Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR DASAR HUKUM • UU NO. 10 /1995 tentang Kepabeanan jo UU. 17/2006 • SK Menteri Keuangan RI No. 453/04/2002 tentang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR DASAR HUKUM • UU NO. 10 /1995 tentang Kepabeanan jo UU. 17/2006 • SK Menteri Keuangan RI No. 453/04/2002 tentang."— Transcript presentasi:

1

2 TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR

3 DASAR HUKUM • UU NO. 10 /1995 tentang Kepabeanan jo UU. 17/2006 • SK Menteri Keuangan RI No. 453/04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor • SK Dirjen BC No. 07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di BIdang Impor

4 KEPABEANAN adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar  MASUK MASUK  KELUAR KELUAR

5  LANDAS KONTINEN  ZEE DAERAH PABEAN adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.

6 KAWASAN PABEAN KAWASAN DENGAN BATAS-BATAS TERTENTU DI PELABUHAN LAUT, BANDAR UDARA, ATAU TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN UNTUK LALU LINTAS BARANG YANG SEPENUHNYA BERADA DI BAWAH PEGAWASAN DJBC

7 TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea.

8 WAKTU TERHUTANG BEA MASUK 1. 1.Saat Barang Barang Impor masuk ke dalam Daerah pabean Indonesia 2. 2.Dibongkar di kawasan pabean atau yang tempat lain dengan ijin Kepala Kantor

9 KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK 1. 1.Saat Barang Dikeluarkan dari Kawasan Paban atau yang dipersamakan tujuan ke Peredaran Bebas 2. 2.Penyelesaian formalitas dan kewajiban pabean impor dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan pabean di Kantor pabean atau tempat lain yang disamakan

10 FORMALITAS KEPABEANAN ► Pemberitahuan Impor Barang (PIB). ► Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). ► Pemenuhan kewajiban pabean  membayar Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, Pungutan Ekspor, dan lain-lain. ► Pemenuhan persyaratan tataniaga / larangan/ pembatasan impor / ekspor  surat izin dari instansi terkait.

11 Kapal sandar di Kade Pembongkaran / Pemuatan Kontainer Pelayanan Impor/Ekspor Pemasukan/Pengeluaran Barang 1. CIQ (Customs, Imi- gr,asi Quarantine) 2. Kepanduan (Jasa Pandu) 3. Pelindo (Proses biaya tambat) 1. Operator Terminal 2. Agen Kapal (THC) 3. Pengelola TPS 4. Perusahaan Bongkar Muat   Instansi Penerbit Ijin/ Rekomendasi (Tata Niaga Impor / Ekspor) 1. Customs 2. Pelindo 3. Operator Terminal 4. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) 1.Customs 2.Polisi 3. KPLP 4.Security 5.Pelindo (pas pelabuhan) 6.Satuan Pengawal barang   Departemen Perdagangan   Departemen Perindustrian   Departemen Pertanian   Departemen Perhubungan   Departemen Kelautan & Perikanan   Departemen Kehutanan   Departemen Kesehatan   Departemen Komunikasi dan Informasi   Kementerian Lingkungan Hidup   Mabes TNI/ POLRI, Dephan   Barantan,BPOM, BSN, BKPM   Instansi Teknis Lainnya LINI I GATE Instansi Terkait Dalam Kegiatan Impor Dan Ekspor Di Pelabuhan

12 PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DAPAT DILAKUKAN UNTUK TUJUAN • •DIIMPOR UNTUK DIPAKAI • •DIIMPOR SEMENTARA • •DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT • •TPS DI KAWASAN PABEAN LAINNYA • •DIANGKUT TERUS / DIANGKUT LANJUT • •DIEKSPOR KEMBALI

13 JENIS-JENIS KEGIATAN IMPOR ► Impor Umum ( BC 2.0/PIB dan BC 2.1/PIBT ) a. Bayar a. Bayar b. Bebas b. Bebas c. Penangguhan c. Penangguhan ► Impor Fasilitas ( BC 2.3 / BC 2.4 / BC 2.5 ) a. Penundaan BM a. Penundaan BM b. Pengembalian BM b. Pengembalian BM c. Pembebasan BM c. Pembebasan BM ► Impor barang Penumpang ( BC 2.2/CD) a. Bayar a. Bayar b. Pembabasan b. Pembabasan ► Impor Kiriman Pos a. Bayar a. Bayar b. Pembebasan b. Pembebasan

14 PEMBERITAHU DOK PABEAN IMPOR 1. IMPORTIR - Pribadi - Pribadi (Lintas batas, Kiriman, Penumpang dan ABK) (Lintas batas, Kiriman, Penumpang dan ABK) - Perusahaan - Perusahaan 2. PPJK 3. Perusahaan Jasa Titipan/PJT 4. PERUSAHAAN PENGANGKUT

15 SIAPA YANG BERTANGGUNGJAWAB MEMBAYAR BM? PASAL 30 UU NO. 10/1995: ► IMPORTIR BERTANGGUNGJAWAB THD BEA MASUK YANG TERUTANG SEJAK TANGGAL PIB. ► BM YANG DIBAYAR DIHITUNG BERDASARKAN TARIF YANG BERLAKU PADA TANGGAL (PENDAFTARAN) PIB DI KPBC. ► BILA IMPORTIR TIDAK DITEMUKAN, YANG BERTANGGUNGJAWAB ADALAH PPJK YANG DIBERI KUASA OLEH IMPORTIR TSB.

16  paling lambat pada saat penyampaian PEB  setelah penyampaian PEB  Bank Devisa Persepsi  Pos Persepsi  Kantor Pabean Pemuatan  PEMBAYARAN PNBP  BERKALA

17 TUJUAN REGISTRASI IMPORTIR DAN PPJK EXISTENCE  ALAMAT DAN IDENTITAS 2. RESPONSIBILITY  SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB 3. NATURE OF BUSINESS 4. AUDITABLE

18  Sub Tim Sub Tim Sub Tim  Registrasi Registrasi  Komunitas  Internet   Komunitas  Intranet  d  Tertib Administrasi Importir  Importir  Tim Registrasi Tim Registrasi Tim Registrasi  Depperindag  Database System Database System Database System  DASAR HUKUM : • Keputusan Bersama Menkeu No. 527/KMK.04/2002 dan  Menperindag No. 819/MPP/Kep/12/2002 Tgl. 31 Desember 2002 • Keputusan Bersama Dirjen BC No.KEP-03/BC/2003 dan Dirjen  Perdagangan LN No. 01/DAGLU/KP/1/2003 Tgl. 17 Januari 2003 xxxx  LAMP. XV

19 JENIS FASILITAS KEPABEANAN  PEMBEBASAN/KERINGANAN BEA MASUK.  KEMUDAHAN PROSEDUR KEPABEANAN.

20

21 PASAL 25 UU No. 10/1995 Pembebasan BM diberikan atas impor; a.Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; c.Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor  KITE; d. Buku ilmu pengetahuan; e.Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan; f.Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

22 PASAL 25 UU No. 10/1995 Pembebasan BM diberikan atas impor; g.Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; h.Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; i.Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; j.Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; k.Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; l.Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; m.Barang pindahan; n.Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

23 BARANG PINDAHAN BARANG YANG DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA KARENA KEPINDAHAN PEMILIKNYA DARI LUAR NEGERI KEMBALI KE INDONESIA.

24 SYARAT BARANG PINDAHAN UNTK MENDAPAT PEMBEBASAN BM:  PEGAWAI NEGERI/ANGGOTA TNI-POLRI YANG TINGGAL DI LUAR NEGERI KARENA TUGAS.  PEGAWAI NEGERI/ANGGOTA TNI-POLRI YANG TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI SEKURANG-KURANGNYA SELAMA 1 TAHUN.  PELAJAR/MAHASISWA YANGB ELAJAR DI LUAR NEGERI SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN.  TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN DI LUAR NEGERI SEKURANG-KURANGNYA 2 TAHUN TERUS-MENERUS BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA DENGAN DEPLU.

25 SYARAT BARANG PINDAHAN UNTK MENDAPAT PEMBEBASAN BM:  WNI YANG PINDAH KERJA KE LUAR NEGERI DAN TINGGAL SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN TERUS- MENERUS.  WNA YANG KARENA PEKERJAANNYA PINDAH KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA DAN MENDAPAT IZIN MENETAPDAN IZIN BEKERJA SEKURANG- KURANGNYA 1 TAHUN.  PERUSAHAAN YANG MEMINDAHKAN KEGIATANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA KARENA PERUSAHAANNYA DILIKUIDASI DI LUAR NEGERI.  JENIS BARANG TIDAK TERMASUK DALAM PERATURAN LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR.  BARANG TIBA PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH YBS TIBA DI INDONESIA.

26 BARANG CONTOH BARANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI CONTOH BAGI PEMBUATAN HASIL PRODUKSI, BAIK YANG AKAN DIEKSPOR MAUPUN UNTUK TUJUAN PEMASARAN LUAR NEGERI.

27 SYARAT PEMBERIAN PEMBEBASAN BM UNTUK BARANG CONTOH:  TIDAK DIPINDAHTANGANKAN, DIJUAL, ATAU DIKONSUMSI DI DALAM NEGERI.  BUKAN BARANG UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT.  TIDAK MELEBIHI 3 BUAH PER JENIS/MODEL/TIPE/UKURAN.  BISA DIBAWA SENDIRI ATAU DIKIRIM MELALUI POS, KAPAL LAUT, KAPAL UDARA.  BILA DIBAWA SENDIRI NILAI KESELURUHAN TIDAK LEBIH DARI FOB US$ 1.000,00 ATAU MATA UANG LAIN YANG SETARA.  WAJIB DISIMPAN SELAMA 2 TAHUN SEJAK REALISASI IMPOR, SETELAH ITU BEBAS DARI KEWAJIBAN NEGARA.

28 BARANG KORPS DIPLOMATIK  BARANG KEPERLUAN KONSULER.  BARANG KEPERLUAN RESMI WAKIL DIPLOMATIK.  BARANG UNTUK PENDIRIAN DAN/ATAU PERBAIKAN GEDUNG YANG DITEMPATI PERWAKILAN DIPLOMATIK,KONSULER, DAGANG.

29 BARANG KORPS DIPLOMATIK  BARANG YANG DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN SENDIRI (TERMASUK KELUARGA) PARA WAKIL DIPLOMATIK, KONSULER, DAN DAGANG NEGARA ASING YANG BERTUGAS DI INDONESIA SERTA PEJABAT KONSULER YANG TERIKAT PADA PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULER YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA.

30 SYARAT PEMBEBASAN BM BARANG KORPS DIPLOMATIK  WAKIL DIPLOMATIK, KONSULER, DAN DAGANG TERSEBUT TIDAK MENJALANKAN PEKERJAAN ATAU PERUSAHAAN DI INDONESIA.  NEGARA BERSANGKUTAN MEMBERI PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP DIPLOMAT INDONESIA.  KHUSUS UNTUK PEJABAT KONSULER, MEREKA TIDAK DIANGKAT DI INDONESIA.  UNTUK KENDARAAN BERMOTOR, DIATUR DALAM KETENTUAN TERSENDIRI.

31 BARANG PENUMPANG BARANG BAWAAN PENUMPANG DALAM SATU KALI PERJALANAN DAN BUKAN BARANG DAGANGAN.

32 SYARAT PEMBEBASAN BM BARANG PENUMPANG:  HARGA FOB MAKSIMUM US$ 250 PER ORANG ATAU US$ PER KELUARGA.  BARANG TIBA BERSAMA-SAMA PENUMPANG.  JUMLAH WAJAR UNTUK DIPAKAI SENDIRI OLEH PENUMPANG DAN/ATAU KELUARGANYA.  TIDAK TERMASUK DALAM KETENTUAN LARANGAN/PEMBATASAN IMPOR.  DIBEBASKAN JUGA DARI CUKAI: 200 BATANG SIGARET/50 BATANG CERUTU/200 GRAM TEMBAKAU IRIS, DAN 1 LITER MMEA.

33 BARANG KIRIMAN BARANG YANG DIKIRIM OLEH SESEORANG/PENGIRIM DI LUAR NEGERI KEPADA SESEORANG PENERIMA DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN JASA POS ATAU JASA TITIPAN ATAU ANGKUTAN KAPAL LAUT ATAU PESAWAT UDARA.

34 SYARAT PEMBEBASAN BM BARANG KIRIMAN  BUKAN BARANG DAGANGAN DENGAN NILAI TIDAKLEBIH DARI US$ 50 PER KIRIMAN.  TIDAK TERMASUK DALAM KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR.

35 BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BARANG YANG DIKIRIM KE INDONESIA OLEH PBB BESERTA ORGANISASINYA, NEGARA ASING, DAN ORGANISASI ASING LAINNYA UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI (TERMASUK KELUARGA) PEJABAT DAN AHLI YANG BEKERJA UNTUK LEMBAGA/ORGANISASI TERSEBUT.

36 SYARAT PEMBEBASAN BM BARANG KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL  PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL TERSEBUT ADALAH PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL YANG DITUNJUK ORGANISASI INDUKNYA UNTUK BERKEDUDUKAN DIINDONESIA.  PEJABAT BADAN INTERNASIONAL TERSEBUT DIANGKAT LANGSUNG OLEH ORGANISASI INDUKNYAUNTUK BERKEDUDUKAN DI INDONESIA.  PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL TERSEBUT TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA.  PEJABAT PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL TERSEBUT BUKAN WARGANEGARA INDONESIA DAN TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA.

37 PASAL 26 UU No. 10/1995 Pembebasan atau keringanan BM dapat diberikan atas impor: a.Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; b.Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu; c.Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan; d.Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan; e.Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin; f.Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, atau pengujian.

38 PASAL 26 UU No. 10/1995 Pembebasan atau keringanan BM dapat diberikan atas impor: g.Barang yang telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama; h.Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam Daerah Pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai; i.Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan; j.Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; k.Barang dengan tujuan untuk diimpor sementara.

39 BARANG IMPOR SEMENTARA BARANG YANG PADA WAKTU IMPORNYA NYATA-NYATA DIMAKSUDKAN UNTUK DIEKSPOR KEMBALI, DENGAN SYARAT:  TIDAK HABIS DIPAKAI SELAMA MASA PENGIMPORAN SEMENTARA;  TIDAK BERUBAH BENTUK, KECUALI AUS;  JELAS IDENTITASNYA;  ADA BUKTI BAHWA BARANG TERSEBUT AKAN DIEKSPOR KEMBALI.

40 BARANG IMPOR SEMENTARA YANG DAPAT DIBERIKAN PEMBEBASAN BM  BARANG KEPERLUAN PAMERAN.  BARANG KEPERLUAN PERTUNJUKAN UMUM.  BARANG KEPERLUAN TENAGA AHLI, PENELITIAN, PEMBUATAN FILM.  BARANG KEPERLUAN CONTOH.  BARANG KEPERLUAN PERLOMBAAN.  KENDARAAN YANG DIGUNAKAN SENDIRIOLEH WISATAWAN MANCANEGARA.  BARANG OPERASI PERMINYAKAN (BOP) GOL II.  BARANG UNTUK DIPERBAIKI.

41 BARANG IMPOR SEMENTARA YANG DAPAT DIBERIKAN KERINGANAN BM:  BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK;  BARANG UNTUK KEPERLUAN PRODUKSI ATAU ANGKUTAN DALAM NEGERI.

42

43 KEMUDAHAN SISTEM PROSEDUR KEPABEANAN  JALUR PRIORITAS.  PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING).  PENGELUARAN BARANG DENGAN PENANGGUHAN BM, CUKAI, DAN PDRI.  PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR DI TEMPAT LAIN SELAIN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA.  PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DAN PENGAMBILAN CONTOH UNTUK PEMBUATAN PIB.  PEMERIKSAAN BARANG IMPOR DI GUDANG ATAU LAPANGAN PENIMBUNAN MILIK IMPORTIR.  PENGEMAS YANG DIPAKAI BERULANGKALI (RETURNABLE PACKAGE).

44 KEMUDAHAN SISTEM PROSEDUR KEPABEANAN  PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) BERKALA.  PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) BERKALA.  IMPOR SEMENTARA.  TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (KAWASAN BERIKAT, GUDANG BERIKAT, ENTREPOT TUJUAN PAMERAN, TOKO BEBAS BEA).  PRE-ENTRY CLASSIFICATION.  CUSTOMS ADVICE & VALUATION RULING.

45 ALUR TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR 1. 1.KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN KEDATANGAN BARANG IMPOR 2. 2.PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN 3. 3.PENGELUARAN BARANG IMPOR

46  Cusdec  (Dok.PIB)  Cusres  (No/Tgl BC1.1)  Cuscar  (Manifest)  Jaringan  EDI  Jaringan  EDI  Importir  Agen Pelayaran  Cuscar  (Manifest)  Cusres  (No/Tgl BC1.1)  Cusres  (No/Tgl BC1.1)  Cuscar  (Manifest)  Laporan  Penimbunan  PT. Pelindo  Kantor Pelayanan  Bea dan Cukai  Sistem Pelayanan Manifest (EDI-Manifest) xxxx  LAMP. IV

47 KEWAJIBAN PENGANGKUT  RKSP atau  JKSP  Sarana Pengangkut •Datang dari luar Daerah Pabean (international); •Datang dari dalam Daerah Pabean (intersuler) mengangkut barang impor dan/atau barang ekspor;      Paling lama 24 jam sebelum kedatangan SP  Perubahan RKSP/JKSP :  RKSP----Paling lama pada saat kedatangan  JKSP----Paling lama pada saat kedatangan pertama  Menyerahkan  SEBELUM KEDATANGAN :

48 RENCANA/JADWAL KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT MELIPUTI •Nama SP •No. pengangkutan (voy./flight no) •Pelab. asal •Pelab terakhir yg disinggahi •Pelab.tujuan • Perkiraan tanggal kedatangan •Rencana jumlah kemasan, peti kemas atau barang curah yang akan dibongkar •Pelab. tuj. berikutnya dalam Daerah Pabean Diberitahukan 24 jam sebelum kedatangan

49  CONTOH PENGAJUAN RKSP :  Singapore  Tidak mengangkut barang impor  Tg.Priok  Tg.Perak  Australia  Tg. Emas Memuat BI eks A/L dari Tg Priok tujuan Ke Tg.Emas  Memuat BE dari Tg.Emas  Tujuan ke Australia, bongkar Tg Perak utk dimuat kapal D Kapal A  Kapal B  Kapal C  Kapal D Kapal AInternational liner, datang dari Singapore tidak memuat brg impor/ekspor/brg BC1.3 Kapal BNational liner, membawa brg impor eks A/L dari Tg Priok ke Tg Emas Kapal CNational liner, membawa /tidak brg ekspor tujuan Australia dari Tg Emas dibongkar di Tg Perak untuk di A/L ke Australia dengan Kapal D  Wajib menyerahkan RKSP / JKSP

50 Menyerahkan secara manual : a.Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut, b.Daftar bekal kapal, c.Stowage plan, d.Daftar senjata api, dan e.Daftar obat-obatan termasuk narkotika.   Inward Manifest •Barang impor: yang dibongkar /diselesaikan, diangkut lanjut, diangkut terus •Barang ekspor: diangkut lanjut, diangkut terus •Barang BC 1.3 Sarana Pengangkut •Datang dari luar Daerah Pabean (international); •Datang dari dalam Daerah Pabean (intersuler) mengangkut barang impor dan/atau barang ekspor;     Paling lama: jam sejak kedatangan SP (laut) - -8 jam sejak kedatangan SP(udara) - -Pada saat kedatangan SP (darat)  Menyerahkan Tidak wajib menyerahkan Inward Manifest Untuk SP yang tidak melakukan kegiatan bongkar/muat dan : * lego jangkar tdk lebih 24 jam (SP Laut) atau Mendarat tidak lebih dari 8 jam (SP Udara)  :  SAAT KEDATANGAN : Menyerahkan Pemberitahuan Nihil Jika tidak melakukan kegiatan bongkar/muat, akan tetapi : * lego jangkar lebih 24 jam (SP Laut) atau mendarat lebih dari 8 jam (SP udara) KEWAJIBAN PENGANGKUT

51  SAAT KEBERANGKATAN : Sarana Pengangkut • •Menuju langsung/tidak langsung ke luar Daerah Pabean; • •Menuju dalam Daerah Pabean (intersuler) mengangkut barang impor dan/atau barang ekspor;     Paling lama sebelum keberangkatan SP  Menyerahkan Outward Manifest • •Barang ekspor: yang dimuat, diangkut lanjut, diangkut terus • •Barang impor: diangkut lanjut, diangkut terus • •Barang BC 1.3   Tidak wajib menyerahkan Outward Manifest  Untuk SP yang tidak melakukan kegiatan bongkar/muat dan : -lego jangkar tdk lebih 24 jam (SP Laut) -Mendarat tdk lebih dari 8 jam (SP udara) KEWAJIBAN PENGANGKUT

52 PEMBONGKARAN BARANG IMPOR ► Harus dibongkar di Kawasan Pabean ► Dikecualikan : Force majeur Sifat barang Kendala tehnis Kongesti Kawasan Pabean tidak memenuhi syarat Wajib dilaporkan dalam waktu 12 jam setelah selesai pembongkaran barang impor Att : SA berdasarkan ps 7 (4) dan (5) UU No. 10/1995

53  Hanya dapat ditimbun di TPS  Dalam hal tertentu dapat ditimbun di tempat lain atas persetujuan Ka KPBC, sbb : Kongesti Sifatnya memerlukan pengawasan khusus Force majeur Alasan tehnis Bahan baku danmesin industri Keperluan proyek mendesak Barang kebutuhan pokok Barang impor industri strategis Fasilitas pembayaran berkala/PIB berkala Pertimbangan Ka KPBC Pengusaha Tempat Penimbunan wajib lapor dalam waktu 12 jam setelah selesainya penimbunan Att : SA bdsr ps 43 UU No.10 /95

54  PENETAPAN KLASIFIKASI TARIF > PENGELOMPOKAN BARANG BERDASARKAN KONVENSI HARMONIZED SYSTEM (WCO).  PENETAPAN NILAI PABEAN > BERDASARKAN ARTICLE VII GATT (GATT VALUATION CODE).

55  TARIF BM (BMAD/BM IMBALAN): BM YG DIBAYAR = %Tarip x Nilai Pabean (CIF)  PAJAK DALAM RANGKA IMPOR: PAJAK YG DIBAYAR = % Tarip x (NP + BM)

56 PASAL 27 UU NO. 10/1995: PENGEMBALIAN BM SEBAGIAN / SELURUHNYA ATAS:  KESALAHAN TATA USAHA.  PASAL 25 DAN 26.  REEKSPOR ATAU DIMUSNAHKAN BC.  JML LEBIH KECIL, CACAT, SALAH ORDER, KUALITAS LEBIH RENDAH.  PUTUSAN BANDING.

57 PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, PDRI • Dilakukan di Bank Devisa Persepsi (yg sekota /sewilayah kerja dgn Kantor Pab.)atau Kantor Pabean, dgn cara : – Pembayaran biasa – Pembayaran berkala. Utk importir jalur prioritas • Untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE, pembayaran pada Bank Devisa Persepsi yg on-line dengan sistem PDE Kepabeanan • Pembayaran melalui Kantor Pabean hanya dilakukan jika ditempat tsb tidak tdpt Bank Devisa Persepsi atau pembayaran utk impor barang penumpang

58 APA SAJA YG HARUS DIBAYAR? • BEA MASUK; • BM ANTI DUMPING/IMBALAN (BILA ADA); • PPN; • PPnBM; • PPh PASAL 22 IMPOR. kBESARNYA TARIF DITETAPKAN MENKEU

59  PEMBAYARAN DAN PENYETORAN  PENERIMAAN NEGARA Secara Online  (Online Payment System)  Bank Devisa  Persepsi  KPKN Jaringan EDI  KPP  PIB + Pembayaran  SSPCP  LHP & DNP  SSPCP  Sistem MP3  Sistem SISPEN  Importir  Kantor Pelayanan  Bea dan Cukai  EDI Kepabeanan xxxx  LAMP. VIII

60  Setiap pengimporan atau secara berkala  Secara manual atau melalui media elektronik  Utk Kantor Pabean yg menerapkan sistem PDE, pengiriman data melalui komputer yg on-line dgn sistem PDE Kepabeanan  Dpt diajukan sebelum barang impor tiba  Brg impor eksep, dengan menggunakan PIB semula

61  JALUR MERAH  JALUR HIJAU  JALUR PRIORITAS

62 KRITERIA JALUR MERAH • Importir Baru • Importir dalam kategori ResikoTinggi • Barang impor sementara • Barang re-impor • Terkena pemeriksaan acak • Barang impor tertentu yg ditetapkan pemerintah • Brg impor resiko tinggi /berasal dari negara yg berisiko tinggi

63 JALUR HIJAU •Mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yg diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi baik dan memenuhi persyaratan/kriteria yg ditentukan sehingga terhadap importasinya hanya dilakukan penelitian dokumen •Hanya untuk Importir atau importasi yg tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut dalam jalur merah

64 JALUR PRIORITAS Mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik danmemenuhi persyaratan/kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat

65 PEMERIKSAAN PABEAN Barang Impor hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain dalam pengawasan Pabean setelah terdapat pemeriksaan pabean dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pemeriksaan Pabean Meliputi a. Pemerikasaan Dokumen dan / atau b. Pemeriksaan fisik barang Barang impor berupa BKC wajib dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai

66  Tujuan utk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan impor yg berlaku  PIB  utk mengetahui kebenaran klasifikasi & NP  PIBT -  menetapkan klasifikasi dan NP  Utk butir a. dlm waktu paling lama 30 hr sejak pendaf. PIB  Pejabat dpt melakukan verifikasi thd PIB dan PIBT --  hasil verifikasi merupakan salah satu kriteria utk pelaksanaan audit Note Buku Tarip Kepabeanan Indonesia

67  Jalur Prioritas  Pemberitahuan Pendahuluan (pre-notification)  Pelayanan Segera (rushhandling)  Penangguhan pembayaran BM, Cukai dan PDRI  Pembongkaran brg impor di tempat lain selain TPS  Pemeriksaan brg impor di gudang milik Importir  Pemeriksaan Pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan PIB  PIB Berkala  Pengemas yang dipakai berulang-ulang

68  MENGAJUKAN PERMOHONAN KPD DIRJEN BC MELALAUI KAKANWIL DJBC

69  Mandatory Mandatory  Check Check  Mandatory Mandatory  Check Check  Content Content  Check Check  Content Content  Check Check  PIB  Jalur  Prioritas  SPPB  Truck-Lossing  Komputer KPBC  Bukti  Bayar  Credit  Advice  Bayar  Importir  Bank  Sistem Pelayanan Impor Importir Jalur Prioritas  Jaringan  EDI  Kantor Pelayanan DJBC  PIB  Customs  Respon xxxx  LAMP. VII

70  MEMPUNYAI REPUTASI SANGAT BAIK YANG TERCERMIN DARI PROFIL PERUSAHAAN  MEMPUNYAI BIDANG USAHA YANG JELAS DAN SPESIFIK  TIDAK PERNAH MENYALAH GUNAKAN FASILITAS DALAM SATU TAHUN TERAKHIR  TDK PERNAH MEMBRITAHUKAN JML / DAN JENIS SERTA NP YANG BERBEDA DENGAN YANG DIIMPOR SELAMA SATU TAHUN TERAKHIR

71  TELAH DIAUDIT OLEH KAP YANG MENYATAKAN BAHWA PERUSAHAAN TERSEBUT TIDAK PERNAH MEDPTKAN OPINI DISCLAIMER ATAU ADVERSE  TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN UTANG BERUPA KEKURANGAN PEMBAY BM DAN PDRI  MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN PABEAN SECARA LANGSUNG (HARUS PUNYA IJAZAH AHLI KEPABEANAN).

72  Tidak pernah memberitahukan jumlah dan jenis barang serta nilai pabean yg salah  Telahdiaudit Akuntan Publik  dan tidak mendapatkan opini disclaimer atau reverse  Tidak mempunyai tunggakan BM dan PDRI  Mempunyai kemampuan untuk mengajukan pemberitahuan pabean secara langsung.

73  TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK, KECUALI BRG IMPOR SEMENTARA, REIMPOR, NHI ATAU BRG DITETAPKANPEMERINTAH  PEMERIKSAAN FISIK DPT DILAKUKAN DI LOKASI IMPORTIR  TRUCKLOSSING  PEMBAYARAN BERKALA untuk IMPOR BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG/BARANG MODAL  PENYERAHAN HARDCOPY MAX 5 HARI SEJAK SPPB  PRENOTIFICATION

74  WAJIB MENYERAHKAN JAMINAN  BM DAN PDRI DILUNASI PDN SETIAP AKHIR BULAN SETELAH BULAN PENDAFTARAN PIB :  Bila akhir bulan jatuh hari minggu  Hari kerja sebelumnya  Bila akhir bulan jatuh pd akhir th anggaran -  tgl 20  jk jatuh hari minggu/libur nasional -  hari kerja sebelumnya  THD IMPORTIR JALUR PRIORITAS DILAKUKAN AUDIT KEPABEANAN SECARA PERIODIK  IMPORTIR JALUR PRIORITAS YG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN SDA, DIKENAKAN :  SA psl 8 (6) UU No. 10/1995  10% x BM yg wajib dilunasi  Pencabutan fas. Pembayaran Berkala selam 6 bulan sejak tgl jatuh tempo

75  MELAKUKAN PELANGGRAN SALAH SATU KETENTUAN TTG PERSYARATAN IJP  TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DARI INSTANSI TERKAIT

76  ATAS PERMOHONAN YBS  DLM JANGKA WKT 6 BLN SECARA TRS MENERUS TDK MELAKUKAN KEG KEPAB di BIDANG IMPOR  PENGADILAN MEMUTUSKAN IJP YBS TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA di BIDANG KEPAB / CUKAI

77 1. DGN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN PDE 2. DGN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA DISKET 3. DGN PIB SECARA SECARA MANUAL

78 Mandatory Check Mandatory Check Content Check Content Check Pengeluaran Barang Hijau Penetapan Jalur Penetapan Jalur Merah Penelitian Dokumen Importir /PPJK Bank Bayar Bukti Bayar Komputer KPBC PIB Pemeriksaan Hi Co Scan Pemeriksaan Fisik Analyzing Point TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK Credit Advice Respon Pejabat Penerima Dokumen SPPB PIB Dalam hal Barang termasuk Larangan /pembatasan SPPB Back

79 Mandatory Check Mandatory Check Content Check Content Check Pengeluaran Barang Hijau Penetapan Jalur Penetapan Jalur Merah Penelitian Dokumen Importir /PPJK Bank Bayar Bukti Bayar Komputer KPBC PIB Pemeriksaan Hi Co Scan Pemeriksaan Fisik Analyzing Point TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA DISKET Dalam hal Barang termasuk Larangan /pembatasan SPPB Back Pejabat Penerima Dokumen DISKET + HARD COPY SPPB

80 Pengeluaran Barang Hijau Merah Importir /PPJK Bank Bayar Bukti Bayar PIB Pemeriksaan Fisik TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA MANUAL Back Pejabat Penerima Dokumen HARD COPY SPPB Pejabat Pemeriksa Dokumen Penelitian Dokumen Penelitian Dokumen SPPB Penetapan Jalur Penetapan Jalur

81 Mandatory Check Mandatory Check Content Check Content Check Pengeluaran Barang SPPB Penetapan Jalur Penetapan Jalur Merah Penelitian Dokumen Importir Jalur Prioritas Bank Bayar Bukti Bayar Komputer KPBC PIB TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (JALUR PRIORITAS) Credit Advice Respon Pejabat Penerima Dokumen SPPB Pemeriksaan Fisik PIB Paling Lama 5 hari Back

82 Content Check Content Check SPPB Penetapan Jalur Penetapan Jalur Merah Penelitian Dokumen Importir Jalur Prioritas Bank Bayar Bukti Bayar Komputer KPBC TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA DISKET (JALUR PRIORITAS)   Membuat PIB dengan Modul Importir milik sendiri Pemeriksaan Fisik Back Pejabat Penerima Dokumen Mandatory Check Mandatory Check Pengeluaran Barang SPPB PIB Disket+ Hard copy

83 Pengeluaran Barang Merah Bank Bayar Bukti Bayar Pemeriksaan Fisik TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA MANUAL (JALUR PRIORITAS) Back Pejabat Penerima Dokumen PIB HARD COPY Pejabat Pemeriksa Dokumen Penelitian Dokumen Penelitian Dokumen SPPB Penetapan Jalur Penetapan Jalur SPPB Importir Jalur Prioritas

84  THD BRG YG TELAH MENDAPAT SPPB, PADA SAAT PENGELUARAN BRG IMPOR  THD BARANG DIANGKUT TERUS, DIANGKUT LANJUT, DITIMBUN KE TPB DAN DIANGKUT KE TPS DI KAW. PAB. LAINNYA, PADA SAAT PENGELUARAN Dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Depkeu Pemeriksaan lanjutan oleh Pej. yg melakukan Pengawasan

85 1. Menggunakan PIB dan dok. pelengkap pabean serta bukti pembayaran/jaminan 2. Utk brg penumpang, menggunakan PIBT 3. Untuk yang mendapat fasilitas keringanan, bayar BM : 2 % per bulan, PPN dan PPnBM bayar penuh (100 %) 4. Besar jaminan : a. BM + PDRI terutang - -  fas. pembebasan b. Selisih BM terutang dikurangi dengan BM yang telah dibayar + PPh ps. 22  fasilitas keringanan

86 PELAYANAN SEGERA (Rush Handling) • Organ tubuh manusia • Jenazah dan abu jenazah • Brg yg nerusak lingkungan • Binatang hidup • Tumbuhan hidup • Surat kabar/majalah peka waktu • Dokumen yg diurus PJT Jaminan sebesar BM & PDRI

87 PENYELESAIAN PELAYANAN SEGERA • Importir menyerahkan Dok. Pel. Pabean + Jaminan • Importir wajib menyerahkan PIB Definitif, sesuai tata kerja, dgn mdpt Jalur Hijau tanpa diterbitkan SPPB dlm wkt 7 hr kerja sejak pengeluaran brg impor • Utk brg yg merusak lingkungan, binatang / tumbuhan hidup, hanya dpt dikeluarkan setelah tdpt ijin dari instansi terkait • Jika kewajiban tdk dipenuhi : • Jaminan dicairkan  SA bdsr ps 10 A ayat 6 UU No.17/2006 ttg Kepabeanan  Kemudahan hanya dpt diberikan lagi 6 bulan sejak Importir menyelesaikan kewajibannya

88 1. Terhadap brg impor yg masih berada didalam Kawasan Pabean dpt diekspor kembali dgn alasan :  Tidak sesuai pesanan  Tdk dpt diimpor karena perubahan peraturan  Salah kirim  Rusak  Tdk dpt memenuhi persyaratan impor dr instansi tehnis 2. Ket.atas tdk berlaku jika tlh diajukan PIB dan hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah / jenis brg tidak sesuai 3. Importir mengajukan permohonan ke Ka KPBC 4. Berdasarkan perset.KPBC, eksportir membuat PEB 5. Pemeriksaan jumlah, jenis, merek serta ukuran kemasan / peti kemas

89  Diberikan kepada :  Importir jalur prioritas ; dan  Importir lainnya, dgn persetujuan Ka KPBC  Importir mengajukan permohonan dgn melampirkan :  Copy/fax AWB dan/atau HWB, B/L dan/atau HB/L yg ditandasahkan oleh pengangkut Pelayanan PIB sesuai Tatakerja penyelesaian brg impor untuk dipakai

90 PENANGGUHAN PEMBAYARAN BM & PDRI • Importir menyerahkan kepada Pejabat Pabean : – PIB dgn jaminan, dan/atau – Dok. Pelengkap Pabean dan jaminan • Penangguhan paling lama 6o hr sejak tgl pendaftaran PIB atau Dok. Pel. Pab. • Importir wajib menyerahkan PIB Definitif, dgn mendapat Jalur Hijau tanpa diterbitkan SPPB dlm waktu paling lama tgl jatuh tempo pemberian penangguhan • Jika tdk dipenuhi : – Jaminan dicairkan – Sanksi Administrasi bdsrk ps 8 (6) UU Pab. – Kemudahan diberikan lagi setelah 6 bulan sejak kewajiban pab diselesaiakan

91 PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR  Tujuan untuk mencegah misdescription, unreported, kesalahan neg.asal brg, pemasukan brg larangan/pembatasan dan menetapkan klasifikasi tarif dan nilai pabean  Tingkat pemeriksaan 10 %, 30 % atau keseluruhan barang

92 Menghitung jumlah kemasan dan mencocokan jenis kemasan Mengawasi stripping barang MEKANISME PEMERIKSAAN BARANG DALAM HAL BARANG IMPOR DIANGKUT DALAM PETI KEMAS (CONTAINER) Mencocokan nomor, ukuran, jumlah, jenis peti kemas barang impor yg diperiksa Memeriksa segel peti kemas Customs

93 Menghitung jumlah & jenis kemasan barang impor yg diperiksa DALAM HAL BARANG IMPOR DIANGKUT DALAM KEMASAN LAIN DARI PETI KEMAS Mencocokan nomor, merek, ukuran, jenis peti kemas barang impor yg diperiksa

94 Menghitung jumlah & volume barang impor yg diperiksa DALAM HAL BARANG IMPOR DIANGKUT DALAM BENTUK CURAH Mencocokan jenis barang dengan copy invoice & packing list yg telah dilegalisir oleh Pejabat Penerima Dokumen

95 JUMLAH DAN JENIS KEMASAN Terdiri 1 jenis barang Terdiri lebih dari 1 jenis barang Diperiksa 10 % atau 30% dari jumlah kemasan tiap peti kemas yg diperiksa (min. 2 koli) Diperiksa 10 % atau 30% dari tiap jenis barang dalam tiap peti kemas yg diperiksa (min. 2 koli) Kedapatan tidak sesuai Diperiksa 100% sesuai Tidak sesuai

96 PEJABAT PEMERIKSA BARANG WAJIB MEMERIKSA DATA TEKNIS/SPESIFIKASI BARANG YG DIPERIKSA DENGAN MEMPERHATIKAN HAL-HAL BERIKUT : 1. Jumlah satuan barang dari setiap jenis barang yg diperiksa 2. Merek, tipe,ukuran, data teknis/spesifikasi barang 3. Memberikan paraf pada kemasan yang telah dibuka & telah dilakukan pemeriksaan fisik 4. Jika jumlah atau jenis barang tidak sesuai, dilakukan pemeriksaan fisik 100% 5. Jika copy invoice dan/atau packing list tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik, maka pemeriksaan ditingkatkan menjadi 100%.

97 1. Uraian jenis barang, meliputi : a) Uraian barang, b) Merek & tipe barang c) Spesifikasi teknis sesuai dengan kegunaan barang d) Keterangan lain untuk memperjelas pengenalan barang 2. Jumlah barang dalam satuan yg umum 3. Jenis kemasan barang 4. Kesimpulan tentang kesesuaian jumlah & jenis barang dengan copy invoice & packing list 5. Hasil penelitian Laboratorium jika diperlukan 6. Keterangan dari instansi terkait jika diperlukan 7. Hasil pemeriksaan bersama jika dilakukan pemeriksaan bersama 8. Memberi catatannomor PIB, nomor petikemas/kemasan, tanggal pemeriksaan dan mencantumkan nama & NIP serta membubuhkan tanda tangan pada contoh barang dan/atau photo barang

98  Mandatory Mandatory  Check Check  Mandatory Mandatory  Check Check  Content Content  Check Check  Content Content  Check Check  Penetapan Penetapan  Jalur Jalur Jalur  Penetapan Penetapan  Jalur Jalur Jalur  Jalur Merah  PIB  Analyzing Analyzing  Point Point  Analyzing Analyzing  Point Point  Jalur Hijau  Pemeriksaan Pemeriksaan  Hi Co Scan Hi Co Scan Hi Co Scan  Pemeriksaan Pemeriksaan  Hi Co Scan Hi Co Scan Hi Co Scan  Pemeriksaan Pemeriksaan  Fisik Fisik  Pemeriksaan Pemeriksaan  Fisik Fisik  Penelitian Penelitian  Dokumen Dokumen  Penelitian Penelitian  Dokumen Dokumen  Jalur  Prioritas  SPPB  Bukti  Bayar  Credit  Advice  Komputer KPBC  Kantor Pelayanan DJBC  Sistem Pelayanan Impor (PDE-Impor)  Bank  Bayar  Importir  PIB  Customs  Respon  Jaringan  PDE xxxx  LAMP. II

99  Brg akan dikeluarkan dari Kaw. Pab ke peredaran bebas tanpa memenuhi Kew.Pab.  Brg akan dikeluarkan dari Kaw. Pab yg bdsr petunjuk yg cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh Kew. Pab.  Brg impor telah mdpt SPPB yg terkena NHI  Brg impor bdsrkan pemeriksaan mendadak kedapatan tidak sesuai Pemeriksaan fisik: Oleh Pejabat yg melakukan pengawasan

100 PENEGAHAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN ► Paket atau brg yg disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos ► Brg yg diduga merupakan hasil pelanggaran HAKI yg tidak dimaksudkan tujuan komersial berupa :  Barang bawaan penumpang/awak SP  Brg pelintas batas  Brg kiriman melalui pos / jasa titipan

101


Download ppt "TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR DASAR HUKUM • UU NO. 10 /1995 tentang Kepabeanan jo UU. 17/2006 • SK Menteri Keuangan RI No. 453/04/2002 tentang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google