Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA."— Transcript presentasi:

1 DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3  Afrizal dan Umayati telah melangsungkan perkawinan, lima tahun membangun rumahtangganya, mereka akan membeli sebidang tanah. Bagaimana status kepemilikan dan pengelolaan tanah yang baru saja dibeli oleh Afrizal dan Umayati, merupakan Harta Bersama atau Harta Pribadi?

4  Istilah yang digunakan : selain “Hukum Harta Perkawinan” yang merupakan terjemahan dari Huwelijks- vermogensrecht, digunakan istilah : Huwelijksgoderenrecht.  Menurut J. Satrio :  Hukum Harta Perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.

5  Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pada saat belum ada PP, ada anggapan sudah jelas).  Bab VI – IX Buku I KUH Perdata  PP Nomor 9 Tahun 1975  Surat MA Nomor MA/Pemb/0807/75 : Petunjuk MA mengenai Pelaksanaan Harta Perkawinan, isinya : oleh karena tentang Harta Perkawinan belum diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, maka ketentuan tentang Harta Perkawinan menggunakan ketentuan lama.

6 Berdasarkan KUHPerdata :  Harta Persatuan terjadi demi hukum, kecuali ditentukan lain dengan perjanjian kawin : Pasal 119 ayat (1) KUH Perdata.  Isi Harta Persatuan baik aktiva maupun pasiva sebelum dan sepanjang perkawinan  Pengurusan ada pada suami sendiri  Istri tidak cakap dalam lapangan Harta Perkawinan  Perjanjian kawin tidak dapat dibatalkan dan diubah (Pasal 119 ayat (2) KUH Perdata.

7  Harta Bersama terjadi demi hukum  Isi harta besama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, kecuali hibah, hibah wasiat dan wasiat.  Pengurusan ada pada suami atau istri secara bersama-sama  stri tetap cakap bertindak  Perjanjian Kawin dapat dibatalkan dan diubah sepanjang tidak merugikan pihak ke-3 yang mengadakan hubungan hukum dalam bidang Harta Perkawinan dengan suami/istri.

8 Berdasar KUHPerdata :  Harta Persatuan Bulat  Harta Persatuan Terbatas—Terjadi karena Perjanjian Kawin  Terpisah harta sama sekali (tidak ada harta bersama) Berdasar UU Perk. :  Harta bersama— terjadi demi hukum  Harta bersama terbatas—terjadi karena perjanjian kawin  Terpisah harta sama sekali (tidak ada harta bersama)

9 Pasal 119 KUH Perdata : (1) Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri, sekedar megenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. (2) Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.

10  Persatuan Bulat terjadi demi hukum, tanpa ada formalitas-formalitas lain, tidak perlu diucapkan secara tegas kecuali diperperjanjikan lain.  Bentuk Persatuan Bulat bersifat tetap, artinya sampai perkawinan itu bubar bentuknya adalah Persatuan Bulat.


Download ppt "DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google