Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ASB ANALISA STANDAR BELANJA PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA APBN Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, STANDAR BIAYA, dan evaluasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ASB ANALISA STANDAR BELANJA PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA APBN Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, STANDAR BIAYA, dan evaluasi."— Transcript presentasi:

1

2 ASB ANALISA STANDAR BELANJA

3 PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA APBN Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, STANDAR BIAYA, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan” (mengacu pada Pasal 7 ayat (2) PP No.21/2004) APBD Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, ANALISIS STANDAR BELANJA, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (mengacu pada Pasal 39 ayat (2) PP No.58/2005)

4 Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja indikator kinerja analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal

5 Pengertian  CAPAIAN KINERJA adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.  INDIKATOR KINERJA adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.  ANALISIS STANDAR BELANJA adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.  STANDAR SATUAN HARGA adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.  STANDAR PELAYANAN MINIMAL adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

6 Pengertian Analisis Standar Belanja (ASB)  Penjelasan PP 58/2005 Pasal 39 ayat (2)  Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.  ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.  ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran

7 ANGGARAN BERBASIS KINERJA Program/ Kegiatan Output capaian kinerja indikator kinerja analisis standar belanja standar satuan harga Input Kualitas? Outcome Kemampuan Anggaran Kuantitas?

8 LATAR BELAKANG  Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis. efisien. efektif. akuntabel. dan transparan.  Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis. antar program dan antar SKPD. yg disebabkan oleh:  Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan;  Perbedaan output kegiatan;  Perbedaan lama waktu pelaksanaan;  Perbedaan kebutuhan sumberdaya;  Beragamnya perlakuan objek/rincian objek/item belanja;  Terjadinya pemborosan anggaran; 8

9 BEBARAPA PERMASALAHAN DALAM PENGANGARAN 1. Banyaknya Program & Kegiatan dalam Permendagri No 13 / TIDAK JELASNYA DEFINISI KEGIATAN AKIBATKAN BERAGAMNYA PEMAHAMAN DARI SKPD TERHADAP SUATU KEGIATAN  Ketidaktepatan dalam menggunakan rekening belanja  Perbedaaan memahami definisi kegiatan yang mirip :  Keragaman dalam penggunaan Rekening Belanja 2. TIDAK STANDAR / BERAGAMNYA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA 3. BANYAKNYA REKENING BELANJA TAMBAHAN PER KEGIATAN 4. OUTPUT KEGIATAN YANG TIDAK TERUKUR DAN SANGAT BERAGAM

10 BANYAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0102Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0103Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0104Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 0105Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0106Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0107Penyediaan jasa administrasi keuangan 0108Penyediaan jasa kebersihan kantor 0109Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0110Penyediaan alat tulis kantor 0111Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0112Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0113Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0114Penyediaan peralatan rumah tangga 0115Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0116Penyediaan bahan logistik kantor 0117Penyediaan makanan dan minuman 0118Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0119Dst…………………..

11 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0201Pembangunan rumah jabatan 02 Pembangunan rumah dinas 0203Pembangunan gedung kantor 0204Pengadaan mobil jabatan 0205Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0206Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 0207Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0208Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0209Pengadaan peralatan gedung kantor 0210Pengadaan mebeleur 0211Pengadaan ………………. 0219dst…………. 0220Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0221Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0222Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0223Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0225 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 0226 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0227 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 0228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0229Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0230Pemeliharaan rutin/berkala ………………. 0239dst…………. 0240Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 0241Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 0242 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0243Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 0244 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0245dst………….

12 12 KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13/2006  Total Kegiatan= nama kegiatan; = 215 kegiatan Dsb ……..  Total Program= 215 nama program = 23 program Dsb ……..  Halaman= 46 halaman

13 NoKegiatanRekening Belanja kodeUraian 1 penyediaan jasa surat menyurat ( x.xx x.xx.xx ) Belanja Surat Kabar / Majalah Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash disc, mouse, keyboard, hard disc, dll) 2 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( x.xx x.xx.xx ) Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor 3 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (x.xx x.xx.xx Belanja Surat Kabar / Majalah 4 penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator/Notulen/Fasilitator/Peserta Non PNS 5 penyediaan alat tulis kantor ( x.xx x.xx.xx ) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( x.xx x.xx.xx ) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Pengisian Tabung Oksigen Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Belanja Modal Pengadaan Sofa Ketidaktepatan dalam menggunakan rekening belanja

14 Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Kepala ( 1 orang )12bulan350Liter 4,500 18,900,000 Kabag TU / Kabid ( 6 orang )12bulan1200Liter 4,500 64,800,000 Kasubag / Kasubid ( 16 orang )12bulan2400Liter 4, ,600,000 Pelaksana Gol III ( 20 orang )12bulan1000Liter 4,500 54,000,000 Pelaksana Gol II ( 38 orang )12bulan1330Liter 4,500 71,820,000 Operasional ( 2 unit )12bulan165Liter 4,500 8,910,000 Contoh : Belanja Bahan bakar Minyak / Gas dan Pelumas ( ) Uraian Volume Satuan Harga Satuan pembelian bensin1tahun 27,750liter 4, ,875,000 Pembelian bensin 700liter 4,500 3,150,000 Oli mobil Top1 40liter 31,000 1,240,000 Oli motor Top1 50liter 25,000 1,250,000 TIDAK STANDAR / BERAGAMNYA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA

15 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Tim Kerja Non PNS Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Cetak Belanja Penggandaan Contoh : Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( x.xx x.xx.xx ) Perlu standarisasi penggunaan kode rekening dlm setiap kegiatan BANYAKNYA REKENING BELANJA TAMBAHAN PER KEGIATAN

16 Manfaat Standar Analisa Belanja (ASB)  Mudah dalam menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.  Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.  Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang lebih jelas.  Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif.  Penyusunan anggaran menjadi lebih cepat.

17 POSISI ASB DALAM PENGANGGARAN  Digunakan pada saat proses penyusunan PPAS  Digunakan SKPD pada saat proses penyusunan RKA-SKPD  Digunakan TAPD pada saat Evaluasi RKA-SKPD  Digunakan DPRD pada saat Evaluasi RAPBD

18 PRINSIP DASAR PENYUSUNAN ASB  Penyederhanaan (Modelling);  Mudah diaplikasikan;  Tidak Mudah Basi;  Mudah diup-date;  Berlaku umum untuk spesifikasi output dan kebutuhan sumber daya yang sama.  Penyederhanaan (Modelling);  Mudah diaplikasikan;  Tidak Mudah Basi;  Mudah diup-date;  Berlaku umum untuk spesifikasi output dan kebutuhan sumber daya yang sama.

19 STANDARISASI DALAM BELANJA  Standarisasi Volume  Jumlah Peralatan/Kantor, Jumlah Cleaning Service / SKPD  Standarisasi Total Belanja  Belanja ATK Rp 20 Juta / SKPD  Belanja Pemeliharaan Kendaraan  Roda 2 Rp 2 juta/th  Roda 4 Rp 18 juta/th  Standarisasi per Satuan Belanja  Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4  Services RutinRp. 3 juta / th  Suku Cadang Rp. 4juta / th  BBMRp. 10 juta / th  Perpanjangan STNKRp. 1 juta / th

20 METODE PENYUSUNAN ASB  Analisis Statistik:  Mencari nilai Min-Max;  Menghitung Biaya Rata-rata;  Menghitung prosentase alokasi jenis belanja (Catatan : metode-metode diatas mengandalkan data yang ada – time siries atau cross section, dengan syarat data tersebut cukup akurat )  Metode Survey – Data existing  FGD = Focussed Group Disscussion 20

21 PERILAKU BIAYA  Totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan.  Biaya per unit tidak berubah untuk berbagai tingkat kegiatan. Pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan kegiatan (activity drivers) dalam kurun waktu tertentu (relevant range). Biaya variabel:  Totalnya tetap tidak bergantung pada perubahan tingkat kegiatan dalam kisar tertentu.  Biaya per unit semakin turun dengan meningkatnya tingkat kegiatan. Biaya tetap:  Mengandung komponen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya campuran:  Besarnya bertingkat sejalan dengan meningkatkan kisaran kegiatan. Biaya bertingkat:

22 PERILAKU BIAYA Tingkat Kegiatan Biaya Variabel per Unit Biaya per unit Tingkat Kegiatan Biaya Tetap per Unit Biaya per unit Tingkat Kegiatan Biaya Variabel Total Biaya total Tingkat Kegiatan Biaya Tetap Total Biaya total

23 Biaya Campuran Secara Grafis Kilometer Terpakai Biaya Sewa Grafik Biaya Total Grafik Biaya Tetap Grafik Biaya Variabel Biaya Variabel: 1.000X Biaya Tetap: Rp Hubungan Fungsional: Y = X

24 Biaya Campuran Secara Grafis Hubungan Korelatif/Statistis Cacah Order per Bulan • • • • • • • • • • • • Biaya Pengantaran

25 Pemisahan Biaya Campuran  Karena hubungan biaya dengan kegiatan dalam biaya campuran umumnya bersifat korelatif bukan fungsional, perlu metoda estimasi untuk memisahkan komponen secara tepat  Metode pemisahan : 1.Tinggi-rendah (high-low method) 2.Pengepasan grafis (graphical fitting method) 3.Regresi (regression method) 4.Survey kondisi existing

26 Metode Tinggi-Rendah Tingkat kegiatan tertinggi Tingkat kegiatan terendah Rp Rp Banyaknya Order Biaya Pengantaran Biaya variabel per unit = = = Rp Perubahan biaya Perubahan kegiatan Rp Komponen biaya tetap = Biaya total - Komponen biaya variabel total = Rp (400 X Rp 6.000) = Rp – Rp = Rp Dengan mengambil output pada tingkat terendah:

27 Metode Pengepasan Grafis  Metoda ini mengandalkan kemampuan visual  Prinsipnya sama dengan metoda tinggi-rendah tetapi semua titik dipertimbangkan untuk menemukan garis estimasi  Memerlukan kertas grafis (milimeter)  Metoda ini jarang digunakan karena tidak praktis dan objektif. Ketelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman seseorang

28 Metode Regresi  Mirip dengan pengepasan grafis tetapi dilakukan secara ilmiah yaitu dengan mencari angka terkecil penjumlahan kuadrat penyimpangan (galat) dari garis estimasi  Meregresi: menghubungkan satu atau beberapa variabel independen dengan variabel dependen untuk menentukan apakah satu variabel independen atau lebih menjelaskan variasi variabel dependen  Biaya overhead diperlakukan sebagai variabel dependen, tingkat kegiatan diperlakukan sebagai variabel independen

29 TAHAPAN Penyusunan ASB  Mencakup beberapa langkah yaitu:  Penentuan Pengertian/definisi yang lebih OPERASIONAL  Penetuan Rekening-rekening Belanja yang Terkait  Pencarian Pengendali Belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis kegiatan. ( jumlah pegawai, luas, jml/jenis kendaraan, jumlah peserta, Tipe organisasi – koordinator?)  Penentuan Dasar Perhitungan Biaya Kegiatan  Pencarian Standarisasi Belanja ( Via survey, rata2 )  Membuat Contoh Perhitungan Belanja dengan menggunakan ASB

30 KOMPONEN PERHITUNGAN ASB  Pengertian Kegiatan  Pengendali Belanja (cost driver)  Dasar Perhitungan Belanja  Standarisasi Belanja  Rekening Belanja Terkait  Contoh Perhitungan Belanja

31 DEFINISI OPERASIONAL KOMPONEN-KOMPONEN ASB • Pengertian : – merupakan paparan yang menjelaskan pengertian yang benar dan definisi dari suatu kegiatan. – mempermudah pengguna untuk mengetahui indikator kinerja dan jenis belanja apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis kegiatan tertentu. • Pengendali Belanja (cost driver) : – merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan. – Pengendali belanja berbeda-beda antara satu SAB dengan SAB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jpl, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.

32 Contoh cost driver Rincian Pengukuran SAB Pendidikan dan Pelatihan Profesi  Cost Driver: Jumlah Jam Pelatihan, Jumlah Peserta, Kategori Even Indeks 1,5 : untuk tingkat nasional dengan kejuaraan, indeks 1 : untuk tingkat nasional tanpa kejuaraan, indeks 0,75 : untuk tingkat daerah

33 • Dasar Perhitungan Biaya – Merupakan formula / rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Contoh : Dasar Perhitungan Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah = x Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan Standard biaya premi asuransi /tahun

34 • Standarisasi Belanja : • Merupakan standard harga atau standar biaya dari komponen- komponen belanja yang digunakan untuk menghitung jumlah belanja pada suatu kegiatan • Dalam satu kegiatan bisa terdapat lebih dari satu standar belanja • Contoh • Standarisasi Belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.Standard Premi asuransi kendaraan (total lost) = 4 % x harga pasaran kendaraan tahun berjalan 2.Standar premi asuransi kebakaran gedung = 0,5 % x harga perolehan gedung • Rekening Belanja Terkait : • merupakan rincian rekening-rekening belanja yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan

35 KORIDOR REKENING BELANJA KEGIATAN  Merupakan Panduan yang berisi tentang  PENGERTIAN serta  REKENING-REKENING BELANJA YANG TERKAIT dari Kegiatan-KEGIATAN yang ada pada setiap SKPD

36 Contoh : Koridor rekening belanja RINCIAN OBJEK BELANJA NONAMA KEGIATANPENGERTIAN KODEURAIAN I program pelayanan administrasi perkantoran ( x.xx x.xx.xx 01 ) 1penyediaan jasa surat menyurat ( x.xx x.xx.xx ) Ket : digabung ke penyediaan ATK Kegiatan yang terkait dengan pembuatan dan pendistribusian/ pengiriman surat BELANJA PEGAWAI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan* BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja paket/pengiriman

37 RINCIAN OBJEK BELANJA NONAMA KEGIATANPENGERTIAN KODEURAIAN I program pelayanan administrasi perkantoran ( x.xx x.xx.xx 01 ) 2penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (x.xx x.xx.xx ) Kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan jasa komunikasi, air & listrik BELANJA PEGAWAI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan* BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Faksimili / Internet Belanja Langganan PJU Kabupaten Tangerang Belanja Langganan Satelit

38 Nama Kegiatan:Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode Kegiatan:x.xx x.xx Pengertian:Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa petugas cleaning service dan penyediaan alat-alat kebersihan untuk menjaga kebersihan kantor Pemicu Biaya (Cost Driver ):Luas areal yang dijaga kebersihannya ( meter 2 ) Dasar Perhitungan Biaya: Standarisasi Belanja:- Standar jumlah tenaga kebersihan 1 orang tenaga kebersihanper 100m2 gedung kantor ( Rata-rata luas gedung per SKPD adalah 200 m2 sd 300 m2 Maka Rata-rata tenaga kebersihan adalah 3 orang /SKPD) - Standar Honorarium tenaga kebersihan = Rp per gedung SKPD / bulan - Standard Belanja peralatan kebersihan kantor : Rp / meter2luas gedung kantor/tahun, Rekening Belanja Terkait:Kode RekeningUraian Rekening ( rekening utama ) Belanja jasa cleaning service Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih x Jumlah tenaga kebersihan per gedung SKPD Standar Honorarium untuk tenaga kebersihan x Luas Gedung Standard biaya peralatan kebersihan kantor

39 Nama Kegiatan:Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kode Kegiatan:x.xx x.xx Pengertian:Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa jaminan berupa asuransi atas barang milik daerah. Pemicu Biaya (Cost Driver ):Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan Dasar Perhitungan Biaya: Standarisasi Belanja:Standard Biaya Premi asuransi Jenis barang milik daerah -Standard Premi asuransi kendaraan (total lost) 4 % x harga pasaran kendaraan tahun berjalan (Jasindo) - premi asuransi kebakaran gedung 0,5 % x harga gedung Rekening Belanja Terkait:Kode RekeningUraian Rekening Belanja premi asuransi barang milik daerah x Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan Standard biaya premi asuransi / th

40 Contoh Perhitungan Belanja :Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Keterangan:SKPD memiliki asset berupa kendaraan sejumlah 11 unit dan 1 buah gedung kantor, maka dapat menganggarakan untuk membayarkan premi asuransi dengan perincian sebagai berikut - Kendaraan a. Kijang Innova, dengan harga sebesar Rp , maka akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp / unit per tahunnya b. Kijang LGX, dengan nilai perolehan sebesar Rp akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp / unit per tahunnya c. Suzuki Carry, dengan nilai perolehan sebesar Rp akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp / unit per tahunnya - Gedung ( seharga Rp ) premi asuransi kebakaran yang dbayarkan adalah sebesar 0.5% x Rp = Rp / gedung per tahun

41 CONTOH ASB Versi UGM: KEGIATAN WORKSHOP ATAU LOKAKARYA  Deskripsi:  Standar analisis belanja workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan menginapkan peserta atau tidak.  Pengendali belanja (cost driver):  Jumlah Peserta Workshop atau Lokakarya, Jumlah Hari Lokakarya, serta Bobot Menginap atau tidak.  Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):  = Rp ,00 per kegiatan  Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):  = Rp ,00 per peserta per hari disesuiakan dengan menginap atau tidak.  Rumus Penghitungan Belanja Total:  Belanja Tetap + Belanja Variabel  = Rp ,00 + (Rp ,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan x Bobot Menginap atau Tidak).  Keterangan Bobot menginap:  Tidak menginap memiliki bobot 1 sedangkan menginap memiliki bobot 1,5.

42 SB STANDAR BIAYA

43 1.Pasal 3 ayat (1) UU No 17 Th 2003 ttg Keuangan Negara Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 1.Pasal 7 ayat (2) PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan 1.Pasal 7 ayat (4) PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL Menteri Keuangan menetapkan standar biaya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait 4.Pasal 3 PMK no 96/PMK.02/2006 ttg Standar Biaya Th 2007 Standar Biaya digunakan sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun RKA-KL Tahun anggaran 2007

44 Dalam penganggaran berbais kinerja diperlukan indikator kinerja Standar biaya Evaluasi kinerja ditetapkan oleh Menkeu

45 LANDASAN LEGAL FORMAL SB (Pasal 7 PP No.21/2004)

46 1. SANTUAN KERJA ■ SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN ■ SEBAGAI PENANGGUJAWAB PENCAPAIAN KINERJA 2. KEGIATAN ■ SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DIBENTUKNYA SATKER ■ UNSUR DINAMIS YANG MENGARAHKAN UNTUK MENCAPAI KINERJA 3. KELUARAN/OUTPUT ■ SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DITETAPKANNYA KEGAITAN ■ SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN SUATU SATKER 4. STANDAR BIAYA ■ SEBAGAI UPAYA EFISIENSI DALAM PEMANFAATAN ANGGARAN UNTUKMEMBIAYAN KEGIATAN DALAM MENCAPAI KELUARAN 5. JENIS BELANJA ■ SEBAGAI BIAYA MASUKAN/INPUT

47 MAKSUD DAN TUJUAN: Maksud. Tersedianya standar biaya yang akuntabel sebagai dasar penyusunan RKAKL sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan. 1. Sebagai acuan dalam menggunakan satuan biaya 2. Memudahkan kementerian negara / lembaga menggunakan satuan biaya input dan / atau satuan biaya output/kegiatan dalam penyusunan RKAKL

48 PENGERTIAN STANDAR BIAYA (1): (1) Standar biaya adalah satuan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja (2) Standar biaya terdiri dari standar biaya input dan standar biaya output/standar biaya kegiatan, keduanya dapat bersifat umum atau khusus (3) Standar biaya input disusun berdasarkan hasil survei, bekerjasama dengan BPS dan kementerian negara / lembaga yang dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.

49 Contoh : Standar Biaya INPUT

50 Pengertian Standar Biaya (2): Depkeu (4) STANDAR BIAYA OUTPUT, atau standar biaya kegiatan disusun berdasarkan usulan kementerian negara / lembaga bekerjasama dengan BPS. Besarannya merupakan penjumlahan biaya dari seluruh input terkait. Kombinasi dan volume input ditetapkan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. ini yg disebut ASB (5) STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT UMUM disebut Standar Biaya Umum, penggunaannya bersifat lintas kementerian negara / lembaga dan / atau lintas wilayah; (6) STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT KHUSUS disebut Standar Biaya Khusus, penggunaannya untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh kementerian negara / lembaga tertentu dan / atau di wilayah tertentu;

51  STANDAR BIAYA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI SECARA UMUM  UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA INPUT / BIAYA MASUKAN  STANDAR BIAYA YANG DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI TERTENTU  UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA OUTPUT / BIAYA KELUARAN

52 STANDAR BIAYA S.B. UMUM S.B. KHUSUS HONORARIUM UANG LEMBUR PERJALANAN KEGIATAN UMUM BARANG & JASA KEG. KHUSUS Pengelola Keu Pengadaan B&J Tim Teknis Keg. Tim Fungsional Luar Negeri Dalam Negeri KOMPONEN STANDAR BIAYA ATK Bahan M Barang lainnya Perawatan Aset BARANG & JASA Sewa Jasa lainnya

53 Persyaratan SBK (1)  Dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);  Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;  Merupakan penjabaran dari Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;  Kegiatan yang dimaksud dapat berada di tataran kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dalam referensi RKAKL maupun detil kegiatary sepanjang masih berada di bawah program Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pencapaian kinerja Kementerian Negara / Lembaga;  Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan atau di wilayah tertentu.

54 Persyaratan SBK (2)  Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diusulkan menjadi SBK adalah:  Kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Kementerian Negara/Lembaga seperti: pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan kantor ;  Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil seperti: pengadaan barang antara lain komputer dan kendaraan, pembangunan gedung kantor.

55 KEMENTERIAN / LEMBAGA DEPARTEMEN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK Membahas kebutuhan biaya input untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah ditetapkan INDEKS STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN DAERAH MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB KEGIATAN MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KE DALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN DENGAN PERMENKEU

56 Standar Biaya Masukan Contoh standar biaya masukan (input) Contoh standar biaya masukan (input) Satu rim kertas ukuran A4 70 gramRp ,- Satu rim kertas ukuran A4 70 gramRp ,- Satu unit PC Pentium 4 MultimediaRp ,- Satu unit PC Pentium 4 MultimediaRp ,- Honorarium NarasumberRp ,- Honorarium NarasumberRp ,- Biaya Perjalanan Dinas Gol IVRp ,- Biaya Perjalanan Dinas Gol IVRp ,- Standar Biaya Keluaran Contoh ilustrasi standar biaya keluaran (output) Biaya lokakarya tipe A per peserta Rp ,- Biaya buku panduan Paket A per bukuRp ,- Penambahan ruang kelas per m2Rp ,-

57 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA R I A U KEPULAUAN RIAU J A M B I SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG B A N T E N D.K.I. JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR B A L I NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA IRIAN JAYA BARAT UANG HARIAN dan TARIF TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

58 Contoh ilustrasi Standar Biaya Keluaran & Penganggaran Kegiatan  Nama Kegiatan: Peningkatan Kualitas Guru MI & MTs  Sub kegiatan: Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru MTs   Output: Jumlah guru peserta lokakarya  Spesifikasi Kegiatan : Lokakarya Tipe A, 30 orang, 30 hari  Standar Biaya Keluaran / peserta: Rp   Jumlah output : 30 orang guru  Jumlah Anggaran: 30 x Rp ,- = Rp ,-   Outcome: (1) Proses belajar mengajar di MTs lebih lancar dengan sistem dan materi ajar yang lebih berkualitas (2) Jumlah muurid yang lulus ujian lebih banyak dan lebih lulusan lebih berkualitas

59 Standar Biaya Umum (SBU) 1. Honor penanggung jawab pengelola keuangan 2. Honor pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa 3. Honor panitia pemeriksa/penerima barang/jasa paket 4. Honor pengelola PNBP 5. Honor pelaksana kegiatan penelitian 6. Honor narasumber dalam rangka seminar/sosialisasi 7. Honor Penyuluh non PNS 8. Honor Pengemudi, pramubakti, dan Satpam 9. Honor Tim Pelaksana Kegiatan 59

60 31. Diklat pimpinan/struktural 32. Latihan prajabatan 33. Pengadaan bahan makanan 34.Pemeliharaan gedung 35. Pemeliharaan gedung untuk perwakilan RI 36. Pemeliharaan kendaraan 37. Lain-lain pemeliharaan 38. Perjalanan dinas dalam negeri 39. Perjalanan dinas luar negeri 60

61 Standar Biaya Khusus 1. Badan Pemeriksa Keuangan 2. Komisi Yudisial 3. Departemen Luar Negeri 4. Kejaksaan Agung 5. Departemen Dalam Negeri 6. Departemen Agama 7. Badan Pusat Statistik 8. Departemen Keuangan 9. Departemen Sosial 10. Badan Pengawas Obat dan Makanan 11. DST 61


Download ppt "ASB ANALISA STANDAR BELANJA PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA APBN Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, STANDAR BIAYA, dan evaluasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google