Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI No. 21 Tahun 2010) Disampaikan Oleh: Tita Lestari DIREKTORAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI No. 21 Tahun 2010) Disampaikan Oleh: Tita Lestari DIREKTORAT."— Transcript presentasi:

1 Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI No. 21 Tahun 2010) Disampaikan Oleh: Tita Lestari DIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKMEN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

2 Pasal 1 angka 2, 3, dan 4: Pengawas sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan: TK/RA; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA; SMK/MAK; SLB atau bentuk lain yang sederajat. 2

3 4 (Empat) Kegiatan KEPENGAWASAN: 1. menyusun program pengawasan; 2. melaksanakan program pengawasan; 3. evaluasi hasil pelaksanaan program, dan 4. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru 3

4 Perubahan ketentuan jabatan fungsional pengawas sekolah mencakup substansi: Rincian tugas pokok Jenjang jabatan dan pangkat Syarat pengangkatan Jenjang jabatan Kegiatan pada unsur utama dan penunjang Angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat Sanksi Ketentuan peralihan 4

5 PASAL 3: 5 BIDANG PENGAWASAN : 1. taman kanak-kanak/raudhatul athfal, 2. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, 3. rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, 4. pendidikan luar biasa; dan 5. b imbingan konseling. 5

6 1. UU NO. 8 TAHUN 1974 JO NO. 43 TAHUN UU NO. 20 TAHUN UU NO. 32 TAHUN 2004 JO NO. 12 TAHUN UU NO. 14 TAHUN PP NO. 16 TAHUN 1994 JO NO. 40 TAHUN PP. NO. 99 TAHUN 2000 JO NO. 12 TAHUN PP NO. 9 TAHUN PP NO. 19 TAHUN PP NO. 74 TAHUN PP NO. 53 TAHUN KEPPRES NO. 87 TAHUN PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NO. 01/III/PB/2001 dan Nomor 6 Tahun

7 PASAL 5 – TUGAS POKOK melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi: 1. penyusunan program pengawasan, 2. pelaksanaan pembinaan 3. pemantauan pelaksanaan 8 SNP 4. penilaian 5. pembimbingan dan pelatihan professional Guru 6. evaluasi pelaksanaan program pengawasan, dan 7. tugas kepengawasan di daerah khusus. 7

8 PASAL 6 – BEBAN KERJA & SASARAN 8 SATUAN PENDIDIKAN Σ GURU TK/RA SD/MI: orang SMP/MTs: 7 SMA/MI: 7 SMK/MAK: 7 40 orang Matpel/kelompok matpel/BK SLB: 540 orang

9 PASAL 32 Ayat (2) – Beban Kerja dan Kaitannya Dengan Formasi Pengawas Sekolah Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditentukan dengan beban kerja Pengawas Sekolah. a. jumlah seluruh satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau b. jumlah seluruh guru di provinsi/kabupaten/ kota dibagi sasaran guru yang dibina. 9

10 UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN (Lampiran I Permenpan dan RB No. 21 Tahun 2010) 10 NOUNSURSUBUNSUR I Pendidikan A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3) B. Diklat fungsional calon PS dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1) C. Diklat fungsional PS dan memperoleh STTPP (6) II Pengawasan akademik & manajerial A. Menyusun program (1) B. Melaksanakan program (3) C. Mengevaluasi pelaksanaan program (2) D. Membimbing dan melatih profesional guru (6) E. Melaksanakan kepengawasan di daerah terpencil/khusus (1) III Pengemb. Profesi A. Menyusun KTI (5) B. Menerjemahkan buku bid pend formal/pengawasan (1) C. Membuat karya inovatif (3) IV Penunjang tugas PS A. Peran serta dlm seminar/lokakarya bidang pend.(2) B. Menjadi anggota organisasi profesi (1) C. Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit (1) D. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya (4) E. Perolehan penghargaan/tanda jasa (2) F. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas PS (1) 43 kegiatan

11 PASAL 13 & 14 - JENJANG JABATAN, GOL.RUANG DAN JUMLAH KEGIATAN TUGAS POKOK Jenjang Muda: III/c – III/d: 8 kegiatan tugas pokok Jenjang Madya: IV/a – IV/b – IV/c: 10 kegiatan tugas pokok Jenjang Utama: IV/d – IV/e: 12 kegiatan tugas pokok 11

12 12  Unsur Utama > 80 % - Diklat calon PS - Diklat fungsional PS - Tugas pokok - Pengembangan Profesi  Unsur Penunjang < 20 % - Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan bidang yang diampunya - Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas PS KOMPOSISI PENILAIAN

13 ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S1/D IV 13 NOUNSUR% JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH MUDAMADYAUTAMA III/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/dIV/e I.UNSUR UTAMA 100 A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP≥ 80% B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI II.UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH ≤ 20% JUMLAH100 %

14 ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S2 14 NOUNSUR% JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH MUDAMADYAUTAMA III/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/dIV/e I.UNSUR UTAMA 150 A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP ≥ 80% B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI II.UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH ≤ 20% JUMLAH 100 %

15 ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S3 15 NOUNSUR % JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH MUDAMADYAUTAMA III/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/dIV/e I.UNSUR UTAMA 200 A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP ≥ 80% B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI II.UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH ≤ 20% JUMLAH 100 %

16 16 NONO JENJANG/GOL AK YG DIPERSYARATKAN KETERANGAN 1 Muda (III/c ke III/d)6Pengembangan profesi 2 Madya (III/a ke IV/a)8Pengembangan profesi 3 Madya (IV/a ke IV/b)10Pengembangan profesi 4 Madya (IV/b ke IV/c)12Pengembangan profesi 5 Utama (IV/c ke IV/d)14Pengembangan profesi 6 Utama (IV/d ke IV/e)16Pengembangan profesi 7Utama IV/e25 Maintenance - dari tugas pokok

17 PASAL 21 - Angka Kredit Penulisan KTI 17 KTI 2 PENULIS – penulis utama 60%, penulis kedua 40% 3 PENULIS - penulis utama, 50%, penulis ke-2, 3 masing-masing 25% 4 PENULIS - penulis utama 40%, penulis 2, 3, 4 masing-masing 20%

18 PASAL 22 – PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit setiap Pengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 3. Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS. 18

19 19 Jabatan fungsional dapat dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan : a.Sekurang-kurang nya 2 tahun dlm pangkat b.Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK) c.DP-3 bernilai baik Pejabat fungsional dapat dinaikan jabatan setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan : a.Sekurang-kurangnya 1 tahun dlm jabatan b.Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK) c.DP-3 bernilai baik

20 Pasal 23 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah. b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama. c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama. 20

21 Lanjutan pasal 23 (1) d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina,golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota. f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina,golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota. f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. 21

22 Pasal 23 (2) dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh: a. Tim penilai Kementerian Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut tim penilai Pusat. b. Tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Agama bagi Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Kementerian Agama. c. Tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya tim penilai Kantor Wilayah. 22

23 d.Tim penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Provinsi. e. Tim penilai Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Kabupaten/Kota. f. Tim penilai Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama bagi pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut tim penilai Instansi.. 23

24 Pasal 23 (3) Tim penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara. 24

25 Pasal 24 (1) Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Sekolah. 25

26 Pasal 24 (2) Susunan anggota tim penilai adalah sebagai berikut: a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota 26

27 Pasal 24 (3) Syarat anggota tim penilai adalah: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. 27

28 Pasal 24 (4 ) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Sekolah. (5) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf d, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/ Kabupaten/Kota. (6) Anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional (berlaku efektif pada 1 Januari 2014). 28

29 Pasal 25 (1 ) Apabila tim penilai instansi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Pusat. (2) Apabila tim penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau tim penilai Provinsi yang bersangkutan atau tim penilai Pusat. (3) Apabila tim penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapatdimintakan kepada tim penilai Provinsi lain terdekat atau tim penilai Pusat. (4) Apabila tim penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Kantor Wilayah terdekat atau tim penilai Kementerian Agama. 29

30 30 1. Pengawas Sekolah (PS) dibantu Korwas mencantumkan perkiraan angka kredit PS pada format DUPAK sesuai dengan bukti prestasi kerja PS 2. Pencantuman perkiraan angka kredit setiap butir dilakukan secara berurutan 3. Korwas meneliti ulang kebenaran isinya disertai bukti-bukti dan memberi paraf,kemudian Kepala Dinas menandatangani formulir sesuai dengan Lampiran Peraturan Bersama antara Kemdiknas dan BKN. PRODESUR PENGAJUAN DUPAK

31 Untuk Pengawas Madya, IV/b s.d Pengawas Sekolah Utama, IV/e 31 Pengawas Sekolah GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA/ KADISPEND Dengan Tembusan: 1.Kadisdik Prop 2.Kadisdik Kab/kota MENDIKNAS U.p. Sekretaris Tim Penilai Pusat Berkas usul 1.Ijazah 2.Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang disahkan oleh Korwas 3.SK pangkat/jabatan terakhir 4.PAK terakhir 5.SK yg relevan 4 Tim penilai 1 SET SAJA A

32 32 SEKRETARIAT TPP TIM PENILAI PUSAT 1 OK 2 SURAT PENGANTAR/ LAPORAN HASIL PENILAIAN PAK UNIT PENGUSUL 4 PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT Y T 3A 3B A

33 5. Untuk PS MUDA s.d. PS Madya, IV/b PENGAWAS SEKOLAH 33 Berkas usul 1. Ijazah 2. Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang yg disahkan oleh Korwas 3. SK pangkat/jabatan terakhir 4.PAK terakhir 5.SK lain yg relevan PEJ ES III PADA DINAS DIK PROP/KAB/KOTA GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA U.p. Sekretaris Tim Penilai Prop/Kab/kota Dengan Tembusan: 1.Kadisdik Prop 2.Kadisdik Kab/kota

34 Sampai dengan awal tahun 2013, pengajuan usul PAK Pengawas Sekolah Golongan IV/a ke IV/b s.d. IV/e diajukan kepada: Menteri Pendidikan Nasional U.p. Kepala Biro Kepegawaian, selaku Kepala Sekretariat Tim Penilai Pusat Gedung C Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 34

35 Pasal 28 usul penetapan angka kredit pengawas sekolah diajukan oleh a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Pimpinan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah. 35

36 lanjutan Pasal 28 d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi. 36

37 lanjutan Pasal 28 lanjutan Pasal 28 e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota. 37

38 Pasal 25 (5) pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh: a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I untuk tim penilai Pusat; b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Kementerian Agama; c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk tim penilai Kantor Wilayah; d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Provinsi; e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Kabupaten/Kota; dan f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama untuk tim penilai instansi. 38

39 Perhitungan Angka Kredit Unsur Pendidikan dan Penunjang 1. Cermati bukti fisik dengan ketentuan Satuan Hasil pada Lampiran I Permenpan dan RB No. 21 Tahun Pendidikan formal, bukti fisik Ijazah. Perlu kecermatan, kualifikasi pendidikan yg relevan dengan bidang tugas maka dapat diperhitungkan pada unsur utama. Kalau tidak relevan, maka diperhitungkan pada unsur penunjang. 3. Diklat Calon Pengawas Sekolah, bukti fisik STTPP dengan lama diklat paling sedikit 161 Jam Pelajaran (JP) 4. Diklat fungsional, bukti fisik sertifikat, angka kredit ditentukan berdasarkan lama diklat. 39

40 Analog untuk Unsur Penunjang juga dilakukan cara yang sama. Cermati bukti fisik sesuai ketentuan. Contoh: Sebagai nara sumber pada suatu seminar/lokakarya, bukti fisiknya surat keterangan/piagam, dan dilengkapi dengan undangan dari penyelenggara bahwa ybs diundang sebagai nara sumber pada seminar/lokakarya tersebut. Ketentuan teknis sebagai panduan bagi Pengawas Sekolah melaksanakan tugas-tugasnya serta Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai melakukan tugas penilaiannya, Kemdiknas saat ini sedang menyusuan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya 40

41 Bab IX pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas sekolah Pasal 30 Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 41

42 Pasal 31 (1) pns yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut a. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing; b. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan; c. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan; d. Memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; e. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; f. Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah g. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 42

43 Pasal 31 (2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit jabatan fungsional Guru. 43 Persyaratan lulus seleksi dan diklat calon Pengawas Sekolah berlaku efektif mulai 1 Januari 2013

44 44

45 45 1. Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit 2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau penurunan pangkat paling lama 3 tahun, atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 3. Diberhentikan sementara sebagai PNS 4. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan 5. Cuti diluar tanggungan negara 6. Tugas belajar lebih dari enam bulan

46 46 1.Telah selesai menjalani hukuman disiplin. 2.Setelah yg bersangkutan dinyatakan selesai melaksanakan tugasnya dan usia paling tinggi 55 tahun 3. Dinyatakan aktif bekerja kembali setelah cuti diluar tanggungan negara. 4. Dinyatakan aktif kembali setelah menyelesaikan tugas belajarnya 5. Telah mengumpulkan Angka Kredit a. a. Jenjang Jabatan yang terakhir. b. Jumlah AK yang terakhir Dapat diangkat kembali

47 PENGAWAS SEKOLAH diberhentikan dari jabatannya, apabila: 47 a.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman displin tingkat berat berupa penurunan pangkat; dan b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

48 PASAL 37 DAN 38 – KETENTUAN PERALIHAN 1. Pengawas sekolah yang masih golongan III/a dan III/b melaksanakan tugas Pengawas Sekolah Muda, dengan ketentuan jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat diatur sbb:  Pengawas Sekolah yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun  Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun  Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun KLIK

49 PASAL 39 DAN 40 - PENGAWAS SEKOLAH YANG BELUM MEMENUHI KUALIFIKASI S1/DIV 1. WAJIB MEMENUHI PALING RENDAH S1/DIV DI BIDANG PENDIDIKAN 2. PANGKAT TERTINGGI PENATA TK 1, GOL. III/d 3. BAGI YANG SUDAH GOL III/d, MAKA SEJAK MENDUDUKI PANGKAT PENATA TK I, SETIAP TAHUN WAJIB MENGUMPULKAN PALING SEDIKIT 15 ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN TUGAS POKOK 49

50 TERIMAKASIH 50


Download ppt "Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI No. 21 Tahun 2010) Disampaikan Oleh: Tita Lestari DIREKTORAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google