Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGAWASAN MUATAN LEBIH MELALUI UNIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGAWASAN MUATAN LEBIH MELALUI UNIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR"— Transcript presentasi:

1 PENGAWASAN MUATAN LEBIH MELALUI UNIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN PENGAWASAN MUATAN LEBIH MELALUI UNIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR Disampaikan Oleh: KEPALA UPTD PKB

2 PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM.134 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK.1493/AJ.108/DRJD/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGOPERASIAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

3 KETENTUAN TERKAIT PENGAWASAN MUATAN
MELALUI UPPKB (PP No.74 Th 2014 ttg ANGKUTAN JALAN) 1.Pengemudi dapat meneruskan perjalanan setelah menurunkan kelebihan muatan. (Pasal 63) 2.Kegiatan membongkar dan/atau menurunkan kelebihan muatan menjadi tanggung jawab pengemudi/pengusaha angkutan barang serta dilakukan pada tempat penyimpanan barang yg ditentukan oleh pejabat dan/atau petugas penimbangan. (Pasal 63) 3.Resiko kehilangan dan/atau kerusakan menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angk barang yg bersangkutan (Pasal 63) Penyediaan fasilitas kegiatan bongkar muat barang dikenakan biaya kepada pengusaha angkutan barang. (Pasal 64) Kelebihan muatan barang yg disimpan di tempat penyimpanan barang, apabila tidak diambil dalam jangka waktu 14 hari dapat dilelang oleh negara dan hasil pelelangan barang dimasukkan ke dalam kas negara. (Pasal 64)

4 PERDIRJEN. PERHUBUNGAN DARAT NO1493/AJ.108/DRJD/2013
SOP UPPKB PETUGAS OPERASIONAL (PASAL 4) Pengaturan jam kerja paling banyak 40 jam dalam 1 minggu dengan pergantian shift 3 kali yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Tugas, Kualifikasi dan Pengaturan Jam Kerja sebagaimana lampiran SOP STRUKTUR ORGANISASI Kepala UPPKB (non shift; jumlah SDM 1 org) PPNS Bidang LLAJ (3 org) Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor (3 org) Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor (3 org) Petugas Administrasi/IT Staff (non shift; 1 org) Pengatur Lalu Lintas (6 org) Teknisi (non shift; 1 org) Petugas Kebersihan (non shift; 1 org) Petugas Keamanan (3 org)

5 TATA KERJA OPERASIONAL UPPKB
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1493/AJ.108/DRJD/2013 Tanggal : 28 Februari 2013 TATA KERJA OPERASIONAL UPPKB Kendaraan masuk/pendataan antrian Pelanggaran tata cara muat Penurunan Kembali ke tempat asal Penimbangan kembali Pemeriksaan buku uji; Pemeriksaan dokumen pengangkutan/ surat muatan; Pendataan muatan; Pemeriksaan dimensi kendaraan; Pemeriksaan tata cara muat; dan Pemeriksaan kelas jalan. Tidak Melanggar Pelanggaran Kelebihan Muatan > 5% Pelanggaran Dimensi Kendaraan Pelanggaran Kelas Jalan K E L U A R Tilang Penimbangan Kendaraan

6 TATA CARA TETAP PENGAWASAN MUATAN DI UPPKB
Kegiatan Pengawasan muatan barang, meliputi: Pemeriksaan dokumen kendaraan; Penimbangan kendaraan beserta muatannya; Pemeriksaan dimensi dan tata cara muat kendaraan; Penindakan terhadap pelanggaran Pemeriksaan dokumen kendaraan: Pemeriksaan keberadaan, keabsahan dan keaslian bukti lulus uji; Pemeriksaan kesesuaian dokumen perjalanan atau surat muatan; Mencocokkan kesesuaian kelas jalan.

7 Tata cara Penimbangan Kendaraan:
Penimbangan kendaraan beserta muatan; Perhitunga berat muatan; Berat muatan = BhT-BKKs-Borg Daya Angkut Kend=JBI-BKKs-BOrg Penetapan Kelebihan Muatan; Kelebihan Muatan 5% di atas Daya Angkut dinyatakan melanggar. Pemeriksaan kesesuaian dimensi kendaraan: Pemeriksaan dimensi utama kendaraan: - panjang kendaraan - lebar kendaraan - tinggi kendaraan - jarak sumbu kendaraan - ROH - FOH - sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan b. Mencocokkan hasil pengukuran dengan bukti lulus uji.

8 Pemeriksaan tata cara muat kendaraan:
Tinggi maksimum diukur dari permukaan tanah sampai sisi tertinggi muatan. Lebar maksimum kendaraan, muatan tidak melampaui sisi terluar badan kendaraan; Muatan yang menjulur ke depan tidak melampaui sisi kaca depan kendaraan; Muatan yang menjulur ke belakang maksimum 2 m dari ujung badan belakang bagian belakang dan dipasang tanda. Bak muatan harus dapat menjamin keselamatan dan pendistribusi beban secara merata pada kendaraan. Untuk pengangkutan barang curah wajib dilengkapi penutup. Penindakan pelanggaran: untuk pelanggaran dokumen kendaraan, tata cara pemuatan barang, dimensi kendaraan, muatan sumbu terberat / kelas jalan, persyaratan teknis dan laik jalan, diberlakukan penindakan penilangan. untuk pelanggaran kelebihan muatan, diberlakukan penindakan penilangan atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9 KONSEP STANDAR DESAIN UPPKB
FUNGSI UUPKB, UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 169 & 170: Pengawasan terhadap ketentuan tatacara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan. Pendataan jenis barang, berat angkutan dan asal tujuan barang. LOKASI UPPKB, RPM ttg Penimbangan Kend.Bermotr di Jalan: Jalan Nasional. Jalan Strategis Nasional. TAPAK LOKASI UPPKB: Berada di Gerbang Masuk Provinsi; Berada di sebelah kiri menurut arah lalu lintas; Tersedia lahan min. 2 ha.

10 FASILITAS & PERALATAN UPPKB
Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas UPPKB: a. Pengadaan fasilitas oleh dilakukan oleh Direktur Jenderal. b. Pemeliharaan fasilitas oleh UPPKB. Jenis Fasilitas dan Peralatan UPPKB. a. Fasilitas Utama 1). Jalan Akses keluar masuk kendaraan. 2). Jalan sirkulasi kendaraan di dalam area UPPKB 3). Landasan (platform) penimbangan; 4). Lapangan parkir kendaraan; 5). Lapangan bongkar muat barang; 6). Tempat penumpukan/penyimpanan barang; 7). Bangunan kantor petugas; 8). Bangunan gedung instalasi listrik; 9). Ruang terbuka hijau; 10). Pagar batas wilayah kerja UPPKB.

11 FASILITAS & PERALATAN UPPKB
b. Peralatan Utama: 1). Alat Penimbangan. 2). Sistem Informasi Manajemen berbasis IT. 3). Peralatan dan perlengkapan bongkar muat barang; 4). Peralatan Komunikasi; 5). Peralatan Pemadam Kebakaran; 6). Perlengkapan Jalan ( Rambu, Marka, LPJU, APILL); c. Fasilitas Penunjang: 1). Tempat Ibadah 2). Toilet 3). Kantin 4). Tempat istirahat pengemudi d. Peralatan Penunjang 1). Peralatan kebersihan 2). Perlengkapan P3K

12 KONSEP KEDEPAN LAY OUT UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR LUAS 100 m x 200 m
Kendaran masuk Kendaran melanggar Kendaran tidak melanggar Kapasitas Parkir 55 Truk

13 KONSEP KEDEPAN LAY OUT UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR LUAS 200 m x 100 m
Kapasitas Parkir 67 Truk Bentang panjang lahan 200 meter Tata Letak Bangunan berada di depan melindungi platform penimbangan di bagian belakang Kendaran masuk Kendaran melanggar Kendaran tidak melanggar Kendaran pribadi

14 KONSEP KEDEPAN LAY OUT UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR LUAS 100 m x 100 m
Kendaran masuk Kapasitas Parkir 29 Truk Kendaran melanggar Kendaran tidak melanggar Kendaran pribadi

15 FAKTOR EKSTERNAL YG MENDORONG PELANGGARAN MUATAN LEBIH
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - Pengawasan terhadap dimensi mobil barang. - Pengawasan terhadap penerbitan tanda lulus uji. PENGENDALIAN PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG Perlu ada pengaturan persyaratan teknis mobil barang pengangkut hasil tambang. PENGENDALIAN STANDAR INDUSTRI BAN Perlu ada pembatasan spesifikasi ban yg digunakan mobil barang (Ply Rating Ban)

16 UPAYA-UPAYA YG DILAKUKAN
Pertemuan Berkala dg Dishub Prov; Penindakan Pelanggaran Muatan Lebih Melalu JT; - Tahap Sosialisasi - Tahap Peringatan - Tahap Penindakan berupa Perintah Kembali ke Asal Perjalanan, mulai 29 September 2014. Penyusunan Regulasi terkait Pengawasan Muatan Angkutan Barang; - PP No. 74 Th ttg Angkutan telah terbit. - Konsep RPM ttg Penimbangan Kendaraan Bermotor dalam tahap pembahasanan. Usulan Pengembangan UPPKB Konsep Desain Baru: - Proyek Percontohan JT Sarang Rembang Jawaq Tengah, TA 2015. - Proyek Percontohan JT Cipeyeum, Cianjur Jawa Barat, TA 2015. 5. Kunjungan Kerja Ke JT Serian Serawak Malaysia

17 JEMBATAN TIMBANG CEKIK PROVINSI BALI
Dibangun tahun 2011 Kapasitas : 60 ton BANGUNAN OPERASIONAL, KANOPI DAN PLATFORM BERBENTUK KADAL AFRIKA / PANGGUNG

18 JEMBATAN TIMBANG SEDAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kapasitas : 60 ton BANGUNAN OPERASIONAL, KANOPI DAN PLATFORM BERBENTUK KUMBANG

19 JEMBATAN TIMBANG WAENA PROVINSI PAPUA
Kapasitas : 60 ton BANGUNAN OPERASIONAL, KANOPI DAN PLATFORM BERBENTUK TRENGGILING

20 JEMBATAN TIMBANG TONROKASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kapasitas : 20 ton BANGUNAN OPERASIONAL, KANOPI DAN PLATFORM BERBENTUK JANGKRIK / RSS

21 BENTUK BANGUNAN OPERASIONAL, KANOPI DAN PLATFORM
JEMBATAN TIMBANG TAIS PROVINSI BENGKULU Dibangun tahun 1982 Kapasitas : 20 ton BANGUNAN OPERASIONAL, KANOPI DAN PLATFORM BERBENTUK KURA-KURA

22 TERIMA KASIH


Download ppt "PENGAWASAN MUATAN LEBIH MELALUI UNIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google