OPERASIONALISASI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Presentasi berjudul: "OPERASIONALISASI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN"— Transcript presentasi:

1 OPERASIONALISASI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Badan Layanan UmumPusat Pembiayaan Perumahan

2 KEBIJAKAN OPERASIONAL
Badan Layanan UmumPusat Pembiayaan Perumahan

3 I. Gambaran Umum BLU PPP Dasar Penetapan PPP menjadi PK-BLU
Ditetapkan berdasarkan keputusan Menkeu Nomor 290/KMK.05/2010 sebagai Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 15 Juli 2010. Sumber : 290/KMK.05/2010 1

4 Tugas Pokok Tugas pokok BLU-PPP dalam rangka pelaksanaan kebijakan Fasilitas Likuiditas adalah menggalang, mengelola dan menyalurkan dana pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan meningkatkan akses kepada sumber pembiayaan. Sumber : Rencana Strategi Bisnis BLU – PPP 2

5 Lingkup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak (KPR Sejahtera Tapak) Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Susun (KPR Sejahtera Susun) Kredit Konstruksi (KK) Rumah Sejahtera: KK Rumah Sejahtera Tapak KK Rumah Sejahtera Murah Tapak Sumber : Rencana Strategi Bisnis BLU – PPP 3

6 Rantai Pasokan (Supply Chain) Rumah Umum
BLU - PPP DEMAND SUPPLY KK FUNDING SMF Database Masyarakat Berpenghasilan Tetap Secondary Mortgage Facility Pemda Pemasok Developer Bank Bahan Bangunan Pembangunan perumahan Pembiayaan KPR terjangkau Pembiayaan Sekunder Target Pasar Lahan Ketersediaan lahan dengan lokasi baik dan harga masuk plafon Ketersediaan infrastruktur Perijinan yang sulit dan mahal Ketersediaan bahan bangunan alternatif yang terjangkau dan berkualitas Margin pengembang terbatas Beban pajak berganda Biaya perijinan yang mirip dengan rumah kelas menengah atas Mayoritas bank fokus pada KPR kelas menengah atas Penghasilan calon pembeli yang terbatas baik untuk cicilan maupun Uang Muka Dana perbankan umumnya berjangka pendek sehingga rentan terhadap fluktuasi Pasar modal menyediakan peluang untuk penyedian dana jangka panjang Pasar captive yang besar dengan penghasilan tetap Sumber : Analisa tim 4

7 Hubungan antar Lembaga
BLU PPP NASABAH/ MASYARAKAT Pemerintahan Daerah/ Asuransi Pemerintahan Daerah/ Asuransi MITRA STRATEGIS MITRA STRATEGIS BANK PELAKSANA PENGEMBANG MITRA STRATEGIS Sumber : Analisa tim 5

8 Pengembangan Program BLU-PPP
Kerjasama Strategis BLU-PPP dengan Mitra Strategis ASURANSI Penyediaan pasar melalui database peserta asuransi. Pemasaran dan sosialisai bersama Penyediaan dana jangka panjang untuk bank pelaksana. Asuransi Kredit Pemilikan Rumah. BANK DEVELOPER Pelaksana program FLPP Mitra penyalur KPR terjangkau Menyediakan dana porsi bank untuk penyaluran KPR Mitra penyedia dan pembangun proyek perumahan Memastikan terpenuhinya supply BLU – PPP PEMASOK SEKURITAS Penyedia bahan bangunan untuk proyek perumahan. Memastikan supply perumahan terpenuhi Penyedia dan persiapan pembiayaan sekunder Penyedia dana jangka panjang melalui pembiayan sekunder PEMERINTAH DAERAH Penyediaan lahan untuk pembangunan proyek perumahan Penyedia dana jangka panjang untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Inisiator land bank Sumber : Analisa tim 6

9 II Syarat dan Ketentuan Debitur/Nasabah
Syarat Debitur/Nasabah: Masyarakat Berpenghasilan Tetap dengan gaji Pokok Paling Banyak : Rumah Sejahtera Tapak ≤ Rp ,- Rumah Susun ≤ Rp ,- Belum Pernah Memiliki Rumah Belum Pernah Menerima Subsidi Perumahan Mempunyai NPWP dan SPT Sumber : Permenpera No. 15 Th. 2010 7

10 Ketentuan Debitur/Nasabah:
Calon Debitur/Nasabah dapat Mengajukan KPR Sejahtera Tapak ke Bank Pelaksana secara Langsung atau Kolektif Melengkapi Dokumen Persyaratan Telah Melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Pengembang, dibuktikan dengan Akte Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) Calon Debitur/Nasabah yang Lolos Verifikasi Bertanggung Jawab atas Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Verifikasi. Sumber : Permenpera No. 15 Th. 2010 8

11 Cara Mendapatkan Program KPR FLPP
9

12 Program Bantuan Uang Muka
No INSTANSI BUM BUNGA Tenor 1 BAPERTARUM PNS (Permenpera No. 12 Tahun 2011) - GOL I 6% Selama masa Kredit - GOL II - GOL III 2 PT. JAMSOSTEK Persero (PER/17/022011) Anggota Aktif Jamsostek 10 Tahun atau 15 Tahun 3 Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) SKEP/44/YKPP/IV/2011 Anggota/Pensiunan TNI/Polri Cicilan : 1/3 Gaji 15 Tahun 10

13 Angsuran FLPP dan bantuan uang muka BAPERTARUM PNS
No Nilai KPR Paling Banyak + UM Angsuran Total Angsuran Tahun FLPP UM 1-15 1 Gol I Gol II Gol III 2 3 4 11

14 Angsuran FLPP dan bantuan uang muka JAMSOSTEK Tenor 10 Tahun
Nilai KPR Paling Banyak + UM Angsuran Total Angsuran Tahun FLPP UM 1-10 11-15 1 2 3 4 12

15 Perubahan BUM JAMSOSTEK
10 TAHUN Anggota Jamsostek 15 TAHUN Dalam proses pembahasan oleh PT Jamsostek 13

16 Angsuran FLPP dan bantuan uang muka JAMSOSTEK Tenor 15 Tahun
Nilai KPR Paling Banyak + UM Angsuran Total Angsuran Tahun FLPP UM 1-15 1 2 3 4 14

17 Bantuan Uang Muka YKPP BUM YKPP A. Anggota Aktif TNI/Polri
B. Pensiunan TNI/Polri Ketentuan: BUM KPR yang diterbitkan kepada anggota aktif bersifat bantuan pinjaman tanpa bunga yang diperhitungkan dengan santunan Asabri yang diterima pada saat pensiunan Besarnya BUM KPR sebesar Rp 14 juta, termasuk biaya proses Ketentuan: BUM KPR yang diberikan kepada anggota pensiunan bersifat bantuan Besarnya BUM KPR besarnya Rp. 20 juta, termasuk pengembalian santunan Asabri yang telah diterima setinggi tingginya Rp 6 juta, termasuk biaya proses Bagi pensiunan meninggal dunia maka YKPP akan melanjutkan angsuran KPR kepada Bank sebagai pemberi kredit Syarat: Masa kerja min. 1 tahun Belum memiliki rumah pribadi Tidak sedang terikat hutang baik Sanggup dipotong gajinya melalui Pemegang Kas (Pekas) atau Juru Bayar Kesatuan masing masing Syarat: Batas usia disesuaikan dengan ketentuan pemberi kredit Belum memiliki rumah Tidak sedang terikat hutang baik Sanggup membayar angsuran bulanan secara tertib dan berkesinambungan Memindahkan pembayaran pensiunan ke Bank pemberi kredit Mengembalikan santunan Asabri yang telah diterima maks. Rp. 6 juta. 15

18 Kontrak Kerja BLU-PPP KEMENPERA
No NAMA PROGRAM JUMLAH Unit Rp. PROGRAM KPR FLPP BLU KEMENPERA 1 Rumah Sejahtera Tapak 2 Rumah Sejahtera Susun 1.000 3 Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera 5.000 T O T A L 16

19 Bank Pelaksana Yang Sudah PKO dengan BLU PPP
No Nama Bank B A N K U M U M BANK PEMBANGUNAN DAERAH 1 BTN BPD Kaltim 2 BTN Syariah BPD DIY 3 Bukopin BPD Jabar Banten 4 BNI BPD NTT 5 BRI Syariah BPD Riau Kepri 6 BPD Riau Kepri Syariah 7 BPD Sumsel Babel 8 BPD Sumut 9 BPD Sumut Syariah 10 BPD Papua 11 BPD Jateng 17

20 Realisasi FLPP Periode 2011 (s/d Tgl. 7 NoPEMBER 2011)
18

21 DKI Jakarta FLPP: 824 Rp. : 25.482.341.762 Backlog : 365.827
Banda Aceh FLPP : 14, Rp : Backlog : Riau Unit: 3.307 Rp. : Backlog: Bangka Belitung FLPP: 66 Rp. : Backlog : Kalimantan Selatan FLPP: 4.056 Rp Backlog: Sulawesi Tengah FLPP: 538 Rp Backlog: Maluku Utara FLPP : 16 Rp : Backlog: Kalimantan Barat FLPP: 1.751 Rp. : Backlog: Kalimantan Timur FLPP: 293 Rp Backlog: Gorontalo FLPP : 193 Rp : Backlog: Jambi FLPP : 1.855 Rp : Backlog : Sumatera Utara FLPP : 2.737 Rp : Backlog: Sulawesi Utara FLPP: 538 Rp Backlog: Kep. Riau FLPP : 2.135 Rp : Backlog: Kalimantan Tengah FLPP: 759 Rp. : Backlog: Sulawesi Selatan FLPP: 2.017 Rp Backlog: Maluku FLPP : 5 Unit, Rp : Backlog : Sumatera Barat FLPP : 842 , Rp : Backlog : Bengkulu FLPP: 1.855, Rp. : Backlog : Sumatera Selatan FLPP : 2.892 Rp. : Backlog : Papua FLPP : 267 Rp : Backlog: Lampung FLPP : 824 Rp : Backlog : DKI Jakarta FLPP: 824 Rp. : Backlog : Nusa Tenggara Timur FLPP : 136, Rp : Backlog: DI Yogyakarta FLPP : 447 Rp. : Backlog : Bali FLPP : 351 Rp : Backlog : Sulawesi Tenggara FLPP: 841 Rp Backlog: Banten FLPP : 9.122 Rp Backlog : Jawa Tengah FLPP: 5.410 Rp. : Backlog : Jawa Timur FLPP : 5.410 Rp : Backlog : Nusa Tenggara Barat FLPP : 548 Rp : Backlog:

22 Terima kasih atas perhatiannya
Badan Layanan UmumPusat Pembiayaan Perumahan Jl. Patiunus No. 75 Kebayoran Baru. Jakarta 10130, Telp , Fax