Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dukungan Program Kefarmasian dan Alkes dalam Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dukungan Program Kefarmasian dan Alkes dalam Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan."— Transcript presentasi:

1 Dukungan Program Kefarmasian dan Alkes dalam Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

2  UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3)  UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2)  Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  PP No. 101/2012 ttg Penerima Bantuan Iuran (PBI)  Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan  Peraturan dan Ketentuan lainnya DASAR HUKUM

3 a.kegotong-royongan; b.nirlaba; c.keterbukaan; d.kehati-hatian; e.akuntabilitas; f.portabilitas; g.kepesertaan bersifat wajib; h.dan amanat, dan i.hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. PRINSIP-PRINSIP SJSN

4 Jaminan Kesehatan Nasional Regulator BPJS Kesehatan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Bayar iuran Penanganan keluhan Perjanjuian Kerjasama Ajukan klaim Pembayaran Klaim Mencari Pelayanan Memberi Pelayanan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Kendali Biaya & kualitas Yankes Pemerintah Sistem Rujukan Single payer, regulated, equity

5 PETA JALAN KEPESERTAAN 20%50%75%100% 20%50%75%100% 10%30%50%70%100% `Perusahaan USAHA BESAR20%50%75%100% USAHA SEDANG20%50%75%100% USAHA KECIL10%30%50%70%100% USAHA MIKRO10%25%40%60%80%100% Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85% KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan BSKBSK 73,8 juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 96 juta PBI 23/06/20145

6 1.Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 adalah: PBI Jaminan Kesehatan, Peserta Askes, Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek, dan Peserta ASABRI 2.Tahap Kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019 Jaminan Kesehatan Nasional (1) Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 1 Perpres No.12/2013 ttg JKN Pasal 6 Kepesertaan 1.Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan; dan 2.Bukan PBI Jaminan Kesehatan : Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Bukan Pekerja dan anggota keluarganya Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 2,3,4

7 PAKET MANFAAT DAN IURAN Konsensus paket manfaat Penyesuaian Perpres Jamkes Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis - Manfaat standar -Komprehensif sesuai keb medis -- Berbeda non medis - Manfaat standar -Komprehensif sesuai keb medis -- Berbeda non medis Iuran : Masih berbeda PBI dan Non PBI Iuran : Masih berbeda PBI dan Non PBI Manfaat sama untuk semua penduduk KEGIATAN-KEGIATAN Iuran bervariasi Penetapan paket manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat Kajian berkala tahunan tentang upah, iuran, efektifitas manfaat, dan pembayaran antar wilayah Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan Penyesuaian Perpres Jamkes Iuran PBI Disepakati: Rp Non PBI: 3% - 2% 1% tambahan

8  Daftar dan harga obat serta BMHP yang dijamin BPJS ditetapkan pemerintah  Daftar harga obat & bahan medis habis pakai ditinjau setiap 2 tahun sekali Jaminan Kesehatan Nasional (2) Manfaat  Pelayanan dilakukan pada faskes pemerintah & swasta yang bekerjasama dgn BPJS  Dalam kondisi darurat pelayanan dapat dilakukan pada faskes yang tidak bekerjasama  Bila belum tersedia fasyankes wajib BPJS memberikan kompensasi diberikan Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 34, 36, 40  Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan  Manfaat medis & non medis (akomodasi & ambulan)  Pelayanan yang tdk dijamin ditetapkan pemerintah Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 20, 25 Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 32

9 44 Self Care Primary Care Secondary Tertiary Tertiary Care Secondary Care Primary Care Self Care Unstructure d RESTRUKTURISASI PELAYANAN KESEHATAN Sistem Kesehatan di Provinsi Structured Rujukan - Kewenangan Dokter Pelayanan Kesehatan Primer Pembenahan Sistem Rujukan

10 ASPEK PELAYANAN KESEHATAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES, SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • Sistem Pembayaran belum optimal • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • Sistem Pembayaran belum optimal -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran • Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk • Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk KEGIATAN-KEGIATAN: Implementasi Rencana Aksi: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya. Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

11 Mekanisme Pembayaran ke Fasyankes 1.Provider tingkat pertama (primer) dengan cara kapitasi 2.Provider tingkat lanjuta (sekunder & tertier) dengan cara INA-CBG’s 3.Besaran pembayaran berdasarkan kesepakatan Asosiasi Fasilitas kesehatan di wilayah tsbt (pasal 24 UU SJSN tahun 2004, pasal 37 Perpres No. 12 tahun 2013 ttg Jaminan kesehatan)

12 RENCANA AKSI STANDARISASI TARIF Implementasi tarif kapitasi dan INA-CBG’s melalui kesepakatan antara BPJS dg asosiasi fasilitas kesehatan Tahun 2015 & 2017 meng update tarif Tahun 2016 & 2018 tarif yang telah diupdate diimplementasikan Cakupan JK seluruh penduduk Indonesia Kapitasi dan INA-CBG’s menjadi pola pembayaran dlm JKN bagi seluruh penduduk 2019 Penyusunan tarif kapitasi dan INA-CBG’s untuk JKN Penetapan tarif kapitasi dan INA-CBG’s untuk JKN melalui Permenkes Sosialisasi tarif kapitasi dan INA-CBG’s Penyesuaian terhadap Permenkes Jaminan Kesehatan 12

13 Peran Program Kefarmasian dan Alkes

14 Disini Peran Binfar dalam menyediakan Pedoman (tidak mengikat). Peran utama pada obat-obat orphan dan atau obat yang kasusnya jarang Pasal 32 1.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri. 2.Daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun sekali. 6/23/2014Hasbullah Thabrany - pandangan pribadi14

15 PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES KETERJANGKAUAN Pengendalian harga OG POR Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Implementasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM di fasyankes PENGGUNAAN OBAT RASIONAL AKSESIBILITAS Implementasi, monev utilisasi obat Pengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahun Drug Supply Management Kapasitas produksi IF Sistem Informasi Obat & Alkes Penyiapan NSPK dlm DSM Implementasi dan Monev NSPK Obat PKD, buffer stock Nasional Obat ( termasuk orphan drug) dan Alkes Obat ( termasuk orphan drug) dan Alkes e-logistic, e-catalog, e-PBF Implementasi, pemantauan dan evaluasi, updating ASPEK PENGEMBANGAN Pemantapan regulasi Analisis kebutuhan Pemantauan dan evaluasi ketersediaan & biaya obat dan alkes HTA obat dan Alkes Formularium Jamkesmas Formularium Nasional Mutu yanfar NSPK yanfar Penggunaan Alkes Tepat Guna Standardisasi produk alkes Implementasi, monev Implementasi dan monev HTM Assesment fasilitas yanfar 15

16 PELAYANAN FARMASI DAN ALKES 1. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui : –Penyempurnaan standar dan pedoman: •Formularium Nasional •Harga obat (group purchasing) •Standar pelayanan farmasi lainnya –Akreditasi standar pengelolaan dan pelayanan sarana kefarmasian (instalasi farmasi) –Pemenuhan jumlah SDM farmasi di fasyankes yang dilakukan secara bertahap –Peningkatan kompetensi SDM farmasi –Penyempurnaan Manajemen Pengelolaan Obat (dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pelayanan)

17 PELAYANAN FARMASI DAN ALKES 2. Penyusunan dan review regulasi yang dibutuhkan terkait dengan pelayanan kefarmasian dan alkes: –Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat dan BMHP –Standarisasi alkes –Penggunaan Alkes yang tepat guna –Pengendalian dan pemantauan penggunaan obat secara rasional

18 Permenkes turunan Perpres Jaminan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang: 1.Tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan 2.Pelayanan Kesehatan Lain yang Dijamin Dalam Manfaat Jaminan Kesehatan 3.Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan 4.Jenis dan Plafon Harga Alat Bantu Kesehatan; 5.Tata Cara Pembayaran Selisih Biaya (Koordinasi Manfaat) 6.Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 7.Daftar dan Harga Obat dan Bahan Medis Habis Pakai 8.Pemberian Kompensasi oleh BPJS Kesehatan dlm Hal di Daerah Belum Tersedia Fasilitas pelayanan kesehatan yg penuhi Syarat Guna Memenuhi Kebutuhan Medis Sejumlah Peserta 9.Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan 10.Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menyepakati besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan 11.Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s); 12.Standar Tarif Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Acuan Bagi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 13.Kendali mutu dan biaya penyelenggaran Jaminan Kesehatan: pelaksanaan dan pengembangan sistem kendali mutu pelayanan serta penjaminan kendali mutu dan kendali biaya

19 Pasal 26 1.Pengembangan penggunaan teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatanharus disesuaikan dengan kebutuhan medis sesuai hasil penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment). 2.Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 3.Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hasil penilaian teknologi (health technology assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan. 6/23/2014Hasbullah Thabrany - pandangan pribadi19

20 Alur yang Diharapkan Pada HTA Teknologi dan Biaya baru Penilaian Ahli (efektif-biaya- manfaat) Tim Fungsional (Kemenkes ++) Penetapan Menkes (masuk paket manfaat) Lulus BPJS menyusun prosedur dan bernego Fasilitas kesehatan Melayani Peserta Kompetensi Baru dan Integritas Funsionaris 6/23/2014Hasbullah Thabrany20

21 CONTOH KAPITASI Puskesmas A = peserta Rata-rata kunjungan= 12% orang / bulan = orang / bulan = … obat? Apabila kapitasi Rp ,- = Rp ,-

22 TERIMA KASIH


Download ppt "Dukungan Program Kefarmasian dan Alkes dalam Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google