Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ADPU 4440 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ADPU 4440 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 ADPU 4440 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

2 Kompetensi Khusus Mahasiswa dapat menjelaskan, Konsep sentralisasi
Konsep dekonsentrasi Konsep desentralisasi Tugas pembantuan Arti local government Model local government Tujuan otonomi daerah

3 KONSEP DASAR LOCAL GOVERNMENT
SENTRALISASI DEKONSENTRASI (SENTRALISASI YG DIPERHALUS) DESENTRALISASI (DOVOLUTION OF POWER) TUGAS PEMBANTUAN/MEDEBEWIND LOCAL GOVERNMENT DALAM UNITARY SYSTEM DAN DALAM FEDERAL SYSTEM ARTI LOCAL GOVERNMENT FUNCTIONAL SYSTEM PREFECTORAL SYSTEM

4 Sentralisasi 1. Wewenang Politik Wewenang Administrasi

5 SENTRALISASI YANG DIPERHALUS
DEKONSENTRASI/DELEGATION OF POWER Kebijakan politik Kebijakan Administrai PUSAT WA PROP WA KAB/KODYA WA KEC WA DES/KEL SENTRALISASI YANG DIPERHALUS

6 KONSEKUENSI DEKONSENTRASI
Kepala Wil. Adm Wilayah Administrasi MASYARAKAT YG DILAYANI TIDAK MENCIPTAKAN DAERAH OTONOM TAPI WILAYAH PELAYANAN PEJABAT HUB. ANTARA PEMERINTAH PUSAT DG WIL ADM: HUB. INTRA ORGANISASI

7 DESENTRALISASI/DEVOLUTION OF POWER
Kewenangan politik dan administrasi PUSAT MENYERAHKAN URUSAN PEMERINTAHAN KPD DAERAH OTONOM (KESATUAN MASY. HUKUM), BUKAN KPD PEMDA KESATUAN MASY. HUKUM MEMPUNYAI OTONOMI: MENGATUR & MENGURUS HUB ANTARA PEMERINTAH PUSAT DG PEMDA: HUB. ANTAR ORGANISASI

8 URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT LOKAL
DESENTRALISASI OLEH PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH DPRD + KDH MENGATUR (KEBIJAKAN UMUM): RPJPD, RPJMD, RKPD, DLL MENGURUS (KEBIJAKAN OPERASIONAL): PROGRAM, KEGIATAN DAOT = KES. MASYHUK Mengatur & Mengurus Secara Otonom

9 KONSEKUENSI DESENTRALISASI
DPRD KDH Daerah Otonom PEMDA ANGG. KES. MASY. HKUM MENCIPTAKAN DAERAH OTONOM= KESATUAN MASYARAKAT HUKUM KESATUAN MASY. HUKUM MENGATUR & MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN YANG TELAH DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT MELALUI LEMBAGA DAERAH

10 EMPAT VARIAN DESENTRALISASI (RONDINELLI DAN CHEMA)
Devolution of Power Deconsentration Delegation Privatization

11 TUGAS PEMBANTUAN / MEDEBEWIND
Pusat memberi tugas kpd daerah otonom dan/ desa melaksanakan sebagian kewenangannya Prov memberi tugas kpd kab/kot/desa melaksanakan sebagian kewenangannya Kab/Kot memberi tugas kpd desa melaksanakan sebagian kewenangannya

12 Sentralisasi, Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan
Perbedaan Sentralisasi, Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan Asas Wewenang Politik Wewenang Administrasi Sumber Keuangan Pusat Daerah Perangkat Pusat di Pusat Perangkat Pusat di Wilayah Administrasi Perangkat Daerah Otonom APBN APBD Sentralisasi x - Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Desentralisasi

13 Penggunaan Istilah Desentralisasi dan Dekonsentrasi
Term Associated With Deconcentration Decentralization Organizing principle Deconcentration (French writer) Deconcentration (UN report) Bureaucratic Decentralization Administrative Decentralization Devolution (UN report) Democratic Decentralization Political Decentralization Structure in the which the principle dominates Field Administration Regional Administration Prefectoral Administration Local Government Local Self Government Municipal Administration Practice Delegation of Power Devolution of Power Sumber : Mowhood, 1983

14 KEDAULATAN NEGARA DLM SISTEM UNITARY DAN FEDERAL
Utuh dipegang Pemerintah Pusat Pusat membentuk daerah otonom dan menyerahkan sebagian kewenangannya kpd daerah otonom Sistem Federal Dipegang negara bagian (state) Pusat menerima kewenangan dari negara bagian (state)

15 HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
Hub. Pusat dg Daerah dalam Sistem Unitary Dependent Sub Ordinat Hub. Pusat dg Negara Bagian dlm Sistem Federal Independent Koordinatif Hub. Negara Bagian dg Daerah Otonom dlm Sist. Federal

16 PENGERTIAN LOCAL GOVERNMENT
Sebagai Organ : Pemerintah Daerah Sebagai Fungsi : Pemerintahan Daerah Sebagai Daerah Otonom: Kesatuan masyarakat hukum yang berwenang menyelenggarakan urusan lokal yang diserahkan oleh pemerintah pusat Mempunyai otonomi

17 Distribution of power : Functional and Areal Channels
Level General Governments Functional Agencies National National Governments National Ministries/ Agencies Areal/Territorial Ministries Field Agencies Regional Regional Regional Government departments/ agencies Municipal Regional Municipal Regional Governments departments/ agencies

18 TUJUAN OTONOMI DAERAH Demokratisasi masyarakat lokal
Pemberian pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat Penghormatan atas martabat Daerah Percepatan kesejahteraan rakyat


Download ppt "ADPU 4440 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google