Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengadaan B/J Pemerintah Pengendalian dan Pengawasannya (Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengadaan B/J Pemerintah Pengendalian dan Pengawasannya (Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP."— Transcript presentasi:

1 Pengadaan B/J Pemerintah Pengendalian dan Pengawasannya (Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP

2 PENGUASA KEUANGAN NEGARA (6-10 UU No.17 tahun 2003) Presiden Diserahkan Dikuasakan Gub/Bup /Walikota Menkeu Menteri /Pimp Lem PengelolaFiskal & Wk Pem. Pemilik KN Pengguna Anggaran Bank Sentra l Koordinasi Stabil Rp Jak Moneter Lancar Sist. Byr Penguasa keuangan negara APBN APBD APBN: DTP/Dekon

3 PA/PB (UU No. 1 tahun 2004 : PP No. 58 tahun 2005, Permendagri ) PEJABAT PERBENDAHARAAN N/D Pemerintah Provinsi, Kab/Kota Gub/Bup/Wali Kepala Satker Perangkat Daerah PA/PBBUD Kepala Satker Pengelola Keuda Kebijakan Bend. Penerimaan Bend Pengeluaran 1.Susun Dokumen Pelaks Anggaran 2.Lakukan /laksanakan a) Tindakan yg akibatkan beban angg. belanja b) Pengujian tagihan & Perintah Pembayaran (lih ps 18) c) Pemungutan PNBP b) Kelola Utang dan Piutang 3.Gunakan BMD 4.Awasi Pelaks. Anggaran 5.Susun & sampaikan Laporan Keuangan Pejabat, 2 dan 3 sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah Kewenangan PA/PB : PBJ

4 KERANGKA PENYUSUNAN APBN (2-7 : PP No. 20 tahun 2004) Pemerintah KN/L RPJM Nasional Renstra-KL RPJMD/ Renstrada Renja-KL SPM RKP RKA-KL RKPD (5) Pemda Musyawarah Ranc RKP Sidang Kabinet Keppres RKP Dimutahirkan Bahas dgn DPR -Kebijakan Umum -Prioritas Anggaran SEB Prioritas Pemb. Nasional & Pagu Indikatif Bahas DPR Komisi Terkait RKA-KL Dihimpun Himpunan RKA-KL Rancangan APBN Nota Keuangan Bahas di DPR UU.APBN Keppres Rincian APBN SEB

5  1. Swakelola 2. Penyedia B/J Penganggaran Kedudukan PBJ dalam APBN/D

6 Penganggaran (K/L/I) RUP

7 Penganggaran (SKPD) RUP

8 8 8 Perencanaan PBJ Bag. RKA (RUP) -”needs” -”KebiJakan Umum” -”TOR -SPPBJ/TTD Kontrak -Kelola Pelaks. Kontrak (kualitas & kuantitas) -Kualitas -Akuntabilitas -Eksekusi denda/putus? PA/KPA 20xx-1 PPK/KPA 20xx-1 20xx - Spek Teknis - HPS - Draft Kontrak ULP/PP 20xx-1 20xx - Dok Q & Pemilihan - Pemilihan Penyedia - Sanggah - Penetapan Penyedia Pemilihan Penyedia PBJ PPK/KPA 20xx Pelaksanaan Kontrak PBJ Uji hasil PBJ Buat BAST PPHP 20xx PA/KPA Lap.LapLap. PROSES PENGADAAN B/J (Penyedia Barang/Jasa) 5 Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD RUP Pengelolaan BMD Doc Lap. Doc

9 9 9 Perencanaan SWA Bag. RKA (RUP) -”needs” -”KebiJakan Umum” -”TOR PA/KPA 20xx-1 PPK/KPA (20xx xx) - Spek Teknis - RAB - KAK - -Draft Kontrak - Pilih PBJ Pelaksanaan Kontrak Swakelola Uji hasil PBJ Buat BAST PPHP 20xx PA/KPA PROSES PENGADAAN B/J (Swakelola 5 Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD RUP Pengelolaan BMD Lap. 1. Tim Perencana2. Tim Pelaksana - Laksanakan proses output B/J - berdasarkan (kontrak.KAK, RAB) 3 Tim Pengawas - Awassi pelaksanaan swakelola, - Berdasarkan kontrak,KAK, RAB ) ULP/PP Lap.

10 Pengawasan PBJ Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain  penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi  dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa  kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengawasan PBJ  part of internal control system (pasal 1 PP 60/2008).  SPIP Pengelolaan keuangan negara  efektif, efisien, transparan dan akuntabel  Pimpinan Lembaga dan Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  Ps 2 (1) PP 60/08

11 11 DASAR HUKUM PENGAWASAN (PBJ) APBN/APBD : Akkuntabilitas, berorientasi hasil, Terbuka, Pemeriksaan UU No.17 Tahun 2003: ( Keuangan Negara) APBN/APBD : Tertib & Manfaat, Efisien & Efektif, Transparan, Adil, Akuntabel UU No.10 Tahun 2011: (Pelaksanaan APBN/APBD) Pengadaan : - Barang - Jasa - Modal Perpres 54/2010: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 116 Pasal 32 (4) Pasal 81 (2) Pasal 99 Pasal 117

12 PENGAWASAN PBJ (K/L/D/I) K/L/D/I APIP Pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola. Ps 116 Menindaklanjuti (pantau) atas penyelesaian sanggah yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. Ps 81 (2) Melakukan pengawasan :  PPK, ULP, Pejabat Pengadaan dan menugaskan APIP  melakukan Audit sesuai ketentuan. Ps 32 (4) APIP mengaudit pemenuhan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan langkah/ tindakan perbaikan bila terjadi ketidaksesuai dalam penggunaan TKPDN) Ps 99

13 PENGADUANPENGADUAN 13 Penyedia/ Masyarakat Menteri/PimpLPND /Gub/Bupati/Walikota APIP SANGGAHSANGGAH 1.Indikasi Penyimpangan Proseedur 2.KKN dalam pelaksanaan PBJ 3.Pelanggaran persaingan Sehat “PENGAWASAN” (PENYEDIA / MASYARAKAT )

14 14 Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP. APIP menindaklanjuti “pengaduan” dari penyedia barang/jasa atau masyarakat atas penyimpangan/KKN dalam proses pengadaan B/J Ps 117 PENGAWASAN PBJ - Pengaduan Ps 116 APIP – WAS -PBJPROSES PBJ

15 15 Tindak Lanjut Pengawasan (1) Sanksi PPK Penyedia B/J Anggota ULP/Pejabat pengadaan B/J Para Pihak 1.Administrasi (Black List) 2.Ganti Rugi 3.Proses Pidana Menteri/PimpLPND/… dan pejabat ybw keluarkan ijin penyedia B/J Dilaporkan

16 16 Terima Kasih


Download ppt "Pengadaan B/J Pemerintah Pengendalian dan Pengawasannya (Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google