Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN. Sumber : 290/KMK.05/2010 Dasar Penetapan PPP menjadi PK-BLU Ditetapkan berdasarkan keputusan Menkeu Nomor.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN. Sumber : 290/KMK.05/2010 Dasar Penetapan PPP menjadi PK-BLU Ditetapkan berdasarkan keputusan Menkeu Nomor."— Transcript presentasi:

1 BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN

2

3 Sumber : 290/KMK.05/2010 Dasar Penetapan PPP menjadi PK-BLU Ditetapkan berdasarkan keputusan Menkeu Nomor 290/KMK.05/2010 sebagai Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 15 Juli I. GAMBARAN UMUM BLU PPP 1

4 Tugas pokok BLU-PPP dalam rangka pelaksanaan kebijakan Fasilitas Likuiditas adalah menggalang, mengelola dan menyalurkan dana pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan meningkatkan akses kepada sumber pembiayaan. Sumber : Rencana Strategi Bisnis BLU – PPP Tugas Pokok 2

5 Sumber : Rencana Strategi Bisnis BLU – PPP Lingkup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 3 a.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak (KPR Sejahtera Tapak) b.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Susun (KPR Sejahtera Susun) c.Kredit Konstruksi (KK) Rumah Sejahtera:  KK Rumah Sejahtera Tapak  KK Rumah Sejahtera Murah Tapak

6 DEMAND Pembiayaan KPR terjangkau Target Pasar Pembiayaan Sekunder BLU - PPP BankDeveloper Pemda Secondary Mortgage Facility Database Masyarakat Berpenghasilan Tetap FUNDING SMF Lahan • Mayoritas bank fokus pada KPR kelas menengah atas • Penghasilan calon pembeli yang terbatas baik untuk cicilan maupun Uang Muka • Margin pengembang terbatas • Beban pajak berganda • Biaya perijinan yang mirip dengan rumah kelas menengah atas • Dana perbankan umumnya berjangka pendek sehingga rentan terhadap fluktuasi • Pasar modal menyediakan peluang untuk penyedian dana jangka panjang • Pasar captive yang besar dengan penghasilan tetap ● Ketersediaan lahan dengan lokasi baik dan harga masuk plafon ● Ketersediaan infrastruktur ● Perijinan yang sulit dan mahal Sumber : Analisa tim KK SUPPLY Rantai Pasokan (Supply Chain) Rumah Umum Pemasok 4 Pembangunan perumahan Bahan Bangunan • Ketersediaan bahan bangunan alternatif yang terjangkau dan berkualitas

7 NASABAH/ MASYARAKAT BLU PPP BANK PELAKSANA PENGEMBANG MITRA STRATEGIS Sumber : Analisa tim Hubungan antar Lembaga 5

8 BLU – PPP ASURANSI •Penyediaan pasar melalui database peserta asuransi. •Pemasaran dan sosialisai bersama •Penyediaan dana jangka panjang untuk bank pelaksana. •Asuransi Kredit Pemilikan Rumah. BANK •Pelaksana program FLPP •Mitra penyalur KPR terjangkau •Menyediakan dana porsi bank untuk penyaluran KPR DEVELOPER •Mitra penyedia dan pembangun proyek perumahan •Memastikan terpenuhinya supply PEMERINTAH DAERAH •Penyediaan lahan untuk pembangunan proyek perumahan •Penyedia dana jangka panjang untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) •Inisiator land bank Sumber : Analisa tim SEKURITAS •Penyedia dan persiapan pembiayaan sekunder •Penyedia dana jangka panjang melalui pembiayan sekunder PEMASOK •Penyedia bahan bangunan untuk proyek perumahan. •Memastikan supply perumahan terpenuhi Kerjasama Strategis BLU-PPP dengan Mitra Strategis 6 Pengembangan Program BLU-PPP

9 Sumber : Permenpera No. 15 Th Masyarakat Berpenghasilan Tetap dengan gaji Pokok Paling Banyak : a)Rumah Sejahtera Tapak ≤Rp ,- b)Rumah Susun ≤ Rp ,- 2.Belum Pernah Memiliki Rumah 3.Belum Pernah Menerima Subsidi Perumahan 4.Mempunyai NPWP dan SPT Syarat Debitur/Nasabah: II SYARAT DAN KETENTUAN DEBITUR/NASABAH 7

10 Sumber : Permenpera No. 15 Th Calon Debitur/Nasabah dapat Mengajukan KPR Sejahtera Tapak ke Bank Pelaksana secara Langsung atau Kolektif 2.Melengkapi Dokumen Persyaratan 3.Telah Melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Pengembang, dibuktikan dengan Akte Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) 4.Calon Debitur/Nasabah yang Lolos Verifikasi Bertanggung Jawab atas Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Verifikasi. Ketentuan Debitur/Nasabah: 8

11 Cara Mendapatkan Program KPR FLPP 9

12 NoINSTANSIBUMBUNGATenor 1BAPERTARUM PNS (Permenpera No. 12 Tahun 2011) - GOL I % Selama masa Kredit - GOL II % Selama masa Kredit - GOL III % Selama masa Kredit 2PT. JAMSOSTEK Persero (PER/17/022011) Anggota Aktif Jamsostek % 10 Tahun atau 15 Tahun 3 Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) SKEP/44/YKPP/IV/2011 Anggota/Pensiunan TNI/Polri Cicilan : 1/3 Gaji 15 Tahun Program Bantuan Uang Muka 10

13 Angsuran FLPP dan bantuan uang muka BAPERTARUM PNS NoNilai KPR Paling Banyak + UM AngsuranTotal Angsuran Tahun FLPPUM Gol I Gol II Gol III Gol I Gol II Gol III Gol I Gol II Gol III Gol I Gol II Gol III

14 Angsuran FLPP dan bantuan uang muka JAMSOSTEK Tenor 10 Tahun No Nilai KPR Paling Banyak + UM AngsuranTotal Angsuran Tahun FLPPUM

15 Perubahan BUM JAMSOSTEK 10 TAHUN 15 TAHUN BUM JAMSOSTEK Anggota Jamsostek Dalam proses pembahasan oleh PT Jamsostek 13

16 Angsuran FLPP dan bantuan uang muka JAMSOSTEK Tenor 15 Tahun No Nilai KPR Paling Banyak + UM Angsuran Total Angsuran Tahun FLPPUM

17 Bantuan Uang Muka YKPP BUM YKPP A. Anggota Aktif TNI/Polri B. Pensiunan TNI/Polri Ketentuan:  BUM KPR yang diterbitkan kepada anggota aktif bersifat bantuan pinjaman tanpa bunga yang diperhitungkan dengan santunan Asabri yang diterima pada saat pensiunan  Besarnya BUM KPR sebesar Rp 14 juta, termasuk biaya proses Ketentuan:  BUM KPR yang diberikan kepada anggota pensiunan bersifat bantuan  Besarnya BUM KPR besarnya Rp. 20 juta, termasuk pengembalian santunan Asabri yang telah diterima setinggi tingginya Rp 6 juta, termasuk biaya proses  Bagi pensiunan meninggal dunia maka YKPP akan melanjutkan angsuran KPR kepada Bank sebagai pemberi kredit Syarat:  Masa kerja min. 1 tahun  Belum memiliki rumah pribadi  Tidak sedang terikat hutang baik  Sanggup dipotong gajinya melalui Pemegang Kas (Pekas) atau Juru Bayar Kesatuan masing masing Syarat:  Batas usia disesuaikan dengan ketentuan pemberi kredit  Belum memiliki rumah  Tidak sedang terikat hutang baik  Sanggup membayar angsuran bulanan secara tertib dan berkesinambungan  Memindahkan pembayaran pensiunan ke Bank pemberi kredit  Mengembalikan santunan Asabri yang telah diterima maks. Rp. 6 juta. 15

18 NoNAMA PROGRAM JUMLAH UnitRp. PROGRAM KPR FLPP BLU KEMENPERA 1Rumah Sejahtera Tapak Rumah Sejahtera Susun Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera5.000 T O T A L Kontrak Kerja BLU-PPP KEMENPERA 1616

19 Bank Pelaksana Yang Sudah PKO dengan BLU PPP NoNama BankNoNama Bank B A N K U M U MBANK PEMBANGUNAN DAERAH 1BTN1BPD Kaltim 2BTN Syariah2BPD DIY 3Bukopin3BPD Jabar Banten 4BNI4BPD NTT 5BRI Syariah5BPD Riau Kepri 6BPD Riau Kepri Syariah 7BPD Sumsel Babel 8BPD Sumut 9BPD Sumut Syariah 10BPD Papua 11BPD Jateng 1717

20 REALISASI FLPP PERIODE 2011 (S/D TGL. 7 NOPEMBER 2011) 1818

21 Banda Aceh FLPP : 14, Rp. : Backlog : Sumatera Utara FLPP : Rp. : Backlog: Sumatera Barat FLPP : 842, Rp. : Backlog : Riau Unit: Rp. : Backlog: Jambi FLPP : Rp. : Backlog : Bengkulu FLPP: 1.855, Rp. : Backlog : Lampung FLPP : 824 Rp. : Backlog : Sumatera Selatan FLPP : Rp. : Backlog : Banten FLPP : Rp Backlog : DKI Jakarta FLPP: 824 Rp. : Backlog : Kep. Riau FLPP : Rp. : Backlog: Papua FLPP : 267 Rp. : Backlog: Maluku FLPP : 5 Unit, Rp. : Backlog : Maluku Utara FLPP : 16 Rp. : Backlog: Gorontalo FLPP : 193 Rp. : Backlog: Nusa Tenggara Timur FLPP : 136, Rp. : Backlog: Nusa Tenggara Barat FLPP : 548 Rp. : Backlog: DI Yogyakarta FLPP : 447 Rp. : Backlog : Jawa Tengah FLPP: Rp. : Backlog : Jawa Timur FLPP : Rp. : Backlog : Bali FLPP : 351 Rp. : Backlog : Bangka Belitung FLPP: 66 Rp. : Backlog : Kalimantan Barat FLPP: Rp. : Backlog: Kalimantan Tengah FLPP: 759 Rp. : Backlog: Kalimantan Selatan FLPP: Rp Backlog: Kalimantan Timur FLPP: 293 Rp Backlog: Sulawesi Selatan FLPP: Rp Backlog: Sulawesi Tengah FLPP: 538 Rp Backlog: Sulawesi Utara FLPP: 538 Rp Backlog: Sulawesi Tenggara FLPP: 841 Rp Backlog:

22 BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN Jl. Patiunus No. 75 Kebayoran Baru. Jakarta 10130, Telp , Fax


Download ppt "BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN. Sumber : 290/KMK.05/2010 Dasar Penetapan PPP menjadi PK-BLU Ditetapkan berdasarkan keputusan Menkeu Nomor."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google