ERA BARU PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN YANG TERINTEGRASI

Presentasi berjudul: "ERA BARU PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN YANG TERINTEGRASI"— Transcript presentasi:

1 ERA BARU PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN YANG TERINTEGRASI
Dr. Djonieri UII, 27 Maret 2013

2 Agenda Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan
1. Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan 2. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 3. Manajemen Krisis 4 Lembaga Keuangan di Indonesia 5 Mekanisme Pengaduan 6 Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

3 Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan
Sektor keuangan merupakan ”pusat” dari sistem dalam sebuah perekonomian. Kegagalan sektor keuangan dapat melemahkan kinerja seluruh sistem dalam perekonomian (Joseph Stiglitz, 1994)

4 Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan
MODEL PENGAWASAN 1 2 3 Multi Supervisory Model Twin Peak Supervisory Model Unified Supervisory Model

5 Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan
FUNGSI PENGAWASAN 1 2 3 Conduct of Business Supervision Macroprudential Supervision Microprudential Supervision

6 Pembentukan OJK Latar Belakang Pendirian OJK
Konglomerasi bisnis Hybrid products Regulatory arbitrage Perkembangan Sistem Keuangan Moral hazard Perlindungan konsumen Koordinasi lintas sektoral Permasalahan di Sektor Keuangan UU Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan Amanat Undang-Undang Perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan

7 Pembentukan OJK Tujuan OJK 1 2
mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan & akuntabel 2 mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan & stabil 3 melindungi kepentingan konsumen & masyarakat

8 REGULATOR & PENGAWAS LEMBAGA JASA KEUANGAN YANG TERINTEGRASI
Pembentukan OJK Tugas OJK REGULATOR & PENGAWAS LEMBAGA JASA KEUANGAN YANG TERINTEGRASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) pengaturan dan pengawasan Perbankan Pasar Modal IKNB Bank Umum, Bank Syariah, BPR / BPRS Perusahaan Sekuritas Manajer Investasi Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, LJK Lainnya 31 Des 2013

9 STABILITAS SISTEM KEUANGAN
7 Pembentukan OJK Surplus Units Bank Non-Bank Pasar Uang Pasar Modal Financial Intermediaries Financial Markets Penabung Investor Pengirim Dana Peminjam Pengusaha Penerima Dana STABILITAS SISTEM KEUANGAN Macro Prudential oleh BI Micro Prudential oleh OJK Deficit Units Untuk menuju stabilitas sistem keuangan, dilakukan pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan secara simultan dilakukan perlindungan konsumen jasa keuangan dan market conduct. Fokus pada market conduct & melindungi kosumen dari informasi yang tidak lengkap & praktek yang tidak fair Market Conduct & Consumer Protection Fokus pada kesehatan & keamanan lembaga keuangan secara individual Prudential Regulation

10 Pembentukan OJK Governance OJK DK OJK Kepala Eksekutif
Ketua Wakil (Ketua Komite Etik) Anggota (Ex Officio BI) Anggota (Ex Officio Kemenkeu) Anggota (Ketua Dewan Audit) Anggota (Bid. Edukasi & Perlindungan Konsumen) Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas IKNB) Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal) Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan) DK OJK Bersifat kolektif dan kolegial Memiliki hak suara yang sama melaksanakan tugas pengaturan Mengawasi pelaksanaan tugas Kepala eksekutif Kepala Eksekutif memimpin pelaksanaan tugas pengawasan Perbankan/ Pasar Modal/IKNB (a.l pemeriksaan, penyidikan, perintah tertulis, pengelola statuter, mengenakan sanksi, memberi /mencabut izin) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner

11 VISI MISI Pembentukan OJK Visi dan Misi OJK
“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum.” MISI “Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

12 Pembentukan OJK Proses Transisi
22 Nov 2011 UU OJK disahkan (Masa Transisi) 31 Des 2012 Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal & IKNB beralih ke OJK 31 Des 2013 Pengaturan dan Pengawasan Perbankan beralih ke OJK 2015 Pengaturan dan Pengawasan LKM Proses Transisi Pengawasan Perbankan masih berada di BI Catatan: Transisi dari BI dan Bapepam-LK ke OJK meliputi transisi kewenangan, SDM, dokumen dan penggunaan kekayaan Selama masa transisi, BI dan Bapepam LK tetap melaksanakan kewenangannnya Pengawasan Pasar Modal dan IKNB masih berada di Bapepam-LK

13 Pembentukan OJK Proses Transisi Tahap Ketiga
Tahap Awal - Mengelola masa transisi secara efektif - Meletakkan fondasi organisasi Tahap Kedua - Transformasi organisasi - Integrasi regulasi dan pengawasan LK - LK yang lebih tangguh dan kontributif Tahap Ketiga - Leading integrated regulator - Peran strategis di level regional dan internasional Proses Transisi Credit: Commercial Retail Cross-border Counterparty Liquidity: IDR USD FX Equity Price Interest Rate

14 Protokol Manajemen Krisis
Speed Accuracy Flexibility Endurance Meningkatkan Koordinasi antar Institusi FKSSK Peningkatan Efektivitas Manajemen Krisis Protokol Manajemen Krisis Pengalaman Krisis 1997/1998 Melanjutkan Koordinasi Penyiapan dan Implementasi Kebijakan Makroprudensial MoU dengan BI

15 Pilar Jaring Pengaman Sistem Keuangan: Kemkeu, BI, OJK, LPS dan FSSK
KONDISI KRISIS PRESIDEN DPR Keputusan Pencegahan & Penanganan Krisis Rekomendasi Pencegahan & Penanganan Krisis Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) Ketua OJK Gub BI MK (Ketua) Ketua LPS KONDISI NORMAL KEMKEU BI LPS OJK pertukaran Informasi pertukaran Informasi Koordinasi & kerja sama: Penyelesaian/Penanganan Bank Gagal Pengawasan bersama (perbankan) pengaturan perbankan Koordinasi & kerja sama: pengawasan bersama (perbankan) pemberian fasilitas likuditas perbankan (termasuk FPJP) Moneter Sistem Pembayaran Kebijakan Macroprudential Perbankan Pasar Modal IKNB Program Penjaminan Penyelesaian & Penanganan Bank Gagal Bendahara Negara Otoritas Fiskal

16 Lembaga Keuangan di Indonesia
Bank Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat Bank Syariah Institusi Keuangan Non Bank Asuransi Perusahaan Pembiayaan Dana Pensiun Pasar Modal Emiten Perusahaan Efek Manajer Investasi Lembaga/ Profesi Lembaga Keuangan Mikro Koperasi BMT

17 Mekanisme Layanan Konsumen Keuangan oleh OJK Saat Ini (1)
Telepon (021) Faksimili (021)

18 Mekanisme Layanan Konsumen Keuangan oleh OJK Saat Ini (2)
Alamat Surat Pengaduan OJK (Pasar Modal & IKNB) Alamat Surat Pengaduan BI (Perbankan) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan u.p. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350 Telepon : (021) Faksimili : (021) Surel : Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia Menara Radius Prawiro, Lantai 19 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350 Telepon : (021) Faksimili : (021) Surel : Catatan : Pengaduan terkait sektor perbankan akan ditangani oleh BI s.d. 31 Desember 2013, dan selanjutnya akan terintegrasi di OJK.

19 Perkembangan Pasar Modal dan IKNB
  Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 8 Mar 2013 Ytd (%) IHSG 1,355.41 2,534.36 3,703.51 3,821.99 4,316.69 4,874.50 12.92 Kapitalisasi Pasar Saham (Rp triliun) 1,076.49 2,019.38 3,247.10 3,537.29 4,127.00 14.36 Nilai Obligasi Korporasi (Rp triliun) 73,41 88.33 115.35 141.41 179.21 182.52 1.85 Nilai Surat Berharga Negara (Rp triliun) 534,46 574.66 641.21 723.61 820.27 854.35 4.15 Kapitalisasi Pasar Modal thd GDP (%) 33.80 47.78 62.33 59.27 68.26 69.84 Kapitalisasi Pasar Saham thd GDP (%) 21.73 35.97 50.55 47.63 54.68 59.14 Nilai Obligasi Korporasi thd GDP (%) 1.47 1.57 1.80 1.90 2.41 2.21 Nilai Surat Berharga Negara thd GDP (%) 10.61 10.24 9.98 9.74 11.25 10.37 NAB Reksadana (Rp triliun) 74.01 116.57 153.48 193.72 187.59 189.38 Jumlah Reksadana 567 610 558 646 754 728 Emiten: Saham 396 398 420 440 459 467 Obligasi 84 86 83 92 93 98 Aset Bersih Dana Pensiun (Rp Triliun) 90.35 112.53 130.39 141.58 148.03* Aset Perusahaan Pembiayaan (Rp Triliun) 168.50 174.40 230.30 291.38 341.77** Aset Perusahaan Asuransi Konvensional (Rp Triliun) 137.20 181.81 236.66 277.53 310.79*** GDP 2012 = Rp8.241,9 triliun *) per Juni 2012 **) per Desember 2012 ***) per September 2012

20 Perkembangan Pasar Modal dan IKNB

21 Perkembangan Pasar Modal dan IKNB

22 Perkembangan Pasar Modal dan IKNB

23 Perkembangan Pasar Modal dan IKNB

24 Terima Kasih….