Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.13/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.13/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN."— Transcript presentasi:

1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.13/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBN TIM SOSIALISASI DAN ASISTENSI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

2 2 Biaya Operasional dan Biaya Pendukung PerencanaanPersiapanPelaksanaan Penyerahan Hasil Biaya Operasional dan Biaya Pendukung termasuk untuk biaya administrasi dan pengelolaan serta biaya sosialisasi. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan biaya jasa penilai. RUANG LINGKUP

3 PENGATURAN BIAYA Pengaturan Biaya Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dikecualikan untuk honorarium dan/atau fasilitas yang menambah penghasilan dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektifitas Dalam hal jenis dan besaran satuan biaya yang digunakan tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, penggunaan satuan biayanya harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Besaran satuan biaya operasional dan biaya Pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya

4 BESARAN BIAYA lanjutan Besaran biaya inventarisasi dan identifikasi untuk kegiatan pada tahap pelaksanaan untuk: a) pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi; b) pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan c)identifikasi inventarisasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu pada • Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dan • Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks dalam rangka penghitungan penetapan Tarif Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional BESARAN BIAYA

5 s.d Rp10 miliar= (4 % X Rp10 miliar ) = Maks Rp400 juta Di atas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar = (Biaya s.d Rp10 miliar sebelumnya) + ( 3% X Rp5 miliar) =Maks Rp450 juta Di atas Rp15 miliar s.d Rp30 miliar = (Biaya s.d Rp15 miliar sebelumnya) + ( 2% X Rp15 miliar) =Maks Rp850 juta Di atas Rp30 miliar s.d Rp55 miliar = (Biaya s.d Rp30 miliar sebelumnya) + ( 1% X Rp25 miliar) = Maks Rp1,100 miliar Di atas Rp55 miliar s.d Rp105 miliar = (Biaya s.d Rp55 miliar sebelumnya) + ( 0,50% X Rp50 miliar) = Maks Rp1,350 miliar Di atas Rp105 miliar = (Biaya s.d Rp105 miliar sebelumnya) + ( 0,25% X Rp100 miliar) = Maks Rp1,600 miliar Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat perseratus) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp ,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut : 5 Lampiran II PMK Nomor 13/PMK.02/2013 PENGATURAN BIAYA Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi

6 PEMBENTUKAN TIM 6 Tim Penyeleng garaan Tim Persiapan Tim Kajian Keberatan Pelaksana Pengadaan Tanah Satuan Tugas Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. (Dibentuk oleh Gubernur) Melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak keberatan, melakukan kajian, dan membuat rekomendasi diterima/tolak keberatan (Dibentuk oleh Gubernur) mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah ( dibentuk oleh Kepala BPN) membantu pelaksanaan pengadaan tanah (dibentuk oleh Kepala BPN) PEMBENTUKAN TIM

7 NOURAIANSATUANBESARAN I. TIM PERSIAPAN/PELAKSANA PENGADAAN TANAH A.Ganti Kerugian Tanah s.d Rp10 Miliar 1.Ketua Merangkap Anggota 2.Sekretaris Merangkap Anggota 3.Anggota 4.Sekretariat OB per Paket Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp10 Miliar s.d Rp50 Miliar 1.Ketua Merangkap Anggota 2.Sekretaris Merangkap Anggota 3.Anggota 4.Sekretariat OB per Paket Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 Miliar 1.Ketua Merangkap Anggota 2.Sekretaris Merangkap Anggota 3.Anggota 4.Sekretariat OB per Paket Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- 7 Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 HONORARIUM TIM lanjutan Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi

8 NOURAIANSATUANBESARAN II. TIM KAJIAN 1.Ketua Merangkap Anggota 2.Sekretaris Merangkap Anggota 3. Anggota Per Hasil Kajian Rp ,- Rp ,- Rp ,- III.SATGAS Mengacu pada ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada BPN dan PMK tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada BPN, dan PMK tentang Ijin Penggunaan Layanan PNBP. 8 Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 … lanjutan D. HONORARIUM TIM lanjutan HONORARIUM TIM lanjutan Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi

9 a.Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tahun anggaran berkenaan. b.Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. c.Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 9 PEMBEBANAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

10 MEKANISME PEMBAYARAN Dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d PMK Nomor 190/PMK.05/2012 diatur pembayaran pengadaan tanah melalui SPP-LS dilampiri dengan: 1.Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian (memuat paling sedikit nama penerima, besaran uang, dan nomor rekening penerima).Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian (memuat paling sedikit nama penerima, besaran uang, dan nomor rekening penerima). 2.Foto copy bukti kepemilikan tanah.Foto copy bukti kepemilikan tanah. 3.Bukti pembayaran/kuitansi.Bukti pembayaran/kuitansi. 4.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi. 5.Pernyataan dari penjual bahwa tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan.Pernyataan dari penjual bahwa tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan. 10 MEKANISME PEMBAYARAN

11 F. MEKANISME PEMBAYARAN lanjutan 6.Pernyataan dari PN bahwa PN tsb dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa.Pernyataan dari PN bahwa PN tsb dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa. 7.Surat Dirjen Perbendaharaan/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening PN yang menampung uang titipan tsb merupakan rekening Pemerintah lainnya, dalam hal tanah sengketa.Surat Dirjen Perbendaharaan/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening PN yang menampung uang titipan tsb merupakan rekening Pemerintah lainnya, dalam hal tanah sengketa. 8.Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah.Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah. 9.SSP PPh final atas pelepasan hak.SSP PPh final atas pelepasan hak. 10.Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). 11.Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang- undangan.Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang- undangan. 11 MEKANISME PEMBAYARAN

12 F. MEKANISME PEMBAYARAN lanjutan Penggunaan AKUN Belanja mengacu pada PMK Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) yaitu dalam akun 531 Belanja Modal Tanah yang terdiri dari: Allotment Belanja Modal Tanah Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah Allotment Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah Allotment Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah Allotment Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah Allotment Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah Catatan: Tahap perencanaan dan tahap persiapan (termasuk honorarium Tim Persiapan) tidak termasuk dalam Belanja Modal karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Honorarium Tim Persiapan masuk pada Akun Belanja Honor Output Kegiatan, sedangkan yang lainnya pada tahap perencanaan dan tahap persiapan Akun yang digunakan disesuaikan dengan peruntukannya. 12 PENGGUNAAN AKUN

13 H. HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN Tahap Perencanaan : 1. Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan pihak eksternal 2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK 3. Mencantumkan alokasi anggaran yang diperlukan Tahap Persiapan: 1.Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Provinsi) setempat untuk pembentukan Tim 2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil: 1. Melakukan koordinasi dengan BPN 2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK 13 HAL PENTING

14 TERIMA KASIH TIM SOSIALISASI DAN ASISTENSI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM


Download ppt "PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.13/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google