Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SIDANG AKHIR STUDI KASUS ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 202 K/Pdt.Sus/2012 MENGENAI SENGKETA PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI PEMBERSIH TELINGA (COTTON.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SIDANG AKHIR STUDI KASUS ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 202 K/Pdt.Sus/2012 MENGENAI SENGKETA PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI PEMBERSIH TELINGA (COTTON."— Transcript presentasi:

1 SIDANG AKHIR STUDI KASUS ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 202 K/Pdt.Sus/2012 MENGENAI SENGKETA PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI PEMBERSIH TELINGA (COTTON BUDS) ANTARA PT. CHARMINDO MITRA RAHARJA MELAWAN ALI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Pembimbing : Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjadja, S.H., S.U. Hj. Aam Suryamah, S.H., M.H. Prima Annisa Widiastuti Prima Annisa Widiastuti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2013 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2013

2 • Pasal 2 UU DI “Baru” artinya tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada. • Pasal 12 UU DI Pendaftaran Desain Industri merupakan syarat mutlak agar desain industri yang baru dapat diberikan perlindungan hukum dengan menganut prinsip first to file principle • Pasal 24 UU DI Dirjen HKI melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran desain industri • Pasal 24 PP DI Dirjen HKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap kebaruan desain industri • Pasal 2 UU DI “Baru” artinya tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada. • Pasal 12 UU DI Pendaftaran Desain Industri merupakan syarat mutlak agar desain industri yang baru dapat diberikan perlindungan hukum dengan menganut prinsip first to file principle • Pasal 24 UU DI Dirjen HKI melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran desain industri • Pasal 24 PP DI Dirjen HKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap kebaruan desain industri • Pengertian “Baru” dalam UU DI tidak memberikan batasan kriteria kebaruan secara jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menilai unsur kebaruan • Tanpa adanya pendaftaran tidak akan ada perlindungan hukum atas hak desain industri • Tumpang tindih pendaftaran desain industri masih sering terjadi di Indonesia dalam daftar umum Dirjen HKI yang terjadi antar rezim HKI • Banyak gugatan pembatalan pendaftaran desain industri di Pengadilan Niaga oleh pihak yang merasa dirugikan atas hak desain industrinya • Pengertian “Baru” dalam UU DI tidak memberikan batasan kriteria kebaruan secara jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menilai unsur kebaruan • Tanpa adanya pendaftaran tidak akan ada perlindungan hukum atas hak desain industri • Tumpang tindih pendaftaran desain industri masih sering terjadi di Indonesia dalam daftar umum Dirjen HKI yang terjadi antar rezim HKI • Banyak gugatan pembatalan pendaftaran desain industri di Pengadilan Niaga oleh pihak yang merasa dirugikan atas hak desain industrinya Das Sollen Das Sein

3 • • Pasal 38 UU DI Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan…….” • Pasal 9 UU DI Pendaftaran desain industri di Dirjen HKI mengakibatkan memberikan hak eklusif kepada pemegang hak desain industri, • • Pasal 38 UU DI Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan…….” • Pasal 9 UU DI Pendaftaran desain industri di Dirjen HKI mengakibatkan memberikan hak eklusif kepada pemegang hak desain industri, • • Sering terjadi perbedaan penafsiran “pihak yang berkepentingan” dalam melakukan pembatalan pendaftaran desain industri • Hakim-hakim dalam memutus perkara memiliki penafsiran masing-masing yang memungkinkan 2 perkara sengketa desain industri menghasilkan keputusan yang berbeda karena ada hakim yang menafsirkan secara sempit dan ada yang secara luas • Menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat menurunkan kualitas perlindungan hukum terhadap HKI dan keadilan di Indonesia • Menyebabkan seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan alat pembersih telinga dapat menggugat pembatalan pendaftaran desain industri alat pembersih telinga Das Sollen Das Sein

4 Ali PT. Chamindo Mitra Raharja Pengusaha alat pembersih telinga (Penggugat/Termohon Kasasi) Pengusaha alat pembersih telinga (Penggugat/Termohon Kasasi) Perusahaan pioneer alat pembersih telinga di Indonesia/Pemegang Hak Desain Industri Cotton Buds (Tergugat/Pemohon Kasasi) Perusahaan pioneer alat pembersih telinga di Indonesia/Pemegang Hak Desain Industri Cotton Buds (Tergugat/Pemohon Kasasi) Menggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 1.Bentuk dari cotton buds sudah menjadi public domain (milik umum). 2.Pendaftaran desain industri cotton buds tidak memiliki unsur “kebaruan” 3.PT. Charmindo memiliki itikad tidak baik dalam pengajuan pendaftaran desain industri. 27 April 2011 Eddy Sutomo Santoko Mengalihkan Hak Desain Industri tertanggal 13 Juni 2006 Nomor : 1.ID D 2.ID D 22 Maret 2007 Putusan Majelis Hakim Mengabulkan sebagian gugatan Ali dengan membatalkan kepemilikan hak desain industri Cotton Buds atas nama PT. Charmindo 22 Agustus 2011 PT. Chamindo Mengajukan Permohonan Kasasi Menolak Permohonan Kasasi Mahkamah Agung 6 Agustus 2012

5

6

7

8 • • Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian • Menyatakan Produk Tergugat sama dengan Produk Taiwan dan tidak memiliki kebaruan • Membatalkan pendaftaran desain industri milik Tergugat • • Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian • Menyatakan Produk Tergugat sama dengan Produk Taiwan dan tidak memiliki kebaruan • Membatalkan pendaftaran desain industri milik Tergugat Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 49/Desain Industri/2011/PN.Niaga.JKT.PST 1.Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat 2.Majelis Hakim menimbang Jawaban Tergugat atas pokok perkara 3.Majelis Hakim menimbang Replik 4.Majelis hakim menimbang Alat Bukti 5.Majelis Hakim menimbang Dasar hukum terkait desain Industri 6.Majelis hakim memperhatikan keterangan saksi yang diajukan Tergugat 7.Majelis Hakim melakukan perbandingan desain industri milik Tergugat dengan produk-produk Taiwan 8.Majelis hakim berpendapat bahwa desain industri milik Tergugat terbukti sama/mirip dengan produk pembersih telingan yang telah didaftarkan di luar negeri Putusan Mahkamah Agung No. 202K/Pdt.Sus/2012 Memori Kasasi Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim Judex Factie melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum yaitu pada : a.desain industri milik Tergugat/Pemohon Kasasi yang dikualifikasi tidak mempunyai kebaruan b.desain industri milik Pemohon Kasasi ternyata tidak sama dengan produk-produk Taiwan c.termohon Kasasi adalah bukan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan Majelis Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan memori kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum karena desain industri dianggap baru apabila ketika didaftarkan desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain yang telah diumumkan atau digunakan oleh pihak lain di luar negeri dan sesuian dengan hasil pemeriksaan, Penggugat dapat membuktikan bahwa ketika didaftarakan desain industri atas nama Tergugat memiliki kesamaan dengan desain industri yang telah dipublikasikan dan teraftar di Taiwan PERTIMBANGAN HUKUM AMAR

9 a.Pemegang hak desain industri b.Pendesain c.Penerima lisensi hak desain industri KARENA : • Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Desain Industri • Tujuan utama adanya UU Desain industri di Indonesia a.Pemegang hak desain industri b.Pendesain c.Penerima lisensi hak desain industri KARENA : • Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Desain Industri • Tujuan utama adanya UU Desain industri di Indonesia 1. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek a.Jaksa b.Yayasan/lembaga di bidang konsumen c.Majelis/lembaga keagamaan 2. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT a.Kejaksaan untuk kepentingan umum b.Pemegang saham c.Direksi d.Dewan komisaris e.Karyawan perseroan f.Kreditor g.Pemangku kepentingan (stakeholders) 3.Insan Budi Maulana, Ahli Desain Industri a.Kejaksaan untuk kepentingan umum b.Pihak ketiga misalnya importer/distributor/pihak lain c.Pihak yang mewakili konsumen 1. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek a.Jaksa b.Yayasan/lembaga di bidang konsumen c.Majelis/lembaga keagamaan 2. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT a.Kejaksaan untuk kepentingan umum b.Pemegang saham c.Direksi d.Dewan komisaris e.Karyawan perseroan f.Kreditor g.Pemangku kepentingan (stakeholders) 3.Insan Budi Maulana, Ahli Desain Industri a.Kejaksaan untuk kepentingan umum b.Pihak ketiga misalnya importer/distributor/pihak lain c.Pihak yang mewakili konsumen PIHAK YANG BERKEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI COTTON BUDS ATAS NAMA PT. CHARMINDO DITINJAU DENGAN UU DESAIN INDUSTRI UU Desain Industri tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri DALAM ARTI SEMPITDALAM ARTI LUAS PIHAK YANG BERKEPENTINGAN Hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum (Rechtsvinding) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum (Rechtsvinding) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

10 UNSUR KEBARUAN DESAIN INDUSTRI COTTON BUDS ATAS NAMA PT. CHARMINDO DITINJAU DENGAN UU DESAIN INDUSTRI Multi-interpretasi kebaruan desain industri ini terjadi disebabkan ketidaktegasan UU Desain Industri dalam menjelaskan kriteria kebaruan dari sebuah desain industri. UNSUR KEBARUAN 1. Pasal 2 UU DI a. Tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya b. Pengungkapan desain industri sebelum : 1) Tanggal penerimaan 2) Tanggal priritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas 3) Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia 2. Petunjuk Teknis Pendaftaran Desain Industri a.Keberatan pihak lain b.Pemerikaaan permohonan yang disanggah c.Pembanding yang relevan 3. Andriensjah Soeparman, Ahli Desain industri, 3 kemungkinan penyebab tidak barunya suatu desain industri yaitu : a. Publicly known design b. First to file c. Public domain design Pertimbangan MA Perbandingan desain produk cotton buds Menentukan desain industri yang baru dan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya yaitu dengan : membandingkan konfigurasi dan bentuk desain industri cotton buds PT.Charmindo dengan desain produk- produk di Taiwan. Dirjen HKI melalui pemeriksaan substantif menilai Cotton Buds PT. Charmindo memiliki kebaruan Cotton Buds memenuhi karakteristik desain industri berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU DI Ali, Pengusaha keberatan atas pendaftaran desain industri cotton buds PT. Charmindo No D dan D Karena : 1.Desain indsutri cotton buds PT. Charmindo sudah menjadi public domain 2. Tidak memiliki kebaruan 2. PT. Charmindo memiliki itikad buruk dalam pengajuan pendaftaran desain industri

11 Taiwan : Paten Mei 1993 Taiwan : Paten Januari 1998 Taiwan : Paten Maret 1989 Taiwan : Paten November 2000 Taiwan : Paten Desember 2011 Jepang : Paten Juli 2002

12 Hal ini dikarenakan Penggugat/Termohon Kasasi termasuk dalam salah satu stakeholders karena sebagai seorang pengusaha di bidang perdagangan alat sanitasi telinga dan pemegang hak desain industri No D. Hakim telah menggunakan kewenangannya untuk menemukan hukum dengan melakukan penafsiran hukum secara luas dalam hal menentukan pihak yang berkepentingan dalam gugatan pembatalan pendaftaran desain industri. KARENA : Putusan Mahkamah Agung No. 202 K/Pdt. Sus/2012 yang telah membatalkan pendaftaran desain industri No D dan No D adalah KURANG TEPAT dengan UU Desain Industri Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No. 202 K/Pdt. Sus/2012 yang menyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi adalah pihak yang berkepentingan untuk menggugat pembatalan pendaftaran desain industri TELAH SESUAI dengan UU Desain Industri a.telah tepat membatalkan pendaftaran desain indsutri No D yang telah terbukti bentuk dan konfigurasi desain industri Tergugat/Pemohon Kasasi memiliki persamaan signifikan dengan produk Taiwan, dan produk Taiwan telah didaftarkan dan dikenal umum terlebih dahulu daripada desain industri Penggugat/Termohon Kasasi b.tidak tepat membatalkan pendaftaran desain industri No D yang tidak memiliki persamaan konfigurasi secara signifikan dengan produk Taiwan.

13 A. Buku-Buku Budi Suratno, Sekilas Mengenai Perlindungan Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Ditjen HKI, Tanggerang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Tanggerang, OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, cetakan 1), Alumni, Bandung, Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Gramedia, Jakarta, Sri Rahayu, Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Yustiono, Paradigma Desain Indonesia, Rajawali, Jakarta, B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellecetual Property Right (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pdt. Sus/2012,http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/59aeccb 6f62a092b9 aab29fe0d531707, 10/01/2013, 08:10.http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/59aeccb 6f62a092b9 aab29fe0d Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/Desain industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. C. Sumber Lain BPHN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri, BPHN, Jakarta, Emmy Yuhas Sarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya dalam Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Prasetyo Hadi Purwandoko, Pokok-Pokok Hak-Hak Kekayaan Intelektual, LPPM UNS, Surakarta, 2011.

14 BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI A.Latar Belakang Pemilihan Kasus B.Kasus Posisi BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK A. Masalah Hukum 1.Apakah pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 202K/PDT.SUS/2012 yang menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat pembatalan pendaftaran desain industri Cotton Buds telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri? 2.Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 202K/PDT.SUS/2012 mengenai unsur kebaruan desain industri cotton buds telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri? B. Tinjauan Teoretik 1. Tinjauan Umum Mengenai Desain Industri a.Pengertian Desain Industri b.Prinsip Umum Perlindungan Desain Industri 2. Perlindungan Hukum atas Desain Industri a.Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri di Indonesia b.Prosedur Pendaftaran Desain Industri c.Pembatalan Pendaftaran Hak atas Desain Industri d.Mekanisme Pembatalan Pendaftaran Desain industri dengan Gugatan e.Pihak yang Berkepentingan f.Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Hak atas Desain Industri BAB III RINGKASAN PUTUSAN A.Nomor Putusan B.Kepala Putusan C.Identitas Pihak yang Bersengketa D.Pertimbangan Hakim E.Amar Putusan BAB IV ANALISIS KASUS A.Pihak yang Berkepentingan Untuk Menggugat Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Cotton Buds Atas Nama PT. Charmindo Ditinjau dengan UU Desain Industri B.Unsur Kebaruan Desain Industri Cotton Buds Telah Sesuai dengan UU Desain Industri BAB V KESIMPULAN


Download ppt "SIDANG AKHIR STUDI KASUS ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 202 K/Pdt.Sus/2012 MENGENAI SENGKETA PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI PEMBERSIH TELINGA (COTTON."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google