Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

3 PEMBUKAAN UUD 1945: “…. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "3 PEMBUKAAN UUD 1945: “…. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum."— Transcript presentasi:

1

2

3

4 3 PEMBUKAAN UUD 1945: “…. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. PEMBUKAAN UUD 1945: “…. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pasal 28 ayat (1) UUD’45: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 UUD’45 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Pasal 31 UUD’45 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Pendidikan bukan hanya merupakan pilar terpenting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

5 4 Guru Profesional Untuk dapat melaksanakan proses pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, maka di diperlukan: ?

6  PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS  PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS  PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA  PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR 03/V/PB/2010 – NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JUKLAK JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA  PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG JUKNIS JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA  PERMENDIKNAS NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMDIKNAS

7 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU GURU PROFESIONAL 1. Kesra 2. Harlindung 3. Tunjangan Profesi GURU PROFESIONAL 1. Kesra 2. Harlindung 3. Tunjangan Profesi PENGEMBANGAN KARIR GURU CPNS (80 %) GURU CPNS (80 %) GURU PNS (100 %) GURU PERTAMA (IIIA) GURU PNS (100 %) GURU PERTAMA (IIIA) PROGRAM INDUKSI (1 -2 TAHUN) PROGRAM INDUKSI (1 -2 TAHUN) PRA JABATAN PK Guru = Penilaian Kinerja Guru PKB = Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan S1/DIV KEPENDIDIKAN / NON KEPENDIDIKAN S1/DIV KEPENDIDIKAN / NON KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)

8 © DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK Proses tersebut berdasarkan PERMENNEG PAN & RB No. 16/2009  Guru harus berlatang belakang pendidikan S1/D4 dan Pendidikan Profesi Guru (Sertifikat Profesi)  CPNS guru harus mengikuti Program Induksi dan Pendidikan Pelatihan Pra-Jabatan  Empat jabatan fungsional guru (Pertama, Muda, Madya, Utama),  Beban mengajar guru 24 jam – 40 jam tatap muka per minggu atau membimbing konseli per tahun  Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Kementerian Pendidikan Nasional. 1

9 © DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK PERMENNEG PAN & RB No. 16/2009 • Peningkatan karir guru ditetapkan melalui penilaian angka kredit oleh Tim Penilai • Jumlah angka kredit yang diperoleh guru terkumpul dari angka kredit: • Unsur utama (Pendidikan, PK GURU, dan PKB), ≥ 90% • dan unsur penunjang, ≤10%  Penilaian kinerja guru dilakukan setiap tahun (Formatif dan Sumatif)  Nilai kinerja guru dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai (125%, 100%, 75%, 50%, 25%) 2

10 GURU PERTAMA GURU MUDA GURU MADYA GURU UTAMA •GOL. III/a •GOL. III/b •GOL. III/c •GOL. III/d •GOL. IV/a •GOL. IV/b dan IV/c 9 • GOL. IV/d • GOL. IV/e

11 JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (PERMENEGPAN & RB NO.16/2009 PASAL 12) Guru Pertama Guru Muda Guru Madya Guru Utama Penata Muda, IIIa Penata Muda Tingkat I, IIIb Penata, IIIc Penata Tingkat I, IIId Pembina, IVa Pembina Tingkat I, IVb Pembina Utama Muda, IVc Pembina Utama Madya, IVd Pembina Utama, IVe Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan

12 Guru Pertama Guru Muda Guru Madya Guru Utama Penata Muda, IIIa Penata Muda Tingkat I, IIIb Penata, IIIc Penata Tingkat I, IIId Pembina, IVa Pembina Tingkat I, IVb Pembina Utama Muda, IVc Pembina Utama Madya, IVd Pembina Utama, IVe Kebutuhan Angka Kredit Komulatif (AKK), PKB (AKPKB), dan Unsur Penunjjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan 3 pd, 0 pi/n 3 pd, 4 pi/n 3 pd, 6 pi/n 4 pd, 8 pi/n 4 pd, 12 pi/n 5 pd, 14pi/n 5 pd, 20 pi/n AKKAKPKB AKP

13 Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989 Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993 Peraturan MENPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah 2 kali disempurnakan Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disempurnakan

14 tidak dapat diajukan keberatan / pejabat fungsional ybs oleh karena itu anggota tim penilai harus benar-benar kompeten bekerja secara profesional cermat – teliti – obyektif – total – dan memiliki komitmen yang tinggi digunakan untuk salah satu syarat ~ Pengangkatan ~ Kenaikan pangkat ~ Kenaikan Jabatan 13 PENETAPAN ANGKA KREDIT

15 Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB No 16 Tahun 2009: Angka Kredit adalah: “satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya”. Angka kredit merupakan representasi Prestasi Kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, guru yang berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.

16 Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009 (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

17 1. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, dan pejabat fungsional Guru. 2. Susunan keanggotaan Tim Penilai: a. seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis; b. seorang wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN ttg Juklak Jabfung Guru: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang. Pasal 10 ayat (8) anggota tim penilai paling kurang 2 orang harus dari guru

18 17 Tim penilai angka kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan fungsional GURU TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU Pasal 23 ayat (4): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional Pasal 23 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai: a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat guru yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru; dan c. dapat aktif melakukan penilaian

19 NOUNSURSUBUNSUR I Pendidikan A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3) B. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1) II Pembelajaran/ Bimbingan & Tugas Tertentu A. Melaksanakan proses pembelajaran (1) B. Melaksanakan proses pembimbingan (1) C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah (13) III Pengemb. Keprofesian Berkelanjutan A. Melaksanakan pengembangan diri (diklat & keg kolektif unt peningkatan kompetensi) (10) B. Melaksanakan publikasi ilmiah (23) C. Melaksanakan karya inovatif (12) IVPenunjang tugas Guru A. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya (3) B. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas guru (9) C. Perolehan penghargaan/tanda jasa (4) 80 kegiatan

20 19  Unsur Utama > 90 % - Pelatihan Prajabatan - Pembelajaran/Pembimbingan & tugas tertentu - Pengembangan keprofesian berkelanjutan  Unsur Penunjang < 10 % - Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan bidang yang diampunya - Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas guru KOMPOSISI PENILAIAN

21 4. Untuk Guru Madya IV/b s.d Guru Utama IV/e KEPALA RA/TK, MA/SD,MTs/SLTP, MA/SLTA, SLB KA. BKD PROPINSI/KAB/KOTA Dengan Tembusan: 1.Kadisdik Prop 2.Kadisdik Kab/kota MENDIKNAS U.p. Sekretaris Tim Penilai Pusat Berkas usul 1.Ijazah 2.Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang 3.SK pangkat/jabatan terakhir 4.PAK terakhir 5.SK pembagian tugas guru Tim penilai 1 SET SAJA

22 KEPALA TK,/SD,SLTP,SLTA Berkas usul 1. Ijazah 2. Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang 3. SK pangkat/jabatan terakhir 4.PAK terakhir KA. BKD KAB/KOTA BUPATI/WALIKOTA/ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA 6.GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA

23 Bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapat dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang diperoleh pada saat periode penilaian (setelah kenaikan jabatan yang terakhir), Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah. • Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya 22

24 • Jumlah berkas usul setiap tahun semakin bertambah banyak jumlahnya • Tingkat keberhasilan setiap tahun seharusnya cenderung meningkat • Guru yang belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada umumnya kesulitan untuk memenuhi angka kredit pengembangan profesi. 23

25 UNTUK KESINAMBUNGAN KARIER GURU, SELAMA BELUM DISAMPAIKAN EDARAN PROSEDUR PENGUSULAN YANG BARU, MAKA BERKAS USUL PAK GURU PEMBINA TK I, IV/b KE ATAS S.D. GURU UTAMA, IV/e, SELAIN DI 12 PROPINSI YAITU Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat,, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, disampaikan kepada: MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN GEDUNG C LANTAI 5 JLN. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA PUSAT

26 BAGI GURU PEMBINA TK I, IV/b S.D. GURU UTAMA, IV/e YANG BERADA DI 12 PROPINSI PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AGAR DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA LPMP DI PROPINSI TERSEBUT SELAKU SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT YANG BERKEDUDUKAN DI LPMP. PROSEDUR INI PERLU DITAATI KARENA MEMPERPENDEK JALUR BIROKRASI DAN PENGELOLAAN DOKUMEN/BERKAS USUL AKAN LEBIH EFISIEN DITANGANI OLEH LPMP. PENILAIAN, PELAPORAN, DAN PEMROSESAN AKHIR TETAP DILAKSANAKAN OLEH TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TPP.

27 one man is working hard, but is not making progress and the other is working smart, and is getting results


Download ppt "3 PEMBUKAAN UUD 1945: “…. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google