Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OPERASIONAL APLIKASI SIMLUH KP VERSI 13.1 DAN RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI SIMLUHKP TAHUN 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OPERASIONAL APLIKASI SIMLUH KP VERSI 13.1 DAN RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI SIMLUHKP TAHUN 2013."— Transcript presentasi:

1 OPERASIONAL APLIKASI SIMLUH KP VERSI 13.1 DAN RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI SIMLUHKP TAHUN 2013

2  Salah satu tugas dari kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat sebagaimana amanah Pasal 9 ayat 1 butir b Undang- Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yaitu menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan dan jaringan informasi penyuluhan.

3 IMPLEMENTASI SISTEM PENYULUHAN (UU No. 16 Tahun 2006 Ttg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan) KELEMBAGAANKETENAGAANPENYELENGGARAANSARANA & PRASARANAPEMBIAYAAN PEMBINAAN & PENGAWASAN SATU KESATUANSATU KESATUAN SATU KESATUANSATU KESATUAN HARUS SALING TERKAIT SATU DENGAN SUBSISTEM LAINNYA SIMLUH KP

4  Dasar dalam menyediakan informasi penyuluhan KP (kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarpras dll)  Menentukan kualitas informasi penyuluhan KP yaitu cepat, akurat, dan relevan  Mengatasi kerangkapan data penyuluhan KP  Menghindari terjadinya inkonsistensi data penyuluhan KP  Mengatasi kesulitan dalam mengakses data penyuluhan KP  Menyusun format yang standar dari data penyuluhan KP  Penggunaan oleh banyak pemakai (multiple user)  Melakukan perlindungan dan pengamanan data. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data.

5 P1 : Konsepsi Database SIMLUH KP (Juni – Juli 2011) P2 : Workshop Penyusunan Database SIMLUH KP (Agustus 2011) P3 : Simulasi/uji coba (November-Desember 2011) P4 : SIMLUH KP version 1.01 s/d seterusnya (operasional Januari 2012 s/d sekarang)

6 1. Data Kelembagaan penyuluhan pemerintah : a. Data kelembagaan penyuluhan di tingkat propinsi b. Data kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota c. Data kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan d. Data kelembagaan masyarakat (kelompok pelaku utama perikanan) 2. Data Ketenagaan Penyuluhan a. Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Penyuluh Perikanan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) c. Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) d. Penyuluh Perikanan Swasta e. Penyuluh Perikanan Swadaya 3. Penyelenggaraan (Materi Penyuluhan) 4. Sarana dan Prasarana Penyuluhan 5. Pembiayaan Penyuluhan

7 SIMLUH KP PUSLUH KP BAKORLUH/ Dinas KP Propinsi BAPELUH/ Dinas KP Kab./Kota Data BAPELUH/Dinas KP Kab./Kota Data Penyuluh Perikanan Data Kelompok Pelaku Utama/usaha Data SARPRAS Data Materi Data BPP Data BAKORLUH/Dinas KP PROPINSI Data BAPELUH/Dinas KP Kab./Kota Data Penyuluh Perikanan Data Kelompok Pelaku Utama/usaha Data SARPRAS Data Materi Data BPP Rekap Data Penyuluh Rekap Data Kelompok Pelaku Utama Rekap Data BPP Rekap BAPELUH/Dinas Kab./Kota Rekap BAKORLUH/Dinas KP Propinsi Rekap Data SARPRAS Rekap Data Materi Data BAKORLUH/Dinas KP PROPINSI Data Penyuluh Perikanan Data Kelompok Pelaku Utama/usaha Data SARPRAS Data Materi Data BPP Rekap Data Penyuluh Rekap Data Kelompok Pelaku Utama Rekap Data BPP Rekap BAPELUH/Dinas Kab./Kota Rekap BAKORLUH/Dinas KP Propinsi Rekap Data SARPRAS Rekap Data Materi Guest (TAMU/Pengunjung) Rekap Data Penyuluh Rekap Data Kelompok Pelaku Utama Rekap Data BPP Rekap BAPELUH/Dinas Kab./Kota Rekap BAKORLUH/Dinas KP Propinsi Rekap Data SARPRAS Rekap Data Materi Rekap Data Penyuluh Rekap Data Kelompok Pelaku Utama Rekap Data BPP Rekap BAPELUH/Dinas Kab./Kota Rekap BAKORLUH/Dinas KP Prpinsi Rekap Data Materi

8 Lembaga Penyuluhan Penyuluh Perikanan Kelompok Pelaku Utama/Usaha SARPRAS MATERI dimiliki dan dibutuhkan memiliki dan membutuhkan memiliki menyuluh n m : Banyak n n n m m m n : Banyak m

9 STRUKTUR PROGRAM INPUTOUTPUT Data Kelembagaan Data Ketenagaan Data SARPRAS Data Materi Laporan Kelembagaan Laporan Ketenagaan Laporan SARPRAS Laporan Materi Data PembiayaanLaporan Pembiayaan

10 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENYULUHAN KP (SIMLUHKP) HOME INPUT LAPORANUTILITY LOGIN LOGOUT LEMBAGA PENYULUHAN PENYULUH PERIKANAN KELOMPOK PELAKU UTAMA SARPRAS PENYULUHAN KP MATERI PENYULUHAN KP PEMBIAYAAN PENYULUHAN KP LEMBAGA PENYULUHAN PENYULUH PERIKANAN KELOMPOK PELAKU UTAMA SARPRAS PENYULUHAN KP MATERI PENYULUHAN KP PEMBIAYAAN PENYULUHAN KP USER GANTI PASSWORD PETUNJUK TEKNIS STRUKTUR MENU

11 SIMLUH KP berbasis web (webbase) -> supaya mudah diakses dari berbagai wilayah menggunakan perangkat Komputer PC, Laptop, Tablet pc, Smart phone dan lain-lain (Browser support) dengan bantuan jaringan internet.

12 TOPOLOGI JARINGAN SIMLUH-KP

13  Pangkalan data (database) sistem penyuluhan KP  Media informasi (memuat informasi yang perlu diketahui/memudahkan penelusuran informasi)  Media komunikasi (mengakomodir komunikasi pesan antar petugas simluhkp atau pengguna simluhkp)

14

15 Mekanisme Pengumpulan dan Penginputan Data SIMLUHKP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA •Bakorluh /Dinas KP Provinsi dan Bapeluh/BP4K/Dinas yang membidangi KP menetapkan1 orang petugas untuk menjadi Operator SIMLUH-KP. •Operator SIMLUH-KP Bakorluh/Dinas Provinsi KP Provinsi dan Bapeluh/BP4K /Dinas yang membidangi KP diberi hak akses oleh Admin SIMLUH-KP Pusluh KP untuk menginput/edit data. •Penyuluh perikanan memberikan data (ketenagaan, kelembagaan kelompok pelaku utama, penyelenggaraan/materi penyuluhan) kepada Operator SIMLUHKP di Bapeluh/BP4K/Dinas yang membidangani KP untuk diinput/entry ke dalam SIMLUH-KP. Data sarana dan prasarana penyuluhan diinput dari data yang tersedia instansi. •Operator SIMLUH-KP di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menginput atau mengedit data secara periodik setiap ada penambahan atau perubahan data.

16 1. Setiap 3 triwulan Bepeluh/BP4K /dinas yang membidangi KP Kab.Kota mengirimkan laporan rekapitulasi database sistem penyuluhan dalam bentuk print-out/hardcopy yang sudah ditandatangani Kepala Bapeluh/Kadis KP Kab./Kota kepada Kepala Bakorluh/Dinas KP 2. Setiap 3 triwulan Bakorluh/Dinas KP mengirimkan Hardcopy yang sudah ditandatangani Kepala Sekretariat Bakorluh/Kepala Dinas KP Propinsi kepada Kepala BPSDM-KP.

17 NoKegiatanWaktuLokasiPeserta 1 Apresiasi SIMLUHKP untuk petugas entri SIMLUHKP di tingkat provinsi Maret 2012 Bogor14 orang April 2012 Bogor16 orang 3 Apresiasi SIMLUHKP dan validasi data pada kabupaten/kota kawasan industrialisasi/potensi perikanan tahun Mei 2012 Banjarmasin, (Regional V) 31 orang 47-8 Juni 2012 Palembang (Regional I) 36 orang Juni 2012 Cirebon (Regional II) 28 orang Jumlah125 orang

18 Updating dan Validasi Data oleh Petugas Entri SIMLUHKP  Petugas entri SIMLUHKP meliputi petugas entri SIMLUHKP di Kabupaten/Kota, provinsi dan Pusat (267 orang). - Petugas entri SIMLUHKP Provinsi : 32 orang (97%) - Petugas entri SIMLUHKP Kabupaten/Kota : 228 orang (46% dari 497 kab/kota). - Petugas entri SIMLUHKP UPT KKP (Pelabuhan Perikanan) 7 orang

19 Operasional dan pemanfaatan SIMLUHKP : Aplikasi SIMLUHKP telah dioperasionalkan dan dimanfaatkan petugas entri, penyuluh perikanan dan stakeholder KP dengan frekuensi penggunaan/kunjungan sebanyak kali rata-rata kali/bulan, 430 kali/minggu 62 kali/per hari)

20  Data tenaga penyuluh perikanan yang sudah terinput pada SIMLUHKP sampai 7 Februari 2013  Jumlah : orang  orang PNS,  201 orang CPNS,  orang PPTK,  orang penyuluh perikanan swadaya,  6 orang PPTK Daerah,  4 orang penyuluh perikanan swasta  32 orang penyuluh honorer.  Data penyuluh perikanan terdiri atas 458 kab/kota (92,15% dari jumlah 497 kab/kota di Indonesia)

21 Data kelompok pelaku utama perikanan yang terinput pada SIMLUHKP sampai tanggal 13 Februari 2013 sejumlah kelompok yang terdiri atas :  POKDAKAN : kelompok (dekon 1.626)  KUB : kelpmpok (dekon 209)  POKLAHSAR : kelompok (dekom 126)  KUGAR : kelompok (dekon 3)  POKMASWAS : 134 kelompok (dekon 1)  KELOMPOK LAINNYA : 306 Data kelompok di 438 kab/kota (88,48% dari jumlah 497 kab/kota di Indonesia)

22  Aplikasi SIMLUHKP secara periodik disempurnakan sesuai dengan kebutuhan informasi sistem penyuluhan kelautan dan perikanan unruk mendukung data/informasi pembangunan KP  INPUT/OUTPUT profil kelompok perikanan,  INPUT/OUTPUT wilayah kerja penyuluh,  INPUT/OUTPUT sarana dan prasarana penyuluhan  penambahan informasi berkaitan dengan legislasi penyuluhan pada MENU INFORMASI.

23

24  Pertemuan Pengembangan Aplikasi dan Operasional SIMLUHKP 2013 (Bogor, Januari 2013)  Bimtek Updating dan Validasi Data untuk petugas SIMLUHKP tingkat provinsi (33 provinsi)  Bimtek untuk petugas SIMLUHKP tingkat kabupaten/kota dan validasi data tahun 2013 untuk 60 orang petugas entri SIMLUHKP kabupaten/kota yang belum mendapatkan kegiatan sejenis (provinsi Bali, NTB, NTT, dan provinsi di Pulau Sulawesi.),  Sinergi kegiatan dengan Korwil VI sosialisasi SIMLUHKP (Malut)

25  INPUT KELEMBAGAAN  INPUT PENYULUH (JENIS PELATIHAN YANG SUDAH DIIKUTI)  INPUT KELOMPOK PERIKANAN  INPUT SARPRAS PENYULUHAN KP  PENAMBAHAN INFORMASI LEGISLASI PENYULUHAN KP SECARA PERIODIK

26 Pantai di Kab. Buleleng, Agustus 06


Download ppt "OPERASIONAL APLIKASI SIMLUH KP VERSI 13.1 DAN RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI SIMLUHKP TAHUN 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google