Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ditjen DIKTI Salatiga, 17 Maret 2012 Disajikan Oleh: Muhtar Mahmud.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ditjen DIKTI Salatiga, 17 Maret 2012 Disajikan Oleh: Muhtar Mahmud."— Transcript presentasi:

1 Ditjen DIKTI Salatiga, 17 Maret 2012 Disajikan Oleh: Muhtar Mahmud

2 DASAR HUKUM  UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  PP No. 24 Tahun 2004 jo. PP 37/2005, PP  37/2006, PP21 /2007, PP , tentang Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan  Anggota DPRD  PP No. 25 Tahun 2004 jo PP 53/2005 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD  PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3 MAKSUD PENYSUNAN RENJA DPRD  Penyusunan Rencana Kerja DPRD dimaksudkan untuk menyediakan instrumen bagi DPRD di dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan mandat yang diberikan.

4 KENAPA PERLU RENJA DPRD?  Pada pasal 24, PP No 24/2004 dinyatakan bahwa: Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD  Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD

5 ESENSI RENJA DPRD Esensi Renja DPRD adalah sbb: 1. Merupakan penjabaran dari TUGAS DAN WEWENANG DPRD 2. Selaras dengan Visi, Misi, dan Agenda DPRD 3. Selaras dengan dengan rencana resmi daerah di atasnya RKPD, Renstra DPRD, dan RPJMD 4. Mengakomodasikan hasil-hasil konsultasi publik seperti MUSRENBANG, RESES DPRD dan Forum Multi Stakeholder SKPD 5. Merupakan masukan utama bagi penyusunan Renstra DPRD, RKPD, dan RPJMD 6. Merupakan masukan utama bagi penyusunan, KUA, PPAS, RKA DPRD, dan RAPBD

6 KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH  UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; mengatakan dalam pasal 291 bahwa; DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

7 TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH Kontribusi Pada Kepentinganan Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Pemerintah Daerah DPR Pencapaian Visi dan Misi Daerah

8 KEDUDUKAN HUBUNGAN DPRD DENGAN EKSEKUTIF DAERAH Kedudukan dan hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah dapat diilustrasikan oleh bagan berikut ini. DPRD PEMERINTA H DAERAH MITRA DAN SETARA

9 PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH 1. Ada kegiatan 2. Ada rentang waktu kegiatan 3. Unsur yang terlibat dalam kegiatan 4. Unsur yang bertanggung jawab dalam kegiatan 5. Dokumen yang dihasilkan...? (Laporan Kegiatan/Hasil Evaluasi Monitoring)

10 PENGUKURAN KINERJA DPRD 1. Perumusan Kebijakan Umum Daerah 2. Penetapan Bidang Keuangan Daerah 3. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 4. Optimalisasi Bidang Pengawasan 5. Pengorganisasian “Pilkada”

11

12 PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM DAERAH 1. Keterlibatan DPRD dalam Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Kesiapan DPRD (hak inisiatif) dalam proses perencanaan penyusunan Perda dalam Program Legislasi Daerah

13 PENETAPAN BIDANG KEUANGAN DAERAH 1. Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2. Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran SKPD DPRD 3. Pembahasan, penetapan, dan perubahan APBD 4. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

14 Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1. Kewenangan DPRD meminta Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusda) 2. Meminta keterangan atas hasil pemeriksaan keuangan (BPK) 3. Meminta keterangan laporan tentang Penerimaan Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah

15 Optimalisasi Bidang Pengawasan 1. Pelaksanaan Undang-undang 2. Pelaksanaan Peraturan Daerah 3. Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah 4. Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pola Kerjasama Internasional, Pinjaman Daerah, Pengelolaan Asset Daerah) 5. Penggunaan Hak DPRD (interpelasi, angket, menyatakan pendapat)

16 Pengorganisasian “Pilkada” 1. Pembentukan panitia pengawas daerah 2. Pembahasan Laporan Kegiatan KPUD 3. Pembahasan penyampaian visi, misi, dan program calon Kepala Daerah 4. Penetapan Kepala Daerah 5. Pembahasan laporan Pertanggung­jawaban KPUD

17 ARAH DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA DPRD 1. Sebagai landasan Rencana Kerja DPRD 2. Dasar pengukuran Kinerja DPRD 3. Dasar Evaluasi Kinerja DPRD 4. Landasan DPRD mengukur kinerja eksekutif 5. Kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan SKPD

18 LANDASAN RENCANA KERJA DPRD 1. Rencana Kerja sesuai dengan TUPOKSI 2. Fungsi Perwakilan 3. Fungsi Legislasi 4. Fungsi Anggaran 5. Fungsi Pengawasan

19 FUNGSI LEGISLASI 1. Pelaksanaan hak inisiatif DPRD 2. Pembahasan Prakarsa PERDA dari Pemerintah 3. Jenis Kegiatan: a) Rapat-rapat; kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah b) Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme c) Koordinasi dan konsultasi kegiatan legislasi

20 FUNGSI ANGGARAN 1. Penyusunan anggaran SKPD DPRD 2. Pembahasan anggaran Pemerintah Daerah 3. Perubahan anggaran keuangan 4. Jenis kegiatan: a) Rapat-rapat; kunjungan kerja, b) Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme c) Koordinasi dan konsultasi kegiatan penganggaran

21 FUNGSI PENGAWASAN 1. Pengawasan Kinerja Kepala Daerah 2. Pengawasan Kinerja SKPD 3. Jenis kegiatan: a) Rapat-rapat; kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah b) Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme c) Koordinasi dan konsultasi kegiatan pengawasan

22 PROSES PENYUSUNAN RENJA DPRD 1. Kesiapan DPRD & Setwan Untuk Penetapan Peran dan Tanggungjawab Dalam Proses Penyusunan Renja DPRD a) Penyamaan persepsi tentang arah Renja b) Penyusunan Rancangan & Pembahasan c) Pembentukan Pansus & Pembahasan RancanganRenja (Fraksi & Alat Kelengkapan) d) Dengar Pendapat & Konsultasi e) Penentuan Kriteria & Prioritas Program/ Kegiatan f) Penyelarasan Renja Dengan Eksekutif - Penyempurnaan Rancangan Renja - Penetapan Renja (SK Pimpinan) 2. Penyusunan Kalender Kegiatan dan Anggaran 3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Renja

23 PIHAK TERKAIT DALAM PENYUSUNAN RENJA DPRD Penyusunan Renja DPRD melibatkan: 1. Pansus 2. Fraksi 3. Komisi 4. Setwan 5. SKPD 6. Panggar DPRD 7. Panggar Eksekutif

24 MEKANISME PENYUSUNAN RENJA DPRD Mekanisme penyusunan RENJA DPRD mencakup: 1. Rapat Paripurna DRPD tentang Penyusunan Renja DPRD 2. Usulan Komisi berdasarkan RPJMD, RKPD, Renstra DPRD dan Kebijakan Umum Anggaran 3. Pembahasan Usulan Komisi 4. Rapat Paripurna Penetapan Renja DPRD 5. Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD tentang RENJA DPRD

25 FAKTOR YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RENJA DPRD 1. Keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah (PP No.21/2007àTKI & BPO) 2. Kondisi Pendapatan Daerah yang sulit diprediksi 3. Ketidakpastian alokasi dana dari Pusat 4. Keterbatasan jumlah dan kualifikasi staf (Setwan) yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam penyusunan Renja DPRD 5. Hubungan fungsional antara CSO dan anggota Legislatif belum optimal (masih ada mutual distrust) 6. Keterbatasan metode dan instrumen untuk menyelaraskan antara rencana dengan kemampuan penganggaran daerah 7. Rekrutmen fasilitator dan staf ahli

26 KOMPOSISI RENJA DIDASARKAN ATAS TUPOKSI DPRD  Tugas Bidang Legislasi  Tugas Bidang Anggaran  Tugas Bidang Pengawasan  Kegiatan: Rapat (komisi, Panmus, Paripurna), Pengkajian, Pembahasan, studi Banding, Peningkatan SDM, Jaring Aspirasi, Rapat Koordinasi, Rapat Konsultasi, Pembentukan Pansus, Panleg, dll.

27 KOMPOSISI RENJA DPRD BERDASARKAN JENIS KEGIATAN  Rapat-rapat;  Kunjungan kerja;  Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;  Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;  Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan

28 TABEL RENJA SKPD Tabel-tabel penting dalam suatu Renja SKPD antara lain: 1. Urusan Pemerintahan 2. Program Prioritas 3. Program dan Kegiatan 4. Indikator Program 5. Indikator Kegiatan (keluaran hasil) 6. Pagu indikatif (besaran, sumber dana) g) Lokasi kegiatan

29 ISI RENJA DPRD 1. Penjelasan Ringkas Latar Belakang, Tujuan dan Maksud Renja DPRD 2. tujuan Renja DPRD yang selaras dengan tujuan RKPD dan Renstra DPRD serta TUGAS DAN WEWENANG DRPD 3. daftar program dan kegiatan pelayanan DPRD 4. tolok ukur dan target capaian program DPRD 5. tolok ukur dan target capaian kegiatan DPRD 6. tolok ukur dan target kinerja masukan 7. tolok ukur dan target kinerja keluaran 8. tolok ukur dan target kinerja hasil 9. biaya satuan sumber daya yang digunakan bagi pelaksanaan kegiatan 10. biaya kegiatan (yang merupakan pagu indikatif kegiatan) 11. biaya satuan per keluaran kegiatan (untuk mengukur efisiensi, kewajaran biaya per kegiatan) 12. biaya program (yang merupakan pagu indikatif program) 13. rencana kerja (Program, Kegiatan) dan pendanaannya Ditetapkan dengan Surat Keputusan PIMPINAN DPRD

30 PEMBENTUKAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG RENJA DPRD  Menimbang  Mengingat  Memperhatikan  Memutuskan  Menetapkan  Tanggal Penetapan dan Penandatanganan

31 LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD  Jenis, Waktu, Keterangan  Masa Sidang I (Januari-April)  Masa Sidang II (Mei-Agustus)  Masa Sidang III (Sept-Desember)  Tanggal Penetapan dan Penandatanganan

32 Muhtar Mahmud Direktur Akuntansi BLU Dan Staf Ahli Rektor Bidang Keuangan dan Manajemen Universitas Sebelas Maret Surakarta HP: , Muhtar Mahmud Direktur Akuntansi BLU Dan Staf Ahli Rektor Bidang Keuangan dan Manajemen Universitas Sebelas Maret Surakarta HP: ,


Download ppt "Ditjen DIKTI Salatiga, 17 Maret 2012 Disajikan Oleh: Muhtar Mahmud."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google