Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1.SISTEM-SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN YG ADA BELUM TERKOORDINASIKAN DLM SATU MEKANISME KERJASAMA 2. SEBAGIAN BESAR DAERAH KURANG MEMILIKI KEMAMPUAN UTK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1.SISTEM-SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN YG ADA BELUM TERKOORDINASIKAN DLM SATU MEKANISME KERJASAMA 2. SEBAGIAN BESAR DAERAH KURANG MEMILIKI KEMAMPUAN UTK."— Transcript presentasi:

1

2 1.SISTEM-SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN YG ADA BELUM TERKOORDINASIKAN DLM SATU MEKANISME KERJASAMA 2. SEBAGIAN BESAR DAERAH KURANG MEMILIKI KEMAMPUAN UTK MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 3. PEMANFAATAN DATA & INFORMASI DLM MANAJEMEN KES BELUM OPTIMAL AKIBAT BELUM BERKEMBANGNYA SISTEM KESEHATAN & MANAJEMEN KES DI BERBAGAI TINGKAT 4. PEMANFAATAN DATA & INFORMASI KESEHATAN OLEH MASY CENDERUNG MENINGKAT, TETAPI SISTEM INFORMASI KES BELUM DPT MENGIMBANGINYA 5. PEMANFAATAN TEKNOLOGI TELEMATIKA DALAM SISTEM INFORMASI KES BELUM OPTIMAL

3 6. DANA UTK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KES MASIH TERBATAS 7. BELUM BANYAK TENAGA PURNA-WAKTU PENGELOLA SISTEM INFORMASI KES YG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL 8. AZAS DESENTRALISASI : MENDEKATKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KE SUMBER ISSUE. UNTUK MENGETAHUI ADANYA SUATU ISSUE, DIBUTUHKAN SIK. 9. PERLU PERUMUSAN & PENATAAN SISTEM KESEHATAN PROPINSI & KAB/KOTA DLM RANGKA PENCAPAIAN INDONESIA SEHAT SEOLAH-OLAH ADA HUBUNGAN YG PUTUS ANTARA KAB/KOTA DENGAN PROPINSI SERTA DENGAN PUSAT.

4 1.Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 2.Program lingkungan sehat 3.Program upaya kesehatan masyarakat 4.Program upaya kesehatan perorangan 5.Program pencegahan dan pemberantasan penyakit 6.Program perbaikan gizi masyarakat. 7.Program sumber daya kesehatan 8.Program obat dan perbekalan kesehatan 9.Program pengawasan obat dan makanan 10.Program pengembangan obat asli Indonesia 11.Program kebijakan dan manajemen pembangunan 12.Program penelitian dan pengembangan kesehatan

5 diperlukan data dan informasi yang bersifat menyeluruh, meliputi: - Statistik kependudukan - Statistik vital - Statistik penyakit - Statistik lingkungan - Statistik sumber daya kesehatan

6 UU 32/2004, PP 39/2001, PP 108/2000, dan KW-SPMBK dapat menjadikan momentum untuk terbangunnya kembali sistem informasi, dengan tehnologi informasi sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga informasi yang diinginkan dapat diakses dengan cara yang mudah dan cepat, dengan jangkauan luas, dengan akurasi dan kontinuitas yang tepat.

7 Pengertian SIK Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah tatanan berbagai komponen data dan informasi kesehatan yang saling terkait satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan data dan informasi tentang kondisi kesehatan dan kinerja kesehatan suatu wilayah

8 VISI, MISI DAN TUJUAN VisiMisi Tujuan INFORMASI YANG LENGKAP, AKURAT, DAN CEPAT MENGANTARKAN JAWA TENGAH SEHAT 2010 Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan yang komunikatif, informatif dan edukatif Mengembangkan dan membina jaringan kerja sama informasi kesehatan Menyajikan data/informasi yang lengkap, akurat, dapat diakses dengan mudah dan cepat, dengan jangkauan luas Terwujudnya Sistem Informasi Kesehatan yang menyeluruh, berdayaguna dan berhasil guna, yang dapat mengantarkan pembangunan kesehatan mencapai Jawa Tengah Sehat 2010

9 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Membangun SIK Terintegrasi harus berdasarkan komitmen bersama dari tingkat puskesmas, kabupaten/kota, propinsi, maupun pusat, dengan membuat rancang bangun / Master Plan Sistem Informasi Kesehatan yang disepakati bersama Untuk menjamin pelaksanaan dan kesinambungan SIK, sistem penganggaran perlu dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau yang setingkat dengan peraturan itu Untuk menjamin pelaksanaan dan kesinambungan SIK, sistem penganggaran perlu dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau yang setingkat dengan peraturan itu. Pengembangan SIK dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan pada rancang bangun SIK yang telah disepakati bersama, dan kaidah-kaidah sistem informasi. Pengembangan SIK dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan pada rancang bangun SIK yang telah disepakati bersama, dan kaidah-kaidah sistem informasi.

10 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SIK yang dibangun harus bermanfaat (untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan) bagi yang bersangkutan, bisa memberikan informasi tentang hasil kinerja dan derajat kesehatan wilayah, serta informasi yang evidence base sebagai tulang punggung pengambilan keputusan. SIK yang dibangun harus bermanfaat (untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan) bagi yang bersangkutan, bisa memberikan informasi tentang hasil kinerja dan derajat kesehatan wilayah, serta informasi yang evidence base sebagai tulang punggung pengambilan keputusan. Data atau informasi dari hasil pengolahan data, harus sudah melalui proses validasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait sebelum dipublikasikan. Memberikan bimbingan dan pengendalian Sistem Informasi Kesehatan sebagai upaya pengembangan Sistem Kesehatan Memberikan bimbingan dan pengendalian Sistem Informasi Kesehatan sebagai upaya pengembangan Sistem Kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan merupakan integrasi dari sejumlah sub-sistem yang telah ada dan yang akan dikembangkan.

11 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Sistem Informasi Kesehatan digunakan oleh seluruh komunitas kesehatan dan masyarakat luas, di bangun serta dikelola oleh tenaga profesional bidang Teknologi Informasi, Epidemiologi, Statistik Kesehatan, Administrasi Kesehatan, dan Kesehatan Lingkungan. Perlu diberlakukan reward & punishment sistem, serta pengembangan jabatan fungsional untuk para pengelola SIK. Perlu diberlakukan reward & punishment sistem, serta pengembangan jabatan fungsional untuk para pengelola SIK. Pengembangan Kerjasama SIK MPU / lintas batas. Tiap tingkatan wil. Adm. hrs memiliki pusat / pengelola data, secara bertahap dikembangkan pengelolaan data dan informasi satu pintu (berbasis) web, sehingga masing-masing pihak dapat mengakses dengan cara yang cepat dan mudah Penyusunan Master Plan SIKDA Jawa Tengah

12 KIE Q.AMOBILISASIPROGRAM •SP2RS • PWS • SKPG • GIS, CTN • SIMPUS • dll OBAT •SIKER •SIMO SDM SI-SDMKES - SIMKA - SITK - SIPTK - SINAKES - SIDIKLAT

13 SPM 71 Ind. PROFIL 163 Ind. LAPKESDA 154 INVENTORI 136 Ind. 2 DIAGRAM KOMBINASI KEBUTUHAN INDIKATOR (EDIT LAGI !!) Local Specific

14 PENGEMBANGAN SDM 1. SK Tim Pengelola LAN / Intranet Dinkes Prov Jateng 2. Web Master / Administrator (Prop. & Kab./Kota) 3. Pelatihan Design WEB bagi pengelola LAN / Intranet 4. Pelatihan Pengelolaan WEB 5. Pelatihan Software berbasis WEB (SPM, SIPTK, SIMBANGDA) 6. On The Job Training (Kalakarya I.T. Kab./Kota)

15 PENGEMBANGAN SDM 7. Bintek dan maintenance (antivirus, spyware, aplikasi software, hardware) 8. Pengembangan Jabatan Fungsional 9. Rekruitment tanaga I.T. (S2 Komp 1 orang, S1 Komp …, DIII Kom … orang.) 10. Kerjasama Ring Pemuda ( Dinas P&K, Bappeda, Bawas, Dinkes, Balitbang, Dinas Perikanan) 11. Kerjasama SIK MPU

16 MUATAN DATA INTERNET  Kebutuhan Program - SPM, Profil, Lapkesda, Inventori - Hasil penelitian, laporan program dll. - Modul Pelatihan (Kebidanan, Keperawatan, PKD dll) - Peraturan Perundangan. - Hasil kerjasama SIK MPU / Lintas batas.  Informasi Publik - Artikel - Data program konsumsi publik. - Peraturan Perundangan - Daftar alamat RS, Dinkes dan Puskesmas se Jateng (Termasuk nama Direktur / Kepala, no telp/hp dll) (Termasuk nama Direktur / Kepala, no telp/hp dll)  Aplikasi software (SPM, SIPTK dan SIM BANGDA)

17 MUATAN DATA INTRANET  Laporan Profil, SPM, Lapkesda, Inventori  Data Program  Artikel  Informasi Institusi Kesehatan Se Jawa Tengah (RS, Puskesmas dll)  Informasi Direktur RS, Kepala DKK / Puskesmas  Modul Pelatihan  Peraturan Perundangan  Data Karyawan  Dan lain-lain.

18 PENGEMBANGAN I.T.  Website :  Jaringan LAN / Intranet  Jaringan Ring Pemuda  Jaringan Informasi Kesehatan online (SPM online dll)  Folder Kab./Kota di  Pengembangan software SIK terintegrasi berbasis WEB (data satu pintu).  Standarisasi Design Pengembangan SIK Prop, Kab./Kota dan Puskesmas Standarisasi Design Standarisasi Design  Penyusunan Master Plan SIK Kab./Kota selambat- lambatnya tahun 2006.

19 Tahapan pengembangan  Tahun 2006 Semua Kab./Kota punya Master Plan Sikda  Tahun 2007 Semua Dinkes Kab./Kota punya jaringan LAN / Intranet  Tahun 2008 Semua Puskesmas punya jaringan LAN / Intranet Semua Dinkes Kab./Kota punya Website.  Tahun 2009 Semua Software berbasis WEB terintegrasi dalam SIKDA Jateng.

20 Kab./Kota yg sdh punya WEB & LAN  Kota Semarang  Kab. Purworejo  Kab. Kebumen  Kota Surakarta

21 Kab. / Kota yang sudah punya LAN  Kab. Rembang  Kab. Pati  Kab. Kudus  Kab. Wonogiri

22 1.TERBATASNYA SDM YG MENANGANI SIK, meliputi: •JUMLAH TENAGA YANG BELUM MEMADAI •KURANG TANGGAP AKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI (GAGAP TEKNOLOGI) •DISTRIBUSI dan PENEMPATAN YANG KURANG SESUAI •BELUM ADANYA SDM PURNA WAKTU (FUNGSIONAL) 2.APRESIASI TERHADAP DATA DAN INFORMASI MASIH KURANG, DALAM HAL INI TERKAIT: •PEMBIAYAAN YG KURANG TERUTAMA PADA TK. KAB/KOTA •PEMANFAATAN DATA dan INFORMASI YG KURANG OPTIMAL. •SISTEM INFORMASI DIANGGAP BELUM PRIORITAS. •PENGAMBILAN KEPUTUSAN BELUM BERDASARKAN FAKTA (EVIDENCE BASED).

23 3.SISTEM INFORMASI MASIH TERKOTAK-KOTAK BELUM TERINTEGRASI, ADA YG MELALUI JALUR PROGRAM/PROYEK dan JALUR PENGOLAH DATA 4.PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI YG SANGAT CEPAT BELUM DIIMBANGI DG KEMAMPUAN PEMANFAATANNYA. 5.KEMAMPUAN ANGGARAN YG MASIH SANGAT TERBATAS UNTUK PENGEMBANGAN SIK, TERUTAMA PADA TK. KAB/KOTA. 6.BELUM ADA MASTER-PLAN SIKDA JATENG. 7.BELUM ADA APLIKASI SOFTWARE PADA WEBSITE.

24


Download ppt "1.SISTEM-SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN YG ADA BELUM TERKOORDINASIKAN DLM SATU MEKANISME KERJASAMA 2. SEBAGIAN BESAR DAERAH KURANG MEMILIKI KEMAMPUAN UTK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google