatanya kelembagaan BP D. KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN

12 MASALAH .. (temuan di lapangan)
Pembentukan Badan Pengelola Kasiba Banyak Pemda yang belum mempunyai BUMD RumKim Kendala Perumnas untuk menjadi BP karena peraturan internalnya Swasta menguasai lahan  dimungkinkan jadi BP?  saham 51%!! Menunggu penerapan BLU (PP 23/2005) Perolehan dan pembebasan tanah Tersiar suatu lokasi ditetapkan sebagai Kasiba/Lisiba BS harga tanah langsung melambung tinggi Bantek/stimulsn PSU ikut melambungkan harga tanah  perlu ada yang kontrol Pemda tidak mempunyai resources besar untuk membebaskan tanah secara menyeluruh dalam satu waktu  perlu skim bantuan dari luar Semakin lama pembangunan kasiba/Lisiba BS semakin mahal cost yang harus dikeluarkan. Perlu upaya sinergi/kemitraan dengan swasta seperti mendorong penerapan skim profit sharing, pendayagunaan tanah, penyerahan pengelolaan aset, dan penyiapan lahan untuk menarik investor RP4D, Hunian Berimbang dan Keterpaduan Prasarana

13 6. STRATEGI PENGEMBANGAN KL BS (COMMON STRATEGY  PENDEK+PANJANG)
Mendorong percepatan penyelesaian peraturan dan peningkatan pemahaman (awarness) melalui Bintek (tugas Pusat) Mendorong percepatan perolehan tanah melalui P4T & program pertanahan lainya Mendorong percepatan penataan ruang dan perwujudan PSU melalui Bantek (tugas Daerah) Mendorong terwujudnya koordinasi dan terbentuknya BP melalui Bintek dan Bantek Mencari terobosan (misal dorong skim Lisiba BS untuk rusun bersama investor, revitalisasi Kasiba, insentif & disinsentif kebijakan)

14 7. TUGAS MENPERA PERPRES 9/2004
 menyiapkan kebijakan bidang perumahan  koordinasi pelaksanaan kebijakan PERPRES 62/2005 MENPERA  psl 140B: dapat melakukan operasionalisasi kebijakan Terkait Kedeputian Pengembangan Kawasan: UU 4/92 psl  psl 19 s/d 26: kws skala besar UU 23/2005  BLU PP 80/99  KASIBA LISIBA BS

15 TERIMA KASIH