Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTP Rapat Koordinasi Tingkat Nasional PK dan LK Ditjen Dikdas Tahun 2012 Hotel Pasific Palace,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTP Rapat Koordinasi Tingkat Nasional PK dan LK Ditjen Dikdas Tahun 2012 Hotel Pasific Palace,"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTP Rapat Koordinasi Tingkat Nasional PK dan LK Ditjen Dikdas Tahun 2012 Hotel Pasific Palace, Batam 1

2 Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Angaran Masih terdapat PNBP di Perguruan Tinggi yang dikelola di luar mekanisme APBN dan tidak dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 2 Masih terdapat penerimaan yang bersumber dari dana APBN belum dapat ditelusuri dokumen sumbernya. 3 Adanya indikasi duplikasi pencatatan (double counting) peneriman dalam Laporan Keuangan Kemendiknas Belum mencatat dan melaporkan hibah yang diterima 5 Belum memiliki dokumen yang lengkap mengenai jumlah keseluruhan hibah yang diterima pada Tahun Masih ada realisasi belanja yang belum dapat diyakini kewajarannya karena merupakan belanja hibah yang belum diterbitkan surat perintah pengesahan dan pembukuannya dari DJPU. 7 Pembayaran honor dan perjalanan dinas ganda tidak diyakini kebenarannya, ada belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan (mengendap di pihak ketiga) belum disetor ke Kas Negara.

3 Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Angaran Terdapat nilai piutang pada tiga PTN BLU yang di uji petik belum disajikan dalam Neraca. 9 Rekomendasi BPK-RI untuk menyusun SOP pencatatan dan pengelolaan piutang pendidikan di lingkungan PTN belum selesai dibuat. 10 Terdapat persediaan buku dan peralatan praktek yang tidak dilaporkan di Neraca. 11 Tidak melakukan pencatatan atas persediaan dan nilai persediaan di Neraca tidak berdasarkan hasil inventarisasi fisik 12 Saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena adanya selisih antara SAK dan SIMAK BMN. 13 Tunjangan profesi dan beasiswa belum dibayar.

4 Syarat agar LK mendapat Opini WTP 1Laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai (SPI) 2Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No 71 Tahun Laporan keuangan bebas dari salah saji material 4Pengungkapan memadai atas laporan keuangan telah dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 5Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Taat Kepada Aturan)

5 5 TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6 RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2011 Instruksi Mendiknas No 1 Tahun Oktober

7 RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP TAHUN 2011 Melalui Dua Pendekatan : IRencana Aksi Melalui Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008) IIRencana Aksi Melalui Pendekatan Bersifat Praktis

8 I. Rencana Aksi Melalui Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008) 1MEMBANGUN LINKUNGAN PENGENDALIAN 2MELAKSANAKAN PENILAIAN RISIKO 3AKTIVITAS PENGENDALIAN 4INFORMASI & KOMUNIKASI 5MELAKUKAN PEMANTAUAN

9 II. Rencana Aksi Melalui Pendekatan yang Bersifat Praktis 1Komitmen Bersama Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan Dengan Opini WTP 2Menindaklanjuti Temuan BPK-RI Tahun 2010 dan Tahun- Tahun Sebelumnya 3Rencana Aksi Pada Tingkat Satker UAKPA (Pusat dan Daerah) 4Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA W) 5Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA-E1) 6Rencana Aksi Pada Tingkat Kemeterian (UAPA) 7878 Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penguatan Rencana Aksi. Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan

10 1. KOMITMEN BERSAMA Keinginan yang sungguh-sunguh seluruh jajaran Kemdiknas baik di pusat maupun di daerah untuk mewujudkan Laporan Keuangan tahun 2011 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

11 2. TINDAKLANJUT TEMUAN BPK-RI Penguatan Tim Percepatan TL (Hasil Pemeriksaan BPK RI) oleh masing-masing Sekretaris Unit Utama 2Penyampaian temuan BPK-RI Tahun 2010 kepada Unit Utama 3Pemaparan perkembangan tindaklanjut masing-masing Unit Utama pada Rapim Kemdiknas 4Pertemuan dan diskusi berkelanjutandengan Satuan Kerja dilingkungan Kemdiknas 5Verifikasi tindaklanjut Bansos dengan rekomendasinya, oleh auditor dipimpin loleh Inspekturnya masing-masing 6Penyampaian Tindaklanjut Temuan ke BPK-RI telah mencapai 63,51 %

12 3. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KPA (UAKPA) 1Memastikan bahwa Laporan Keuangan UAKPA (Neraca, LRA dan CaLK ) Selesai Tepat Waktu 2Laporan Keuangan telah Didukung oleh Proses Akuntansi yang Lazim baik disusun secara Manual maupun melalui Aplikasi (SAK & SIMAK-BMN) 3Akun Laporan Keuangan di Dukung oleh Buku Besar, Buku Pembantu, Buku jurnal, Dokumen Sumber dan daftar Rinciannya 4Menjaga Tidak Timbul Masalah Baru yang berakibat tidak tercapainya Opini WTP 5Menghilangkan/meminimalkan Permasalahan yang biasanya ada pada tiap Akun Laporan Keuangan (Lihat Rencana Aksi Per Akun) 6Mengkonversikan Laporan Keuangan BLU berbasis SAK ke Laporan Keuangan BLU berbasis SAP agar bisa dikompilasi

13 4. RENCANA AKSI PADA TINGKAT WILAYAH (UAPPA-W) 1Menyepakati Batas Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan KPA dengan Pimpinan Satker. 2Pembinaan Penyusunan Laporan Keungan Tingkat KPA dan Monitoring Penyelesaiannya 3Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan KPA pada Tingkat Wilayah

14 5. RENCANA AKSI PADA TINGKAT ESELON-I (UAPPA E S -I) 1 Menyepakati Batas Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dengan Penanggungjawab Wilayah 2 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dan Monitoring Penyelasaiannya 3 Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah pada Tingkat Eselon-I

15 6. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KEMENTERIAN (UAPA/SEKJEN ) 1Menetapkan Neraca Awal Per 1 Januari 2011 pada Sembilan Unit Utama Pasca Reorganisasi 2Menyepakati dengan Pejabat Eselon-I Batas Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan pada Tingkat Es-I. 3Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Es-I dan Monitoring Penyelasaiannya 5Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan Tingkat Eselon-I Menjadi Laporan Keuangan pada Tingkat Kementerian terdiri dari : 1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2.Neraca 3.Catatan atas Laporan Keuangan (Beserta lampirannya)

16 Upaya yang telah dilakukan 1Merubah pola audit dari post menjadi on going audit (sesuai dengan peran Itjen sebagai APIP) 2Audit difokuskan pada Laporan Keuangan 3Sebelum audit dilakukan diberikan pemahaman kepada auditor sekaligus coaching pelaksanaan audit ini 4Setelah kembali dilakukan diskusi terhadap temuan2 yang diperoleh dilapangan selama melakukan audit

17 Upaya yang telah dilakukan 5Mengirim butir2 temuan BPK dan Itjen yang sering terjadi kesemua Satker Kemdiknas untuk menjadi perhatian 6Mengadakan pendampingan terhadap penyusunan Laporan Keuangan. 7Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap LK semester I TA Menjalin komunikasi dengan BPK-RI. Mengantarkan TL, konsultasi tentang upaya TL, dan menyamakan persepsi tentang temuan serta konsultasi tentang upaya roadmap to WTP

18 9. Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan di Setiap KPA dengan tugas : 1 Berkoordinasi dengan pimpinan Unit Akuntansi untuk menyiapkan LRA, Neraca, CaLK dan dokumen sumber (SP2D, SPM, SPP dan dokumen pendukungnya serta dokumen aset). Dilaksanakan sebelum dan selama pemeriksaan. 2 Memberikan fasilitasi kepada auditor selama pemeriksaan berlangsung antara lain menjadi penghubung antara auditor dengan pejabat Kemdiknas termasuk di dalamnya pendampingan ke daerah. 3 Bersama dengan pimpinan Unit Akuntansi memberikan penjelasan/tanggapan kepada auditor atas permasalahan yang ditemukan auditor baik secara lisan maupun tertulis.

19 KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TAHUN Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas 2. Mengawal kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan berperan sebagai: pendorong, pengarah, pemberi peringatan dini (early warning), dan pemberhenti kegiatan yang berpotensi menyimpang; 3. Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal dan pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern; 5. Mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean Government. 5

20 PENGUATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN TUGAS 1 1. Menyiapkan Prosedur Operasional Standar (POS) 2. Menyempurnakan pola pelaksanaan audit melalui kegiatan perencanaan audit, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil audit; 3. Membuat profil Satker di lingkungan Kemdikbud; 4. Melaksanakan Inpres terkait dengan pencegahan korupsi; 5. Meningkatkan kompetensi pegawai. 6

21 MENGAWAL KEBIJAKAN STRATEGIS 2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peranan Inspektorat Jenderal: 1. Pendorong pelaksanaan program strategis Kemdikbud; 2. Pengarah implementasi Sistem Pengendalian Intern; 3. Pemberi peringatan dini terhadap kegiatan yang mengandung resiko; dan 4. Pemberhenti kegiatan yang berpotensi menyimpang; 5. Mengawal efektifitas implementasi kebijakan Mendikbud terkait dengan: pelarangan pungutan (SD dan SMP), penyaluran dana BOS, Ujian Nasional yang jujur, Bantuan Sosial yang tepat sasaran, dll; 7

22 MEMBANGUN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) 3 DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD 1. Mendorong terlaksananya Pendidikan Anti Korupsi di semua jenjang pendidikan 2. Memperluas pelaksanaan LHKPN; 3. Membangun Unit Pengendalian Gratifikasi; 4. Penertiban Barang Milik Negara. 8

23 MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM ITJEN 4 DAN PEMBERDAYAAN SPI DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD a. Pendalaman materi substansi pengawasan melalui: Pelatihan Kantor Sendiri, Seminar dan Workshop; b. Diklat Risk Based Audit, SPIP, Pengadaan Barang/Jasa, Audit Investigatif, Audit Perencanaan, Reviu Laporan Keuangan, Operasional SIMAP dan SIMONTILA, Jabatan Fungsional Auditor (JFA), dll; c. Aktif dalam kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discusion (FGD); d. Pengiriman peserta diklat mandiri ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 9

24 MENDORONG TERWUJUDNYA 5 GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT 1. Mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang dan jasa 3. Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan 4. Reviu LAKIP dan Evaluasi SAKIP 5. Pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Satker 6. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (BPK-RI, BPKP, dan Itjen) 10

25

26


Download ppt "KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTP Rapat Koordinasi Tingkat Nasional PK dan LK Ditjen Dikdas Tahun 2012 Hotel Pasific Palace,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google