Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UU NO.18/2008 TTG PENGELOLAAN SAMPAH )Oleh Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UU NO.18/2008 TTG PENGELOLAAN SAMPAH )Oleh Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UU NO.18/2008 TTG PENGELOLAAN SAMPAH )Oleh Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang

2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Aspek Geografi dan Demografi Kota Serang memiliki wilayah seluas 266,74 Km 2 yang terdiri dari 6 Kecamatan, 36 desa dan 30 Kelurahan. Kecamatan dan Luas Wilayah NoKecamatanLuas (Km 2 )% 1Curug49,6618,59 2Walantaka48,4818,18 3Cipocok Jaya31,5411,82 4Serang25,889,70 5Taktakan47,8817,95 6Kasemen63,3623,75 Kota Serang100,00

3 NoPeruntukanKapasitas Ruang Luas (Km 2 )% 1Pemukiman89,9533,72 2Komersial dan Perkantoran 33,1312,42 3Industri4,841,82 4Lindung107,8640,44 5Penyangga30,9611,61 Kota Serang266,74100,00

4 Sebaran dan kepadatan (jiwa/km²) penduduk tahun 2010 dan tahun 2011 (sumber BPS Kota Serang dan Disdukcapil) NoKecamatanPenduduk (2010)Penduduk (2011) JumlahKepadatanJumlahKepadatan 1Curug , ,62 2Walantaka , ,87 3Cipocok Jaya , ,94 4Serang , ,97 5Taktakan , ,38 6Kasemen , ,72 Kota Serang , ,84

5 Gambaran Umum : Permasalahan yang dihadapi Penanganan Sampah di Kota Serang 1.Volume timbunan sampah padat sampai tahun 2012 adalah 1.182,82 m 3 / hari 2.Untuk dpt mereduksi volume timbulan sampah, dilakukan Program 3R, namun masih rendahnya keinginan masyarakat dalam melaksanakan Program 3R ; 3.Jumlah sampah terangkut pada tahun 2010 adalah 552,5 m 3 / hari dari total timbulan sampah, hal ini akibat dari jumlah armada yang kurang (seperti Truck dan Dump Truck) dan kurangnya SDM pengelola sampah serta masih kecilnya biaya operasional yang dianggarkan dalam hal system perencanaan persampahan termasuk database persampahan. Makanya hanya 49% yang baru mencakup pelayanan pengangkutan, dan kesadaran masyarakat pun masih kurang dalam pembayaran retribusi kebersihan; 4.Timbulan sampah yang paling banyak volumenya terdapat di Pasar Rau Jl. Hasanuddin dan dari Rumah Tangga, sedangkan pengangkutannya dilakukan 2 kali yang ditangani oleh Dinas Tata Kota Bidang Kebersihan Kota Serang. 5.Baru ada satu TPST dan tahun 2012 akan dibuat akan tetapi titik lokasi belum ada 6.Masih minimnya peran serta swasta (outsourcing) dalam pengelolaan sampah. 7.Belum optimalnya kerjasama antar Pemerintah Daerah di dalam pengelolaan sampah secara bersama-sama terutama dengan Kabupaten Serang sebagai daerah induknya.

6 Pemukiman (52.97%) Pasar 240 (4%) Sekolah 319 (5.32%) Perkantoran (27.35%) Home Industri 538 (8.97%) Lain-lain 84 (1.4%) Pemukiman Pasar Sekolah Perkantoran Industri Lain-lain Kec. Serang : ,5 lt/hr Kec. Cipocok Jaya : ,5 lt/hr Kec. Walantaka : ,5 lt/hr Kec. Kasemen : lt/hr Kec. Taktakan : ,5 lt/hr Kec. Curug : ,5 lt/hr KONDISI SAMPAH DI SERANG 1.1.Organik:55,37% 2An Organik:44,63% 2.1Kertas:20,57% 2.2Plastik:13,25% 2.3Kayu:0,07% 2.4Kain/tekstil:0,61% 2.5Karet/kulit tiruan:0,19% 2.6Logam/Metal:1,06% 2.7Gelas/Kaca:1,91% 2.8Sampah Bongkaran:0,81% 2.9Sampah B3:1,52% 2.10Lain-lain (batu, pasir, dll):4,65% Hanya 49 % yang diangkut ke TPA

7 Door To Door ( Jali – jali ) Didaur ulang Rumah Tinggal Pasar Sekolah Industri Lain-lain Perkantoran ( 52,97 % ) ( 4,00 % ) ( 5,32 % ) ( 27,35 % ) ( 8,97 % ) ( 1,40 %) STASITPST YANG AKAN DIRENCANAKAN TPS TPA cilowong pasar

8 NoLokasiJumlah LokasiTimbulan (m 3 /hari) Sampah terangkut (m 3 /hari) 1.Perumahan a. Sederhana & Menengah501,51003,12384 b. Pasang surut 2.Sarana Kota a. Jalan Arteri dan Kolektor1810,20 b. Pasar35548 c. Pertokoan68034 d. Kantor31537,80 e. Sekolah26226,222,5 f. Terminal11,50 g. Pelabuhan penumpang--- h. Stasiun KA10,50,50 i. Rumah Sakit57,50 j. Taman Kota522 k. Hutan Kota--- 3.Perairan Terbuka2,50 a. Sungai Utama10,50,4 b. Saluran Terbuka121,6 4.Pantai Wisata--- 5.Lokasi lainnya--- Total1795,51182,82552,5

9 No.KecamatanJumlah KKJumlah Rumah Jumlah KK memilik TPS % Memiliki TPS Jumlah TPS yang diperiksa % diperiksa 1Curug , ,00 2Walantaka ,174563,24 3Cipocok jaya ,039889,73 4Serang , ,10 5Taktakan ,231572,49 6Kasemen , ,79 Jumlah , ,27 Jumlah KK yang sudah memiliki tempat/lobang sampah di Kota Serang sebanyak 49,21 %

10 No.JenisJumlah (Unit) 1Amroll Truck6 2Dump Truck22 3Kijang Pick Up2 4Motor Sampah15 5Container30 6Bak Sampah160 7Gerobak Sampah15

11 TPA cilowong: Jangan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah akhir tetapi sebagai tempat pengeloaan sampah akhir

12 Kalau TPA cilowong : sampah tak terurus dan TPA buruk maka akan menimbulkan Banjir leachet, air tercemar, penduduk terancam penyakit

13 PERSOALAN SAMPAH DI DINDONESIA Penyebabnya diantaranya:  Peningkatan jumlah penduduk;  Pola konsumsi masyarakat belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan, penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng, dan lain-lain yang bersifat nonbiodegradable masih tinggi;  Pemerintah/Pemda kurang memberi kesempatan kepada masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah (dalam koridor pelayanan publik);  Rendahnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah;  Belum berkembangnya mekanisme insentif-disentif;  Pengelolaan sampah mengandalkan siklus: kumpul – angkut – buang, melupakan 3R (reduce, reuse, recycle tidak berkembang);  Upaya pengelolaan sampah belum terintegrasi sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran;  Belum adanya kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten dalam pengelolaan sampah perkotaan;  Pengelolaan masih pada skala kecil, sporadis dan belum ada fasilitas secara memadai.

14 SETIAP ORANG PENGHASIL SAMPAH 1. RATA-RATA 2,5 LITER/ORANG/HARI. 2. ORANG KAYA (6 L/ORG/HARI) MENGHASILKAN SAMPAH LEBIH BANYAK DIBANDING ORANG MISKIN (3 L/ORG/HARI). 3. TIMBULAN SAMPAH DI PERUMAHAN PADA HARI LIBUR (3 L/ORG/HARI) LEBIH BANYAK DIBANDING 4. HARI BIASA (2,5 L/ORG/HARI). PRINSIP PENGENDALIAN PENCEMARAN KURANGI SAMPAH DARI SUMBER

15

16 CARA INI MENIMBULKAN MASALAH: 1. BEBAN TPA SANGAT TINGGI, LUAS LAHAN TERBATAS. 2. OPERATIONAL COST TINGGI. 3. MENIMBULKAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG SEMAKIN BERAT: •BAU •AIR TANAH 4. BOROS SUMBERDAYA. 5. KURANG MEMBERI RUANG BAGI PERAN MASYARAKAT & PELAKU USAHA. Sumber: KLH, 2008

17 Sanitary Landfill 2m 6m Jika buang dibawah dan dipadatkan: Vol terpadatkan = 200 m3/hari Density = 0.7 t/m3 sampah Jika buang diatas: Vol = 400 m3/hari Density = 0.35 t/m3 Pipa drainase sel + penangkap gas (  4”) Tanah penutupan: t= 10cm V-drain disisi atas (tepi jalan)

18 PELAKSANAAN PRINSIP TSB DILAKUKAN KEGIATAN: 1. 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE). 2. EXTENDED PRODUCER’S RESPONSIBILITY (EPR) 3. WASTE TO ENERGY. 4. PENGELOLAAN AKHIR YANG ENVIRONMENTAL FRIENDLY (SANITARY LANDFILL). KEUNTUNGAN CARA INI: 1. MENGHEMAT SUMBERDAYA. 2. BEBAN PENCEMAR BERKURANG. 3. BERNILAI EKONOMIS & MEMBUKA LAPANGAN KERJA. 4. OPERATIONAL COST RENDAH. 5. BEBAN TPA BERKURANG.

19

20  Aspek Regulasi/UU – UU ttg Pengelolaan Sampah disahkan 7 April  Aspek Kelembagaan – Badan otonom  Aspek Partisipasi Masyarakat – Mulai dari Perencanaan hingga Evaluasi  Aspek Pendanaan – Untuk sistem sanitary landfill – /ton.  Aspek Teknologi – multiteknologi.  Aspek Keteladanan Para Tokoh/Eksekutif – konteks sosial kultur Indonesia.

21  Mulai dari pengorganisasian masyarakat (tiap RT/RW atau komunitas) – ada kebebasan/ independen  Perencanaan bersama  Implementasi program 3R sampah  Pemberian stimulan (dana/sarana/peralatan).  Penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, dll  Monitoring berkelanjutan dan evaluasi  Desiminasi dan adopsi program 3R yang sukses

22 KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH Menurut UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah SAMPAH ADALAH SISA KEGIATAN SEHARI-HARI MANUSIA DAN/ATAU PROSES ALAM YANG BERBENTUK PADAT (PASAL 1)

23 SAMPAH RUMAH TANGGA Sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik Sampah ini bersumber dari rumah per rumah atau komplek perumahan SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain, misalnya: pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, stasiun, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, hutan kota, jalan, sungai, dan lain-lain. Sampah ini bersumber dari fasilitas publik, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. SAMPAH SPESIFIK Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi: •Sampah yang mengandung B3 (batere bekas, obat bekas); •Sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis); •Sampah akibat bencana; •Puing bongkaran; •Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; •Sampah yang timbul tidak secara periodik (sampah hasil kerja bakti)

24 PEMERINTAH (PASAL 7) 1.Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah. 2.Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah. 3.Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah. 4.Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. 5.Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah. PROVINSI (PASAL 8) 1.Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah. 2.Memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah. 3.Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. 4.Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi. KABUPATEN/KOTA (PASAL 9) 1.Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2.Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. 3.Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain. 4.Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. 5.Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. 6.Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

25 KEWAJIBAN (PASAL 12-16) 1.Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Diatur Perda 1.Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. 2.Setiap produsen harus mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya. 3.Produsen wajib mengelola kemasan dari barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Diatur PP HAK SETIAP ORANG (PASAL 11) 1.Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan cara baik & berwawasan lingkungan. 2.Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan. 3.Memperoleh informasi yang benar, kurat, dan tepat waktu. 4.Mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif. 5.Mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan sampah. Diatur PP dan Perda

26 PENANGANAN (PASAL 22) 1.PEMILAHAN. 2.PENGUMPULAN. 3.PENGANGKUTAN. 4.PENGOLAHAN. 5.PEMROSESAN AKHIR. Diatur PP dan/atau Perda PENGURANGAN (PASAL 20 & 21) 1.PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH. 2.PENDAURAN ULANG SAMPAH. 3.PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH. Diatur PP dan Perda

27 PASAL 21 PEMERINTAH MEMBERIKAN: 1.INSENTIF KEPADA SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PENGURANGAN SAMPAH. 2.DISINSENTIF KEPADA SETIAP ORANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENGURANGAN SAMPAH. Diatur PP dan/atau Perda PASAL 20 DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PENGURANGAN SAMPAH PEMERINTAH & PEMERINTAH DAERAH WAJIB: •MENETAPKAN TARGET PENGURANGAN SAMPAH. •MEMFASILITASI PENERAPAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN. •MEMFASILITASI PENERAPAN LABEL RAMAH LINGKUNGAN. •MEMFASILITASI KEGIATAN GUNA ULANG DAN DAUR ULANG. •MEMFASILITASI PEMASARAN PRODUK DAUR ULANG. Diatur PP dan Perda

28 HUBUNGAN SUMBER SAMPAH DENGAN PENGELOLAANNYA KEGIATAN PRODUSEN /PABRIK USAHA LIMBAH PRODUK RUMAH TANGGA MEDIA LINGKUNGAN KONSUMEN BUKAN RUMGA SAMPAH RUMGA KELOLA KHUSUS TPA/ TPST PEMBATASAN (REDUCE), GUNA-ULANG (REUSE) & DAUR-ULANG (RECYCLE) PEMBATASAN (REDUCE) PENGURANGANPENANGANAN SAMPAH SPESIFIK PROSES ALAM PILAH, KUMPUL, ANGKUT, OLAH & PROSES SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMGA

29 UU SAMPAH 1.BATASI SEJAK DARI SUMBER. 2.PILAH DAN OLAH DI SUMBER DAN/ATAU DI TPS UNTUK DIMANFAATKAN. 3.KUMPUL DARI SUMBER DAN TPS SECARA TERPILAH. 4.ANGKUT DARI SUMBER DAN TPS KE TEMPAT PENGOLAHAN, TPST, ATAU TPA SECARA TERPILAH. 5.OLAH DI TEMPAT PENGOLAHAN DAN/ATAU DI TPST UNTUK DIMANFAATKAN. 6.SAMPAH DI TPA HARUS DIPROSES AGAR AMAN BAGI LINGKUNGAN. POLA LAMA 1.KUMPUL DARI SUMBER DAN/ATAU TPS. 2.ANGKUT DARI SUMBER DAN/ATAU TPS KE TPA. 3.TIMBUN DI TPA. 4.LUPAKAN.

30 KOMPENSASI (PASAL 25) 1.Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang timbul oleh penanganan sampah di TPA. 2.Kompensasi dapat berupa: a.Relokasi; b.Pemulihan lingkungan; c.Biaya kesehatan dan pengeobatan; dan/atau d.Dalam bentuk lain Diatur PP dan/atau Perda PEMBIAYAAN (PASAL 24) 1.Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. 2.Anggaran bersumber dari APBN dan APBD. Diatur PP dan Perda

31 KEMITRAAN (PASAL 27) 1.Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri- sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah. 2.Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah kabupaten/kota dengan badan usaha. Diatur peraturan perundang- undangan KERJASAMA ANTAR DAERAH (PASAL 26) 1.Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antarpemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah. 2.Kerjasama dapat berbentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. Diatur Permendagri

32 PASAL 28 1.Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 2.Peran masyarakat dapat melalui: a.Pemberian usul, pertimbangan, dan saran; b.Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau c.Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Diatur PP dan/atau Perda

33 PASAL Setiap orang dilarang: a.Memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI; b.Mengimpor sampah; c.Mencampur sampah dengan limbah B3; d.Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; e.Membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan dan disediakan; f.Melakukan penanganan sampah dengan sistem open dumping di TPA; dan/atau g.Membakar sampah yang melanggar persyaratan. Ketentuan a, c, dan d diatur PP sedangkan ketentuan e, f, dan g diatur Perda dimana Perda tersebut harus menetapkan sanksi pidana atau denda.

34 HAK GUGAT ORGANISASI PERSAMPAHAN (PASAL 37) 1.Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. 2.Hak gugat terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu. 3.Syarat organisasi persampahan yang berhak melakukan gugatan: a.Berbentuk badan hukum; b.Mempunyai AD/ART; c.Telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun. GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (PASAL 36) Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang persampahan berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok (class action).

35 PASAL 39 1.Setiap orang yang memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga diancam pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 3 miliar. 2.Setiap orang yang memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik diancam pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 5 miliar. PASAL 40 1.Pengelola sampah yang melawan hukum dan sengaja mengabaikan NSPK sehingga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan diancam pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar. 2.Jika tindak pidana di atas mengakibatkan mati atau luka berat, diancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

36 PASAL 41 1.Pengelola sampah yang karena kealpaannya mengabaikan NSPK sehingga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan diancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta. 2.Jika tindak pidana di atas mengakibatkan mati atau luka berat, diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

37 PASAL 44 1.Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling lama 1 tahun sejak berlakunya undang undang ini. 2.Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling lama 5 tahun sejak berlakunya undang undang ini.

38 PASAL 47 1.Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan undang undang ini diselesaikan paling lambat 1 tahun sejak undang undang ini diundangkan. 2.Peraturan daerah yang diamanatkan undang undang ini diselesaikan paling lambat 3 tahun sejak undang undang ini diundangkan.

39


Download ppt "KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UU NO.18/2008 TTG PENGELOLAAN SAMPAH )Oleh Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google