Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PURWO SANTOSO Jurusan Politik & Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univiersitas Gadjah Mada 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PURWO SANTOSO Jurusan Politik & Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univiersitas Gadjah Mada 1."— Transcript presentasi:

1 PURWO SANTOSO Jurusan Politik & Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univiersitas Gadjah Mada 1

2 SALAH FAHAM TENTANG DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN 2

3 Persoalan perspektif ? 3

4 4 lensa pandang REALITA BAYANGAN TENTANG REALITAS (HASIL ANALISIS) INFORMASI yang dimiliki, KERANGKA TEORI dan NILAI- NILAI yang dianut analis kebijakan Preferensi, Tindakan & Perilaku perspektif

5 5 Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ?  Pre-konsepsi yang berbeda-beda tentang obyek kajian.  Pre-konsepsi: Optimis vs. skeptis Setengah kosong ? Setengah penuh ?

6 6 Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ?  Bayangan tentang normalitas: perdebatan publik, keniscayaan ataukah kendala demokrasi. Gambar mana yang lebih baik ?

7 7 Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ?  Adanya kesulitan mendapatkan pengamatan yang utuh tentang suatu fenomena. –Illustrasi: Cerita tentang lima orang buta dan deskripsinya tentang gajah. –Implikasi: Dalam melakukan kajian akademisi harus membatasi cakupan kajiannya, namun memiliki kejelasan perspektif. –Manifestasi: variasi bidang keilmuan adalah variasi perspektif dalam memandang fenomena.  Ilmu politik  kekuasaan  Psikologi  kejiwaan  Ekonomi  kesejahteraan

8 8 Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ?  Kehirauan (concern) seseorang sangat dipengaruhi stand-point-nya (titik dimana dia berpijak). Titik pijakKehirauan Administrator & militer Kelangsungan prosedur, terlaksananya perintah Politisi Tercapainya tujuan diri/kelompoknya Pengusaha Keuntungan Aktivis Perubahan tatanan

9 9 lensa pandang REALITA INFORMASI yang dimiliki, KERANGKA TEORI dan NILAI-NILAI yang dianut analis kebijakan lensa pandang BAYANGAN TENTANG REALITA INFORMASI yang dimiliki, KERANGKA TEORI dan NILAI- NILAI yang dianut analis kebijakan Preferensi, tindakan dan perilaku ‘X’ Preferensi, tindakan dan perilaku ‘Y’ BAYANGAN TENTANG REALITA perspektif

10 Perspektif macam apa saja? 10

11 APA SIH ESENSI DARI KEBIJAKAN PUBLIK: •KEPUTUSAN PEJABAT publik yang otoritatif/mengikat ? •Pelaksanaan FUNGSI BIROKRASI pemerintahan ? •Rekayasa untuk memecahkan PERMASALAHAN PUBLIK? •Pengejawantahan DEMOKRASI (democratic policy-making) ? 11

12 12 Variasi berdasarkan lingkup disain formula keputusan otoritatif mendisain kebijakan formulaasi kebijakan memutuskan opsi kebijakan

13 13 Komprehensifitas dan derajat perubahan disain formula keputusan otoritatif Langkah untuk ditempuh Mekanisme, prosedur, tatanan, aksi-reaksi system, paradigma, budaya

14 14 asumsi- asumsi nilai yang dianut jendela pandang ‘Kewajaran’ atau ‘normalitas’ = konsistensi kaitan antara asumsi, nilai dan sudut pandang

15 “ORANG MISKIN DILARANG SAKIT !” • Omongan Provokator: Bikin gara-gara saja ! • Efek dari tata kelola pelayanan kesehatan • Orang miskin terjebak dalam stuktur/kultur. Terimalah nasibmu ! Penerbitan buku: Kampanye bernada protes: 15

16 CARA MENDIAGNOSIS PERSOALAN  CERMIN PEMAHAMAN KEBIJAKAN Telaah AKTOR Telaah KELEMBAGAA N Telaah SOSIO- KULTURAL Telaah macam mana yang biasa anda pakai 16

17 CARA MENDIAGNOSIS PERSOALAN  TINGKAT KEDALAMAN PERUBAHAN Telaah AKTOR Telaah KELEMBAGAAN Telaah SOSIO- KULTURAL 17

18 NoEsensi Proses Paling Penting 1 Keputusan Pejabat Publik Pengambilan Keputusan 2 Pelaksanaan fungsi birokrasi Berjalannya Prosedur 3 Rekayasa kolektif untuk memecahkan masalah Instrumentasi secara rasional- komprehensif. 4 Bekerjanya demokrasi Interaksi negara- rakyat 18

19 No Proses Paling Penting Urgensi untuk Dinamis dan Inovatif 1 Pengambilan Keputusan Tidak ada; Inovasi  penyimpangan 2 Berjalannya Prosedur Kecil: Perlu Adaptasi kecil-kecilan agar prosedur bisa ditegakkan 3 Instrumentasi secara rasional- komprehensif. Besar: Tergantung pada pemahaman akan prinsip. 4 Interaksi negara-rakyat Sangat luas: Masalah bg seseorang adl solusi bagi org lain. 19

20 Pelajaran penting •Maraknya kesalahfahaman policy- makers tentang ESENSI KEBIJAKAN PUBLIK sebagai fenomena multi- dimensional  mereka gagal memahami kegagalan/ keberhasilan kebijakan. •Ada kecenderungan para birokrat memahami kebijakan sebagai proses birokratis belaka  birokrat INSENSITIF terhadap fenomena sosial politik dalam proses kebijakan. 20

21 Pelajaran penting •Ada arogansi teknokrat. Dengan teori, data, metodologi yang dimilikinya, mereka begitu percaya bahwa analisisnya menghasilkan resep jitu. Asumsinya: mereka bisa netral. •Pola penyelenggaraan kebijakan a la pemerintahan otoriter banyak yang masih bercokol  perlu transformasi ke arah DEMOCRATIC GOVERNANCE 21

22 Lapis-lapis Makna Kebijakan 22

23 Lapis-Lapis Pemaknaan: Kebijakan sbg Keputusan POLICY: “What the government choose to do or not to do” (Thomas Dye) KEBIJAKAN PUBLIK: penggunaan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. Decision making 23

24 Lapis-Lapis Pemaknaan: Kebijakan sbg Proses Management Decision making Serangkaian fase kerja pejabat publik FASE-FASE DLM PROSES KEBIJAKAN •A•Agenda setting •F•Formulasi kebijakan & legalisasi keputusan •I•Implementasi •M•Monitoring dan evaluasi •R•Reformulasi/terminasi 24

25 Lapis-Lapis Pemaknaan: Kebijakan sbg Intervensi Pemerintah Decision making Serangkaian fase kerja pejabat publik “Intervensi” sosio-kultural dengan mendayagunakan berbagai intrumen untuk mengatasi persoalan publik ISSUE KUNCI DALAM PROSES KEBIJAKAN: Merancang Instrumentasi yang Sensitif Konteks dan Dinamika Sosial-Politik 25

26 Lapis-Lapis Pemaknaan: Kebijakan sbg Democratic Governance Decision making Serangkaian fase kerja pejabat publik “Intervensi” sosio-kultural dengan mendayagunakan berbagai intrumen untuk mengatasi persoalan publik Interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik 26

27 Mengelola Proses Sosial Politik 27

28 Terciptanya issue Penciptaan issue (agenda) inisiator Perangkat pemicu 28

29 Memperbaiki Keadaan problema Pejabat ? stop tidak Pembaruan Proses Kebijakan ya Advokasi kebijakan efektif Merumuskan isi, Proses dan efek Kebijakan sesuai aspirasi masyarakat stop tidak ya 29

30 Mengelola Pembuatan Keputusan Kebijakan •Keputusan BENAR dari rasionalitas pejabat, belum tentu TEPAT dari kacamata masyarakat. •PARTISIPASI menjadi kaharusan untuk mengeleminir keterbatasan pejabat mengembangkan KAPASITAS DETEKSI. •Pembuat kebijakan harus MENCARI TAHU sebanyak mungkinkan, namun tidak harus MERASA PALING TAHU. •Jajagi betapa pentingnya OPSISI dalam proses pembuatan keputusan. 30

31 masalah MASALAH msl MASALA H Oposisi Dalam Decision making 31

32 ADVOKASI •Memperjuangkan tercapainya misi kebijakan melalui keterlibatan dalam proses policy-making. •Bentuk keterlibatan: –Case-by-case –Sistematik •Cara kerjanya: –Reaktif vs. pro-aktif –Dari dalam pemerintahan vs dari luar pemerintahan 32

33 ADVOKASI •Melekat dalam setiap proses kebijakan yang dilakukan aktivis parpol yg duduk di DPR-RI maupun DPRD: –Sebagai Kiprah/komitmen perorangan –Perjuangan organisasional/kelembagaan yang dikelola oleh parpol –Mengandalkan jejaring informal yang sudah terjalin sebelumnya –Melibatkan berbagai teknik/strategi dan counter teknik/strategi 33

34 Kebijakan Publik Sebagai Proses Advokasi Koalisi Advokasi A Koalisi Advokasi B Broker kebijakan Kesepakatan Keputusan Kebijakan Output dan outcome kebijakan 34

35 Mengembangkan Kualitas Instrumentasi Kebijakan •Disamping piawai MENGELOLA KONFLIK, penentu kebijakan dituntut untuk: –Memahami dengan baik KONTEKS kebijakan –Mensiasati konteks yang ada dengan mencari dan mendayagunakan INSTRUMEN KEBIJAKAN dengan baik. Kecenderungan untuk mengandalkan dana, perlu ditinjau kembali. 35

36 Kerangka “intervensi”/instrumentasi ISI KEBIJAKAN KONTEKS KEBIJAKAN INSTRUMEN PENGUBAH individu institusi PERUBAHAN SOSIAL TERARAHKAN HASIL KEBIJAKAN (KONDISI YANG DIKEHENDAKI) policy outcome Policy output Teori-teori sosial INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN 36

37 Instrumen Kebijakan (Christopher Hood) •Nodality (informasi) •Authority (kewenangan) •Treasure (harta benda, termasuk dana) •Organisation ‘NATO’:  Kombinasi  permutasi 37

38 INTERVENSI KEBIJAKAN SISTEM SOSIAL struktur sosial tata kelembagaan sistem nilai pola perilaku dll. EFEK KEBIJAKAN ALOKASI REGULASI DISTRIBUSI REDISTRIBUSI INSENTIF DAN DISINSENTIF 38

39 MODEL KERANJANG SAMPAH: AKTOR KEBIJAKAN TIDAK BERFIKIR PERMASALAHAN 39

40 Kebijakan publik dalam benak BIROKRAT 40

41 Agenda setting:  Berkembangnya persepsi ttg adanya masalah  Pendefinisian masalah  Mobilisasi dukungan untuk diagendakan Formulasi dan legitimasi tujuan & program:  Pengumpulan informasi, analisis dan diseminasi  Pengembangan opsi-opsi keputusan kebijakan.  Advokasi dan pengembangan koalisi.  Kompromi, negosiasi dan pengambilan keputusan Implementasi program:  Akuisisi sumberdaya  Interpretasi  Perencanaann dan Pengorganisasian  Penyediaan jaminan-jaminan, layanan dan penggunaan paksaan. Evaluasi thd implementasi, kinerja dan dampak Keputusan tentang masa depan kebijakan dan program. Reduksi; Kebijakan = Tahapan Kerja Pejabat Produk Menghasilkan Meng- haruskan Meng- hasilkan Merang- sang Menggiring Sumber: Diterjemahkan dari Randal B. Ripley (1985) 41

42 Kebijakan publik dalam benak TEKNOKRAT 42

43 Teledor dalam Memperjuangan Pemecahan Masalah PenyebabKebijakanEfek 43

44 Proses Kebijakan Sebagai Rekayasa Perubahan Dua Level Proses Kebijakan input Proses perencanaan, netapan & instrumentasi kebijakan output outcome impact 44

45 Terlena oleh Model SISTEM ? (Seolah-olah sistem kita tidak bermasalah) Aspirasi: •Tuntutan •Dukungan Keputusan kebijakan: •Untungkan fihak tertentu. •Rugikan fihak lain •Agregasi •Penentuan DSP •Tawar-menawar •Bridging, mediasi, arbritasi •Penegakan prosedur Umpan balik 45

46 INPUT PROSES PENTUAN OUTPUTOUTCOME Informasi & aspirasi Dana, peralatan, organisasi Konflik & kerja sama Manajemen: perencanaan, penentuan prioritas & sekuens dll. Kegiatan terlaksana Instrumen terpakai Sinergi berbagai instrumen kebij Misi terlaksana Visi terwujud 46

47 INPUT PROSES PENTUAN OUTPUTOUTCOME

48 INPUT PROSES PENTUAN OUTPUTOUTCOME  Tidak ada tradisi serius dalam melakukan evaluasi terhadap janji- janji pejabat.  Ingatan pendek.  Kegagalan/keberhasilan di masa lalu tidak menjadi pelajaran penting dalam mempersiapkan kebijakan.  Kegagalan justru menjadi alasan untuk meminta tambahan dana lagi. 48

49 INPUT PROSES PENTUAN OUTPUTOUTCOME  Melebih-lebihkan arti penting uang: meremehkan ataupun ketidakbecusan dalam mengelola faktor- faktor non finansial.  Gejala pengkaplingan uang: yang penting organisasi/kelompoknya sendiri dapatkan uang, sambil mempersetankan tujuan kebijakan. 49

50 INPUT PROSES PENTUAN OUTPUTOUTCOME  Aspirasi birokrasi (untuk menguasai pembelanjaan) diselesaikan mandahului aspirasi masyarakat.  Penyempitan ruang DPRD dalam penyusunan Perda APBD oleh ketentuan DDN dan Dep Keu.  Keterbatasan kompetensi partai dan DPRD dalam formulasi kebijakan. 50

51 INPUT PROSES PENTUAN OUTPUTOUTCOME  Para politisi terjinakkan oleh birokratisasi pemerintahan daerah.  DPRD enggan menata ulang proses formulasi yang partisipatoris.  Proses demokrasi di subversi oleh proses birokrasi.  Rakyat terjanlur apatis 51

52 INPUT PROSES PENTUAN OUTPUTOUTCOME  Sejumlah insiden: konflik DPRD- Kepala Daerah.  Aturan Pemerintah pusat yang sgt ketat.  Support system di DPRD sangat lemah.  Tdk terencana. 52

53 INPUT PROSES PENTUAN OUTPUTOUTCOME  Tidak serius dan antisipatif dalam pengem- bangan instrumen kebijakan.  Tidak seksama dalam mengawal implementasi 53

54 INPUT PROSES PENTUAN OUTPUTOUTCOME  DPRD hanyut dalam patologi birokrasi: merasa cukup dengan menjacapai output.  Agenda strategis jangka panjang terlupakan. 54

55 INPUT PROSES PENTUAN OUTPUTOUTCOME  Tidak dilakukan evalulasi secara serius.  Urgen dibiasakan adanya policy review untuk mendeteksi benturan dan sinergi kebijakan.  Sistem evaluasi yg ada formalistik: tidak menjangkau substansi. 55

56 INPUT PROSES PENTUAN OUTPUTOUTCOME  Lemahnya spirit dan kemampuan menagih kinerja kebijakan.  Tidak terkonsolidasikannya suport system diluar DPRD.  Terlupakannya visi-misi yang menjadi acuan dasar penyusunan kebijakan. 56

57 Komplikasi dengan kebijakan pemerintah tk lebih atas.  Daerah perlu melakukan damage control terhadap kesimpangsiuran kebijakan pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi.  Daerah perlu menjaga sinergi kebijakan dengan daerah tetangga maupun daerah sejenis. 57

58 PROSES INPUTOUTPUT OUTCOMEIMPACTBENEFIT 58

59 Penciptaan Outcome OUTCOME 1 Output 1 Output 2 Output 3 59

60 Penciptaan Impact IMPACT 1 Outcome 1 Outcome 2 Outcome 3 60

61 Penciptaan Benefit BENEFIT Impact 1 Impact 2 Impact 3 61

62 PROSES INPUTOUTPUT OUTCOMEIMPACTBENEFIT 62

63 Melihat keluar ! kesempatanResiko/ancaman 63

64 Melihat ke dalam kekuatankelemahan 64

65 Pertanyaan: •Seberapa handal infrastruktur kebijakan yang Bapak/Ibu miliki dalam mengoptimalkan kinerja ? •Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitasnya ? 65

66 Pertanyaan: •Apa sajalah kekuatan- kekuatan infrastruktur kebijakan yang selama ini ada ? •Apa sajakah kelemahan- kelemahan infrastruktur kebijakan yang selama ini ada ? 66

67 Pertanyaan: •Apa sajakah peluang- peluang untuk memperbaiki infrastruktur kebijakan yang ada ? •Apa sajakah resiko/ ancaman jika tidak memperbaiki infrastruktur kebijakan ? 67

68 Metode Berfikir Untuk MEMPERBAIKI KEADAAN aksi refleksi observasi penggalangan 68

69 “Intervensi” setengah hati ISI KEBIJAKAN KONTEKS KEBIJAKAN INSTRUMEN PENGUBAH individu institusi PERUBAHAN SOSIAL TERARAHKAN HASIL KEBIJAKAN (KONDISI YANG DIKEHENDAKI) policy outcome Policy output Teori-teori sosial INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN 69

70 Instrumentasi yang tumpul Christopher Hood: •Nodality (informasi) •Authority (kewenangan) •Treasure (harta benda, termasuk dana) •Organisation ‘NATO’:  Kombinasi  permutasi 70

71 PERSPEKTIF NON-BIROKRATIS 71

72 INTERVENSI KEBIJAKAN SISTEM SOSIAL struktur sosial tata kelembagaan sistem nilai pola perilaku dll. EFEK KEBIJAKAN ALOKASI REGULASI DISTRIBUSI REDISTRIBUSI INSENTIF DAN DISINSENTIF Mengembangkan model kebijakan yang OUTWARD LOOKING 72

73 Kembangkan Kapasitas Mengelola Konflik Koalisi Advokasi A Broker kebijakan Kesepakatan Keputusan Kebijakan Output dan outcome kebijakan 73

74 Perspektif Social marketing KETERLIBATAN STAKEHOLDERS  Pendidikan thd policy makers ttg. Kebutuhan stake holders dan efek kebij.  Pendidikan thd. stakeholders ttg. issue kebijakan REDISAIN KEBIJAKAN PUBLIC HEARING PUTUSKAN, KOMUNIKASIKAN, PIMPIN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONITOR DAN SESUAIKAN DEFINISI MASALAH DAN SETTING AGENDA KONSULTASIKAN, LIBATKAN, AKOMODASIKAN RUMUSKAN DAN EVALUASI ALTERNATIF- ALTERNATIF Sumber: J.A. Altman, 1994 Jajagi Perspektif Social Marketing 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 Mengembangkan Kualitas Instrumentasi Kebijakan •Disamping piawai MENGELOLA KONFLIK, penentu kebijakan dituntut untuk: –Memahami dengan baik KONTEKS kebijakan –Mensiasati konteks yang ada dengan mencari dan mendayagunakan INSTRUMEN KEBIJAKAN dengan baik. Kecenderungan untuk mengandalkan dana, perlu ditinjau kembali. 79

80 MODEL KEBIJAKAN DAN MODEL GOVERNANCE MODEL KEBIJAKAN DAN MODEL GOVERNANCE 80

81 Kaitan Ex-Ante Dengan Ex-Post implementasi standard rencana penyesuaian evaluasi kinerja 81

82 Kaitan Ex-Ante Dengan Ex-Post implementasi standard rencana penyesuaian evaluasi kinerja 82

83 Kaitan Ex-Ante Dengan Ex-Post 83

84 Kaitan Ex-Ante Dengan Ex-Post penyesuaian kinnerja evaluasi implementasi rencana standar d 84

85 Kaitan Ex-Ante Dengan Ex-Post standard rencana evaluasi kinerja kinnerja evaluasi rencana standar d Ex-AnteEx-Post 85

86 MASA DEPAN KEBIJAKAN MASALAH KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN AKSI KEBIJAKAN HASIL-HASIL KEBIJAKAN evaluasi peramalan rekomendasi pemantauan perumusan masalah perumusan masalah 86

87 Model Manajemen Publik: Ex Ante vs Ex Post Pola Manajemen EX ANTEEX POST Titik tekananPerencanaanEvaluasi Motif pembuatan keputusan Mengontrol Menimbang- nimbang RegulasiSangat rinci Sekedar mengkerangkai Penganggaran Membiayai tiap item Block grant 87

88 Model Manajemen Publik: Ex Ante vs Ex Post Pola Manajemen EX ANTEEX POST Fokus perhatian Mematuhi cara yg ditetapkan Pencapaian tujuan Penentuan arah Menyetir Mengukur capaian sasaran & dampak Pemberian insentif KolektifIndividal Sumber pendanaan PajakPembeli layanan Motif kerja Menggunakan kewenangan Bertukar 88

89 CATATAN •Ada dua model dasar managemen publik: ex ante and ex post •Masing-masing memberikan tekanan pada aspek tertentu, dan mengabaikan aspek lainnya. •Masing-masing model dibangun di atas asumsi tertentu. Model tertentu bisa mencapai kinerja yang optimal ketika: –semua asumsi-asumsi (persyaratannya) dipenuhi. –Sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. 89

90 CATATAN •Tidak ada model yang berlaku untuk semua situasi dan segala kebutuhan. •Dalam prakteknya, kedua model tersebut di atas sama-sama bisa dipakai. •Yang menjadi persoalan sekarang ini bukanlah semata-mata mengubah model manajemen publik yang sudah ada, namun juga memastikan apapun model yang dipakai, bisa dijamin kinerjanya optimal. 90

91 91

92 Curahkan kemampuan menarik pelajaran dari praktek- praktek kebijakan KUALITAS KEBIJAKAN •Kejelasan dan ketepatan langkah-langkah •Komitmen stake holders. •Pemahaman dan kesesuaian konteks sukses/ kegagalan kebijakan Kembangkan disain kebijakan dg mengacu pd teori-teori dan konsep-konsep akademis Galang komitmen pelaksana & kelompok sasaran 92


Download ppt "PURWO SANTOSO Jurusan Politik & Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univiersitas Gadjah Mada 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google