Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN (DALAM RANGKA RAKERKESDA DAN PENINGKATAN KOMITMEN KERJASAMA KAB/KOTA DI BIDANG KESEHATAN PROV JAWA TENGAH) Disampaikan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN (DALAM RANGKA RAKERKESDA DAN PENINGKATAN KOMITMEN KERJASAMA KAB/KOTA DI BIDANG KESEHATAN PROV JAWA TENGAH) Disampaikan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN (DALAM RANGKA RAKERKESDA DAN PENINGKATAN KOMITMEN KERJASAMA KAB/KOTA DI BIDANG KESEHATAN PROV JAWA TENGAH) Disampaikan oleh: Dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KEMENTERIAN KESEHATAN

2 ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN JANGKA PANJANG ( ) NOINDIKATOR UHH6973,7 2IMR32,315,5 3MMR KR GIZI269,5 Tujuan Pembangunan Kesehatan SASARAN UPAYA POKOK 1.Pembangun an nasional berwawasan kesehatan 2.Pemberdaya an Masyarakat & daerah 3.Pengem- bangan upaya & pembiaya-an kesehatan 4.Pengem- bangan & pember- dayaan SDM Kesehatan STRATEGI

3 Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan NILAI VISI, MISI, dan NILAI KEMKES Pemberdayaan masyarakat. 2.Upaya kesehatan yg bermutu dan berkeadilan 3.Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. 4.Tata kelola kepemerintahan yg baik. •Pro Rakyat •Responsif •Inklusif •Efektif. •Clean Derajat kesehatan yg setinggi-tingginya VISI MISINILAI

4 8 PROGRAM UNGGULAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA SIAGA AKTIF DAN PENINGKATAN PHBS REVITALISASI PELAYANAN KESEHATAN KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI, RETENSI DAN MUTU SDM YG TERDIRI DARI BEASISWA / TUGAS BELAJAR KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI, KEAMANAN, MUTU, EFEKTIVITAS, KETERJANGKAUAN OBAT, VAKSI N DAN ALKES JAMINAN KESEHATAN JAMPERSAL KEBERPIHAKAN DTPK & DBK WORLD CLASS HEALTH CARE PROGRAM UNGGULAN KEMENKES

5 Isu Kesehatan Global di WHA-64 •Negara anggota WHO diharapkan mendukung reformasi WHO ke arah yang lebih efektif, efisien, responsif, objektif, transparan dan accountable untuk dapat lebih mengutamakan equity, social justice and human rights for all.

6 KERANGKA KONSEP DIREKTORAT BUK DASAR Peningkatan AKSES & MUTU pelayanan kesehatan dasar Outcome 1.Dinkes Propinsi/ Kabupaten/ Kota 2.Puskesmas 3.Fasyankes lain 4.Masyarakat Output Revitalisasi Yankesdas & Puskesmas Peningkatan akses di DTPK Kedokteran Keluarga Kesehatan Usila Pelayanan darah Kesehatan Indera Lintas Program & Lintas Sektor Dukungan Sarana & Prasarana Prioritas/ Strategis Tugas & Fungsi Dukungan untuk daerah Input 1.Promotif 2.Preventif 3.Peningkatan akses 4.Kebutuhan SDM 5.Program Lintas Sektor Prioritas •NSPK •Sosialisasi/ Advokasi •Bimtek/ Dukungan/ Fasilitasi •Evaluasi Kebijakan Kegiatan

7 PENDEKATAN REFORMASI UPAYA KESEHATAN Extrinsic influencesIntrinsic influences REFORM Berfungsi dg. baik Ada tapi tidak berfungsi Belum ada • Paradigma • Kebijakan • Kelembagaan • SDM • Program • Sistem

8 REFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN TERTIER SEKUNDER PRIMER KETENAGAAN ANGGARAN OBAT INFRA STRUKTUR PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA Kerjasama LP/LS GOOD GOVERNANCE MANAGEMENT LEADERSHIP REGULASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL INTRINSICFACTOR EXTRINSICFACTOR EKONOMI, POLITIK, GEO-POLITIK, GLOBALISASI, CLIMATE CHANGE GAP DETERMINANT SOSIAL BIDANG KESEHATAN

9 KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Sistem Kesehatan Berbagai Negara (Studi Komparatif) Sistem Kesehatan Nasional MANAJEMEN Sistem Kesehatan Daerah (Pendukung Sistem) Sumber Daya Produksi PROGRAM ORGANISASI PENYEDIA PELAYANAN SUMBER PELAYANAN Reforma si Sistem UU/ Payung Hukum Visi & Misi Masalah Kesehatan

10 Sumber Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan S I S T E M K E S E H A T A N MANAJEMEN SUMBER DAYA PRODUKSI PENYEDIA PELAYANAN PROGRAM ORGANISASI Sumber pembiayaan Pemerintah Pusat Pemerintah kabupaten Asuransi Kesehatan Masyarakat/swas ta Pemerintah Propinsi Kebijakan Hukum Kebijakan politik Kebijakan ekonomi

11 Implementasi Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan Untuk Publik

12 Fungsi regulasi Pemerintah •Mengatasi Biaya yang sangat tinggi •Mengatasi Informasi yang kurang bagi pelanggan •Mengatasi Moral hazard •Mengatasi Kelangkaan •Mengatasi Hubungan yang monopolistik •Mengatasi Keselamatan publik

13 AKTIVITAS REGULASI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RS Sertifikasi Perizinan Akreditasi MUTU

14 ARAH KEBIJAKAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN MUTU ACCESS EFFICACYEFFICIENCYSAFETYAPPRORRIATENESS CONTINUITY OF CARE AMENITIES TECHNICAL COMPETENCE HUMAN RELATIONS MUTU KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

15 EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2012 (1) 1.Kesehatan ibu, bayi, balita  Continuum of care 2.Perbaikan status gizi  Pencegahan stunting 3.Pengendalian PM, PTM & penyehatan lingkungan  melanjutkan upaya 4.SDM kesehatan  standar kompetensi 5.Obat  e-logistic 15

16 EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2012 (2) 6.Sistem Jamkes  Jaminan kelas III RS 7.Pemberdayaan masyarakat  early detection and response KLB & bencana 8.Peningkatan upaya kesehatan  integrasi 9.Monev MDGs dan penguatan peraturan 16

17 •Ketersediaan (Available) •Kelayakan (appropriate) •Kesinambungan (continue) •Penerimaan (acceptable) •Ketercapaian (achievable) •Keterjangkauan (affordable) •Efisien (efficiency) •Efektif (effectivity) Pelayanan Kesehatan yang Ingin Dicapai (GOOD GOVERNANCE) •Perumusan visi, misi semua fasyankes •Pembagian tugas melalui struktur organisasi seimbang di fasyankes •Kejelasan tanggung jawab, kewenangan dan mekanisme kerja •Budaya dan Etika (kualitas layanan ke masyarakat •Sistem pengendalian dan pengukuran kinerja fasyankes MUTU GOOD GOVERNANCE

18 EVALUASI KONDISI FASYANKES SAAT INI

19 TktRujukanLanjutan 4. Tingkat kedua fasilitas pelayanan Kelas B/A Rumah Sakit Vertikal/Provinsi/Swa sta TktRujukanPertama Kelas D/C Rumah Sakit Kab/Kota/Swasta TktRujukanDasar 3 tingkat pertama FasilitasPelayanan Puskesmas DTP/Rawat Inap • Puskesmas • Puskesmas Pembantu. • Polindes/Wahana 2. Tingkat masyarakat Posyandu (kader) 1. Tingkat rumah tangga rumah tangga Individu / Keluarga 19 Skema Jenjang Sistem Rujukan dengan Fasilitas Pelayanan

20 Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Sumber : Pusdatin Kemkes,, 30 Juni 2011 Total: Perawatan: Non Perawatan: PONED: Puskesmas Total: Puskesmas Pembantu 20 Perahu: Ambulans: Motor:4.179 Kendaraan

21 Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Posyandu: Poskesdes: Poskestren: Posyandu Poskestren Poskesdes Sumber : Sesditjen Bina Kesmas Kemkes,

22 NO.NAMA PROVINSI PUSKESMAS PERAWATAN PUSKESMAS NON PERAWATAN PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) JUMLAH 1Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIA KEADAAN DESEMBER 2010 (1) Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

23 NO.NAMA PROVINSI PUSKESMAS PERAWATAN PUSKESMAS NON PERAWATAN PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) JUMLAH 17Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua TOTAL JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIA KEADAAN DESEMBER 2010 (2) Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010

24 • Peskesmas Perawatan Jmlh TT >10 :Puskesmas yang diberi tambahan ruangan & fasilitas menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupn ranap sementara. • Fungsi : merupakan Pusat Rujukan Antara melayani Gawat Darurat sebelum dibawa ke RS KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan Tahun 2011

25 KATEGORIKEPEMILIKANRS UMUMRS KHUSUSTOTAL RS Publik Pemerintah Swasta Non Profit TNI POLRI260 RS Privat Swasta BUMN Total KONDISI RUMAH SAKIT SAAT INI Keterangan : RS Pemerintah Terdiri dari: Kemenkes, Pemprop, Pemkab, Pemkot RS Organisasi Non Profit Terdiri dari: Organisasi Sosial, Organisasi Agama RS Swasta Terdiri Dari: Perusahaan, Perorangan dan Swasta/ Lainnya

26 Rasio Ideal 1:500 (SWAsembada) Rasio Ideal 1:1000 (Menurut WHO) Rasio Ideal 1:1500 (SK Menkes No. 228/ Menkes/SK/III/2000) Kebutuhan TT TOTAL Kebutuhan TT Jamkesmas Kekurangan TT TOTAL Kekurangan TT JAMKESMAS (+) • Jumlah Penduduk Indonesia s/d akhir Des 2010 = Jiwa (BPS) • Jumlah Penduduk Miskin s/d akhir Des 2010 = Jiwa • Jumlah Penduduk Sasaran Jamkesmas : Jiwa • Jumlah TT saat ini : TT • Jumlah TT Kelas 3 : TT • Unit Cost untuk 1 TT (Bangunan + Alat) = Rp. 42 Juta Rasio Kebutuhan TT Dalam Menghadapi Universal Coverage • Jika dihitung (Kekurangan TT TOTAL menurut WHO), maka dibutuhkan anggaran TT x Rp. 42 Juta = Rp. 4,5 T) Sumber : Ditjen BUK Kemkes RI, 2011

27 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERMASALAHAN KESIAPAN FASYANKES  Kesiapan Pemberi Pelayanan ( Supply side )  Bumerang ! Keseimbangan demand side dan Supply side.  Kesiapan Jenjang Sistem Rujukan  Khususnya kecukupan TT RS  Pemerataan Pemberi Pelayanan?  Paket Manfaat  Standard Pelayanan Medik  Standar Alat dan bahan, standar obat  Kendali Mutu dan Kendali Biaya

28 Upaya Sinergitas dan Sinkronisasi Bina Upaya Kesehatan - KEMKES Universal Coverage Revitalisasi Pelayanan PHC Pengembangan e-Health Pengembangan World Class Health Care Membangun Budaya Melayani Menunjang UP4B 28 Desentralisasi/ Otonomi Daerah

29 Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah Tantangan : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Permasalahan & Tantangan dalam RPJMN dan Renstra : RPJMN & RENSTRA KEMENKES TAHUN

30 TARGET RENCANA STRATEGIS UKP % Gawat Darurat 100% Jumlah RS PONEK 90% Jumlah RS terAKREDITASI 100% Yankes bagi GAKIN di kelas III RS Target Rencana Strategis UKP tahun

31 TANTANGAN RS DI MASA MENDATANG RUMAH SAKIT DI INDONESIA Pelayanan Kesehatan melampaui batas negara (Globalisasi) Kompetisi LN  Akes : ramah; Keterbukaan Informasi; Harga bersaing, Kemasan menarik Tingkat Pendidikan & Ekonomi Masy. meningkat Teknologi Kesehatan semakin maju

32 STUDI KELAYAKAN & TATA RUANG RS MEMENUHI STANDAR INPUT (blm dpt memenuhi semuanya) PENETAPAN KELAS (pengelompokan RS berdasarkan Fas & kmampuan yan - Kemkes) IZIN OPERASIONAL TETAP (5 thn – Pemda/Kab/Kota) REGISTRASI (Pencatatan resmi - Kemkes) AKREDITASI (Pelayanan bermutu - Kemkes) IZIN MENDIRIKAN (2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota) IZIN OPERASIONAL SEMENTARA (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME PENINGKATAN KELAS PERPANJANGAN IZIN

33 INDIKATOR RENSTRA DIT BUKR PADA RPJMN II (2010 – 2014) RS 964 RS 1240 RS 70% RS 33 90% 80% 60% 50% 689 RS % RS = 1,378 RS

34 DATA RS TERAKREDITASI DI INDONESIA BERDASARKAN KEPEMILIKAN SAMPAI DESEMBER TAHUN 2011 RSUD & RS Vertikal RS TNI RS POLRI RS BUMN RS SWASTA 372 RS 68 RS 40 RS 26 RS 369 RS PERSENTASE RS TERAKREDITASI DI INDONESIA 63.5% (875 RS dari 1378 RS)

35 Akreditasi Di Indonesia NASIONAL BARU NASIONAL INTER- NASIONAL

36 1.Admin & manaj 2.Yan Medis 3.Gawat Darurat 4.Keperawatan 5.Rekam Medis 1.Admin & manaj 2.Yan Medis 3.Gawat Darurat 4.Keperawatan 5.Rekam Medis 6.Kamar Operasi 7.Laboratorium 8.Radiologi 9.Yan Risti 10.Dalin 11.Farmasi 12.K-3 1.Admin & manaj 2.Yan Medis 3.Gawat Darutat 4.Keperawatan 5.Rekam Medis 6.Kamar Operasi 7.Laboratorium 8.Radiologi 9.Yan Risti 10. Pengendalian Infeksi 11. Farmasi 12. K Rehabilitasi Medis 14. Yan intensif 15. Yan gizi 16. Yan darah 5 Pelayanan 12 Pelayanan 16 Pelayanan SURVEI AKREDITASI RS STANDAR AKREDITASI NASIONAL

37 AKREDITASI NASIONAL AKREDITASI BARU NASIONAL

38 STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT BARU NASIONAL SASARAN II: Kelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasien SASARAN IV : MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (3 bab ) SASARAN I: Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit SASARAN III: Sasaran Keselamatan Pasien RS STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT

39 MDG’s Sasaran III: Penurunan angka kesakitan TB (6 bab) Sasaran I: Penurunan angka kematian bayi & peningkatan kesehatan ibu Sasaran II: Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS (6 bab) SASARAN MDG’s

40 HASIL PENILAIAN AKREDITASI BARU NASIONAL

41 1.Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal adalah suatu sistem pembagian wilayah kerja RS dengan cakupan area pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam waktu kurang dari 1 jam, agar dapat memberikan tindakan darurat emergency standar. 2.RS siap PONEK 24 jam di masing – masing kab/kota minimal 1 RS. 3.RS kab/kota harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kab/kota setempat untuk membina PUSKESMAS PONED di wilayah kerjanya. KEBIJAKAN PONEK DI RS Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi. PROGRAM PONEK DI RS Peningkatan kemampuan layanan kesehatan PONEK di RS Kab/Kota melalui peningkatan sarana prasaran dan pengadaan peralatan kesehatan untk program PONEK di Rumah Sakit Sesuai Rencana Strategis UKP Tahun 2014 yaitu 100% RS telah menyelenggarakan PONEK Menurunnya AKB menjadi 24/1000 KH dan Menurunnya AKI menjadi 118/ kh TUJUAN KEBIJAKAN KHUSUS / TEKNIS TARGET/ SASARAN 2014 Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik

42 PROGRAM PONEK Di RS PEMDA Prop / Kab Termasuk Regulasi dana RS Swasta, RB Dr / Bidan prakarsa swasta termasuk Hospital By Law POKJA Satgas GSI KEMENTERIAN KESEHATAN Profesi terkait (JNPK-KR,POGI, IDAI, IBI, PPNI) PUSKESMAS PONED DUKUNGAN UNIT-UNIT TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI Rumah Sakit Kolaborasi Perbaikan Improvement Collaborative • Merupakan kemitraan dalam upaya untuk memperoleh hasil terbaik dan menguntungkan semua pihak • Prinsip kebersamaan dalam bekerja dan mencapai tujuan yang diinginkan • Dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk pelayanan kesehatan • Membentuk jejaring kerjasama, pelayanan dan komunikasi • Perubahan atau perbaikan yang diperoleh, harus direplikasikan ke fasilitas atau area lainnya Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik

43 Termasuk didalamnya: assessment risiko, identifikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden dan merupakan solusi untuk mengurangi serta meminimalisasi risiko PATIENT SAFETY Suatu sistem dimana RS membuat asuhan kepada pasien lebih aman Tujuan: Mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya 6/28/2014

44 EVALUASI PEMBINAAN PELAYANAN KES DI RS

45 Evaluasi dalam Pembinaan Pelayanan Kesehatan di RS 1.Kebijakan & Strategi  Implementasi UU RS 2.SDM Kesehatan 3.Fasilitas & Logistik Kesehatan 4.Perencanaan & Pembiayaan Kesehatan 5.Pelayanan Kesehatan Masyarakat 6.Pembinaan upaya sistem Rujukan Kesehatan

46 Wilayah Cakupan Rujukan RS Kab/Kota 1.Perlu disepakati dengan Perda 2.Tidak terbatas pada struktur organisasi dan administrasi 3.Harus mempertimbangkan fungsi dan geografis Menjamin Sistem Rujukan yang Efektif dan Efisien

47 Luas Wilayah Cakupan tersebut dapat berdasarkan : 1.Target Jumlah Penduduk 2.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina :  Puskesmas  Praktek Swasta  Rumah Bersalin  RS lain yang kemampuannya lebih rendah Jarak ? Waktu Tempuh ?

48 Jejaring Cakupan Rujukan Rumah Sakit RS SDM 1 jam ke RS Akses Transportasi Tidak Ada Batas Wilayah

49 •Surat Permohonan dari Pemilik RS (Gubernur/Bupati/Walikota/Dir PT) •Profil RS disertai data lengkap, saranaprasarana, SDM dankinerja RS •SK Penetapan Klasifikasi RS •Nomor Registrasi RumahSakit •Surat izin operasional Diajukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Telaah teknis dan kelayakan Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Permintaan akan ditelaah oleh Kemenkes E-Planning Kementerian Kesehatan RI Buk.depkes.go.id Diajukan ke Kementerian Kesehatan RI

50 RANCANGAN ALUR PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN ALKES RS/LABKES DI LINGKUNGAN DITJEN BUK DITJEN BUK DIR BUKR KASUBDIT TEKNIS KASUBAG TU BUKR TIM ANALISIS KOORDINATOR PERENCANAAN KABAG PI BUK USULAN RS DAN LABKES SESDITJEN BUK E PLAN ANALISA USULAN DEKON USULAN TP INSTRUMEN DATA BASE KEBUTUHAN RS KONDISI RS

51 KESIMPULAN 1.Komitmen Daerah untuk Universal Coverage Komitment Seluruh Stakeholder : a.Pemerintah Pusat (Internal Depkes Dan Antar Departemen Terkait), b.Pemerintahan Prov. Dan Kab/Kota c.Komitmen Dinas Kesehatan d.Komiten Pemberi Pelayanan Kes  Perlu peningkatan jenjang sistem rujukan untuk mendukung jejaring pelayanan terpadu dalam mewujudkan universal coverage 2014

52 KESIMPULAN (2) Upaya KEMKES dalam pencapaian akreditasi nasional : 1.Akreditasi RS baru (Nasional)  menuju Standar Internasional dgn mengadopsi 14 standar JCI, berlaku mulai Sesuai UU No.44 ttg RS, 28 Okt 09, akreditasi wajib 3 th sekali  masa toleransi okt Renstra kemkes  pencapaian target RS terakreditasi pada: Th 2011 = 60%, Th 2014 = 90%  perlu peran Kadinkes Provinsi/kab/kota  meningkatkan motivasi RS untuk akreditasi  memberi daftar RS yg belum akreditasi 4.Penyelesaian akreditasi RS untuk 5 pelayanan dg sistim lama s/d Juni Meningkatkan cakupan RS terakreditasi dari 63 % (2011) menjadi 70 % (2012) 6.Melaksanakan standar akreditasi baru nasional mulai 2012

53 53


Download ppt "KEBIJAKAN PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN (DALAM RANGKA RAKERKESDA DAN PENINGKATAN KOMITMEN KERJASAMA KAB/KOTA DI BIDANG KESEHATAN PROV JAWA TENGAH) Disampaikan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google