Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KULIAH 9 SEPTEMBER 2009 WEWENANG HUKUM. PENDAHULUAN  Di dalam dunia hukum, “persoon” berarti pendukung hak & kewajiban – subyek hukum (BW Buku I Bab.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KULIAH 9 SEPTEMBER 2009 WEWENANG HUKUM. PENDAHULUAN  Di dalam dunia hukum, “persoon” berarti pendukung hak & kewajiban – subyek hukum (BW Buku I Bab."— Transcript presentasi:

1 KULIAH 9 SEPTEMBER 2009 WEWENANG HUKUM

2 PENDAHULUAN  Di dalam dunia hukum, “persoon” berarti pendukung hak & kewajiban – subyek hukum (BW Buku I Bab I)  Persoon : ◦ Biologis : manusia yg lahir hidup ◦ Yuridis : bayi dalam kandungan, badan hukum  Setiap manusia (WN maupun WNA) adalah subyek hukum) yg mempunyai hak & kewajiban utk melakukan perbuatan hukum  Perbuatan hukum itu harus didukung oleh kecakapan hukum (rechtsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid)

3 MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM  Pengecualian sebagai subyek hukum  Pembatasan untuk melakukan perbuatan hukum : ◦ Tidak cakap ◦ Tidak berwenang

4 PENGECUALIAN SEBAGAI SUBYEK HUKUM  Manusia sebagai subyek hukum dimulai sejak lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia  Selama manusia hidup, ia merupakan manusia pribadi  Kecuali : ◦ Anak dalam kandungan dianggap telah ada jika ia mempunyai kepentingan ◦ Dianggap tidak pernah ada bila meninggal sewaktu dilahirkan

5 PASAL 638 BW  Seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia telah ada pada saat pewaris meninggal PASAL 2 BW  Anak yg ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya  Mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak pernah telah ada

6 CONTOH KASUS  Ayah 1 Agustus 1984 meninggal dunia, 2 anak, istri hamil  1 September 1984 anak dalam kandungan lahir hidup & sehat, maka bagian masing-masing ahli waris ¼ (3 anak & 1 janda)  Andai lahir hanya hidup 1 detik, ia tetap menjadi ahli waris ayahnya, kemudian menjadi pewaris bagi saudara-saudara & ibunya

7 KECAKAPAN HUKUM  Kecakapan utk melakukan perbuatan hukum (membuat perjanjian, menikah, dll sepanjang dianggap cakap oleh UU)  Orang yg tidak dianggap cakap oleh hukum : ◦ Belum dewasa ◦ Di bawah pengampuan ◦ Dinyatakan pailit Dapat melakukan perbuatan hukum bila diwakili Ortu, pengampu & Balai Harta Peningggalan

8 KEWENANGAN HUKUM  Mulainya kewenangan adalah pada saat mencapai kedewasaan  Tidak semua subyek hukum yang mempunyai kecakapan hukum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum  Kewenangan hukum dibatasi oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan / jabatan, tingkah laku / perbuatan  Berhentinya kewenangan hukum adalah dengan kematian

9 KEWENANGAN HUKUM  Pasal 16 AB : kemampuan melakukan perbuatan hukum menurut HPI Indonesia diatur oleh hukum nasional (mayoritas)

10 KEWENANGAN HUKUM  Negara bagian AS : lex loci contractus (tempat dimana perbuatan hukum dilakukan) – penduduknya terus menerus berpindah antar negara bagian  Kemampuan istri utk melakukan perbuatan hukum & anak dibawah umur ditentukan oleh lex loci contractus

11 AZAS HUKUM NASIONAL  HPI INDONESIA & MAYORITAS  Dalam transaksi setiap orang harus mencari tahu pihak lain mempunyai kemampuan hukum atau tidak  Dalam hubungan internasional sulit !

12 AZAS LEX LOCI CONTRACTUS  NEGARA ANGLO SAXON  Sepanjang mengenai kontrak di bidang perdagangan, ditentukan oleh hukum dimana perbuatan hukum bersangkutan dilangsungkan

13 HUKUM NASIONAL  Perbuatan di bidang hukum famili yang merupakan perbuatan serius dan tidak sehari-hari

14 HPI INDONESIA  Kemampuan hukum atau ketidakmampuan seseorang untuk bertindak dalam hukum diatur oleh hukum nasional orang bersangkutan  Yurisprudensi Indonesia : hal. 31 (16) ◦ Kasus wanita Jepang Fumie Jamada ◦ Karena hk nasional Jepang membolehkan

15 LEX SITUS  Perbuatan hukum yang berkenaan dengan benda tidak bergerak, maka kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut ditentukan oleh hukum dari tempat dimana benda tidak bergerak itu terletak  Pasal 17 AB : lex rei sitae

16 KETIDAKWENANGAN SUBYEK HUKUM  Pasal 3 BW : Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak perdata  Kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi : ◦ Kewarganegaraan ◦ Tempat tinggal ◦ Kedudukan / jabatan ◦ Tingkah laku / perbuatan

17 KEWENANGAN BERHAK SESEORANG YANG SIFATNYA MEMBATASI  Kewarganegaraan : hanya WNI yg dapat mempunyai hak milik  Tempat tinggal : larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya  Kedudukan / jabatan : hakim tidak boleh memperoleh barang yang masih dalam perkara  Tingkah laku / perbuatan : kekuasaan ortu / wali dapat dicabut oleh keputusan pengadilan bila melalaikan kewajiban ortu / wali atau berkelakuan buruk sekali

18 KETIDAK CAKAPAN SUBYEK HUKUM  Orang-orang yg menurut UU tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum :  Belum dewasa : anak yang belum mencapai 18 tahun / belum pernah menikah (Ps 1330 BW jo Ps 47 UU 1 / 1974)  Dibawah pengampuan : dewasa tapi dungu, gila, mata gelap, pemboros (Ps 1330 BW jo Ps 433 BW)  Dilarang UU utk melakukan perbuatan hk ttt – pailit

19 KESIMPULAN  Kecakapan hukum adalah syarat umum  Kewenangan hukum adalah syarat untuk melakukan perbuatan hukum  Ingat : ◦ Tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum : belum dewasa, dibawah pengampuan, pailit ◦ Cakap tapi tidak berwenang : kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan/jabatan, tingkah laku/perbuatan


Download ppt "KULIAH 9 SEPTEMBER 2009 WEWENANG HUKUM. PENDAHULUAN  Di dalam dunia hukum, “persoon” berarti pendukung hak & kewajiban – subyek hukum (BW Buku I Bab."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google