Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA Dr. Kirana Pritasari, MQIH Kepala Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Bekelanjutan SDM Kesehatan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA Dr. Kirana Pritasari, MQIH Kepala Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Bekelanjutan SDM Kesehatan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA Dr. Kirana Pritasari, MQIH Kepala Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Bekelanjutan SDM Kesehatan

2 PENDAHULUAN

3 Latar Belakang Standardisasi output pendidikan & kompetensi nakes Globalisasi Pelayanan kesehatan yang paripurna Penerapan beberapa aturan hukum Kurikulum berbasis kompetensi Uji kompetensi Prinsip Student Assessment -Validitas -Reliabilitas -Feasibilitas -Dampak bagi mahasiswa & institusi pendidikan Assessment Set up standard Drives learning process Provide feedback Set up standard Drives learning process Provide feedback

4 ASPEK LEGAL UJI KOMPETENSI

5 UU 20/2003 TTG SISDIKNAS UU 12/2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI PERMENDIKNAS NO.83/2013 TTG SERTIFIKAT KOMPETENSI PERMENKES NO 46/2013 TTG REGISTRASI NAKES PB UJI KOMPETENSI No. 36/2013 & No.I/IV/PB/2013 (KEMENDIKBUD & KEMENKES) PB UJI KOMPETENSI No. 36/2013 & No.I/IV/PB/2013 (KEMENDIKBUD & KEMENKES) SE DIRJEN DIKTI TTG EXIT EXAM PERAWAT, BIDAN DAN NERS SE DIRJEN DIKTI TTG EXIT EXAM PERAWAT, BIDAN DAN NERS SKB DIRJEN DIKTI & KEPALA BADAN PPSDMK SKB DIRJEN DIKTI & KEPALA BADAN PPSDMK PANDUAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI PERAWAT, BIDAN DAN NERS TAHUN 2013

6 TUJUAN DASAR UJI KOMPETENSI

7 Uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional Uji kompetensi untuk menguji pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar dalam menjalankan profesionalisme dalam pelayanan dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat Uji kompetensi sebagai metode asesmen untuk pengelolaan pasien yang aman dan efektif Tujuan Dasar Uji Kompetensi untuk Lulusan Pendidikan Tinggi Kesehatan

8 KEBIJAKAN IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI 2013 MENGACU PADA: PERATURAN BERSAMA (PB) KEMENTERIAN DIKBUD & KEMENTRIAN KESEHATAN TENTANG UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 No. 36/2013 & No.I/IV/PB/2013 MENGACU PADA: PERATURAN BERSAMA (PB) KEMENTERIAN DIKBUD & KEMENTRIAN KESEHATAN TENTANG UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 No. 36/2013 & No.I/IV/PB/2013

9 SUBSTANSI PERATURAN BERSAMA (PB) KEMENTERIAN DIKBUD & KEMENTRIAN KESEHATANNo. 36/2013 & No.I/IV/PB/2013 TENTANG UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 Pasal 2 Penyelenggaraan uji kompetensi bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kompetensi kerja

10 IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi mahasiswa Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners yang untuk selanjutnya disebut dengan Uji Kompetensi meliputi : Pengembangan strategi, metodologi dan perangkat uji kompetensi Pelaksanaan uji kompetensi Evaluasi uji kompetensi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan

11 PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI

12 Pasal 4 : (1) Uji kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan MTKI. (2) MTKI dapat menggunakan strategi, metodologi serta perangkat uji dalam mengevaluasi kompetensi peserta didik pada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi, baik yang dikembangkan sendiri maupun dikembangkan oleh lembaga lain.

13 IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN Uji kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan MTKI secara bersama – sama dan bersifat nasional 2.Pengembangan strategi, metodologi dan perangkat uji kompetensi dan evaluasi uji kompetensi dilakukan oleh lembaga yang kompeten dalam pengembangan strategi, metodologi dan perangkat uji kompetensi

14 IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN Dalam pelaksanaan uji kompetensi dibentuk Panitia Nasional Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Studi Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2013, yang terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, perwakilan Organisasi Profesi yang tergabung dalam MTKI, Asosiasi Institusi Pendidikan bidang Kesehatan, dan lembaga yang kompeten dalam pengembangan strategi, metodologi dan perangkat uji kompetensi (LPUK) Panitia Nasional  Pelaksana Uji Kompetensi tahun 2013 ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMK

15 KEPANITIAAN UJI KOMPETENSI PANITIA NASIONAL (DITJEN DIKTI, BADAN PPSDMK, MTKI, AIP, LPUK) PANITIA DAERAH (MTKP, AIP, KOPERTIS)

16 Pasal 7 Peraturan Bersama ini tidak berlaku bagi peserta didik untuk tenaga medis dan tenaga kefarmasian. PENJELASAN : Peserta Uji Kompetensi adalah mahasiswa Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners

17 Uji Kompetensi 2013 BERLAKU bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan proses pendidikan pada tanggal 1 Agustus 2013 Uji Kompetensi tahun 2013 dilaksanakan 1 (satu) kali, yaitu pada bulan Oktober dan November

18 JADWAL UJI KOMPETENSI 2013 Program Studi NersD III KeperawatanD III Kebidanan Uji Kompetensi 19 Oktober9 November2 November

19 REKAPITULASI PESERTA UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 HASIL VERIFIKASI TERAKHIR (8 OKTOBER 2013) Ners : org D-III Keperawatan: org D-III Kebidanan: org TOTAL PESERTA UK: org TOTAL D-III WAT + D3 BID: org

20 SERTIFIKAT KOMPETENSI

21 Pasal 3 (1)Uji kompetensi bagi mahasiswa merupakan bagian dari penilaian hasil belajar. (2)Mahasiwa yang lulus uji kompetensi berhak memperoleh sertifikat kompetensi. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. (4) Perguruan Tinggi mendaftarkan Sertifikat Kompetensi kepada MTKI untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pemegang sertifikat.

22 IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN Sertifikat kompetensi (SERKOM) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi setelah mahasiswa dinyatakan lulus uji kompetensi dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus (STL) dari Panitia Nasional Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Studi Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan Dan Profesi Ners Tahun 2013.

23 2.SERKOM harus memuat nama, tempat tanggal lahir, nomor sertifikat kompetensi, kualifikasi kompetensi, dan tanggal dan tahun penerbitan sertifikat kompetensi. 3.SERKOM beserta dokumen kelengkapan lainnya diserahkan secara kolektif oleh Perguruan Tinggi kepada MTKI melalui MTKP sesuai domisili Perguruan Tinggi untuk proses penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR).

24 Penerbitan Sertifikat Kompetensi Lulus Uji Kompetensi Surat Tanda Lulus dari Panitia Nasional Perguruan TinggiSertifikat Kompetensi Perguruan TinggiMTKP - MTKISurat Tanda Registrasi (STR) Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) PROSES SERTIFIKASI DAN REGISTRASI

25 SERTIFIKASI Uji Kompetensi (exit exam) Uji Kompetensi (exit exam) REGISTRASIREGISTRASILISENSILISENSI STRSTR SIP / SIK Alur Registrasi Nakes melalui Uji Kompetensi Alur Registrasi Nakes melalui Uji Kompetensi SerkomSerkom

26 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UJI KOMPETENSI

27 Pasal 5 Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh Kementerian yang bertangggung jawab di bidang pendidikan dan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 Pelaksanaan Uji Kompetensi mengacu pada Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi yang disusun bersama oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

28 PEMBIAYAAN UJI KOMPETENSI

29 Pasal 6 Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Peraturan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Belanja Perguruan Tinggi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 Peserta uji kompetensi adalah mahasiswa Program Studi Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners Pembiayaan Uji Kompetensi berasal dari Anggaran Kementerian Kesehatan

30 IMPLIKASI UJI KOMPETENSI

31 InputProcessOutputOutcomeImpact Kualitas Lulusan Uji Kompetensi Kualitas: Peserta Didik Dosen Fasilitas Kualitas: Kurikulum Proses Pembelajaran Sistem Penilaian Kualitas Profesi Nakes Kualitas Pelayanan Kesehatan IMPLIKASI UJI KOMPETENSI TERHADAP PELAYANAN KES

32 MEMBANGUN SISTEM MELALUI JAGA MUTU Kerangka Integrasi Sistem Pendidikan-Pelayanan Hubungan Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Kesehatan dan Sistem Pelayanan Kesehatan Konsep Integrasi Sistem Pendidikan – Pelayanan dan Kerjasama Antar Profesi

33 33 RENCANA STRATEGIS PENGUATAN PENDIDIKAN TENAGA *) KESEHATAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN WHO SEARO 2012

34 HARAPAN TERHADAP POLTEKES

35 UJI KOMPETENSI 2013 DI POLTEKES Terdapat 12 Poltekes yang akan mengikuti dg jumlah peserta : org D-III Keperawatan: 795 org D-III Kebidanan: 757 org Tempat Uji Kompetensi yang telah terdaftar : D-III Keperawatan: 13 TUK D-III Kebidanan: 12 TUK

36 MEKANISME UK DIII KEBIDANAN & D III KEPERAWATAN NOKEGIATANWAKTUPELAKSANA 1PENDAFTARAN PESERTA1 AGUSTUS S.D 1 SEPTEMBER 2013MTKI & MTKP (PANITIA NASIONAL) 2VALIDASI & VERIFIKASI DATA PESERTA8 OKTOBERPANITIA NASIONAL 3PENETAPAN TUKPANITIA NASIONAL 2WORKSHOP PENGAWAS PUSAT29-30 OKTOBER & 6-7 NOVEMBERPANITIA NASIONAL 3PENGGANDAAN SOAL UKAGUSTUS S.D OKTOBER 2013PUSTANSERDIK / ULP BPPSDMK 4PELAKSANAAN UKOKTOBER & NOVEMBERSTAKEHOLDERS 5PEMUSNAHAN SOAL UJI 6PEMERIKSAAN SOALTIM PEMERIKSA 7PENETAPAN STANDAR KELULUSANJUDGES (TIM JURI) 8PENGUMUMAN KELULULUSAN/ PENGIRIMAN FEEDBACK 30 HARI SETELAH UJI KOMPETENSIPANITIA NASIONAL 9PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI PERGURUAN TINGGI

37 PRA UJI KOMPETENSI Persiapan pra UK dilakukan oleh MTKI dan MTKP bersama IP dan AIP A. Registrasi peserta uji kmpetensi Tiga bulan sebelum pelaksanaan UK, institusi dengan ijin opersional melakukan pendaftaran sementara ke MTKP MTKP melakukan rekapitulasi daftar peserta sementara per institusi pendidikan per profesi Dua bulan sebelum pelaksanaan UK MTKI mengundang seluruh MTKP untuk melakukan koordinasi dalam proses pendaftaran definitive peserta uji. H-45 hari MTKP melakukan publikasi terkait pendaftaran resmi UK

38 Persiapan Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) 1. Tempat Uji Kompetensi Paper Based Test (PBT)  TUK-PBT yang memenuhi syarat diusulkan oleh MTKP dan ditetapkan oleh MTKI  Dalam mengusulkan TUK, maka MTKP, AIP, dan IP harus mempertimbangkan lokasi, jumlah peserta uji, dan jenis tenaga  Pengaturan tempat duduk adalah sebagai berikut: 2. Tempat Uji Kompetensi Computerize Based Test (CBT Center)  CBT Center merupakan tempat ujian dalam laboratorium komputer.  CBT Center memiliki persyaratan tertentu  CBT Center minimal memiliki 50 unit fasilitas komputr dan cadangan 10% yang terhubung dengan jaringan LAN/WAN.  Dapat dicapai dengan mudah oleh peserta uji.

39 WAKTUKEGIATAN H-4TOT KOORDINATOR PP Koordinator PP diundang oleh MTKI untuk mengikuti TOT H-4/H-3PEMBERANGKATAN KOORDINATOR PP KE MTKP H-3BRIEFING PP di MTKP Pengawas Pusat yang ditetapkan oleh MTKI akan mengikuti workshop dan briefing pengawas pusat yang diselenggarakan di Provinsi H-3/H-2PEMBERANGKATAN PP ke TUK H-2/H-1BRIEFING PL H-1BRIEFING KEPADA PESERTA UJI dan PERSIAPAN TUK HPELAKSANAAN UJI Pelaksanaan Ujian Berbasis Paper Based Test (PBT)

40 WAKTUKEGIATAN H-3TOT KOORDINATOR PP H-3PEMBERANGKATAN KOORDINATOR PP ke MTKP H-3BRIEFING PP di MTKP H-3/H-2PEMBERANGKATAN PP ke CBT Center H-2/H-1BRIEFING PL H-1BRIEFING KEPADA PESERTA UJI dan PERSIAPAN TUK HPELAKSANAAN UJI Pelaksanaan Ujian Berbasis Computerize Based Test (CBT)

41 PASKA UJI KOMPETENSI 1)Pemusnahan Buku Soal 2)Pengumpulan Lembar Kerja Ujian (LJU) dan Perlengkapan Lainnya 3)Pemeriksaan Hasil Ujian 4)Standard Setting 5)Penyerahan dan Umpan Balik Hasil Uji 6)Tindak lanjut Hasil Uji

42 HARAPAN : DUKUNGAN POLTEKKES PADA UJI KOMPETENSI Poltekkes dapat menjadi tempat uji kompetensi (sesuai syarat & ketentuan) 2. Poltekkes dapat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan uji kompetensi, menjadi: Pengawas pusat (pp) setelah mengikuti pelatihan Pengawas lokal (pp) Penanggungjawab lokasi (pjl) 3. Mitra Badan PPSDM Kesehatan, Pustanserdik, MTKI dalam penyelenggaraan uji kompetensi bersama MTKP dan KOPERTIS

43 Sekian dan Terima Kasih


Download ppt "KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA Dr. Kirana Pritasari, MQIH Kepala Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Bekelanjutan SDM Kesehatan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google