Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Sosialisasi peraturan bangunan gedung.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Sosialisasi peraturan bangunan gedung."— Transcript presentasi:

1

2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Sosialisasi peraturan bangunan gedung

3 PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA  Belum tertib administrasi  Belum Tepat mutu  Belum tepat waktu  Belum tepat biaya

4 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara  Peningkatan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dalam rangka mewujudkan Bangunan Gedung Negara yang fungsional, andal, efektif, efisien, dan tertib dalam penyelenggaraannya.  Pembinaan meliputi aspek pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara.

5 POKOK-POKOK PIKIRAN yang melandasi Perlunya Pengaturan Pembangunan Bangunan Gedung Negara  Bangunan Gedung Negara merupakan salah satu Aset Negara yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat proses penyelenggaraan negara, sehingga perlu diatur secara efektif, efisien, dan tertib.  Pengertian BGN tidak hanya yang dibiayai oleh APBN, namun juga APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Perlu adanya pengaturan yang bersifat nasional sebagai pedoman bagi pembangunan BGN.  Pengaturan tersebut diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan BGN baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

6 Peran Instansi Teknis dalam Pembangunan BGN dengan maksud:  membina dan mengatur penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, dengan maksud:  membina dan mengatur penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, yang bertujuan:   terwujudnya bangunan gedung negara yang fungsional, selamat, sehat, nyaman, dan aksesibel, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya;   terselenggaranya pembangunan bangunan gedung negara yang tertib, efektif, dan efisien.   Memberikan Bantuan Teknis kepada instansi Pengguna Anggaran dalam pembangunan BGN.   Bantuan Teknis adalah upaya memberdayakan pihak-pihak terkait dalam hal teknis (administratif dan teknologis) baik berupa bantuan tenaga, informasi, maupun percontohan.

7 Lingkup BANTUAN TEKNIS 1.Bantuan Tenaga: 2.Bantuan Informasi: Satker/PPK; Panitia; Pengelola Teknis. Satker/PPK; Panitia; Pengelola Teknis. Peraturan, Pedoman/ Petunjuk/Standar Teknis; Advis Teknis; Rekomendasi. Peraturan, Pedoman/ Petunjuk/Standar Teknis; Advis Teknis; Rekomendasi. 3.Bantuan Percontohan: Model Pengaturan (RTBL,PBS.); Fisik. Model Pengaturan (RTBL,PBS.); Fisik. Tenaga Teknis; Narasumber; Penatar/penyuluh. Tenaga Teknis; Narasumber; Penatar/penyuluh.

8 PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM PERMENPU NO. 45/PRT/M/2007, TANGGAL 27 DESEMBER 2007

9 REVISI Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara & Juknis UU NO 28/ 2002 BANGUNAN GEDUNG UU NO 28/ 2002 BANGUNAN GEDUNG UU NO 17/ 2003 KEUANGAN NEGARA UU NO 17/ 2003 KEUANGAN NEGARA UU NO 1 / 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA UU NO 1 / 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA SITUASI & KONDISI SITUASI & KONDISI

10 2.Peraturan Pemerintah No. 38 th. 2007: Wewenang Pemerintah dalam Bidang PU, subbidang Bangunan Gedung dan Lingkungan: Penetapan kebijakan pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara. 3.Kep. Menko Wasbang dan PAN No. 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999: Rincian Tugas dan Unsur Kegiatan Pejabat Fungsional Tata Bangunan & Perumahan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (termasuk Pengelolaan Teknis). DASAR HUKUM Pengaturan Pembangunan BGN (45/2007) 1.Peraturan Pemerintah No. 36 th. 2005: Pasal 5 ayat 8 dan 9: Wewenang Menteri PU mengatur Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara.

11 PENGERTIAN  Bangunan Gedung Negara : adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah  Perolehan lain yang sah : Hibah, Pembelian, Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah.  Pembangunan BGN berbasis anggaran kinerja bukan proyek

12 PENGATURAN PENYELENGGARAAN  Setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan K/L harus mendapat bantuan teknis berupa pengelola teknis dari dep PU;  Untuk pelaksanaan pembangunan bangunan gedung milik daerah yang biayanya bersumber dari APBD diatur dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Permen PU ini;  Untuk pelaksanaan pembangunan bangunan gedung milik BUMN/BUMD mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Permen PU ini;

13 MATERI PTPBGN KLASIFIKASI BGN KLASIFIKASI BGN PERSYARATAN BGN TIPE RUMAH NEGARA TIPE RUMAH NEGARA PEMBIAYAAN BGN TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN PEMBANGUNAN BGN STANDAR LUAS BGN STANDAR LUAS BGN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN TEKNIS PERSIAPAN PERENCANAAN TEKNIS PERENCANAAN TEKNIS PELAKSANAAN KONSTRUKSI PELAKSANAAN KONSTRUKSI STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI KOMPONEN BIAYA KOMPONEN BIAYA PEMBIAYAAN BGN TERTENTU PEMBIAYAAN BGN TERTENTU PEMBIAYAAN NON STANDAR PEMBIAYAAN NON STANDAR PROSENTASE KOMPONEN PEKERJAAN PROSENTASE KOMPONEN PEKERJAAN

14 MATERI PTPBGN PENYELENGGARA BGN PENYELENGGARA BGN TATA CARA TATA CARA PENYELENGGARAAN BGN ORGANISASI & TATALAKSANA ORGANISASI & TATALAKSANA BINTEK WASTEK BINTEK WASTEK PENDAFTARAN BGN PENDAFTARAN BGN PEMBANGUNAN BGN TERTENTU PEMBANGUNAN BGN TERTENTU PEMELIHARAAN & PERAWATAN BGN PEMELIHARAAN & PERAWATAN BGN TUJUAN PENDAFTARAN BGN TUJUAN PENDAFTARAN BGN SASARAN & METODE SASARAN & METODE PELAKSANAAN PENDAFTARAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN PRODUK PENDAFTARAN BGN PRODUK PENDAFTARAN BGN BINTEK WASTEK

15 Klasifikasi BGN  BG Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya/ sd. 2 lantai/luas sd. 500 m2  Rumah Dinas Tipe C,D, dan E  Pelayanan kesehatan: Puskesmas  Pendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai  BG Kantor belum ada prototipe-nya/ diatas 2 lantai/ >500 m2  Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D,&E bertingkat  Rumah Sakit Klas A & B  Universitas/Akademi  Istana Negara/Wisma Negara  Instalasi Nuklir, instalasi hankam  Laboratorium, terminal, stadion OR, rumah tahanan, gudang benda berbahaya  Bangunan Monumental, ged. Perwakilan RI Klasifikasi Penggunaan Bangunan SEDERHANA TIDAKSEDERHANA KHUSUS

16 Tipe B Rumah Negara  Menteri/Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara  Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan  Pejabat yang setingkat  Direktur, Kapus, Karo, KaKanwil  Pejabat yang setingkat  Kasubdit, Kabag, Kabid  Pejabat yang setingkat  Kasi, Kasubag, Kasubdid  Pejabat yang setingkat  Kasubseksi  Pejabat yang setingkat Klasifikasi Penggunaan Bangunan Khusus A C D E B

17 Standar Luas BGN ( 45/2007 )  Gedung Kantor Klasifikasi Tidak Sederhana seluas 10 m2/personil  Gedung Kantor Klasifikasi Sederhana seluas 9.6 m2/personil  Ruang Khusus atau Rg. Pelayanan Masyarakat dihitung tersendiri  Rincian Standar Luas Ruang Terlampir  Tipe Khusus : 400m2 / 1000m2 (LB/LT)  Tipe A: 250m2 / 600m2 (LB/LT)  Tipe B: 120m2 / 350m2 (LB/LT)  Tipe C: 70m2 / 200m2 (LB/LT)  Tipe D: 50m2 / 120m2 (LB/LT)  Tipe E: 36m2 / 100m2 (LB/LT)  Mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi ybs. Jenis Luas Gedung Kantor Rumah Negara BGN Lainnya *) luas tanah Toleransi %

18 Persyaratan Bangunan Gedung NEGARA Persyaratan Administrasi Status Hak atas TanahStatus Hak atas Tanah Status Kepemilikan BGStatus Kepemilikan BG PerizinanPerizinan Dokumen-Dokumen : ( pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pendaftaran bangunan gedung)Dokumen-Dokumen : ( pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pendaftaran bangunan gedung) Persyaratan Teknis Tata Bangunan (bangunan gedung dengan lingkungannya) Keandalan Bangunan Gedung (teknis teknologis bangunan gedung, bahan bangunan, struktur, utilitas, persyaratan sarana penyelamatan)

19 Persyaratan Teknis BG   FUNGSIONAL   TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN   keselamatan   kesehatan  as  kemudahan/aksesibilitas   kenyamanan   keselamatan   kesehatan  as  kemudahan/aksesibilitas   kenyamanan   KEANDALAN   peruntukan dan intensitas bangunan   wujud / arsitektur bangunan dan lingkungan   dampak lingkungan

20 PERATURAN & STANDAR YANG HARUS DIACU PerMen PU No. 29/PRT/2006 PerMen PU No. 29/PRT/2006 PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG (BCI) PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG (BCI) SNI-SNI TENTANG BANGUNAN GEDUNG SNI-SNI TENTANG BANGUNAN GEDUNG UU 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG UU 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG PerMen PU No. 30/PRT/2006 PerMen PU No. 30/PRT/2006 PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN UMUM PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN UMUM DAN LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN PP 36/2005 TENTANG PERATURAN PELAKS. UUBG PP 36/2005 TENTANG PERATURAN PELAKS. UUBG PerMen PU No. 05/PRT/2006 PerMen PU No. 05/PRT/2006 PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) KepMeneg PU No. 10/2000 dan Kepmeneg PU No. 11/2000 KepMeneg PU No. 10/2000 dan Kepmeneg PU No. 11/2000 Ketentuan Teknis Penceg. Penangg. Kebakaran pd BG dan MPK Perkotaan Ketentuan Teknis Penceg. Penangg. Kebakaran pd BG dan MPK Perkotaan PERDA SETEMPAT TENTANG BANGUNAN GEDUNG PERDA SETEMPAT TENTANG BANGUNAN GEDUNG

21 PERENCANAANPELAKSANAAN PEMANFAATAN PEMBONGKARAN IMB SLF RTB PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Bangunan Gedung Negara KAJIAN TEKNIS PELESTARIAN PEMBANGUNAN PERSIAPAN PELELANGAN PENDAFTARAN PENGHAPUSAN

22 TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHAPAN PEMBANGUNAN 1.Penyusunan Program dan Pembiayaan Penentuan kebutuhan ruang, bangunan, P&S; kebutuhan lahan, jadwal pelaksanaan kegiatan; Penentuan kebutuhan ruang, bangunan, P&S; kebutuhan lahan, jadwal pelaksanaan kegiatan; Penyusunan kebutuhan ruang > 1500 m2 bisa menggunakan konsultan ahli; Penyusunan kebutuhan ruang > 1500 m2 bisa menggunakan konsultan ahli; Menghitung kebutuhan pembiayaan : BKF, BPR, BPWS/MK, dan BPP; Menghitung kebutuhan pembiayaan : BKF, BPR, BPWS/MK, dan BPP; Multi Years Project > Izin Multi Years Contract dari MENKEU; pendapat teknis dari MENPU Multi Years Project > Izin Multi Years Contract dari MENKEU; pendapat teknis dari MENPU Dokumen program dan pembiayaan pembangunan DIPA & RKA-KL sebagai acuan. Dokumen program dan pembiayaan pembangunan DIPA & RKA-KL sebagai acuan. 2.Persiapan Kegiatan Pembentukan Organisasi Pengelola Kegiatan dan Panitia pengadaan B/J; Pembentukan Organisasi Pengelola Kegiatan dan Panitia pengadaan B/J; Penysunan jadwal kegiatan, KAK; Penysunan jadwal kegiatan, KAK; Pengadaan Penyedia Jasa MK, PRC; Pengadaan Penyedia Jasa MK, PRC; Pengadaan Penyedia Jasa PWS dan Kontraktor. Pengadaan Penyedia Jasa PWS dan Kontraktor. TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

23 3.Perencanaan Teknis Konstruksi Tahap penyusunan Rencana Teknis sesuai KAK; Tahap penyusunan Rencana Teknis sesuai KAK; Penyedia jasa Perencanaan, bila tidak tersedia bisa dilakukan oleh Instansi Teknis; Penyedia jasa Perencanaan, bila tidak tersedia bisa dilakukan oleh Instansi Teknis; Dokumen Rencana Teknis : gambar, RKS, RAB, BQ, Laporan Akhir Perencanaan; Dokumen Rencana Teknis : gambar, RKS, RAB, BQ, Laporan Akhir Perencanaan; Kontrak Perencanaan. Kontrak Perencanaan. 4.Pelaksanaan Konstruksi Tahap pelaksanaan mendirikan BG sesuai dok. pelelangan; Tahap pelaksanaan mendirikan BG sesuai dok. pelelangan; Penyedia jasa Pelaksana Konstruksi; Penyedia jasa Pelaksana Konstruksi; Produk : BG, gambar2 as built drawing, dokumen perijinan IMB, SLF, Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Fisik, dan pekerjaaan pengawasan,Laporan, BA, Foto dokumentasi, manual O & M; Produk : BG, gambar2 as built drawing, dokumen perijinan IMB, SLF, Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Fisik, dan pekerjaaan pengawasan,Laporan, BA, Foto dokumentasi, manual O & M;

24 PEMBIAYAANPEMBIAYAAN 1.Standar harga SatuanTertinggi 2.Komponen Biaya Pembangunan Gedung Negara Gedung Negara Rumah Negara Rumah Negara Pagar Pagar BKF BKF Biaya MK/PWS ~> penyiapan SLF Biaya MK/PWS ~> penyiapan SLF Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Pengelolaan Kegiatan Biaya Pengelolaan Kegiatan 3.Biaya Pengelolaan Kegiatan NP< 5 M Tambahan untuk proses pengadaan Tambahan untuk proses pengadaan Prosentase Penggunan Anggaran dan Unsur Teknis Prosentase Penggunan Anggaran dan Unsur Teknis (65 %:35 %) (65 %:35 %) Kepres 42/2002 ~> ditetapkan oleh Bupati/Walikota

25 Pembiayaan Pekerjaan Non-Standar   Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis Setempat;   Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate;   Total nilai biaya pekerjaan non-standar maksimum sebesar dari total biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada 150%

26 (332)

27 GRAFIK PROSENTASE BIAYA KONSULTAN & PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA BIAYA PEMBANGUNAN (JUTA RP) BIAYA KONSULTAN / PENGELOLA KEGIATAN ( % ) (45/07)

28 (332)

29 GRAFIK PROSENTASE BIAYA KONSULTAN & PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA BIAYA PEMBANGUNAN (JUTA RP) BIAYA KONSULTAN / PENGELOLA KEGIATAN ( % ) (45/07)

30 (332)

31 GRAFIK PROSENTASE BIAYA KONSULTAN & PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA BIAYA PEMBANGUNAN (JUTA RP) BIAYA KONSULTAN / PENGELOLA KEGIATAN ( % ) (45/07)

32 Wajib memelihara/merawat BG ~> persy. Laik Fungsi Wajib memelihara/merawat BG ~> persy. Laik Fungsi 4.Pemeliharaan/Perawatan TATA CARA PEMBANGUNAN BGN 1.Penyelenggara Pembangunan 2.Organisasi dan Tata Laksana Istilah Pemegang Mata Anggaran (PMA) ~> PA/KPA Istilah Pemegang Mata Anggaran (PMA) ~> PA/KPA Istilah: Pengelola Proyek ~> kegiatan, Pemimpin Proyek ~> Satker, Pengelola Teknis Proyek ~> PT Kegiatan Istilah: Pengelola Proyek ~> kegiatan, Pemimpin Proyek ~> Satker, Pengelola Teknis Proyek ~> PT Kegiatan Bentuk organisasi (pejabat verifikasi) Bentuk organisasi (pejabat verifikasi) 3.Penyelenggaraan Pemb. Tertentu Pemb. > 1 thn anggaran Pemb. > 1 thn anggaran Pemb. dg disain berulang Pemb. dg disain berulang Pemb. dg disain prototip Pemb. dg disain prototip

33 Konsultan MK / Konsultan MK / Pengawas Organisasi Kegiatan Pembangunan BGN: (45/07) Satker / PPK Pengelola Administrasi Bendaharawan  DPU (APBN)  DPUProv (APBD Prov)  DPUKab/Kota (APBDKab/Kot a) PA Verifikasi Pengelola Teknis Pengelola Teknis Kontraktor/s Konsultan Perencana Konsultan Perencana Hubungan kerja Pengelola Kegiatan

34 (45/07) Pengelola Teknis Kegiatan (45/07) Untuk APBN: Di pusat oleh unsur Dep. PU cq DJCK, cq Dit PBL, Di daerah oleh unsur Dinas PU Provinsi (dekonsentrasi) atau unsur Dinas PU Kab/Kota Untuk APBD Provinsi: oleh unsur Dinas PU Provinsi atau oleh unsur Dinas PU Kab/Kota Untuk APBD Kab/Kota: oleh unsur Dinas PU Kab/Kota

35 HUBUNGAN KERJA PEMBERI TUGAS DAN PEMBERI JASA KONSTRUKSI PBGN Dilaksanakan dengan cara  kontrak lumpsum fixed price yang berarti: suatu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga total penawaran yang pasti dan tetap. daftar volume dan harga (bills of quantitiy/BQ) bersifat tidak mengikat dalam kontrak dan tidak dapat dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran.

36 Persoalan ?

37 Lumpsum fix price   Daftar vol pek ≠ gambar dan RKS ?   Yang mengikat adalah gambar dan RKS   Agar dilakukan pengecekan menyeluruh oleh penyedia jasa   Utk kontrak lumpsum :   gambar dan spesifikasi teknis hrs sdh jelas   Lingkup/item pekerjaan sudah hrs jelas

38 Konsultan Perencana dapat merangkap Konsultan Pengawas, untuk : pekerjaan dengan klasifikasi penyedia jasa kelas kecil; pekerjaan dengan klasifikasi penyedia jasa kelas kecil; pekerjaan dengan klasifikasi konsultan klas menengah, untuk Papua. pekerjaan dengan klasifikasi konsultan klas menengah, untuk Papua.

39 Pembangunan > 1 th. Anggaran Susun rencana pembiayaan keseluruhan pembangunan berdasarkan proyeksi standar harga yang berlaku Susun rencana pembiayaan keseluruhan pembangunan berdasarkan proyeksi standar harga yang berlaku Susun rencana pembiayaan keseluruhan pembangunan berdasarkan proyeksi standar harga yang berlaku Susun rencana pembiayaan keseluruhan pembangunan berdasarkan proyeksi standar harga yang berlaku Diupayakan dilaksanakan dengan izin multi-years Diupayakan dilaksanakan dengan izin multi-years Diupayakan dilaksanakan dengan izin multi-years Diupayakan dilaksanakan dengan izin multi-years Disusun kontrak induk multi-years Disusun kontrak induk multi-years Disusun kontrak induk multi-years Disusun kontrak induk multi-years Disusun addendum kontrak tahunan Disusun addendum kontrak tahunan Disusun addendum kontrak tahunan Disusun addendum kontrak tahunan Diupayakan perencanaan (dok. lelang) selesai pada tahun pertama Diupayakan perencanaan (dok. lelang) selesai pada tahun pertama Diupayakan perencanaan (dok. lelang) selesai pada tahun pertama Diupayakan perencanaan (dok. lelang) selesai pada tahun pertama

40 Dengan Desain Prototipe Untuk bangunan rumah negara type 36, 50,70 baik rumah tunggal tidak bertingkat atau rumah susun Untuk bangunan rumah negara type 36, 50,70 baik rumah tunggal tidak bertingkat atau rumah susun Untuk bangunan rumah negara type 36, 50,70 baik rumah tunggal tidak bertingkat atau rumah susun Untuk bangunan rumah negara type 36, 50,70 baik rumah tunggal tidak bertingkat atau rumah susun Penyesuaian disain prototipe dapat dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan dengan prosentase biaya perencanaan maksimum sebesar 50 % dari biaya perencanaan Penyesuaian disain prototipe dapat dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan dengan prosentase biaya perencanaan maksimum sebesar 50 % dari biaya perencanaan Penyesuaian disain prototipe dapat dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan dengan prosentase biaya perencanaan maksimum sebesar 50 % dari biaya perencanaan Penyesuaian disain prototipe dapat dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan dengan prosentase biaya perencanaan maksimum sebesar 50 % dari biaya perencanaan Apabila penyesuaian disain prototipe dilakukan oleh instansi teknis setempat, maka prosentase biaya perencanaan 60 % x biaya penyesuaian desain Apabila penyesuaian disain prototipe dilakukan oleh instansi teknis setempat, maka prosentase biaya perencanaan 60 % x biaya penyesuaian desain Apabila penyesuaian disain prototipe dilakukan oleh instansi teknis setempat, maka prosentase biaya perencanaan 60 % x biaya penyesuaian desain Apabila penyesuaian disain prototipe dilakukan oleh instansi teknis setempat, maka prosentase biaya perencanaan 60 % x biaya penyesuaian desain Biaya pengawasan adalah max 60 % x biaya pengawasan, apabila dilaksanakan swakelola. Biaya pengawasan adalah max 60 % x biaya pengawasan, apabila dilaksanakan swakelola. Biaya pengawasan adalah max 60 % x biaya pengawasan, apabila dilaksanakan swakelola. Biaya pengawasan adalah max 60 % x biaya pengawasan, apabila dilaksanakan swakelola.

41 DISAIN BERULANG Disain berulang adalah penggunaan secara berulang terhadap produk desain yang sudah ada. Disain berulang adalah penggunaan secara berulang terhadap produk desain yang sudah ada. Disain berulang adalah penggunaan secara berulang terhadap produk desain yang sudah ada. Disain berulang adalah penggunaan secara berulang terhadap produk desain yang sudah ada. Biaya perencanaan untuk disain berulang adalah: Biaya perencanaan untuk disain berulang adalah: Biaya perencanaan untuk disain berulang adalah: Biaya perencanaan untuk disain berulang adalah: 1. Pengulangan pertama : 75 % 1. Pengulangan pertama : 75 % 2. Pengulangan kedua : 65 % 2. Pengulangan kedua : 65 % 3. Pengulangan ketiga dan seterusnya 3. Pengulangan ketiga dan seterusnya masing-masing sebesar : 50 % masing-masing sebesar : 50 %

42 Pemeliharaan & Perawatan Pemeliharaan & Perawatan: Umur bangunan : 50 tahun, depresiasi 2%/tahun, salvage value minimum 20%. Umur bangunan : 50 tahun, depresiasi 2%/tahun, salvage value minimum 20%. Perawatan : tergantung tingkat kerusakan, ringan (30%), sedang (45%), atau berat (65%). Perawatan : tergantung tingkat kerusakan, ringan (30%), sedang (45%), atau berat (65%). Penentuan tingkat kerusakan dengan rekomendasi Instansi Teknis PU. Penentuan tingkat kerusakan dengan rekomendasi Instansi Teknis PU. Pemeliharaan per-m2/tahun BGN sebesar 2% dari harga standar per-m2 tertinggi yang berlaku. Pemeliharaan per-m2/tahun BGN sebesar 2% dari harga standar per-m2 tertinggi yang berlaku.

43 Dokumen pendaftaran + HDNo Dokumen pendaftaran + HDNo PENDAFTARAN BG NEGARA 1. Tujuan Pendaftaran 2. Sasaran dan Metode Pendaftaran Tertib pengelolaan Tertib pengelolaan Status kepemilikan dan penggunaan Status kepemilikan dan penggunaan Jumlah aset negara (tanah &bangunan) Jumlah aset negara (tanah &bangunan) Perhitungan kebutuhan pembangunan, biaya O&M Perhitungan kebutuhan pembangunan, biaya O&M Penerimaan negara Penerimaan negara Sasaran ~> semua GN Sasaran ~> semua GN Metode ~> mendaftar sbg BG Negara utk mendapatkan HDNo Metode ~> mendaftar sbg BG Negara utk mendapatkan HDNo 3. Pelaksanaan Pendaftaran Kasatker K/L mendaftar ~> Dit PBL-DJCK Kasatker K/L mendaftar ~> Dit PBL-DJCK Kelengkapan dokumen Pendaftaran Kelengkapan dokumen Pendaftaran 4. Produk Pendaftaran

44 TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHAPAN PEMBANGUNAN 1.Pembinaan Teknis Bintek dilaksanakan oleh Dep PU kepada para stakeholder; Bintek dilaksanakan oleh Dep PU kepada para stakeholder; Bintek melalui bimbingan teknis untuk menggunakan NSPM ; Bintek melalui bimbingan teknis untuk menggunakan NSPM ; Bintek melalui bantek informasi, tenaga PT, teknis, narasumber; Bintek melalui bantek informasi, tenaga PT, teknis, narasumber; Bintek melalui pemberian bantuan pembangunan (strategis nasional); Bintek melalui pemberian bantuan pembangunan (strategis nasional); 2.Pengawasan Teknis Pengawasan penerapan NSPM BG; Pengawasan penerapan NSPM BG; Bintek wastek di DKI oleh Dit PBL-DJCK; Bintek wastek di DKI oleh Dit PBL-DJCK; Diluar DKI oleh Dinas PU/Dinas Teknis Provinsi yang berwenang melakukan pembinaan BG. Diluar DKI oleh Dinas PU/Dinas Teknis Provinsi yang berwenang melakukan pembinaan BG. BINTEK-WASTEK BINTEK-WASTEK

45

46 Bimbingan teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Bimbingan teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

47 46 FAMILY TREE PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PGRN

48 Pembiayaan Pembangunan BGN: Biaya Pembangunan BGN: Biaya Pekerjaan Standar (per m2 biaya Konstruksi Fisik) Biaya Pekerjaan Standar (per m2 biaya Konstruksi Fisik) Biaya Pekerjaan Non Standar Biaya Pekerjaan Non Standar Standar Harga Satuan Tertinggi per M2: Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana, Tidak Sederhana, dan Khusus Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana, Tidak Sederhana, dan Khusus Standar Harga Bangunan Rumah Negara Standar Harga Bangunan Rumah Negara Ditetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun berdasarkan spesifikasi teknis dan klasifikasi BGN Ditetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun berdasarkan spesifikasi teknis dan klasifikasi BGN Prosentase Komponen Biaya Pembangunan: Diperhitungkan dari Bangunan Sederhana Bangunan Sederhana Bangunan Tidak sederhana Bangunan Tidak sederhana Bangunan Khusus Bangunan Khusus Biaya Konstruksi Fisik

49 Lumpsum fix price Kepres RI No 80/2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah   Bagian Kesebelas ~>Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Paragraf Kedua, Jenis Kontrak, Pasal 30 : (1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas : a. berdasarkan bentuk imbalan : 1) lumpsum; 2) harga satuan; 3) gabungan lumpsum dan harga satuan; 4) terima jadi (turn key); 5) persentase.


Download ppt "Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Sosialisasi peraturan bangunan gedung."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google