Oleh: Daryanto Irjen Kemendikbud

Presentasi berjudul: "Oleh: Daryanto Irjen Kemendikbud"— Transcript presentasi:

1 Peran APIP sbg Early Warning Penyerapan Anggaran & PBJ pd Pemerintah Pusat
Oleh: Daryanto Irjen Kemendikbud Disajikan pada acara RAKORNAS APIP di BPKP - Jakarta, 23 Maret 2016

2 LATAR BELAKANG Berdasarkan Keppres No. 20/2015; Tgl. 7 Sep 2015 Tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA): “APIP berperan melakukan pengawasan atas realisasi APBN pada setiap TA berjalan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemeritah yang telah ditetapkan dalam RPJM dan RKP”

3 Wilayah kerja

4 Siswa, Guru, & Pemerhati = MAJIKAN

5 FOCUS : Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2015-2019
KEUANGAN Opini LK WTP, Asset Clear, TL temuan tuntas Prinsip Zero Findings, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award) Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA), Psikologi Audit Tugaskan LO di setiap UKE dan Petakan Risk & Ctrl Maksimalkan inputing PBJ ke e-Proc + Pakta Integritas Vendor. KINERJA Kawal LAKIP (LKJ) UKE dan Petakan Risk & Ctrl Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja Per-UKE I, di-TTD 3 pihak (Menteri, Dirjen/Ka UKE I, dan Irjend) Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli/expert) Koord Tim Teknis Baperjakat: usulkan penempatan Auditor senior memperkuat Biro Umum & Biro Keuangan RB Kawal area perubahan (di semua lini) dan memanfaatkan PIC - UKE Khusus Area Pengawasan: pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi Gratifikasi UKE I & II, WBS/Pengaduan (tuntaskan layanan karya siswa). Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (Comm skill, business process, regulasi) Bantu meyakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa Kemdikbud pantas dinaikkan Tukin-nya (dengan menunjukkan KINERJA-nya!). Governance Ctrl Risk MITRA : BPK RI, BPKP, KPK, KEPOLISIAN & KEJAKSAAN (APH), OMBUDSMAN; PPATK; LPSK; LKPP; AAIPI (Kode Etik, Standard Audit, Profesionalism); IIA-Ind Chapter, YPIA , LSM & PERS

6 Kompak !

7 Melibatkan Satker DAERAH dlm penyusunan RKA, TOR, & RAB

8 AUDIT CHARTER

9 TUNAS INTEGRITAS Di semua Lini Eselon I s.d. Staf Operasional

10 Utk Penguatan Tata kelola
Peraturan MENTERI Utk Penguatan Tata kelola 73 75 66 C.O.I LHKPN Manajemen RISK

11 Rp.2.095 T Rp.419 T 49,2 267,9 146,3 POSTUR : Belanja Negara APBN 2016
(20%) Kerangka Strategis Kemendikbud Anggaran Pendidikan Rencana Pelaksanaan APBN 2016 Rp.419 T Postur Anggaran Pendidian 2016 (63,9%) (34,9%) (Rp. Triliun) (Rp. Triliun) Anggaran Kemendikbud Belanja Transfer Daerah 267,9 1. DAU yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan 142,1 2. DAK Pendidikan 2,6 3. Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD 1,0 4. Tunjangan Profesi Guru PNSD 71,0 5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 43,9 6. BOP PAUD 2,3 7. Dana Insentif Daerah 8. OTSUS yg diperkirakan utk Anggaran Pendidikan 4,7 Belanja Pemerintah Pusat 146,3 1. Kementerian Dikbud 49,2 2. Keme Ristek Dikti 39,5 3. Kementerian Agama 46,9 4. K/L lainnya 10,7 Kegiatan Prioritas 2016 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (1,2%) Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 5 T

12 Sistem Pemantau Penyerapan Anggaran
SP2A 14,43 % Antara: 2,37 % s.d ,43 % Total 3,89 % Sistem Pemantau Penyerapan Anggaran

13 Rekapitulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara e-Procurement - 2016

14 FOKUS Perhatian APIP Tahap PERENCANAAN Tahap PELAKSANAAN
Reviu RKA (TOR & RAB) Tahap PELAKSANAAN Pantau Pengadaan Barang & Jasa Pantau Penyerapan Anggaran Tahap PENGAWASAN Cek Pertgjwban & Pelaporan Keuangan Pastikan posisi BMN / asset adalah benar TERARAH TERUKUR TERTIB

15 Senin, 25 Januari 2016: “PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA 2016, Eselon I”

16 Termasuk: TARGET PENYERAPAN Senin, 25 Januari 2016: “PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA 2016, Eselon I”

17

18 Forum PPK : Informasi & Komunikasi antar PPK
( Praktik-praktik Terbaik)

19 PANTAU… PANTAU… & PANTAU… !
SIMPULAN Koordinasi (awal tahun) percepatan pelaksanaan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (seluruh KPA dan PPK). Tetapkan Perjanjian Kinerja Pimpinan / Eselon I. Pantau secara on-line realisasi anggaran dan paparkan di depan RAPIM (setiap SELASA, Eselon I & II). Catat usulan SOLUSI percepatan, dan tagih hasilnya pada saat RAPIM minggu berikutnya. Berdayakan SPI (Satuan Pengawas Intern) di masing-masing Unit Utama dalam membantu mengawal percepatan penyerapan. Terapkan Pakta Integritas bagi para vendor / pelaksana PBJ. PANTAU… PANTAU… & PANTAU… !

20 TERIMA KASIH