Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Jumakir, SH KANREG I BKN YOGYAKARTA Jumakir, SH KANREG I BKN YOGYAKARTA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Jumakir, SH KANREG I BKN YOGYAKARTA Jumakir, SH KANREG I BKN YOGYAKARTA."— Transcript presentasi:

1 PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Jumakir, SH KANREG I BKN YOGYAKARTA Jumakir, SH KANREG I BKN YOGYAKARTA

2 Dasar Hukum •Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok Pokok Kepegawaian; •Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; •Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana; •Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002; •Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; •Surat Edaran Men PAN Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 30 Juni 2004; •Surat Dirjen Dikti Nomor 255/D/T/97 tanggal 21 Oktober 1997 s.d Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007.

3 Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS 1.Telah memiliki masa kerja minimal 2 tahun sebagai PNS, dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS; 2.Setiap unsur penilaian dalam DP-3 minimal baik dalam 2 tahun terakhir; 3.Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 4.Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; 5.Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;

4 6.Usia maksimal 25 tahun untuk program D.III dan S-1, 37 tahun untuk program S-2/setara dan 40 tahun untuk program S-3/setara; 7.Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta baik dalam maupun luar negeri; 8.Program pendidikan didalam negeri telah mendapat persetujuan dari Menteri yg membidangi pendidikan; 9.Dalam memberikan Tugas Belajar, Pimpinan Instansi harus memberikan kesempatan bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya; 10.PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.

5 Ketentuan Pemberian Ijin Belajar Bagi PNS 1.Telah bekerja minimal 2 tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS; 2.Setiap unsur penilaian dalam DP-3 minimal baik dalam 2 tahun terakhir; 3.Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 4.Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; 5.Bidang Pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;

6 6.Biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai ybs; 7.Program pendidikan didalam negeri telah mendapat persetujuan dari Menteri yg membidangi pendidikan; 8.Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari; 9.PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.

7 Atas dasar hal tersebut diatas, maka PPK baik Pusat maupun Daerah Prov/Kab/Kota atau pejabat lain yang diberikan wewenang agar tidak memberikan tugas belajar maupun ijin/persetujuan kepada PNS yang tidak memenuhi ketentuan diatas.

8 SE MENPAN tersebut ditujukan kepada : –Para Menteri Kabinet Gotong Royong; –Sekretaris Negara; –Kepala BIN; –Jaksa Agung; –Ka Polri ; –Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen; –Sekjen Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; –Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan; –Para Gubernur; dan –Para Bupati/Walikota.


Download ppt "PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Jumakir, SH KANREG I BKN YOGYAKARTA Jumakir, SH KANREG I BKN YOGYAKARTA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google