Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2011 Instruksi Mendiknas No 1 Tahun 2011 6 Oktober 2011 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2011 Instruksi Mendiknas No 1 Tahun 2011 6 Oktober 2011 1."— Transcript presentasi:

1 RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2011 Instruksi Mendiknas No 1 Tahun Oktober

2 Latar Belakang 1Opini Laporan Keuangan Kemdiknas yang masih disclaimer membuat kita prihatin. 2Target pemerintah bahwa tahun 2012 semua LK K/L mendapat opini WTP. 3Tentu ini pekerjaan berat yang harus dihadapi oleh Kemdiknas 4Jika tidak dilakukan kegiatan yang strategik dan aplikatif rasanya sulit untuk mencapainya

3 Latar Belakang 5 Kami berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan target agar opini LK Kemdiknas tahun 2011 dapat memperoleh WTP. 6 Hasil benchmark dan diskusi yang mendalam akhirnya kami sampai kepada kesimpulan harus membuat Instruksi Mendiknas tentang Rencana Aksi Untuk Mewujudkan Opini WTP. 7 Instuksi ini akan mengatur semua satker dan unit utama dilingkungan Kemdiknas 8 Harapannya agar semua satker dan unit utama bisa menjalankannya supaya target WTP bisa tercapai

4 Upaya yang telah dilakukan 1 Merubah pola audit dari post menjadi on going audit (sesuai dengan peran Itjen sebagai APIP) 2 Audit difokuskan pada Laporan Keuangan 3Sebelum audit dilakukan diberikan pemahaman kepada auditor sekaligus coaching pelaksanaan audit ini 4 Setelah kembali dilakukan diskusi terhadap temuan2 yang diperoleh dilapangan selama melakukan audit

5 Upaya yang telah dilakukan 5 Mengirim butir2 temuan BPK dan Itjen yang sering terjadi kesemua Satker Kemdiknas untuk menjadi perhatian 6 Mengadakan pendampingan terhadap penyu sunan Laporan Keuangan (sampling) 7 Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap LK semester I TA 2011 (sampling). 8 Menjalin komunikasi dengan BPK-RI. Mengantarkan TL. Minggu kemaren konsul tasi tentang upaya TL, dan menyamakan persepsi tentang temuan serta konsultasi tentang uapaya roapmap to WTP

6 LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2Neraca 3Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

7 7 TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

8 Laporan Keuangan Tahunan Unit OrganisasiTerimaProses dan Rekonsiliasi KirimWaktu PengirimanUAKPAUAKPA-WUAKPA-E1UAPA Menkeu cq Dirjen PBN JANUARI 20X1 3 hari 23 JANUARI 20X1 6 hari 29 JANUARI 20X1 3 hari 2 FEBRUARI 20X1 6 hari 8 FEBRUARI 20X1 2 hari 10 FEBRUARI 20X1 17 hari 27 FEBRUARI 20X1 1 hari 28 FEBRUARI 20X1 --- SAK

9 Laporan Keuangan Tahunan Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim Waktu Pengiriman UAKPBUAKPB-WUAKPB-E1UAPB Menkeu cq Dirjen PBN Januari 20X1 5 hari 20 Januari 20X1 5 hari 25 Januari 20X1 3 hari 28 Januari 20X1 5 hari 2 Februari 20X1 2 hari 4 Februari 20X1 15 hari * (term pemut. data) 19 Februari 20X1 1 hari 20 Februari 20X1 --- SABMN

10 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 1Laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai (SPI) 2Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No 71 Tahun Laporan keuangan bebas dari salah saji material 4Pengungkapan memadai atas laporan keuangan telah dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 5Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Taat Kepada Aturan)

11 Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Angaran Masih terdapat PNBP di Perguruan Tinggi yang dikelola di luar mekanisme APBN dan tidak dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 2 Masih terdapat penerimaan yang bersumber dari dana APBN belum dapat ditelusuri dokumen sumbernya. 3 Adanya indikasi duplikasi pencatatan (double counting) peneriman dalam Laporan Keuangan Kemendiknas Belum mencatat dan melaporkan hibah yang diterima 5 Belum memiliki dokumen yang lengkap mengenai jumlah keseluruhan hibah yang diterima pada Tahun Masih ada realisasi belanja yang belum dapat diyakini kewajarannya karena merupakan belanja hibah yang belum diterbitkan surat perintah pengesahan dan pembukuannya dari DJPU, 7 Pembayaran honor dan perjalanan dinas ganda tidak diyakini kebenarannya, ada belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan (mengendap di pihak ketiga) belum disetor ke Kas Negara.

12 Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Angaran Terdapat nilai piutang pada tiga PTN BLU yang di uji petik belum disajikan dalam Neraca. 9 Rekomendasi BPK-RI untuk menyusun SOP pencatatan dan pengelolaan piutang pendidikan di lingkungan PTN belum selesai dibuat. 10 Terdapat persediaan buku dan peralatan praktek yang tidak dilaporkan di Neraca. 11 Tidak melakukan pencatatan atas persediaan dan nilai persediaan di Neraca tidak berdasarkan hasil inventarisasi fisik 12 Saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena adanya selisih antara SAK dan SIMAK BMN. 13 Tunjangan profesi dan beasiswa belum dibayar.

13 RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP TAHUN 2011 Melalui Dua Pendekatan : IRencana Aksi Melalui Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008) IIRencana Aksi Melalui Pendekatan Bersifat Praktis

14 I. Rencana Aksi Melalui Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008) 1MEMBANGUN LINKUNGAN PENGENDALIAN 2MELAKSANAKAN PENILAIAN RISIKO 3AKTIVITAS PENGENDALIAN 4INFORMASI & KOMUNIKASI 5MELAKUKAN PEMANTAUAN

15 II. Rencana Aksi Melalui Pendekatan yang Bersifat Praktis 1Komitmen Bersama Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan Dengan Opini WTP 2Menindaklanjuti Temuan BPK-RI Tahun 2010 dan Tahun- Tahun Sebelumnya 3Rencana Aksi Pada Tingkat Satker UAKPA (Pusat dan Daerah) 4Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA W) 5Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA-E1) 6Rencana Aksi Pada Tingkat Kemeterian (UAPA) 7878 Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penguatan Rencana Aksi. Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan

16 1. KOMITMEN BERSAMA Keinginan yang sungguh-sunguh seluruh jajaran Kemdiknas baik di pusat maupun di daerah untuk mewujudkan Laporan Keuangan tahun 2011 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

17 2. TINDAKLANJUT TEMUAN BPK-RI Penguatan Tim Percepatan TLHasil Pemeriksaan BPK RI) oleh masing-masing Sekretaris Unit Utama 2Penyampaian temuan BPK-RI Tahun 2010 kepada Unit Utama 3Pemaparan perkembangan tindaklanjut masing-masing Unit Utama pada Rapim Kemdiknas 4Pertemuan dan diskusi berkelanjutan dengan Satuan Kerja dilingkunan Kemdiknas 5Verifikasi tindaklanjut Bansos dengan rekomendasinya, oleh auditor dipimpin loleh Inspekturnya masing-masing 6Penyampaian Tindaklanjut Temuan ke BPK-RI telah mencapai 63,51 %

18 3. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KPA (UAKPA) 1Memastikan bahwa Laporan Keuangan UAKPA (Neraca, LRA dan CaLK ) Selesai Tepat Waktu 2Lap Keuangan telah Didukung oleh Proses Akuntansi yang Lazim baik disusun secara Manual maupun melalui Aplikasi (SAK & SIMAK-BMN) 3Akun Laporan Keuangan di Dukung oleh Buku Besar, Buku Pembantu, Buku jurnal, Dokumen Sumber dan daftar Rinciannya 4Menjaga Tidak Timbul Masalah Baru yang berakibat tidak tercapainya Opini WTP 5Menghilangkan/meminimalkan Permasalahan yang biasanya ada pada tiap Akun Laporan Keuangan (Lihat Rencana Aksi Per Akun) 6Mengkonversikan Laporan Keunangan BLU berbasis SAK ke Laporang Keuangan BLU berbasis SAP agar bisa dikompilasi

19 4. RENCANA AKSI PADA TINGKAT WILAYAH (UAPPA-W) 1 Menyepakati Batas Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan KPA dengan Pimpinan Satker. 2 Pembinaan Penyusunan Laporan Keungan Tingkat KPA dan Monitoring Penyelasaiannya 3 Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan KPA pada Tingkat Wilayah

20 5. RENCANA AKSI PADA TINGKAT ESELON-I (UAPPA E S -I) 1 Menyepakati Batas Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dengan Penanggungjawab Wilayah 2 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dan Monitoring Penyelasaiannya 3 Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah pada Tingkat Eselon-I

21 6. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KEMENTERIAN (UAPA/SEKJEN ) 1Menetapkan Neraca Awal Per 1 Januari 2011 pada Sembilan Unit Utama Pasca Reorganisasi 2Menyepakati dengan Pejabat Eselon-I Batas Waktu Penyelesaian Lap Keuangan pada Tingkat Es-I. 3Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Es-I dan Monitoring Penyelasaiannya 5Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan Tingkat Es-I Menjadi Laporan Keuangan pada Tingkat Kementerian terdiri dari : 1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2.Neraca 3.Catatan atas Laporan Keuangan Beserta lampirannya

22 7. Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penguatan Rencana Aksi 1 Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) baik yang reguler maupun khusus atas Laporan Keuangan periode berjalan 2 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuagan sample pada Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA Es-I dan UAPA (pusat dan daerah) Dalam implementasinya Satker yang membutuhkan pendampingan dapat minta bantuan BPKP 3 Melakukan Reviu Laporan Keuangan pada Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA Es-I dan UAPA (di pusat dan di daerah)

23 8. Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan di Setiap KPA dengan tugas : 1 Berkoordinasi dengan pimpinan Unit Akuntansi untuk menyiapkan LRA, Neraca, CaLAK dan dokumen sumber ( SP2D, SPM, SPP dan dokumen pendukungnya serta dokumen aset. Dilaksanakan sebelum dan selama pemeriksaan. 2 Memberikan fasilitasi kepada auditor selama pemeriksaan berlangsung antara lain menjadi penghubung antara auditor dengan pejabat Kemdiknas termasuk di dalamnya pendampingan ke daerah. 3 Bersama dengan pimpinan Unit Akuntansi memberikan penjelasan/tanggapan kepada auditor atas permasalahan yang ditemukan auditor baik secara lisan maupun tertulis.

24

25


Download ppt "RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2011 Instruksi Mendiknas No 1 Tahun 2011 6 Oktober 2011 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google