Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KONSEP DASAR ANALISA STANDAR BELANJA & standar biaya

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KONSEP DASAR ANALISA STANDAR BELANJA & standar biaya"— Transcript presentasi:

1 KONSEP DASAR ANALISA STANDAR BELANJA & standar biaya

2 ASB ANALISA STANDAR BELANJA

3 Landasan Hukum SB & ASB APBD PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA APBN
Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, STANDAR BIAYA, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan” (mengacu pada Pasal 7 ayat (2) PP No.21/2004) APBD Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, ANALISIS STANDAR BELANJA, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (mengacu pada Pasal 39 ayat (2) PP No.58/2005)

4 Anggaran Berdasarkan Prestasi Kinerja
capaian kinerja indikator kinerja Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kinerja dilakukan berdasarkan analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal

5 Pengertian CAPAIAN KINERJA adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. INDIKATOR KINERJA adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. ANALISIS STANDAR BELANJA adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. STANDAR SATUAN HARGA adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah. STANDAR PELAYANAN MINIMAL adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

6 Pengertian Analisis Standar Belanja (ASB)
Penjelasan PP 58/2005 Pasal 39 ayat (2) Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran

7 ANGGARAN BERBASIS KINERJA
indikator kinerja Program/ Kegiatan capaian kinerja Kuantitas? Output Kemampuan Anggaran analisis standar belanja standar satuan harga Input Outcome Kualitas?

8 LATAR BELAKANG Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis. efisien. efektif. akuntabel. dan transparan. Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis. antar program dan antar SKPD. yg disebabkan oleh: Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan; Perbedaan output kegiatan; Perbedaan lama waktu pelaksanaan; Perbedaan kebutuhan sumberdaya; Beragamnya perlakuan objek/rincian objek/item belanja; Terjadinya pemborosan anggaran;

9 BEBARAPA PERMASALAHAN DALAM PENGANGARAN
Banyaknya Program & Kegiatan dalam Permendagri No 13 / 2006 TIDAK JELASNYA DEFINISI KEGIATAN AKIBATKAN BERAGAMNYA PEMAHAMAN DARI SKPD TERHADAP SUATU KEGIATAN Ketidaktepatan dalam menggunakan rekening belanja Perbedaaan memahami definisi kegiatan yang mirip : Keragaman dalam penggunaan Rekening Belanja 2. TIDAK STANDAR / BERAGAMNYA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA 3. BANYAKNYA REKENING BELANJA TAMBAHAN PER KEGIATAN 4. OUTPUT KEGIATAN YANG TIDAK TERUKUR DAN SANGAT BERAGAM

10 BANYAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16 Penyediaan bahan logistik kantor 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Dst…………………..

11 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 01 Pembangunan rumah jabatan Pembangunan rumah dinas 03 Pembangunan gedung kantor 04 Pengadaan mobil jabatan 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 10 Pengadaan mebeleur 11 Pengadaan ………………. 19 dst…………. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 30 Pemeliharaan rutin/berkala ………………. 39 dst…………. 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 45

12 KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13/2006
Total Kegiatan = nama kegiatan; = 215 kegiatan Dsb …….. Total Program = 215 nama program = program Dsb …….. Halaman = 46 halaman

13 Ketidaktepatan dalam menggunakan rekening belanja
No Kegiatan Rekening Belanja kode Uraian 1 penyediaan jasa surat menyurat ( x.xx x.xx.xx ) Belanja Surat Kabar / Majalah Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash disc, mouse, keyboard, hard disc, dll) 2 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( x.xx x.xx.xx ) Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor 3 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (x.xx x.xx.xx 01.02 4 penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator/Notulen/Fasilitator/Peserta Non PNS 5 penyediaan alat tulis kantor ( x.xx x.xx.xx ) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( x.xx x.xx.xx ) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Pengisian Tabung Oksigen Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Belanja Modal Pengadaan Sofa

14 TIDAK STANDAR / BERAGAMNYA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA
Contoh : Belanja Bahan bakar Minyak / Gas dan Pelumas ( ) Uraian  Volume Satuan  Harga Satuan   Jumlah Kepala ( 1 orang ) 12 bulan 350 Liter 4,500 18,900,000 Kabag TU / Kabid ( 6 orang ) 1200 64,800,000 Kasubag / Kasubid ( 16 orang ) 2400 129,600,000 Pelaksana Gol III ( 20 orang ) 1000 54,000,000 Pelaksana Gol II ( 38 orang ) 1330 71,820,000 Operasional ( 2 unit ) 165 8,910,000 Uraian  Volume Satuan   Harga Satuan  Harga Satuan  pembelian bensin 1 tahun 27,750 liter 4,500 124,875,000 Pembelian bensin 700 liter 4,500 3,150,000 Oli mobil Top1 40 31,000 1,240,000 Oli motor Top1 50 25,000 1,250,000

15 BANYAKNYA REKENING BELANJA TAMBAHAN PER KEGIATAN
Contoh : Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( x.xx x.xx.xx ) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Tim Kerja Non PNS Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Cetak Belanja Penggandaan Perlu standarisasi penggunaan kode rekening dlm setiap kegiatan

16 Manfaat Standar Analisa Belanja (ASB)
Mudah dalam menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang lebih jelas. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. Penyusunan anggaran menjadi lebih cepat.

17 POSISI ASB DALAM PENGANGGARAN
Digunakan pada saat proses penyusunan PPAS Digunakan SKPD pada saat proses penyusunan RKA-SKPD Digunakan TAPD pada saat Evaluasi RKA-SKPD Digunakan DPRD pada saat Evaluasi RAPBD

18 PRINSIP DASAR PENYUSUNAN ASB
Penyederhanaan (Modelling); Mudah diaplikasikan; Tidak Mudah Basi; Mudah diup-date; Berlaku umum untuk spesifikasi output dan kebutuhan sumber daya yang sama.

19 STANDARISASI DALAM BELANJA
Standarisasi Volume Jumlah Peralatan/Kantor, Jumlah Cleaning Service / SKPD Standarisasi Total Belanja Belanja ATK Rp 20 Juta / SKPD Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Rp 2 juta/th Roda 4 Rp 18 juta/th Standarisasi per Satuan Belanja Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Services Rutin Rp juta / th Suku Cadang Rp. 4 juta / th BBM Rp juta / th Perpanjangan STNK Rp juta / th

20 METODE PENYUSUNAN ASB Analisis Statistik:
Mencari nilai Min-Max; Menghitung Biaya Rata-rata; Menghitung prosentase alokasi jenis belanja (Catatan : metode-metode diatas mengandalkan data yang ada – time siries atau cross section, dengan syarat data tersebut cukup akurat) Metode Survey – Data existing FGD = Focussed Group Disscussion

21 PERILAKU BIAYA Pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan kegiatan (activity drivers) dalam kurun waktu tertentu (relevant range). Biaya variabel: Totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Biaya per unit tidak berubah untuk berbagai tingkat kegiatan. Biaya tetap: Totalnya tetap tidak bergantung pada perubahan tingkat kegiatan dalam kisar tertentu. Biaya per unit semakin turun dengan meningkatnya tingkat kegiatan. Biaya campuran: Mengandung komponen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya bertingkat: Besarnya bertingkat sejalan dengan meningkatkan kisaran kegiatan.

22 Biaya Variabel per Unit
PERILAKU BIAYA Tingkat Kegiatan Biaya Variabel Total Biaya total Biaya Tetap Total Tingkat Kegiatan Biaya Variabel per Unit Biaya per unit Biaya Tetap per Unit

23 Biaya Campuran Secara Grafis
Hubungan Fungsional: Y = X 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Kilometer Terpakai Biaya Sewa Grafik Biaya Total Grafik Biaya Tetap Grafik Biaya Variabel Biaya Variabel: 1.000X Biaya Tetap: Rp

24 Biaya Campuran Secara Grafis
Cacah Order per Bulan 400 600 700 800 4.500 5.000 6.000 5.500 6.500 7.500 7.000 450 550 650 750 850 500 Biaya Pengantaran Hubungan Korelatif/Statistis

25 Pemisahan Biaya Campuran
Karena hubungan biaya dengan kegiatan dalam biaya campuran umumnya bersifat korelatif bukan fungsional, perlu metoda estimasi untuk memisahkan komponen secara tepat Metode pemisahan : Tinggi-rendah (high-low method) Pengepasan grafis (graphical fitting method) Regresi (regression method) Survey kondisi existing

26 Metode Tinggi-Rendah Tingkat kegiatan tertinggi
Tingkat kegiatan terendah 800 400 Rp Rp Banyaknya Order Biaya Pengantaran Biaya variabel per unit = = = Rp 6.000 Perubahan biaya Perubahan kegiatan Rp 400 Dengan mengambil output pada tingkat terendah: Komponen biaya tetap = Biaya total - Komponen biaya variabel total = Rp (400 X Rp 6.000) = Rp – Rp = Rp

27 Metode Pengepasan Grafis
Metoda ini mengandalkan kemampuan visual Prinsipnya sama dengan metoda tinggi-rendah tetapi semua titik dipertimbangkan untuk menemukan garis estimasi Memerlukan kertas grafis (milimeter) Metoda ini jarang digunakan karena tidak praktis dan objektif. Ketelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman seseorang

28 Metode Regresi Mirip dengan pengepasan grafis tetapi dilakukan secara ilmiah yaitu dengan mencari angka terkecil penjumlahan kuadrat penyimpangan (galat) dari garis estimasi Meregresi: menghubungkan satu atau beberapa variabel independen dengan variabel dependen untuk menentukan apakah satu variabel independen atau lebih menjelaskan variasi variabel dependen Biaya overhead diperlakukan sebagai variabel dependen, tingkat kegiatan diperlakukan sebagai variabel independen

29 TAHAPAN Penyusunan ASB
Mencakup beberapa langkah yaitu: Penentuan Pengertian/definisi yang lebih OPERASIONAL Penetuan Rekening-rekening Belanja yang Terkait Pencarian Pengendali Belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis kegiatan. ( jumlah pegawai, luas , jml/jenis kendaraan, jumlah peserta, Tipe organisasi – koordinator?) Penentuan Dasar Perhitungan Biaya Kegiatan Pencarian Standarisasi Belanja ( Via survey, rata2 ) Membuat Contoh Perhitungan Belanja dengan menggunakan ASB

30 KOMPONEN PERHITUNGAN ASB
Pengertian Kegiatan Pengendali Belanja (cost driver) Dasar Perhitungan Belanja Standarisasi Belanja Rekening Belanja Terkait Contoh Perhitungan Belanja

31 DEFINISI OPERASIONAL KOMPONEN-KOMPONEN ASB
Pengertian : merupakan paparan yang menjelaskan pengertian yang benar dan definisi dari suatu kegiatan . mempermudah pengguna untuk mengetahui indikator kinerja dan jenis belanja apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis kegiatan tertentu. Pengendali Belanja (cost driver) : merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan. Pengendali belanja berbeda-beda antara satu SAB dengan SAB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jpl, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.

32 Contoh cost driver Rincian Pengukuran SAB Pendidikan dan Pelatihan Profesi Cost Driver: Jumlah Jam Pelatihan, Jumlah Peserta, Kategori Even Indeks 1,5 : untuk tingkat nasional dengan kejuaraan, indeks : untuk tingkat nasional tanpa kejuaraan, indeks 0,75 : untuk tingkat daerah

33 Dasar Perhitungan Biaya
Merupakan formula / rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Contoh : Dasar Perhitungan Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah = x Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan Standard biaya premi asuransi /tahun

34 Standarisasi Belanja :
Merupakan standard harga atau standar biaya dari komponen-komponen belanja yang digunakan untuk menghitung jumlah belanja pada suatu kegiatan Dalam satu kegiatan bisa terdapat lebih dari satu standar belanja Contoh Standarisasi Belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Standard Premi asuransi kendaraan (total lost) = 4 % x harga pasaran kendaraan tahun berjalan Standar premi asuransi kebakaran gedung = 0,5 % x harga perolehan gedung Rekening Belanja Terkait : merupakan rincian rekening-rekening belanja yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan

35 KORIDOR REKENING BELANJA KEGIATAN
Merupakan Panduan yang berisi tentang PENGERTIAN serta REKENING-REKENING BELANJA YANG TERKAIT dari Kegiatan-KEGIATAN yang ada pada setiap SKPD

36 Contoh : Koridor rekening belanja
RINCIAN OBJEK BELANJA NO NAMA KEGIATAN PENGERTIAN KODE URAIAN I program pelayanan administrasi perkantoran ( x.xx x.xx.xx 01 ) 1 penyediaan jasa surat menyurat ( x.xx x.xx.xx ) Ket : digabung ke penyediaan ATK Kegiatan yang terkait dengan pembuatan dan pendistribusian/ pengiriman surat BELANJA PEGAWAI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan* BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja paket/pengiriman

37 BELANJA BARANG DAN JASA
RINCIAN OBJEK BELANJA NO NAMA KEGIATAN PENGERTIAN KODE URAIAN I program pelayanan administrasi perkantoran ( x.xx x.xx.xx 01 ) 2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (x.xx x.xx.xx ) Kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan jasa komunikasi, air & listrik BELANJA PEGAWAI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan* BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Faksimili / Internet Belanja Langganan PJU Kabupaten Tangerang Belanja Langganan Satelit

38 x Jumlah tenaga kebersihan per gedung SKPD
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode Kegiatan x.xx x.xx.01.08 Pengertian Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa petugas cleaning service dan penyediaan alat-alat kebersihan untuk menjaga kebersihan kantor Pemicu Biaya (Cost Driver ) Luas areal yang dijaga kebersihannya ( meter 2) Dasar Perhitungan Biaya Standarisasi Belanja - Standar jumlah tenaga kebersihan 1 orang tenaga kebersihanper 100m2 gedung kantor ( Rata-rata luas gedung per SKPD adalah 200 m2 sd 300 m2 Maka Rata-rata tenaga kebersihan adalah 3 orang /SKPD) - Standar Honorarium tenaga kebersihan = Rp per gedung SKPD / bulan - Standard Belanja peralatan kebersihan kantor : Rp / meter2luas gedung kantor/tahun , Rekening Belanja Terkait Kode Rekening Uraian Rekening ( rekening utama ) Belanja jasa cleaning service Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih x Jumlah tenaga kebersihan per gedung SKPD Standar Honorarium untuk tenaga kebersihan Luas Gedung Standard biaya peralatan kebersihan kantor

39 x Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kode Kegiatan x.xx x.xx.01.05 Pengertian Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa jaminan berupa asuransi atas barang milik daerah. Pemicu Biaya (Cost Driver ) Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan Dasar Perhitungan Biaya Standarisasi Belanja Standard Biaya Premi asuransi Jenis barang milik daerah Standard Premi asuransi kendaraan (total lost) 4 % x harga pasaran kendaraan tahun berjalan (Jasindo) - premi asuransi kebakaran gedung 0,5 % x harga gedung Rekening Belanja Terkait Kode Rekening Uraian Rekening Belanja premi asuransi barang milik daerah x Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan Standard biaya premi asuransi / th

40 Contoh Perhitungan Belanja
: Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Keterangan SKPD memiliki asset berupa kendaraan sejumlah 11 unit dan 1 buah gedung kantor, maka dapat menganggarakan untuk membayarkan premi asuransi dengan perincian sebagai berikut - Kendaraan a. Kijang Innova, dengan harga sebesar Rp , maka akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp / unit per tahunnya b. Kijang LGX, dengan nilai perolehan sebesar Rp akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp / unit per tahunnya c. Suzuki Carry, dengan nilai perolehan sebesar Rp akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp / unit per tahunnya - Gedung ( seharga Rp ) premi asuransi kebakaran yang dbayarkan adalah sebesar 0.5% x Rp = Rp / gedung per tahun

41 CONTOH ASB Versi UGM: KEGIATAN WORKSHOP ATAU LOKAKARYA
Deskripsi: Standar analisis belanja workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan menginapkan peserta atau tidak. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta Workshop atau Lokakarya, Jumlah Hari Lokakarya, serta Bobot Menginap atau tidak. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp ,00 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp ,00 per peserta per hari disesuiakan dengan menginap atau tidak. Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp ,00 + (Rp ,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan x Bobot Menginap atau Tidak). Keterangan Bobot menginap: Tidak menginap memiliki bobot 1 sedangkan menginap memiliki bobot 1,5.

42 SB STANDAR BIAYA

43 DASAR HUKUM STANDAR BIAYA
Pasal 3 ayat (1) UU No 17 Th 2003 ttg Keuangan Negara Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Pasal 7 ayat (2) PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan Pasal 7 ayat (4) PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL Menteri Keuangan menetapkan standar biaya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait Pasal 3 PMK no 96/PMK.02/2006 ttg Standar Biaya Th 2007 Standar Biaya digunakan sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun RKA-KL Tahun anggaran 2007

44 Anggaran Berdasarkan Prestasi Kinerja
indikator kinerja Dalam penganggaran berbais kinerja diperlukan ditetapkan oleh Menkeu Standar biaya Evaluasi kinerja

45 LANDASAN LEGAL FORMAL SB
(Pasal 7 PP No.21/2004)

46 DALAM ANGGARAN BERBASIS KINERJA
5 KOMPONEN PENTING DALAM ANGGARAN BERBASIS KINERJA 1. SANTUAN KERJA SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN SEBAGAI PENANGGUJAWAB PENCAPAIAN KINERJA 2. KEGIATAN SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DIBENTUKNYA SATKER UNSUR DINAMIS YANG MENGARAHKAN UNTUK MENCAPAI KINERJA 3. KELUARAN/OUTPUT SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DITETAPKANNYA KEGAITAN SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN SUATU SATKER 4. STANDAR BIAYA SEBAGAI UPAYA EFISIENSI DALAM PEMANFAATAN ANGGARAN UNTUKMEMBIAYAN KEGIATAN DALAM MENCAPAI KELUARAN 5. JENIS BELANJA SEBAGAI BIAYA MASUKAN/INPUT

47 MAKSUD DAN TUJUAN: Maksud.
Tersedianya standar biaya yang akuntabel sebagai dasar penyusunan RKAKL sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan. 1. Sebagai acuan dalam menggunakan satuan biaya 2. Memudahkan kementerian negara / lembaga menggunakan satuan biaya input dan / atau satuan biaya output/kegiatan dalam penyusunan RKAKL

48 PENGERTIAN STANDAR BIAYA (1):
(1) Standar biaya adalah satuan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja (2) Standar biaya terdiri dari standar biaya input dan standar biaya output/standar biaya kegiatan, keduanya dapat bersifat umum atau khusus (3) Standar biaya input disusun berdasarkan hasil survei, bekerjasama dengan BPS dan kementerian negara / lembaga yang dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.

49 Contoh : Standar Biaya INPUT

50 Pengertian Standar Biaya (2): Depkeu
DSP Pengertian Standar Biaya (2): Depkeu (4) STANDAR BIAYA OUTPUT, atau standar biaya kegiatan disusun berdasarkan usulan kementerian negara / lembaga bekerjasama dengan BPS. Besarannya merupakan penjumlahan biaya dari seluruh input terkait. Kombinasi dan volume input ditetapkan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. ini yg disebut ASB (5) STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT UMUM disebut Standar Biaya Umum, penggunaannya bersifat lintas kementerian negara / lembaga dan / atau lintas wilayah; (6) STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT KHUSUS disebut Standar Biaya Khusus, penggunaannya untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh kementerian negara / lembaga tertentu dan / atau di wilayah tertentu;

51 STANDAR KHUSUS UMUM BIAYA
STANDAR BIAYA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI SECARA UMUM UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA INPUT / BIAYA MASUKAN STANDAR BIAYA YANG DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI TERTENTU UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA OUTPUT / BIAYA KELUARAN

52 S.B. UMUM STANDAR BIAYA S.B. KHUSUS
KOMPONEN STANDAR BIAYA Pengelola Keu Pengadaan B&J Tim Teknis Keg. HONORARIUM Tim Fungsional S.B. UMUM UANG LEMBUR Dalam Negeri PERJALANAN Luar Negeri STANDAR BIAYA KEGIATAN UMUM ATK BARANG & JASA Bahan M Barang lainnya S.B. KHUSUS BARANG & JASA Perawatan Aset KEG. KHUSUS Sewa Jasa lainnya

53 Persyaratan SBK (1) Dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer); Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur; Merupakan penjabaran dari Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga; Kegiatan yang dimaksud dapat berada di tataran kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dalam referensi RKAKL maupun detil kegiatary sepanjang masih berada di bawah program Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pencapaian kinerja Kementerian Negara / Lembaga; Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan atau di wilayah tertentu.

54 Persyaratan SBK (2) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diusulkan menjadi SBK adalah: Kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Kementerian Negara/Lembaga seperti: pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan kantor ; Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil seperti: pengadaan barang antara lain komputer dan kendaraan, pembangunan gedung kantor.

55 Penyusunan Standar Biaya
MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KE DALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN DENGAN PERMENKEU 4 DEPARTEMEN KEUANGAN 5 Membahas kebutuhan biaya input untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah ditetapkan 3 INDEKS STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS 1 KEMENTERIAN/ LEMBAGA MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 BADAN PUSAT STATISTIK MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN DAERAH

56 Standar Biaya Keluaran
Standar Biaya Masukan Contoh standar biaya masukan (input) Satu rim kertas ukuran A4 70 gram Rp ,- Satu unit PC Pentium 4 Multimedia Rp ,- Honorarium Narasumber Rp ,- Biaya Perjalanan Dinas Gol IV Rp ,- Standar Biaya Keluaran Contoh ilustrasi standar biaya keluaran (output) Biaya lokakarya tipe A per peserta Rp ,- Biaya buku panduan Paket A per buku Rp ,- Penambahan ruang kelas per m2 Rp ,-

57 UANG HARIAN dan TARIF TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 90.000 SUMATERA UTARA 65.000 R I A U 55.000 KEPULAUAN RIAU J A M B I SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN 85.000 LAMPUNG 95.000 BENGKULU BANGKA BELITUNG B A N T E N D.K.I. JAKARTA JAWA BARAT 45.000 JAWA TENGAH 40.000 D.I. YOGYAKARTA 50.000 JAWA TIMUR B A L I NUSA TENGGARA BARAT 30.000 NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT 80.000 KALIMANTAN TENGAH 65.000 KALIMANTAN SELATAN 90.000 KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN 95.000 SULAWESI TENGAH 35.000 SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA IRIAN JAYA BARAT

58 Contoh ilustrasi Standar Biaya Keluaran & Penganggaran Kegiatan
Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI & MTs Sub kegiatan : Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru MTs Output : Jumlah guru peserta lokakarya Spesifikasi Kegiatan : Lokakarya Tipe A, 30 orang, 30 hari Standar Biaya Keluaran / peserta : Rp Jumlah output : 30 orang guru Jumlah Anggaran : 30 x Rp ,- = Rp ,- Outcome : (1) Proses belajar mengajar di MTs lebih lancar dengan sistem dan materi ajar yang lebih berkualitas (2) Jumlah muurid yang lulus ujian lebih banyak dan lebih lulusan lebih berkualitas

59 Standar Biaya Umum (SBU)
Honor penanggung jawab pengelola keuangan Honor pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa Honor panitia pemeriksa/penerima barang/jasa paket Honor pengelola PNBP Honor pelaksana kegiatan penelitian Honor narasumber dalam rangka seminar/sosialisasi Honor Penyuluh non PNS Honor Pengemudi, pramubakti, dan Satpam Honor Tim Pelaksana Kegiatan 59 59

60 31. Diklat pimpinan/struktural 32. Latihan prajabatan 33
31. Diklat pimpinan/struktural 32. Latihan prajabatan 33. Pengadaan bahan makanan 34.Pemeliharaan gedung 35. Pemeliharaan gedung untuk perwakilan RI 36. Pemeliharaan kendaraan 37. Lain-lain pemeliharaan 38. Perjalanan dinas dalam negeri 39. Perjalanan dinas luar negeri 60 60

61 Standar Biaya Khusus Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial
Departemen Luar Negeri Kejaksaan Agung Departemen Dalam Negeri Departemen Agama Badan Pusat Statistik Departemen Keuangan Departemen Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan DST 61 61


Download ppt "KONSEP DASAR ANALISA STANDAR BELANJA & standar biaya"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google