KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015
Disampaikan pada: Rakor Dinas Pendidikan T.A. 2015 28 September 2014 BIRO PERENCANAAN DAN KLN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1

2 Outline 1 2 3 4 PENGANTAR KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2015 4 PENELITIAN DAN REVIEU RKA-KL PAGU ANGGARAN 2015

3 1 PENGANTAR

4 Profil Keuangan Kemendikbud dalam Keuangan Pemerintah Pusat
Per 31 Desember 2013 Parameter Pemerintah Pusat (Triliun Rupiah) Kemendikbud % Nilai Aset 3.567,58 116,58 3,27% Anggaran Belanja 1.726,19 82,34 4,77% Bantuan Sosial 95,05 32,59* 34,29% Jumlah Satker satker 447 satker 1,11% Bansos Kemendikbud meliputi: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); Ruang Kelas Baru (RKB); Rehab ruang kelas rusak; Beasiswa, Bantuan siswa/mahasiswa miskin; berbagai tunjangan guru

5 Jumlah Satker per Eselon I Kemendikbud
Penambahan satker pada Ditjen Pendidikan Tinggi adalah Penegerian PTS: Universitas Teuku Umar Aceh Universitas 19 November Kolaka Politeknik Tana Laut Politeknik Ketapang Universitas Tidar, Magelang Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

6 Pagu dan Realisasi Anggaran 2009-2013
rupiah No Tahun Pagu Realisasi % 1 2009 63,461,639,146,000 59,627,019,117,172 93.96% 2 2010 64,085,982,585,000 59,459,590,006,586 92.78% 3 2011 69,218,286,573,000 61,227,298,236,750 88.46% 4 2012 78,828,566,744,000 67,854,802,031,958 86.08% 5 2013 82,349,705,415,000 71,825,755,199,734 87.22%

7 Capaian Sasaran RPJMN 2010-2014

8 CAPAIAN RPJMN 2010-2014: PENDIDIKAN
No Indikator Status Awal (2009) Capaian 2013* Target 2014 Target RPJMN 2014 Status 2010 2011 2012 1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas 7,70 7,92 7,94 8,01 8,15 8,25 2 Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas 5,30 4,70 4,30 4,26 4,03 3,83 4,20 3 APM SD/SDLB/MI/Paket A 95,23 95,41 95,55 95,75 95,80 96,00 4 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 74,52 75,64 77,77 78,80 80,00 81,90 76,00 5 APK SMA/SMK/MA/Paket C 69,60 70,53 76,50 78,70 82,00 85,00 6 APK PT Usia tahun 21,60 26,30 27,10 27,90 29,87 30,00 *) capaian sementara = tercapai /melebihi target = on track Target RKP 2014 Semua indikator utama Pendidikan dalam RPJMN on-track/tercapai/melebihi target

9 CAPAIAN RPJMN 2010-2014: KEBUDAYAAN
No Indikator Capaian (per tahun) 2013* Target 2014 Status 2010 2011 2012 1 Jumlah museum yang direvitalisasi. 6 30 7 10 31 2 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 3.752 3.758 6.635 8.470 7.700 3 Jumlah penelitian bidang arkeologi 144 155 148 140 4 Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan . 13 21 22 5 Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. 25 252 377 500 600 Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai 20 259 65 141 150 Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah 8 Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya 845 975 9 Jumlah film/video/ iklan lulus sensor 40.000 42.000 44.000 45.000 55.000 Jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya --- 951 2.400 3.200 11 Jumlah fasilitasi film yang berkarakter 35 45 Termasuk kegiatan inisiatif baru *) capaian sementara = on track = melebihi target Target RKP 2014

10 Capaian Instruksi Presiden (Inpres)

11 PERCEPATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2013
CAPAIAN INPRES PERCEPATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Inpres Jumlah Rencana Aksi Capaian Inpres 1/2010: Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 7 Inpres 3/2010: Program Pembangunan yang Berkeadilan 4 Inpres 14/2011: Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 21 Inpres XX/2011 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012 22 Inpres XX/2013 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2013 34 JUMLAH 88 7 4 1 18 2 6 13 3 Tambah melebihi 5 28 1 12 70 6 >100 % % < 80%

12 KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
2 KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015 12

13 Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dan Sasaran 2015
Milestone 10 Tahun Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dan Sasaran 2015 2012 Perbaikan Penyaluran BOS Rintisan PMU UU-Dikti BOP-PTN Subak diakui UNESCO Afirmasi Pendidikan Papua Noken diakui UNESCO 2014 2010 Reformasi Birokrasi PP 66/2010 Beasiswa Bidikmisi DPPN 2014 PMU Implementasi Kurikulum 2013 secara Nasional UU Keinsinyuran Persiapan FBF 2008 WAJAR DIKDAS 9 Tahun tercapai 2006 Sertifikasi Guru 2013 Inisiasi PMU Integrasi UN Inisiasi Kurikulum 2013 Akademi Komunitas World Cultural Forum UU Pendidikan Kedokteran 2011 Pendidikan Karakter Integrasi Kebudayaan Rehab SD-SMP Sarjana Mengajar di 3T Tari Saman diakui UNESCO 2004 2007 Tunjangan Profesi Guru 2009 20% APBN untuk pendidikan 2005 Awal BOS UU Guru dan Dosen APK - APM Sasaran 2015 Target RPJMN/ Kontrak Kinerja baseline Capaian 2013* 94,1 % APM SD/MI 95,5 95,7 95,8 96,0 96,5 112,5 % APK SD/MI 117,6 118,2 118,6 119,1 120,0 58,0 % APM SMP/MTs 77,7 78,8 79,4 80,0 82,5 81,2 % APK SMP/MTs 99,7 103,9 107,3 110,0 114,0 49,0 % APK SMA/SMK/MA 76,4 78,7 82,0 85,0 87.5 17,4 % APK PT 27,1 27,9 29,9 30,0 35,0 *) capaian sementara

14 Arah Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya RKP 2015
Meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi Meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan kurikulum 2013 Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kelola manajemen pelayanan pendidikan Meningkatkan pendidikan karakter dan internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi.

15 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan
dan Kebudayaan 2015 2014 Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan periode ke periode 2015 Peningkatan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal; Peningkatan akses untuk daerah yang masih memiliki APK di bawah 75% dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk pembangunan RKB dan USB). Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing PT, termasuk penyediaan BOPTN, ekspansi daya tampung (termasuk pendirian PTN baru dan pembangunan akademi komunitas). Penyediaan, Peningkatan kualifikasi, profesionalisme, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan PTK. Penuntasan implementasi kurikulum 2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru). Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya. Penguatan tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan yang berbasis pada performance based budgeting dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

16 Arahan Mendikbud Awal Tahun 2014
(1/3) Berikan perhatian khusus untuk program yang menjadi perhatian publik Implementasi Kurikulum 2013 UN 2013/2014 BSM BOS BOPTN BOP PAUD Bantuan alat-alat kesenian ke sekolah Tunjangan guru dan penuntasan utang piutang Sertifikasi guru (apakah materi sertifikasi guru 2013 sudah memasukkan Kurikulum 2013?) Tingkatkan koordinasi dan konsolidasi internal

17 Arahan Mendikbud Awal Tahun 2014
(2/3) Optimasi anggaran Tetap berdasarkan pagu yang ada. Hasil optimasi dialihkan ke program prioritas yang berdampak besar. Contoh: Dikti  menambah BOPTN, Sarpras dan Beasiswa Segera tetapkan mekanisme dan tuntaskan revisi  Program dan kegiatan dapat segera direalisasikan. Akurasi dan unifikasi data

18 Arahan Mendikbud Awal Tahun 2014
(3/3) Tunjangan kinerja Harus meningkatkan kinerja Anggaran harus lebih tepat sasaran Dipikirkan tentang penyesuaian tunjangan bagi pegawai/staf non-PNS, termasuk outsourcing Keseimbangan beban antar unit utama, dan antar PTN Efektivitas Pemerintahan sampai Agustus 2014  tingkatkan kinerja dan kerja keras agar layanan pada publik berlangsung dengan baik dan tidak terganggu. Penyelesaian RPP dan Permen Persiapan Rembuknas 2014

19 Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas
Integrasi PROSES EFISIENSI & EFEKTIFITAS (mengurangi beban INPUT, meningkatkan OUTPUT) SISTEM BIROKRASI Perbaiki gambar Kurung dihilangkan --<pemannfaatan Gambar panah Sistem Birokrasi (mengurangi beban INPUT) EFISIENSI (meningkatkan OUTPUT) EFEKTIVITAS Berbagi SUMBERDAYA Pemanfaatan TIK

20 4 Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
Tantangan Arah Kebijakan SEKOLAH AKSES Populasi yang besar Disparitas sosial, ekonomi, geografis Daya tampung terbatas Layanan belum merata. … memastikan ketersediaan dan keterjangkauan Sarana-prasarana rusak & kurang lengkap Disparitas mutu & distribusi guru Pendidikan karakter belum memadai Adanya kesenjangan pendidikan dengan dunia kerja … MUTU & RELEVANSI meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan Konservasi produk budaya masih terbatas Diplomasi budaya belum efektif dimanfaatkan Regulasi bidang kebudayaan masih terbatas Sarana dan prasarana kebudayaan masih terbatas PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN menuntaskan konservasi, pengembangan dan diplomasi kebudayaan TATA KELOLA Penggunaan sumberdaya belum efisien Kurang fokus pada tupoksi Kurang transparan Kurang akuntabel … memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan, akuntabel 20

21 Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional
Peningkatan Kualitas Substansi Pendidikan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Bantuan Pendanaan Peserta Didik Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

22 Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional
Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bantuan Pendanaan Peserta Didik BOS BOMM/Rintisan BOS-SM PMT-AS Kualifikasi Sertifikasi Distribusi Penyediaan Kesejah-teraan Pelatihan Pening-katan LPTK Pembangunan Satuan Pendidikan Rehab Ruang Kelas SD/SMP USB/RKB Sekolah Berasrama SD-SMP Satu Atap Institut dan Poltek Baru Subsidi untuk semua siswa miskin Penyempurnaan Sist. Pembelajaran Sistem Evaluasi Kewirausahaan Kurikulum + Pendidikan Karakter Penyediaan Materi Online Penyelarasan PT di daerah Perbatasan PAUD di Tiap Kecematan

23 REVIEW BASELINE DAN USULAN 2015
Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait menyelenggarakan Pra-Trilateral Meeting untuk : Identifikasi inefisiensi Pengelompokan komponen menjadi Biaya Administrasi Keluaran (BAK) dan Biaya Langsung Keluaran (BLK) Identifikasi usulan kegiatan dan output prioritas (termasuk inisiatif baru) Hasil Pra-Trilateral Meeting dipergunakan sebagai basis penyusunan Pagu Indikatif 2015 Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait melakukan Trilateral Meeting untuk : Memfinalkan Pagu Indikatif 2015 Mengindikasikan prioritas kegiatan yang belum terdanai Hasil Trilateral Meeting akan digunakan sebagai bahan Perpres RKP 2015 yang menjadi pedoman penyusunan RAPBN (termasuk dana optimalisasi)

24 Pagu Indikatif 2015 Per Unit Utama
(juta rupiah) No UNIT UTAMA APBN 2014 USULAN UNIT 2015 EXERCISE BASELINE 2015*) PAGU INDIKATIF 2015 **) 1 SETJEN ,3 ,1 ,5 ,0 2 ITJEN ,0 ,9 ,3 ,0 3 DIKDAS ,8 ,0 ,9 ,9 4 DIKTI ,1 ,9 ,9 ,0 5 PAUDNI ,5 ,9 ,6 ,0 6 BALITBANG ,0 ,6 ,0 7 DIKMEN ,0 ,9 ,6 ,0 8 BAHASA ,8 ,1 ,9 ,0 9 BPSDMPK ,1 ,0 ,4 ,0 10 KEBUDAYAAN ,0 ,3 ,3 ,0 KEMDIKBUD ,7 ,7 ,4 ,9 *) Exercise baseline Pagu Indikatif 2015 dilakukan di Bappenas, DJA Kemkeu dan Kemdikbud Tgl 24, 26, 27 dan 28 Februari 2014 **) SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014 24

25 PAGU INDIKATIF 2015 KEMENDIKBUD
(SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014) (dalam juta Rp.) No Program/ UNIT UTAMA PAGU INDIKATIF 2014 PAGU DEFINITIF 2014 pagu indikatif 2015 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal ,0 ,5 ,0 2 Program Pendidikan Dasar ,6 ,8 ,9 3 Program Pendidikan Menengah ,6 ,0 ,0 4 Program Pendidikan Tinggi ,3 ,1 ,0 5 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,0 ,0 ,0 6 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra ,8 ,8 ,0 7 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan ,4 ,1 ,0 8 Program Pelestarian Budaya ,5 ,0 ,0 9 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,0 ,0 ,0 10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,6 ,3 ,0 TOTAL ,7 ,7 ,9

26 PAGU ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD
(SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014) (dalam juta Rp.) No Program/ UNIT UTAMA PAGU DEFINITIF 2014 pagu indikatif 2015 pagu ANGGARAN 2015 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal ,5 ,0 2 Program Pendidikan Dasar ,8 ,9 3 Program Pendidikan Menengah ,0 ,0 4 Program Pendidikan Tinggi ,1 ,0 5 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,0 ,0 6 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra ,8 ,0 7 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan ,1 ,0 8 Program Pelestarian Budaya ,0 ,0 ,0 9 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,0 ,0 10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,3 ,0 TOTAL ,7 ,9

27 Ketepatan Pengelolaan
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” (UUD 1945 pasal 31 ayat 4) Permasalahan anggaran pendidikan bukan pada jumlah yang harus disediakan, namun pada ketepatan pengelolaan (termasuk pengalokasian anggaran) KETEPATAN PERENCANAAN KETEPATAN ALOKASI KETEPATAN MONEV KETEPATAN PENGGUNAAN Penganggaran di Kemendikbud dan K/L penyelenggara fungsi pendidikan menggunakan paradigma performance based budgeting dengan orientasi output dan outcome

28 Paradigma Perencanaan: Sinergi Top-Down dan Buttom Up
Usulan Keg. Prioritas sebagai penjabaran kebijakan nasional Kegiatan Pendukung untuk menyukseskan pencapaian sasaran Tingkat Kementerian Sasaran RPJMN Sasaran Renstra Inpres Kontrak Kinerja Menteri Kebijakan nasional Usulan Rembuknas & MusrenbangNas Tingkat Unit Utama Penyelarasan keg.prioritas nasional dengan usulan daerah Usulan pendanaan Usulan spesifik daerah Usulan sasaran dan lokasi Penjabaran kebijakan nasional ke dalam sasaran program dan penetapan lokasi Kebijakan nasional Usulan Tingkat Prov/Kab/Kota Musrenbangda & Musrenbang-Prov Peningkatan efisiensi dan efektivitas di setiap tingkatan harus menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Kemendikbud setiap tahun

29 SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Sesuai PP 90 tahun 2011 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran K/L PAGU ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN

30 IV Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (2/4)
Penyusunan Pagu Indikatif NOMOR 94/PMK.02/2013

31 IV Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (3/4)
Penyusunan Pagu Anggaran KEM = Kerangka Ekonomi Makro PPKF = Pokok-pokok Kebijakan Fiskal NOMOR 94/PMK.02/2013

32 IV Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (4/4) NOMOR 94/PMK.02/20123

33 V Pengendalian Perencanaan dan Penganggaran
Proses pengendalian perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan tujuan menjamin: meningkatnya kualitas pembelanjaan (quality spending) anggaran kementerian; kepatutan (compliance) terhadap standar akuntansi keuangan negara ; dan kepatutan terhadap aturan administrasi perencanaan dan penganggaran. Parameter yang digunakan dalam mencapai tujuan di atas dijabarkan pada tabel berikut: No Tujuan Parameter Acuan 1 Kualitas Pembelanjaan Struktur Anggaran Porsi anggaran kegiatan prioritas Pemenuhan belanja mengikat, PHLN, dan PNBP Renstra Pagu K/L 2 Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Kesesuaian BAS Kesesuaian dengan standar biaya PMK ttg BAS PMK ttg SBU & SBK PMK RKAKL 3 Kepatuhan terhadap Administrasi Perencanaan &Penganggaran Kesesuaian dengan pengesahan DPR Kelengkapan dokumen pendukung Lembar Pengesahan Anggaran oleh DPR

34 Tahapan pengendalian Perencanaan & Penganggaran
No Tahapan Waktu Fokus Acuan 1 Penyusunan Renja April Struktur Anggaran Porsi anggaran kegiatan prioritas Pemenuhan belanja mengikat, PHLN, dan PNBP Renstra Pagu Indikatif 2 Penyusunan RKAKL Juli - Agustus Kesepakatan DPR Kesesuaian BAS dan standar biaya Pagu Anggaran Nota Keuangan Lembar Kesepakatan DPR PMK 3 Finalisasi RKAKL Oktober Kesesuaian dengan pengesahan DPR Kelengkapan dokumen ALokasi Anggaran

35 Alur pengendalian Perencanaan & Penganggaran
T RKA SATUAN KERJA RKA KEMDIKBUD TELAAH UNIT UTAMA Y Y RKA ESELON I TELAAH KEMDIKBUD T Prosedur pengendalian perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang dilaksanakan berjenjang. Pada tingkat unit utama (unit eselon I) seluruh masukan dari satuan kerja di bawahnya dievaluasi ditingkat eselon I. Sekretariat unit utama berperan sebagai koordinator dalam proses evaluasi di Unit Eselon I. Rancangan rencana kerja yang diajukan oleh unit utama merupakan dokumen usulan satuan kerja yang telah di evaluasi pada tingkat unit utama.

36 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2015
3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2015

37 TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Pentahapan RPJPN (UU 17/2007) RPJMN-I ( ) Menata kembali NKRI, menbangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik RPJMN-II ( ) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian RPJMN-III ( ) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. RPJMN-IV ( ) Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif ...Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan… TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Peningkatan Kapasitas & Modernisasi Penguatan Pelayanan Peningkatan Daya Saing Regional Daya Saing Internasional

38 KOMPLEKSITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Renstra KL Renja KL RKA-KL Rincian RAPBN P U S A T RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RAPBN APBN RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah RAPBD APBD P E M D A Resntra SKPD Renja SKPD RKA- SKPD Rincian APBD UU No. 25/2004 Ttg SPPN UU No. 17/2003 Ttg KN

39 Arah Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya RKP 2015
Meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi Meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan kurikulum 2013 Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kelola manajemen pelayanan pendidikan Meningkatkan pendidikan karakter dan internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi.

40 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan
dan Kebudayaan 2015 2014 Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan periode ke periode 2015 Peningkatan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal; Peningkatan akses untuk daerah yang masih memiliki APK di bawah 75% dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk pembangunan RKB dan USB). Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing PT, termasuk penyediaan BOPTN, ekspansi daya tampung (termasuk pendirian PTN baru dan pembangunan akademi komunitas). Penyediaan, Peningkatan kualifikasi, profesionalisme, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan PTK. Penuntasan implementasi kurikulum 2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru). Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya. Penguatan tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan yang berbasis pada performance based budgeting dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

41 REVIEW (PENYESUAIAN) BASELINE TAHUNAN (RKP)
Penyiapan Data Rekapitulasi Hasil Review Baseline Review Data RKA KL 2014 Penghitungan Tahun 2015 BASELINE RPJMN Program, Kegiatan, Output dan Komponen: Berlanjut Tidak Berlanjut Penyempurnaan Output Identifikasi Komponen dan Kelompok Biaya Komponen Alokasi Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang berlanjut dan baru; Volume target pada tingkat output; Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang tidak berlanjut Cara penghitungan Biaya Operasional dan Non-Operasional; Dasar penghitungan: Kebijakan dan Hasil Evaluasi; Parameter dan Non Parameter yang digunakan; Satuan Biaya. Penghitungan: Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output Alokasi Output merupakan penjumlahan dari alokasi komponen; Alokasi Komponen merupakan hasil penghitungan Volume Komponen x Harga Satuan x Inflasi Penghitungan Tahun Rentang waktu Program dan Kegiatan; Parameter dan non-parameter yang digunakan; Alokasi Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target. Data RKA-K/L 2014 Data TA 2013 Data Dukung Lainnya 1 2 3 4 5 41

42 Pagu Indikatif 2015 Per Unit Utama
(juta rupiah) No UNIT UTAMA APBN 2014 USULAN UNIT 2015 EXERCISE BASELINE 2015*) PAGU INDIKATIF 2015 **) 1 SETJEN ,3 ,1 ,5 ,0 2 ITJEN ,0 ,9 ,3 ,0 3 DIKDAS ,8 ,0 ,9 ,9 4 DIKTI ,1 ,9 ,9 ,0 5 PAUDNI ,5 ,9 ,6 ,0 6 BALITBANG ,0 ,6 ,0 7 DIKMEN ,0 ,9 ,6 ,0 8 BAHASA ,8 ,1 ,9 ,0 9 BPSDMPK ,1 ,0 ,4 ,0 10 KEBUDAYAAN ,0 ,3 ,3 ,0 KEMDIKBUD ,7 ,7 ,4 ,9 *) Exercise baseline Pagu Indikatif 2015 dilakukan di Bappenas, DJA Kemkeu dan Kemdikbud Tgl 24, 26, 27 dan 28 Februari 2014 **) SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014 42

43 PAGU ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD
(KMK 278/KMK.02/2014) (dalam juta Rp.) No Program/ UNIT UTAMA PAGU DEFINITIF 2014 pagu indikatif 2015 pagu ANGGARAN 2015* 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal ,5 ,0 2 Program Pendidikan Dasar ,8 ,9 3 Program Pendidikan Menengah ,0 ,0 ,0 4 Program Pendidikan Tinggi ,1 ,0 5 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,0 ,0 6 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra ,8 ,0 7 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan ,1 ,0 8 Program Pelestarian Budaya ,0 ,0 9 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,0 ,0 10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,3 ,0 TOTAL ,7 ,9 ,8 Pagu Anggaran/Pagu Sementara Kemendikbud Tahun 2015 tidak mengalami perubahan material dari status Pagu Indikatif Kenaikan 28 M adalah kenaikan PHLN di Dikmen. *) sementara memenuhi baseline (kebutuhan mengikat dan dasar)

44 Profil Pagu Anggaran/Pagu Sementara Kemendikbud 2015
Rp. 67,21 T Kegiatan ”Anggaran Mengikat” Rp Juta Bantuan Siswa Miskin/Bidik Misi Gaji & Operasional PNBP Tunjangan Guru Tunjangan Dosen Non PNS UN & AKREDITASI Beasiswa Prestasi BOP (PAUD, Kesetaraan) BOPTN BOS SM Beasiswa Guru & Dosen Sertifikasi Guru dan Dosen PHLN RMP PHLN KLN TOTAL B. KEGIATAN Rp. Juta Wajar 9 Thn Kurikulum PMU Penelitian Budaya dan bahasa Peningkatan Mutu PTK Paudisasi dan PKH Kompetisi dan Lomba TOTAL   Prioritas Nasional 8,6% Mengikat 89,1% Rp 5,83 T Rp 59,87 T Manajemen (Non Gaji) 2,3% (Koordinasi, Monev, dan Pengawasan) Rp 1,51 T

45 PAGU ALOKASI ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD
Juta Rp

46 Postur Anggaran Pendidikan 2015
(dalam miliar Rp.) APBN Pagu Indikatif Pagu Anggaran (Rapat Komite 14/7) RAPBN I. ,6 ,2 ,2 ,8 a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 80.661,0 67.189,3 67.217,4 b. Kementerian Agama 42.566,9 42.253,3 42.475,7 c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 7.051,6 7.513,6 8.128,2 8.418,5 1 Kementerian Keuangan 678,2 86,1 716,5 802,6 2 Kementerian Pertanian 55,6 57,0 58,6 3 Kementerian Perindustrian 421,4 278,4 370,3 431,2 4 Kementerian ESDM 78,5 76,3 158,2 253,0 5 Kementerian Perhubungan 1.700,0 2.729,7 6 Kementerian Kesehatan 1.320,9 1.300,0 7 Kementerian Kehutanan 57,5 60,4 8 Kementerian Kelautan dan Perikanan 252,5 281,0 239,0 9 Kementerian Pariwisata dan Eko. Kreatif 250,0 271,2 10 Badan Tenaga Nuklir Nasional 17,0 16,3 11 Kementerian Pemuda dan olahraga 1.103,5 1.006,2 12 Kementerian Pertahanan 131,0 159,8 164,8 13 Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi 428,5 452,5 14 Perpustakaan Nasional 310,0 330,6 15 Kementerian Koperasi dan UKM 215,0 362,7 16 Kementerian Komunikasi dan Informatika 31,9 45,5 d. Penyesuaian Pendidikan - 29.910,3 21.244,2 2015 Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat 2014 Komponen Anggaran Pendidikan

47 Postur Anggaran Pendidikan 2015
(dalam miliar Rp.) Keterangan: Postur sudah menampung: Kenaikan biaya satuan BOS SD menjadi Rp800 ribu/siswa/tahun dan BOS SMP menjadi Rp1 juta/ siswa/tahun Kenaikan tunjangan profesi guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Kenaikan anggaran pendidikan Kemenag dari tambahan SBSN untuk sarpras PTAI sebesar Rp280,9 Miliar Kenaikan di K/L lain sesuai hasil penelaahan RKA-KL Pagu Anggaran Total alokasi DPPN s.d. tahun 2014 adalah sebesar Rp ,8 Miliar

48 Rekapitulasi Pemanfaatan Penyesuaian Anggaran Pendidikan 2015
Rp ,2 M Kemendikbud Rp ,86 M Kemenag Rp ,34 M Kemenkes Rp. 150,0 M

49 Proses Penyelesaian*) Rencana Kerja dan Anggaran Kemdikbud 2014
Menyampaikan hasil pembahasan ke Kemkeu dan Bappenas S.d. 7 Oktober 2013 Persiapan dan proses Lelang/Tender** Oktober 2013 **) Tanda tangan kontrak setelah DIPA terbit Pagu Anggaran 15 Juli 2013 Review II RKA-K/L TA 2014 21-30 Agustus 2013 2 Januari 2014 Pelaksanaan Anggaran Pagu Indikatif 5 April 2013 UU ttg APBN 2014 disahkan 14 Nov 2013 Penyampaian ke DJA 28 Juli 2013 2013 2014 OKT -NOV JULI AGUSTUS SEPT DES JAN 11 Desember Penyerahan DIPA oleh Presiden Menyampaikan hasil penelitian ke 2 ke DJA 30 Agustus 2013 Persetujuan Komisi X DPR RI 25 Oktober 2013 Trilateral Meeting RKP 2014 11 April 2013 Pembahasan dengan Komisi X 1-30 Sep. 2013 Review I RKA K/L TA 2014 22-24 Juli 2013 Menyampaikan hasil penyesuaian RKA-K/L oleh Komisi X ke Banggar 30 Agustus 2013 Pembahasan Tambahan Anggaran dengan Komisi X 1 Oktober – 25 Nopember 2013 *) Surat Menteri Keuangan No S-545/MK.02/2013

50 10 JAMBI 63,582,369,000 1999 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB 2,093,268,000 2000 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 24,857,026,000 2003 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 30,482,380,000 2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar 1,331,145,000 3999 Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar 4,818,550,000

51 109017 JAMBI 1,260,732 042 Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Dekonsentrasi 97,617 035 Sosialisasi PAUD 100,000 037 Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring Dekonsentrasi 302,600 045 Dokumen Evaluasi Program dan Anggaran Pembinaan PTK PAUDNI 188,020 036 114,695 004 Dokumen Kebijakan, data, dan informasi PAUDNI 232,134 005 Dokumen rencana, program, dan anggaran PAUDNI 180,566 006 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program, Anggaran dan Kinerja PAUDNI 45,100

52 10 109018 Jambi 6,421,288 2006 Penyedia dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA 2,130,515 2007 Penyedia dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK 1,883,126 4000 Penyedia dan Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Jenjang Pendidikan Menengah 926,525 2009 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah 1,481,122

53

54 A Analisis PMU

55 1 Pengertian

56 Pendidikan Menengah Universal (PMU)
Wajib Belajar Diamanatkan oleh Undang-Undang Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Sanksi bagi yang tidak mengikuti Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidikan menengah yang meliputi SMA,MA, dan SMK Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu Difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti

57 Pentingnya Pendidikan Menengah Universal
2 Pentingnya Pendidikan Menengah Universal

58 Pentingnya Pendidikan Menengah Universal
1 Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Sebagai Modal Sumberdaya Manusia 2 Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 3 Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan 4 Mendukung pencapaian target MP3EI dan menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan 5 Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik 6 Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik

59 Modal Sumber Daya Manusia Dependency Ratio semakin kecil (2010-2035):
Adanya Bonus Demografi..merupakan modal dasar bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik... 100 tahun kemerdekaan "Bonus Demografi" Sumber: Menko Perekonomian Dependency Ratio semakin kecil ( ): Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi ~ Demographic Dividen), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Akan tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi~ Demografic Disaster. Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci. 59 59

60 Kesinambungan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2010
APK SMA/MA/SMK Masih terdapat selisih APK 28% antara SMP/Sederajat dengan SMA/Sederajat ≈ 3,5 juta siswa APK SM/MA?SMK Nasional sebesar 70.53% APK SD/MI Nasional sebesar % APK SMP/MTs Nasional sebesar 98.20% APK SMP/MTs Nasional sebesar 98.20%

61 Korelasi Positif dengan Pertumbuhan Pendapatan
Wajib Belajar vs PDB per Kapita Wajib Belajar vs GCI Indonesia (diatas rata-rata) Y = , ,5 x r = 0,93 (Koef. Korelasi) Y = 2,27 + 0,22 x r = 0,96 (Koef. Korelasi) Indonesia (dibawah rata-rata) Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report

62 Mengapa koefisien korelasi (r) wajib belajar terhadap IPM total 0.99?
Korelasi Positif dengan IPM Total (Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan) Wajib Belajar vs IPM Pendidikan Wajib Belajar vs IPM Total Mengapa koefisien korelasi (r) wajib belajar terhadap IPM total 0.99? Indonesia (dibawah rata-rata) Indonesia (dibawah rata-rata) Hal ini menunjukan bahwa wajib belajar memiliki multiplier effects yang sangat kuat terhadap ekonomi, daya saing dan kesehatan Y = 0,23 + 0,052 x Y = 0,43 + 0,019 x r = 0,99 (Koef. Korelasi) r = 0,97 (Koef. Korelasi) Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011

63 B.4 Pentingnya SDM Berpendidikan dalam Mendukung MP3EI dan Menghadapi Tantangan Persaingan Global COUNTRY Mean years of schooling Duration of Compulsory Education Gross National Income (GNI) per capita (USD/year) Indonesia 5,8 9 3.716 India 4,4 3.468 Singapore 8,8 6 52.569 Malaysia 9,5 13.685 Philippines 8,9 7 3.478 Japan 11,6 32.295 Korea Rep. 28.230 China 7,5 7.476 Thailand 6,6 7.694 Sumber data : Human Development Report 2011 UNDP MP3EI (6 Koridor Ekonomi)

64 Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan
B.5 Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan Kriteria Tidak Lulus SMA Lulusan SMA/K Lulusan Diploma-2 Lulusan Universitas Perbandingan Gaji (Internasional, OECD) 80 100 125 170 Perbandingan Gaji (Nasional, Kemnakertrans) 50 130 190 Tingkat Kesehatan (%) 60 75 - 82 Minat Berpolitik (%) 33 48 63 Rasa saling Percaya (%) 41 52 Sumber: OECD, Highlight of Education At Glance, 2010, Kemnakertrans 2011

65 Gaji Rata-rata per Bulan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
dalam rupiah Pekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan Gaji rata-rata / bulan ≤ SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C Diploma I/II/III/Akademi Universitas Sumber: Data Gaji Bulan Februari 2011, Kemnakertrans ( … Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja karena kompetensinya rendah dan gaji rata-ratanya jauh di bawah gaji rata-rata pekerja di Indonesia : Rp …..

66 Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program
3 Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program

67 Tujuan dan Sasaran Tujuan Sasaran
Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Sasaran Pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurang-kurangnya mencapai 97%, melalui : Ketersediaan Tempat (dalam jarak terjangkau) Ketersediaan Waktu (bagi yang sudah bekerja) Keterjangkauan Biaya Keterjagaan Kualitas Kepastian bagi yang berminat Keterbukaan bagi semua

68 Manfaat 1: Peningkatan Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Kerja
BOS Efektif Wajar 9 Tahun Sukses Semua Siswa sampai SMA/K/MA Input Calon Mahasiswa di PT Naik Tidak ada Tambahan Naker ≤ SMA/K/MA Lulusan PT ↑  Naker Lebih Kompetitif Naker lulusan SMA/K/MA ↑  Naker Lebih Kompetitif Kebijakan PMU 44% 20% SMA/MA : SMK: Diploma I/II/III: 16% SMP/MTs : ≤ SD/MI : ≥ S1/D4 : 10% 4% 6% 2015 19.5% 21% 8% 2025 Pendidikan (BPS) 50,4% (49,5%) 19,1% (19,1%) 14,7% (14,7%) 8,2 8,2% (8,7%) 2,8% (3%) 4,8% (5%) 2010 (Perkiraan) Catatan: (..) tahun 2011

69 Manfaat 2 : Peningkatan IPM
... Peningkatan APK jenjang menengah sebesar 30 persen akan berkontribusi terhadap meningkatnya harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia sekitar 1 tahun. Kondisi ini akan berdampak penting terhadap perbaikan IPM....

70 Skema Program PMU Meningkatkan IPM Penyiapan Sarana Prasarana
Tujuan Meningkatkan RLS (25 Tahun Keatas) Meningkatkan HLS Menggairahkan Pendidikan Vokasi Bagi yang sudah Bekerja Sasaran Penuntasan Pendidikan Menengah Universal [97% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Penuntasan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus [3% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Pelaksanaan Paket C Vokasi Program Penyiapan Sarana Prasarana Penyiapan PTK Pendidikan Vokasi di SMK Malam dan BLK Penyiapan Anggaran

71 Kondisi Pendidikan Menengah Saat ini
4 Kondisi Pendidikan Menengah Saat ini

72 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
Tahun 2010/2011 Perkembangan APK Dikmen 2005/ /2011 (Persen) Rata-Rata Nas APK SM 70,53 % Distribusi APK Dikmen Kabupaten/Kota 2010/2011 (235 Kab/Kota) (262Kab/Kota)

73 Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010/2011 dan Sasaran Prioritas Jakarta Timur, DKI Jakarta Selatan, DKI Kota Yogya, DI Yogyakarta Kota Balikpapan, Kaltim 262 Kab/ Kota Rata-rata Nasional = 70,53% APK (%) PRIORITAS 2 (240 Kab/Kota) 235 Kab/ Kota PRIORITAS 1 (71 Kab/Kota) Sampang, Jatim Manggarai Timur, NTT Tanah Tidung, Kaltim Labuhanbatu Utara, Sumut Sorong, Papua Barat Kabupaten/Kota

74 Profil Pendidikan SMA dan SMK
Jumlah Sekolah Siswa SMK SMA 54% 52% 59% 57% 54% 55% 46% 48% 41% 43% 46% 45% Penjenjangan Pendidikan Menengah

75 Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Menengah
% Guru SMA/K Berkualifikasi ≥ S1/D4 Guru SMA/K Berdasarkan Kualifikasi KUALIFIKASI JENJANG SMA SMK TOTAL 6.588 6.936 13.524 D1 952 941 1.893 D2 1.621 1.144 2.765 D3 12.694 14.262 26.956 S1/D4 S2 8.044 4.500 12.544 S3 90 34 124 Rata-rata Nasional: 92 % Sumber data : Data NUPTK Tahun 2011

76 ...pendidikan menengah universal
harus segera dimulai untuk memanfaatkan momentum bonus demografi, mendukung pencapaian target MP3EI dan menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka...

77 Rencana Implementasi PMU
5 Rencana Implementasi PMU

78 Rencana Implementasi PMU
Prinsip Dasar Implementasi PMU 1 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah 3 Sasaran Program dan Anggaran PMU Tahun 4 Target Pencapaian PMU per Provinsi Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU 2 5 Strategi Pencapaian PMU 6

79 Prinsip Dasar Implementasi PMU
1 Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung 2 Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah 3 Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau 4 Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK) 5 Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap.

80 Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU
... Perencanaan Kebutuhan PMU didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota Proses Pengambilan Putusan Taktis Optimasi distribusi: penyimpangan minimum Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum Penduduk Usia Sekolah: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Standar Pelayanan Minimal Target Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Target APK Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Ideal: SNP Proyeksi Tambahan Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Tambahan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran Peserta Didik Unit Sekolah Pendidik - Tenaga Kependidikan Kondisi 2011 Putusan Strategis Kebutuhan Anggaran (Investasi dan Operasi) Standar Biaya Tambahan Anggaran (Investasi dan Operasi) Anggaran SNP (Standar Nasional Pendidikan); APK (Angka Partisipasi Kasar); USB (Unit Sekolah Baru); RKB (Ruang Kelas Baru)

81 Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU
Nasional Provinsi Kabupaten/Kota

82 PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH NASIONAL
z APK 97,0% (2020) (2040) Program Percepatan Reguler ...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah.. .... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun

83 Framework PMU Jumlah Penduduk Usia Sekolah setiap Provinsi Target APK
Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM Nasional Target Jumlah Peserta Didik Nasional Target APK Nasional Provinsi Kab/Kota Target Jumlah Peserta Didik setiap Provinsi Jumlah Penduduk Usia Sekolah setiap Provinsi Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM per Kab/Kota Target Jumlah Peserta Didik setiap Kabupaten/Kota Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM Per Provinsi Kebutuhan Anggaran Operasional Per Kab / Kota Kebutuhan USB per Kecamatan Kebutuhan RKB per Kecamatan Kebutuhan Guru per Kecamatan Kebutuhan Sistem Pembelajaran dengan Potensi Ekonomi Lokal per Kab/ Kota Potensi Ekonomi Lokal Kondisi dan Sebaran SM Eksisting Per Kab/Kota Kondisi dan Sebaran Penduduk Usia SM Per Kab/Kota Proporsi SMA-SMK Per Kab/Kota Proporsi SM Negeri dan Swasta Per Kab/Kota Per Kecamatan Per Provinsi Framework PMU

84 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah
APK SMA/SMK/MA NO JUMLAH PENDUDUK 2010 JUMLAH 1 PENDUDUK USIA 16-18 13,169,628 2 SISWA USIA 16-18 9,288,539 PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun 2020

85 Sasaran Program PMU Tahun 2013-2020
Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

86 Kebutuhan Anggaran PMU Tahun 2013-2020
Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

87 Target Pencapaian PMU per Provinsi

88 Strategi Pencapaian PMU
Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Didik BOS SM Penyediaan Distribusi Kualifikasi Sertifikasi Pelatihan Karir dan Kesejahteraan Penghargaan dan Perlindungan Satuan Pendidikan Ruang Belajar lainnya Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Siswa Miskin Sist. Pembelajaran Sistem Evaluasi Penyelarasan Kewirausahaan Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK) Kurikulum + Pendidikan Karakter Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Beasiswa BOP Paket C Manajemen dan kultur sekolah Peralatan Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat

89 6 Skenario Pencapaian Pendidikan PMU

90 Pengembangan Pendidikan Menengah Universal
Pengembangan PMU Pengembangan Pendidikan Menengah Universal Model Pendataan dan Perhitungan APK Berbagi Pembiayaan antara Pemerintah, Pemda dan Masyarakat Model Sekolah Menengah Atas /Kejuruan

91 Pengembangan PMU

92 Model Berbagi Pembiayaan Pemerintah-Pemda-Masyarakat
(dalam persen) No Jenis Biaya Pemerintah Pemda Masyarakat 1 Biaya Investasi Sarana/Prasarana 2 Biaya Operasional Sekolah (BOS) 10 3 Bantuan Siswa Miskin (BSM) 0 - 40 4 Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan - 100 (PNS) (Non PNS) 5 Tunjangan Profesi, Fungsional dan Khusus 6 Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi

93 Model Sekolah Kriteria Ukuran Sekolah Kecil Sedang Besar No 1
3-6 kelas 9-27 kelas >27 Kelas 2 Jumlah Sekolah Banyak Sedikit 3 Jarak ke Sekolah Dekat Jauh 4 Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Jumlah Guru (Rasio Siswa Guru) 5 Pemenuhan Persayaratan Jam Mengajar Minimal bagi Guru Sulit Mudah 6 Efisiensi Biaya Operasional Rendah Tinggi 7 Variasi Mata Pelajaran Pilihan 8 Tanah Lapang (dengan catatan tanah yang disediakan untuk sekolah dengan 24 kelas adalah 4 kali lebih luas dari untuk sekolah dengan 6 kelas) Sempit Luas

94 Skenario Percepatan PMU
7 Skenario Percepatan PMU

95 Percepatan PMU di Propinsi Jawa Tengah
7.3 Percepatan PMU di Propinsi Jawa Tengah

96 Kondisi APK Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2010

97 Target Pencapaian PMU Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah
Tahapan Tahun Pencapaian APK 97%

98 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah Propinsi Jawa Tengah
APK SMA/SMK/MA NO JUMLAH PENDUDUK 2010 JUMLAH 1 USIA NASIONAL 13,169,628 2 USIA PROPINSI 1,847,681 PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun 2019

99 Sasaran Program PMU Tahun 2013-2020 Propinsi Jawa Tengah
Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

100 Kebutuhan Anggaran PMU Tahun 2013-2020 Propinsi Jawa Tengah
Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

101 Terima Kasih