Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN (KEBUTUHAN FASYANKES PRIMER DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) Disampaikan pada: Pertemuan Evaluasi DAK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN (KEBUTUHAN FASYANKES PRIMER DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) Disampaikan pada: Pertemuan Evaluasi DAK."— Transcript presentasi:

1 PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN (KEBUTUHAN FASYANKES PRIMER DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) Disampaikan pada: Pertemuan Evaluasi DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian Bandung. 24 April Biro Perencanaan dan Anggaran

2 Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain Transfer ke Daerah K/L Belanja Pusat di Pusat Belanja Pusat di Pusat Belanja Pusat di Daerah Belanja Pusat di Daerah 6 Urusan Mutlak Di luar 6 Urusan Kanwil di Daerah Dikerjakan sendiri Melalui UPT Dilimpahkan ke Gubernur Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota AP B N PUSATPUSATDAERAHDAERAH Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan APBD Hibah Dana Darurat 1. Dana Perimbangan: DBH. DAU.DAK 2. Dana Otonomi Khusus 3. Dana Penyesuaian: Penyeimbang DAU. Tunjangan Kependidikan. Sarana & Prasarana Prov Papua Barat. Infrastruktur Sarana & Prasarana Dana Desentralisasi Dana Sektoral di Daerah ALUR DANA APBN KE DAERAH ( MONEY FOLLOWS FUNCTION) 2 DAK

3 DASAR HUKUM 3  Dasar Hukum: – Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; – Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; – Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; – Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum DAK; – Peraturan Menteri Teknis/Kepala Lembaga mengenai Petunjuk Teknis DAK untuk Masing-masing Bidang; – Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah; serta – Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas. Menteri Keuangan. dan Menteri Dalam Negeri mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.

4  DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.  TUJUAN DAK : membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. 4 DEFINISI & TUJUAN DAK

5 PERENCANAAN DAK TOP DOWNBOTTOM UP Ruang Lingkup Kegiatan DAK Prioritas Nasional  Juknis DAK Anggaran pusat APBN masuk ke APBD melalui transfer ke rekening kas daerah Daerah menentukan kegiatan yang dibutuhkan sesuai juknis (Rakontek dan RKA DAK) 5

6 6 Perencanaan & Penganggaran DAK Bidang Kesehatan KEMKES USULAN UNIT BAPPENAS KEMKEU KEMENDAGRI TRILATERAL MEETING DAK RAKONTEK DAK FORMULA DAK RAPAT BELANJA TRANSFER DPR-K/L SOSIALISASI JUKNIS +PENYUSUNAN RKA RKPRKP PEMBAHAS AN TK.I DPR-K/L PAGU DEFINITIF PMK DAK PERMENKES JUKNIS JANUARI MEIJUNI JULI AGUSTUS OKTOBER SEPTEMBER NOVEMBER DESEMBER PUSAT DAERAH KEMKES KEMKEU KEBIJAKAN & RUANG LINGKUP DATA TEKNIS & USULAN PAGU SEMENTARA UU APBN

7 Kriteria Umum Kriteria Umum Kriteria Khusus Kriteria Khusus Kriteria Teknis Kriteria Teknis PAD DBH Daerah Tertinggal Daerah Perbatasan Daerah Rawan Bencana Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah BNPP BNPB Kem Pertanian K/L terkait Da Ketahanan Pangan Kem Bud Par DAU T- 2 T-1 Belanja Gaji PNSD Da Potensi Pariwisata T-1 Kem PDT Daerah & KemKeu Kem Keu Daerah & KemKeu Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan Per Jenis, Waktu dan Penyedia Data 7

8 Pasal 54 PP No. 55/2005 Penghitungan alokasi DAK melalui 2 tahap  Penentuan daerah tertentu  Penentuan besaran alokasi masing-masing daerah Pengalokasian DAK memperhitungkan:  Kriteria Umum (kemampuan fiskal) : Kemenkeu  Indeks Fiskal (IF)  Kriteria Khusus (daerah ketahanan pangan; daerah pariwisata; DTPK) : K/L terkait  Indeks Kewilayahahn (IW)  Kriteria Teknis (kondisi sarana prasarana dan kebutuhan daerah) : Kemenkes  Indeks Teknis (IT) Dana Pendamping minimal 10% dari alokasi DAK bersumber APBD 8 PENGANGGARAN DAK

9 9 FORMULASI DAK Penentuan Daerah IFW (50%) IF (25%) IW (25%) IT (50%) IT Penentuan Besaran Alokasi IFW (20%) IF (10%) IW (10%) IT (80%) IT

10 Data Teknis Daerah (5W 1H) Anggaran obat (APBD, PAD, Jamkesmas, prediksi sisa stok obat) Jumlah penduduk Jumlah penduduk (jamkesmas) Jumlah kunjungan Kondisi sarana prasarana kefarmasian Siapa yang berkompeten mengisi ?? Apa yang harus diisi ?? Kapan menyampaikan data tsb ?? Dimana harus menyampaikan data tersebut ? Kenapa harus mengisi data ? Bagaimana cara mengisinya ?? 10 FORMULASI DAK BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN Adakah usulan dari daerah terkait formulasi DAK ?? Komponen dan bobotnya ??

11 BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (IFN < 1) KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (IFN < 1) PERATURAN PERUNDANGAN PERATURAN PERUNDANGAN KARAKTERISTIK DAERAH (IKW ) KARAKTERISTIK DAERAH (IKW ) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (0.5IFN IKW) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (0.5IFN IKW) IFW > 1 INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0.5 IFW IT) ? INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0.5 IFW IT) ? IFWT-1 > 1 DAERAH TIDAK LAYAK DAERAH TIDAK LAYAK DAERAH LAYAK DAERAH LAYAK BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2 * IKK BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2 * IKK ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD/  BD)* PAGU per BIDANG ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD/  BD)* PAGU per BIDANG DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) NO YES NO YES NO No INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0.2 IFW IT) ? INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0.2 IFW IT) ? INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 Yes Kriteria UmumKriteria Khusus Kriteria Teknis

12 ANGGARAN DAK KESEHATAN Tahun DAK Kesehatan DAK Nasional Persentase

13 13 DAK KESEHATAN SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN TA Usulan DAK Kemenkes Pagu Definitif (% usulan) Pagu Yanfar (% pagu definitif) SKPD (% dr 491 kab/kota) (70%) (35%) 378 (76%) (35%) (36%) 440 (89%) (94%) (36%) 444 (90%) (71%) (35%) 442 (90%) (40%) (35%) Prov (89%)

14 PELAPORAN DAK BIDANG KESEHATAN SKPD: Dinkes Kab/Kota RSUD Prov/Kab/Kota DINKES PROVINSI Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes 14

15 EVALUASI DAK BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN 15

16 TINGKAT PELAPORAN PER PROVINSI DAK BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN 16

17 TINGKAT REALISASI PER PROVINSI DAK BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN 17

18 (KEBUTUHAN FASYANKES PRIMER DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) 18

19 Jaminan Kesehatan Nasional 19 Regulator BPJS Kesehatan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Bayar iuran Penanganan keluhan Perjanjian Kerjasama Ajukan klaim Pembayaran Klaim Mencari Pelayanan Memberi Pelayanan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Kendali Biaya & kualitas Yankes Pemerintah Sistem Rujukan Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan

20 Pendekatan Sistem Kesehatan Nasional 20 SDM K Farmasi, Alkes dan Makanan Litbang Pemberdayaan Masyarakat Manajemen Kesehatan Pembiayaan Kesehatan (termasuk JKN) Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan Derajat Kesehatan Perlindungan finansial Responsivenes s yankes Derajat Kesehatan Perlindungan finansial Responsivenes s yankes

21 PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES KETERJANGKA UAN Pengendalia n harga OG POR Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Implementasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM di fasyankes PENGGUNAAN OBAT RASIONAL AKSESIBILITAS Implementasi, monev utilisasi obat Pengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahun Drug Supply Management Kapasitas produksi IF Sistem Informasi Obat & Alkes Penyiapan NSPK dlm DSM Implementasi dan Monev NSPK Obat PKD, buffer stock Nasional Obat ( termasuk orphan drug) dan Alkes Obat ( termasuk orphan drug) dan Alkes e-logistic, e-catalog, e-PBF Implementasi, pemantauan dan evaluasi, updating ASPEK PENGEMBANGAN Pemantapan regulasi Analisis kebutuhan Pemantauan dan evaluasi ketersediaan & biaya obat dan alkes HTA obat dan Alkes Formulariu m Jamkesmas Formularium Nasional Mutu yanfar NSPK yanfar Penggunaan Alkes Tepat Guna Standardisasi produk alkes Implementasi, monev Implementasi dan monev HTM Assesment fasilitas yanfar 21

22 ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2015 (draft Trilateral Meeting DAK 2015) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian melalui peningkatan sarana prasarana. peralatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta jaringannya. sarana prasarana dan peralatan di RS Provinsi/Kabupaten/Kota. penyediaan dan pengelolaan obat. perbekalan kesehatan serta vaksin yang berkhasiat. aman dan bermutu guna mencapai target MDGs tahun 2015 untuk menurunkan angka kematian ibu. angka kematian bayi dan anak. penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. mendukung upaya preventif-promotif. dan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal. terpencil. perbatasan dan kepulauan. 22

23 RUANG LINGKUP (draft Trilateral Meeting DAK 2015) Ruang Lingkup DAK Bidang Kesehatan 2015 untuk Subbidang Pelayanan Kefarmasian adalah : A.Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota; B.Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota; C.Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi 23

24 TERIMA KASIH 24


Download ppt "PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN (KEBUTUHAN FASYANKES PRIMER DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) Disampaikan pada: Pertemuan Evaluasi DAK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google