Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DISAMPAIKAN PADA DIKLAT PENINGKATAN GURU MTsN TAHUN 2011 KEM. AGAMA SE PROP. JAWA TENGAH - DIY 2011 OLEH : DRS. H. TARMUDJI, MA WIDYAISWARA UTAMA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DISAMPAIKAN PADA DIKLAT PENINGKATAN GURU MTsN TAHUN 2011 KEM. AGAMA SE PROP. JAWA TENGAH - DIY 2011 OLEH : DRS. H. TARMUDJI, MA WIDYAISWARA UTAMA."— Transcript presentasi:

1

2 DISAMPAIKAN PADA DIKLAT PENINGKATAN GURU MTsN TAHUN 2011 KEM. AGAMA SE PROP. JAWA TENGAH - DIY 2011 OLEH : DRS. H. TARMUDJI, MA WIDYAISWARA UTAMA

3 TUJUAN PEMBELAJARAN TIU PESERTA PENATARAN DAPAT MENDISKRIPSIKAN UUD 1945 TIK PESERTA DAPAT 1. Menyebutkan kedudukan UUD Menyebutkan perjala- nan berlakunya UUD Amandemen UUD Dampak amndm UUD 1945 pada ketatanega raan RI

4 Sejak awal tidak mengalami perubahan yi “Sbg hukum tertinggi”, “Sumber segala sumber hukum” Menentukan sejarah perjalanan bangsa. Keberadaannya menjadi solusi kemacetan sidang Konstituante Dilaksanakan secara murni dan konsekwen  politisasi u kekuasaan. Dilakukan amandemen

5 Kedudukan “Sebagai sumber hukum tertinggi”  Peraturan Per-UU di bawahnya tidak bertentangan dengan UUD-1945 Orde lama dan baru –belum dilengkapi lembaga kontrol. MK sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengujian UU thd UUD (dg perubahan Pasal 24 C Bab IX UUD-1945)

6 : UUD-1945 (UU Proklamasi) : UU RIS 17 Ag 1950 : Kembali jadi Negara Kesatuan RI UUD-45 hanya berlaku di RI Yogya : UUDS : Pembicaraan Dasar Negara berlarut-larut : kembali ke UUD : UUD 1945 dg slogan secara murni dan konsekwen : Proses amandemen I-IV 2002-sek : UUD 1945 hasil amandemen

7 PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Antara lain: Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN Otonomi Daerah Kebebasan Pers Mewujudkan kehidupan demokrasi Tuntutan Reformasi Pembukaan Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan Penjelasan Sebelum Perubahan Kekuasaan tertinggi di tangan MPR Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi Latar Belakang Perubahan Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: Tatanan negara Kedaulatan Rakyat HAM Pembagian kekuasaan Kesejahteraan Sosial Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Tujuan Perubahan Pasal 3 UUD 1945 Pasal 37 UUD 1945 TAP MPR No.IX/MPR/1999 TAP MPR No.IX/MPR/2000 TAP MPR No.XI/MPR/2001 Dasar Yuridis Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mempertegas sistem presidensiil Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” Kesepakatan Dasar Sidang Umum MPR 1999 Tanggal Okt 1999 Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000 Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001 Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002 Sidang MPR Pembukaan Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan Hasil Perubahan 3

8 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia NEGARA INDONESIA (alin 2 )  (cita keluarga)  MERDEKA  BERSATU  BERDAULAT  ADIL DAN MAKMUR

9 NOJUMLAH PASAL YG DIUBAH HSL PERUBAHAN / PENINJAUAN SUBSTANSI DOMINAN I9 PASAL0 PSL 5 AYATPEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN II8 PASAL20 PSL 4 AYATOTDA, PEMBAGIAN WIL. NEG, HAM, WARGA NEGARA III10 PASAL22 PASAL 63 AYATPEMIL. PRESIDEN, FUNGSI LEMB TINGGI NEG. IV10 PASAL, AT PERAL & TAMB 11 PASAL 21 AYATKEANGG. MPR, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN &EKONOMI VTAP 1 TAHUN TAP ditetapkan 6 kategori PENINJAUAN terhadap TAP MPRS/MPR PENILAIAN HASIL KERJA MPR

10 SIDANG MPR TAHUN 2003 MEMUTUSTAN TAP MPR No. I/ Seluruh TAP dan TUS (139) ada yang secara langsung atau bertahap hapus 2. Tiga TAP /TUS MPR/S yang tetap yaitu : 1.TAP No XXV tahun 1966 ttg Pembubaran Partai Komunis 2.TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tetang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi 3.TAP MPR No. V/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur

11 PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN dlm Amandemen I NOBAB /PASALSEBELUM AMANDEMENSESUDAH AMANDEMEN 1Psl 5 ay 1Kekuasaan membentuk UU bersama DPR Hak mengajukan ranc. UU 2Psl 7Pres mmgang jbtan 5 thn & ssdh itu dpt dipilih kembali Pres mmgng jbt 5 thn, ssdh itu dpt dipilih lagi unt satu jabatan 3Psl 13 ay 2Pres (hak prerogatif) menerima duta negara lain Pres. mengangkat dan menerima duta neg. lain dg mempertimb perst. DPR 4Psl 14Hak prerogratif memberi grasi, rehab, amnesti & abolisi Pemberian Grasi & rehablt dg pertimbangan MA, amnesti & abolisi dg pertimbangan DPR 5Psl 15memberi gelar kehormatan & tanda jasa hak prerg pres Pemberian gelar, kehormatan & jasa diatur UU 6Psl 20Tiap pemb UU menghendaki persetjuan DPR DPR m’miliki kekuas memb UU Pres sahkan ranc UU  UU bersama DPR

12 LEMBAGA TINGGI NEGARA 1 NOBAB /PASALSEBELUM AMANDEMENSESUDAH AMANDEMEN 1 Bab I Psl 2MPR terdiri dr : DPR, utusan Daerah & ut. Gol. MPR terdiri dr : DPR & DPD Bab I Psl 3MPR bertugas menetapkan UUD dan GBHN Tugas MPR : Menetapkan dan mengubah UUD, melantik Pres & m’berhentikan Pres men UU Sebutan  LEMB. TERTINGGILEMBAGA TINGGI 2Bab IV psl 16DPA--(dihapus diganti WANTIMPRES) 3 Bab VII psl 19, 20,21,21a,22, 22 A dan 22B DPRDPR dan tugas-tugasnya. 4 Bab VII Psl 22C dan 22D DPD dan tugas-tugasnya 6 Bab VIIIA psl 23E-23G BPK

13 LEMBAGA TINGGI NEGARA 2 NOBAB /PASALSEBELUM AMANDEMENSESUDAH AMANDEMEN 1 Bab VIII Psl 23 D Belum diaturBank Sentral 2Bab IX psl menjadi 24,24A, dan 25 Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Kekuasaan kehakiman : Mahkamah Agung 3 Bab IX psl 24B dan 25 Komisi Yudisial 4 Bab IX psl. 24 C dan 25 Mahkamah Konstitusi 5 Bab III pasal s.d 16 Kekuasaan Pemerintahan Negara/ Presiden

14  Pemilu untuk memilih angg MPR  Pres.diangkat /diberht. oleh MPR sdng Wapress oleh presiden  Muncul “ mandataris MPR”  Keputusan MPR menduduki posisi setelah UUD Bab IV B mengatur Pemilu Psl 22 E :  Pemilu dilks scr JURDIL, 5 tahunan  Memilih, DPR,DPD, Pres/Wapres  Pemilu diselenggarakan oleh KPU BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA NOBAB /PASALSEBELUM AMANDEMENSESUDAH AMANDEMEN 1Bab I Psl I ay 1 Negara Kesatuan berbentuk Republik 2Bab 1 Psl 1 ay 2 Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan scr penuh oleh MPR Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 3Bab 1 Psl 1 ay 3 Negara Indonesia adalah negara hukum

15 PEMILIHAN PRESIDEN /WKL PRES DAN SYARAT-SYARATNYA NOBAB /PASALSEBELUM AMANDEMENSESUDAH AMANDEMEN 1 Bab III Psl 6 Presiden WN Ind asli Presiden/Wkl Pres WN Ind asli,tak pernah menerima ke WN asing, tdk pernah hianat dan sehat jasm dan rohani 2 Bab III psl 7Pesiden/Wkl Presiden tidak merup. satu paket Pesiden/Wkl Presiden merup. satu paket diajukan oleh partai/ gabungan partai peserta pemilu 3 Bab III psl 8 Presiden/Wapre s berhala ngan ttp Presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan ked digantikan Wapres sama Kekosongan Wapres MPR memilih dari 2 orang yg diusulkan presiden Presiden/ Wapres berhalangan Tak diaturPemerintahan dijalankan oleh Mendagri, menlu dan Mentan

16 DPR MK Memeriksa,Mengadili, dan Memutuskan (≤ 90 hari) Alasan : melanggar hukum (khianat, korupsi, penyuapan, Perb tercela) dan terbukti tak memenuhi syarat sebagai Pres/ Wakil Pres. MPR ≤ 30 hari menyelenggarakan Sidang (Presiden dan/atau Wapres diundang) Pengambilan Putusan: -Kuorum ≥ 3/4 jumlah anggota -Keputusan ≥ 2/3 Jumlah anggota yang hadir TATA CARA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN 1 2 3

17 PEMERINTAHAN DAERAH (Psl 18) NOPERIHALSEBELUM AMANDEMENSESUDAH AMANDEMEN 1 WilayahIndonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil Indonesia dibagi menjadi daerah Propinsi & Kab/Kota 2 Azaz PemSentralisasiDekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan 3 Kepala Daerah Dipilih Pejabat di atasnyaDipilih langsung oleh rakyat 4 Kewena- ngan --Seluas-luasnya kecuali yg ditent. sebagai kewenangan pusat 5 Ciri pemerin- tahan Seragam dalam semua hal Pemda berhak tetapkan perda u melaks. otonomi dan tugas pembantuan (boleh tak seragam) 6 Kehususan daerah Belum diaturMenghormati daerah khusus dan istimewa 7 Kesat hkm adat & hak tradisinil Belum diaturDiakui sepanjang masih hidup dan dengan prinsip NKRI

18 UUD 1945 TAP MPR UU PERPU PP KEPRES PERDA UUD 1945 PP PERPRES PERDA UU/PERPU TAP MPR RI No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004 TATA URUT PERUNDANG-UNDANGAN

19 I.DAERAH KHUSUS IBUKOTA II.DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA – SEJARAH DAN BUDAYA III.DAERAH OTONOMI KHUSUS ACEH – UU NO 18 TAHUN 2001 ( 9 AGUSTUS 2001) IV.DAERAH OTONOMI KHUSUS PAPUA –UU NO 21 TAHUN 2001 ( 21 NOPEMBER 2001) Catatan : Otonomi khusus no III dan IV mengecualikan ket. Yg diatur dalam UU No. 22/’99 dan UU No 25/’99.

20 Desa atau nama sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat stpmt berdasarkan asal usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dlm sistem Pem Nasional yg berada di Kabupaten Kawasan pedesaan : pertanian dan mengelola SDA

21 HAL-HAL LAIN yang berubah NOBAB /PASALSEBELUM AMANDEMENSESUDAH AMANDEMEN 1 Bab IX Psl 26 dan 27 WNWN dan penduduk 2 Bab IX Pasal 28 ttg HAM Tiga butir HAMSepuluh butir HAM 3 Bab XIV Psl 30 HANKAM ABRI terdiri dari 4 satuan Pemisahan TNI sbg alat pertahanan, POLRI sbg alat keamanan 4 Psal 31 DIK BUD Terdiri 2 psl  Setiap WN wajib ikuti penddk dasar  Angg pddkan sekurang- kurangnya 20 % 5 Bab XV pasal 36 A- 36 C Bendera dan bahasaBendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan

22 PENUTUP AKU KENAL UUD-1945 NEGERIKU TERIMA KASIH Semoga materi ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konstitusi dan dinamika ketatanegaraan

23

24 OBAMA Tahun 2002 – ditolak untuk jadi peserta sidang partai Demokrat Tahun 2004 – ditunjuk sebagai key-note speaker dlm pertemuan partai Demokrat Tahun 2008 – terpilih sebagai Presiden AS

25

26


Download ppt "DISAMPAIKAN PADA DIKLAT PENINGKATAN GURU MTsN TAHUN 2011 KEM. AGAMA SE PROP. JAWA TENGAH - DIY 2011 OLEH : DRS. H. TARMUDJI, MA WIDYAISWARA UTAMA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google