Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 1.PENGANTAR 2.KONSEP DESENTRALISASI 3.JENIS DAN KELEBIHAN DESENTRALISASI 4/14/20151.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 1.PENGANTAR 2.KONSEP DESENTRALISASI 3.JENIS DAN KELEBIHAN DESENTRALISASI 4/14/20151."— Transcript presentasi:

1

2 KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 1.PENGANTAR 2.KONSEP DESENTRALISASI 3.JENIS DAN KELEBIHAN DESENTRALISASI 4/14/20151

3 2 1. PENGANTAR Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi wacana publik yang menuntut pengalokasian dan distribution of power and authority, serta penetapan kebijakan publik dan alokasi sumber pembiayaan secara adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 4/14/2015

4 Azas penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menciptakan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat adalah azas desentralisasi yang dioprasionalisasikan dalam kebijakan otonomi daerah 4/14/20153

5 4 Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang azas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sekarang sekarang diatur dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Secara normatif otonomi yang diterapkan adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab Namun secara empirik, otonomi yang diterapkan sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia ternyata belum memenuhi harapan. 4/14/2015

6 5 Paling tidak ada 2 hal : Pertama; Dari aspek kewenangan dalam prakteknya cenderung SENTRALISTIK. Akibatnya terjadi keterbatasan kewenangan pada pemerintah daerah untuk penetapan kebijakan daerah, sehingga Pemda kurang efektif dalam mengemban misi peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat lokal yang sesuai dengan kebutuhan lokal. 4/14/2015

7 6  KEBIJAKAN DESENTRALISASI   UU 22 / 1999   desentralisasi dominan   UU 32/2004   desentralisasi   UU 5 / 1974   dekonsentrasi dominan   UU 18 / 1965   desentralisasi dominan   PENPRES 6 / 1959   dekonsentrasi dominan   UU 1 / 1957   desentralisasi dominan   UU 22 / 1948   desentralisasi dominan   UU 1 / 1945   dekonsentrasi dominan   DESENTRALISATIE WET 1903   dekonsentrasi dominan

8 4/14/20157 Kedua; Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab menekankan segi kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu variabel penting untuk menilai kemampuan daerah. Terdapat ketergantungan keuangan yang pada pemerintah pusat dan kecilnya PAD.

9 8 2. KONSEP DESENTRALISASI Dalam membicarakan otonomi daerah, pemerintahan daerah, tidak lepas dari kajian konsep dan teori Desentralisasi. Terdapat hubungan yang erat antara desentralisasi dengan otonomi daerah. Desentralisasilah yang melandasi Daerah Otonom. 4/14/2015

10 Otonomi Daerah tidak ada tanpa adanya desentralisasi. Sebaliknya desentralisasi tanpa otonomi daerah akan menyulitkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah Tanpa desentralisasi, daerah tidak akan memiliki otonomi. Otonomi daerah tidak akan terwujud jika teori desentralisasi tidak dijadikan dasar pelaksanaan otonomi daerah. 4/14/20159

11 Dari segi etimologi : desentralisasi dari bhs Latin de = lepas, centrum = pusat. The process of desentralization denotes the transference of authority, legislative, judicial edministrative, form higher level of government to alower (desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendak, baik yang menyangkut bidang legislatif, judikatif atau administratif) 4/14/2015

12 11 2. United Nations (1962) : desentralization refers to the transfer of authority away from the national capital wheter by deconcentation (i.e. delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies. Konsep tsb menunjukkan, bahwa desentralisasi merupakan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah melalui cara delegasi kepada pejabat di daerah atau dengan devolusi kepada badan-badan otonom daerah 4/14/2015

13 Cheema & Rondinelli (1983:18) : Desentralization is the tranfer of planning, decision making, or administrative authority from the government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous organizations, local government, or non government organizations 4/14/2015

14 13 4. Smith (1985:1) : Mengemukakan bahwa desentralisasi adalah : pengurangan pemusatan administrasi pada pusat dan pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah (lokal) menyangkut pendelegasian kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial, apakah tingkatan pemerintahan atau tingkat kantor dalam suatu organisasi yang besar dalam studi ilmu politik, berkenaan dengan sejauh mana kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) dipencarkan melalui hirarki geografis negara, dan juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pemencaran tersebut. 4/14/2015

15 14 5. HANDBOOK OF PUBLIC ADMINISTRATION (1961) The two principal forms of decentalization of governmental powers and functions are deconcentration to area`offices of administration and devolution to state and loval authorities Area offices of administration adalah suatu perangkat wilayah yang berada di luar kantor pusat. Ada 2 desentralisasi : 1. Deconcentration : Kepada pejabatnya dilimpahkan wewenang sebagai wakil departemen pusat untuk melaksanakan fungsi tertentu yang bersifat administratif. Tanggung jawab terakhir pada departemen pusat 2. Devolution : Sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan politik di daerah, kekuasaannya bersifat penuh secara politik & administratif. 4/14/2015

16 15 Jadi ada desentralisasi administratif : pendelegasian wewenang;, pejabat pusat di daerah, rencana & biaya ditentukan pusat, dan ada desentralisasi politik : terdapat wewenang membuat putusan & pemberdayaan kapasitas lokal, pengawasan terhadap sumber daya. Berdasarkan batasan konsep-konsep di atas Desentralisasi pada dasarnya menyangkut penyerahan atau transfer sebagian kewenangan atau fungsi atau urusan pemerintahan negara dari pemerintah tingkat atas/pusat kepada pemerintah tingkat bawah/daerah/lokal dalam bidang legislatif, eksekutif/administratif. 4/14/2015

17 16 Penyerahan wewenang tersebut karena berbagai alasan: 1. Cheema & Rondinelli (1983) 1) 1)cara untuk mengatasi berbagai keterbatasan 2) 2)mengatasi prosedur ketat suatu perencanaan 3) 3)peningkatan sensitifitas masalah dan kebutuhan daerah 4) 4)penetrasi politik dan administrasi 5) 5)memperoleh perwakilan yang lebih representatif 6) 6)peningkatan kapasitas dan administrasi publik 7) 7)pelayan yang lebih baik di tingkat lokal (efektif & efisien) 8) 8)meningkatkan koordinasi dengan pimpinan setempat 9) 9)melembagakan partisipasi masyarakat 10) 10)terciptanya alternatif pengambilan keputusan 11) 11)keragaman fasilitas pelayanan

18 17 2. The Liang Gie (1968) : Alasan desentralisasi : Dari sudut politik; mencegah penumpukan kekuasaan sebagai suatu permainan politik. Sebagai tindakan demokratisasi, melibatkan/menarik masy. Untuk punya perhatian terhadap utusan pemerintahan & penggunaan hak-hak demokrasi. Dari sudut tehnik organisasi pemerintahan; untuk mendapatkan penyelenggaraan yang efektif & efisien Dari sudut kultural; supaya perhatian pada kekhususan suatu daerah, geografis, demografis, ekonomi, budaya, maupun latar belakang sejarah 4/14/2015

19 Dari sudut kepentingan pembangunan; pemerintah daerahlah yang lebih banyak tahu aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah 3. Mariun (1975) Alasan Desentralisasi Demi tercapainya efektifitas pemerintahan Demi terlaksananya demokrasi di/dari bawah (Grassroots democracy) Penyerahan kewenangan kepada pemerintah lokal menimbulkan berbagai interpretasi, sehingga memunculkan ragam jenis desentralisasi 4/14/201518

20 3. JENIS DAN KELEBIHAN DESENTRALISASI Cheema & Rondinelli (1983) Cheema & Rondinelli (1983) 1. Deconcentratiton; field administration & local Administration. 1. Deconcentratiton; field administration & local Administration. Merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab administrasi antara departemen/kementerian pusat dengan pejabatnya di daerah Merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab administrasi antara departemen/kementerian pusat dengan pejabatnya di daerah Pergeseran volume pekerjaan dari departemen/kementerian pusat Pergeseran volume pekerjaan dari departemen/kementerian pusat Tidak ada penyerahan kewenangan untuk pengambilan keputusan Tidak ada penyerahan kewenangan untuk pengambilan keputusan 4/14/201519

21 20 2. Delegation to semi-autonomous. Pelimpahan pengambilan keputusan & kewenangan manajerial tugas khusus pada suatu organisasi yang secara langsung berada dibawah supervisi pusat, seperti BUMN dg prinsip-prinsip entrepreneurial, tetapi secara politik pengendalian oleh pemerintah pusat 3. Devolution; sebagai desentralisasi yang dikenal sekarang, diserahkan sebagian urusan menjadi urusan rumah tangga daerah otonom, yang dilaksanakan secara mandiri. 4/14/2015

22 21 Karakteristiknya : 1.Unit pemerintah bersifat otonom, terpisah tingkatan pemerintahannya, 2. Mempunyai batas wilayah yang legal, yang berwenang melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan. 3.Unit Pemerintah berstatus badan hukum, mengelola sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugas 4. Pemerintah diakui oleh warganya sebagai yang memberi pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat 5. Terdapat hubungan yg saling menguntungkan dengan koordinasi antara pusat dan daerah, sebagai suatu sistem pemerintahan 4/14/2015

23 22 4. Transfer of function from government to non government organizations. – –Privatisasi aktifitas dan pelayanan kepada badan swasta,swadaya masyarakat – –Pemerintah mengalihkan kegiatan yang biasanya diselenggarakan kepada pihak swasta atau lembaga masyarakat. – –Pemerintah mengawasi dan membina, sebagai bentuk upaya meningkatkan peran serta masyarakat (empowering)

24 23 Beberapa pandangan lain tentang desentralisasi : Desentralisasi politik  devolusi, daerah otonom Desentralisasi teritorial----  daerah otonom Desentralisasi fungsional --  wilayah administratif 4/14/2015

25 24 Dari jenis desentralisasi terdapat beberapa pokok pikiran yang mendasari konsep desentralisasi : Dari jenis desentralisasi terdapat beberapa pokok pikiran yang mendasari konsep desentralisasi : 1. adanya proses hubungan pusat dan daerah secara teritorial maupun fungsional 1. adanya proses hubungan pusat dan daerah secara teritorial maupun fungsional 2. ada transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah bawahannya yg berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, kepentingan urusan pemerintahan 2. ada transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah bawahannya yg berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, kepentingan urusan pemerintahan Transfer berorientasi pada upaya meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, efektif, efisien serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan cara pembangunan di daerah Transfer berorientasi pada upaya meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, efektif, efisien serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan cara pembangunan di daerah 4/14/2015

26 25 25 Kelebihan Desentralisasi : Yosef Riwu Kaho ( 1997) ; 1.Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan 2.Keputusan dapat dibuat dengan cepat 3.Dapat mengatasi keragaman, menyesuaikan dengan kebutuhan daerah 4.Meminimalkan kemungkinan kesewenangan pemerintah pusat. 5.Lebih memberikan kepuasan bagi daerah karena langsung bersentuhan dg masyarakat 4/14/2015

27 26 Cheema &Rondenelli (1983) Mempermudah artikulasi & implementasi kebijakan pembangunan Prosedur administrasi/birokrasi menjadi lebih sederhana Memperkuat legitimasi pemerintahan, krn masyarakat diberi kesempatan mengenal masalah yg dihadapi Koordinasi yang menjadi lebih efektif Efisiensi pemerintahan pusat, karena diselenggarakan oleh pejabat daerah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Perluasan fasilitas pelayanan publik, pemantauan langsung oleh masyarakat Memungkinkan peluang inovasi adm pemerintahan & pelayanan publik

28 27 Osborne & Gaebler (1995) Osborne & Gaebler (1995) Desentralisasi lebih fleksibel karena akan memberi respons yang cepat thd perubahan-perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. 2. Desentralisasi lebih efektif karena memberi peluang partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek. 3.Desentralisasi lebih inovatif karena memberikan peluang tumbuhnya ide-ide dari bawah. 4. Desentralisasi menumbuhkan semangat dan komitmen moral serta produktivitas yang tinggi. Wujud dari adanya sistem desentralisasi politik/teritorial adalah pembentukan daerah otonom yang memiliki otonomi daerahnya sendiri. Wujud dari adanya sistem desentralisasi politik/teritorial adalah pembentukan daerah otonom yang memiliki otonomi daerahnya sendiri. 4/14/2015

29 Cukup sekian, terima kasih…. 4/14/201528

30 29 Tambahan info : Tambahan info : Public Policy. Public Policy. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah atau otonomi daerah merupakan suatu kebijakan publik (public policy) Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah atau otonomi daerah merupakan suatu kebijakan publik (public policy) Makna kata policy dengan kata kebijakan dan kebijaksanaan dalam bahasa Indonesia, masih belum memperoleh kesamaan pendapat. Makna kata policy dengan kata kebijakan dan kebijaksanaan dalam bahasa Indonesia, masih belum memperoleh kesamaan pendapat. Beberapa penulis mengartikan policy sebagai kebijakan, sementara penulis lain mengartikan sebagai kebijaksanaan. Beberapa penulis mengartikan policy sebagai kebijakan, sementara penulis lain mengartikan sebagai kebijaksanaan. Disini policy diberi makna kebijakan, oleh sebab itu dibincangkan tentang kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah Disini policy diberi makna kebijakan, oleh sebab itu dibincangkan tentang kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah 4/14/2015

31 30 Bahasa Yunani,  polis (negara kota)(Dunn 1998:51) Bahasa Yunani,  polis (negara kota)(Dunn 1998:51) Bahasa Latin,  politea (negara) Bahasa Latin,  politea (negara) Bahasa Inggris  policy (menangani masalah- Bahasa Inggris  policy (menangani masalah- masalah publik) masalah publik) Frank J Goodnow Politic and Administration, 1900; ada 2 fungsi pemerintah(two distinct functions of government) : fungsi politik dan fungsi administrasi Frank J Goodnow Politic and Administration, 1900; ada 2 fungsi pemerintah(two distinct functions of government) : fungsi politik dan fungsi administrasi 1. Fungsi Politik : pembuatan kebijakan/perumusan 1. Fungsi Politik : pembuatan kebijakan/perumusan pernyataan keinginan negara (fungsi legislatif) pernyataan keinginan negara (fungsi legislatif) 2. Fungsi Administrasi : pelaksanaan kebijakan- 2. Fungsi Administrasi : pelaksanaan kebijakan- kebijakan tersebut (fungsi eksekutif). kebijakan tersebut (fungsi eksekutif). Penekanannya pada peran administrasi negara Penekanannya pada peran administrasi negara yang dipusatkan pada birokrasi pemerintah. yang dipusatkan pada birokrasi pemerintah. (kemudian muncul prinsip-prinsip administrasi) (kemudian muncul prinsip-prinsip administrasi) 4/14/2015

32 31 Mengacu pada makna fungsi pemerintah di atas, maka fungsi birokrasi pemerintahan terletak pada fungsi pelaksanaan sebagai tidak lanjut dari fungsi politik yakni pembuatan kebijakan. Mengacu pada makna fungsi pemerintah di atas, maka fungsi birokrasi pemerintahan terletak pada fungsi pelaksanaan sebagai tidak lanjut dari fungsi politik yakni pembuatan kebijakan. Kebijakan publik (public policy) pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang sudah mantap ‘a standing decision’ menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-pejabat pemerintah dan instansi dalam proses penyelenggara negara /pemerintahan. Kebijakan publik (public policy) pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang sudah mantap ‘a standing decision’ menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-pejabat pemerintah dan instansi dalam proses penyelenggara negara /pemerintahan. Bila dikaitkan dengan Kebijakan pemerintah secara umum, maka kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai sasaran dan keterpaduan mencapai tujuan tertentu, baik pada lingkup nasional ataupun daerah. Bila dikaitkan dengan Kebijakan pemerintah secara umum, maka kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai sasaran dan keterpaduan mencapai tujuan tertentu, baik pada lingkup nasional ataupun daerah. Kebijakan publik level nasional di Indonesia seperti UU, pada level daerah ;Perda. Kebijakan publik level nasional di Indonesia seperti UU, pada level daerah ;Perda. 4/14/2015

33 32 32 Pembagian fungsi pemerintahan dari sisi teori politik dapat dikaji dari pendekatan analisis struktural fungsional / analisis sistem (Varma, Davis Easton, Gabriel Almond) Pembagian fungsi pemerintahan dari sisi teori politik dapat dikaji dari pendekatan analisis struktural fungsional / analisis sistem (Varma, Davis Easton, Gabriel Almond)  Sistem politik sebagai sistem interaksi yang terdapat dalam seluruh masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi internal maupun eksternal di masyarakat  Sistem politik sebagai sistem interaksi yang terdapat dalam seluruh masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi internal maupun eksternal di masyarakat 4/14/2015


Download ppt "KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 1.PENGANTAR 2.KONSEP DESENTRALISASI 3.JENIS DAN KELEBIHAN DESENTRALISASI 4/14/20151."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google