Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang kerjasama dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang kerjasama dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia."— Transcript presentasi:

1 Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang kerjasama dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 23 Mei 2012 Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

2 PENGERTIAN ASURANSI UU No. 2 tahun 1992: Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

3 ASURANSI SYARIAH Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010: Usaha saling saling menolong (ta’awuni) dan melindungi (takafuli) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (tana tabarru’) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

4 Risiko ? Suatu ketidak pastian akan terjadinya peristiwa (bahaya) di masa yang akan datang, dan jika peristiwa tersebut terjadi, dapat menimbulkan kerugian. Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

5 Pengertian Risiko  Ketidakpastian akan terjadinya kerugian  Terjadi atau tidak  Saat terjadinya  Besaran kerugiannya Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

6 Jenis Resiko  Resiko Murni Kalau tidak terjadi tidak apa-apa, kalau terjadi rugi  Resiko Spekulatif Kalau dilakukan bisa untung, rugi, atau break event Pada umumnya hanya resiko murni yang dapat diasuransikan Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

7 Pihak-pihak yang Menghadapi Resiko 1. INDIVIDU 2. 2.ORGANISASI / DUNIA USAHA Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

8 Metode Penanganan Risiko  Menghindari risiko  Menghadapi dan menerima risiko  Mengalihkan risiko  Mengendalikan kerugian  Asuransi Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

9 Manfaat Asuransi Bagi Masyarakat PPenggantian atas kerugian BBerkurangnya ketakutan dan kekhawatiran SSumber dana investasi DDorongan untuk pencegahan kerugian Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

10 Jenis-Jenis Asuransi 1.Asuransi Jiwa 2.Asuransi Umum 3.Asuransi Sosial Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

11 PRINSIP-PRINSIP ASURANSI 1. ITIKAD BAIK (UTMOST GOOD FAITH) 2. KEPENTINGAN (INSURABLE INTEREST) 3. INDEMNITAS (INDEMNITY) -SUBROGASI (SUBROGATION) -KONTRIBUSI (CONTRIBUTION) -KRONOLOGI (CHRONOLOGY) Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

12 USAHA ASURANSI PERUSAHAAN ASURANSI USAHA ASURANSI KONVENSIONAL UNIT SYARIAH ASURANSI FULL SYARIAH Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

13 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional TopikUsaha Asuransi KonvensionalUsaha Asuransi Syariah Sifat Bisnis Proses transfer resiko (transfer of risk) dari tertanggung kepada perusahaan. Tolong menolong (sharing of risk) antar para Peserta dalam bentuk dana Tabarru’ Tanggungjawab Pemegang Polis / Tertanggung / Peserta Pemegang polis membayar Premi untuk melindungi diri atas kepentingan mereka sendiri Peserta mendonasikan dananya untuk saling membantu bersama peserta lainnya atas musibah atau risiko yang tak terduga Elemen: Gharar, Maysir, Riba Ada Tidak ada Premi (Resiko) Milik Perusahaan dikelola sesuai dengan Perjanjian Milik Peserta dikelola sesuai dengan Perjanjian Pembagian Surplus Kebijakan perusahaanAda

14 Prinsip Dasar Usaha Asuransi Syariah 1.Adanya kesepakatan tolong menolong (ta’awun) dan saling menanggung (takaful) di antara para Peserta; 2.Adanya kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru’; 3.Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana Tabarru’; Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

15 Prinsip Dasar Usaha Asuransi Syariah (lanjutan) 4. Dipenuhinya prinsip keadilan (‘adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan 5. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), penganiayaan (zhulm), suap (risywah), maksiat, dan objek haram. Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

16 Implikasi Adanya Prinsip Dasar  wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana Tabarru’ dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan.  wajib dibuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban Perusahaan, Dana Tabarru’, dan Dana Investasi Peserta. Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

17 Akad dalam usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah AKAD TABARRU ’ AKAD TIJARAH 1. Akad Wakalah bil Ujrah, 2. Akad Mudharabah, dan 3. Akad Mudharabah Musytarakah. Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

18  Pengelolaan risiko: Akad Wakalah bil Ujrah  Pengelolaan investasi: Akad Wakalah bil Ujrah Akad Mudharabah, atau Akad Mudharabah Musytarakah Akad dalam usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

19 Alternatif Distribusi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Peserta Dana Tabarru’ Dana Tabarru’ Peserta Perusahaan & Alternatif 1 & & Alternatif 2Alternatif 3 Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

20 Penggunaan Dana Tabarru’  pembayaran santunan kepada Peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak;  pembayaran reasuransi;  pembayaran kembali Qardh ke Perusahaan; dan/atau  pengembalian Dana Tabarru’ akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan. Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

21 Qardh Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh kepada Dana Tabarru’ dalam hal: a.tingkat solvabilitas Dana Tabarru’ kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan; b.jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan Dana Tabarru’, lebih kecil dari jumlah penyisihan/cadangan teknis dan kewajiban pembayaran santunan/klaim retensi sendiri dari Dana Tabarru’; c.terjadi selisih kurang atau defisit underwriting Dana Tabarru’; d.Dana Tabarru’ tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta. Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI

22 Keistimewaan Usaha Asuransi Syariah 1.Prinsip persaudaraan, saling tolong-menolong (ta’awun) & saling menanggung (takaful) antar sesama peserta 2.Jenis dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah 3.Dikelola dengan transparan 4.Peserta memiliki peluang bagi hasil atas surplus Underwriting

23 Tips Memilih Perusahaan dan Produk Asuransi  Pilihlah perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi yang baik dan memiliki ijin usaha dari Menteri Keuangan.  Pilihlah perusahaan yang masuk kategori sehat  Asuransi konvensional RBC diatas 120%.  Asuransi dengan prinsip syariah RBC dana tabarru 30%, kemampuan dana perusahaan untuk memberikan qardh 70% dan solven (selisih jumlah kekayaan dengan kewajiban minimal sama dengan modal yang dipersyaratkan).  Bacalah isi polis terutama lingkup yang dipertanggungkan dan penyebabnya, serta pengecualiannya.  Jeli memilih produk terutama produk yang mengandung unsur investasi terutama penawaran produk yang menjanjikan tingkat hasil investasi/bunga yang tinggi.

24 Perkembangan Usaha Asuransi Syariah ASURANSI JIWA

25 Perkembangan Usaha Asuransi Syariah ASURANSI KERUGIAN & REASURANSI

26 Perkembangan Usaha Asuransi Syariah ASURANSI & REASURANSI

27 Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI


Download ppt "Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang kerjasama dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google