Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Penyertaan (deelneming) Surastini Fitriasih. Pengertian Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1 tindak pidana (sebelum dan atau pada saat tindak pidana.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Penyertaan (deelneming) Surastini Fitriasih. Pengertian Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1 tindak pidana (sebelum dan atau pada saat tindak pidana."— Transcript presentasi:

1 Penyertaan (deelneming) Surastini Fitriasih

2 Pengertian Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1 tindak pidana (sebelum dan atau pada saat tindak pidana terjadi) Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1 tindak pidana (sebelum dan atau pada saat tindak pidana terjadi)

3 Permasalahan Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari orang-orang yang terlibat itu? Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari orang-orang yang terlibat itu?

4 Pasal yang mengatur Pasal 55, 56, 57 KUHP Pasal 55, 56, 57 KUHP

5 Keterlibatan SSO dalam suatu tindak pidana dapat dikatagorikan sebagai 1. Yang melakukan 2. Yang menyuruh melakukan 3. Yang turut melakukan 4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan 5. Yang membantu melakukan

6 No. 1 s.d. 4 dikatagorikan sebagai “pelaku” (pembuat) (Pasal 55 KUHP): No. 1 s.d. 4 dikatagorikan sebagai “pelaku” (pembuat) (Pasal 55 KUHP): - Pelaku: memenuhi semua unsur delik - Pelaku: memenuhi semua unsur delik - dianggap sebagai sebagai pelaku: - dianggap sebagai sebagai pelaku: memenuhi sebagian unsur delik memenuhi sebagian unsur delik sama sekali tidak memenuhi unsur delik sama sekali tidak memenuhi unsur delik Pidananya sama dengan pelaku Pidananya sama dengan pelaku No. 5 : pembantu (Pasal 56, 57 KUHP) No. 5 : pembantu (Pasal 56, 57 KUHP)

7 Bentuk-bentuk Penyertaan 1. Menyuruh melakukan (doen plegen) 2. Turut melakukan (medeplegen) 3. Menggerakkan (uitlokken, uitlokking) 4. Membantu melakukan (medeplichtigheid)

8 Menyuruh Melakukan SSO punya kehendak untuk melakukan TP, tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya SSO punya kehendak untuk melakukan TP, tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya - Yang menyuruh diancam pidana sebagaimana seorang pelaku - Yang disuruh (sebagai pelaku langsung, pelaku materil): tidak (diancam) pidana

9 Orang yang disuruh melakukan tidak dapat dihukum karena dua sebab: 1. Orang tsb. sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana 1. Orang tsb. sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana 2. Orang tsb. memang melakukan tindak pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan penghapus kesalahan 2. Orang tsb. memang melakukan tindak pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan penghapus kesalahan

10 Contoh keadaan dimana Orang tsb. sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana Seorang juru rawat yang sama sekali tidak mengetahui bahwa obat yang diberikan pada pasien atas perintah seorang dokter adalah obat yang mengandung racun Seorang juru rawat yang sama sekali tidak mengetahui bahwa obat yang diberikan pada pasien atas perintah seorang dokter adalah obat yang mengandung racun A meminta B untuk menukarkan uang palsu; sedangkan B tidak tahu bahwa uang itu palsu A meminta B untuk menukarkan uang palsu; sedangkan B tidak tahu bahwa uang itu palsu

11 Contoh keadaan-keadaan yang membuat orang yang disuruh melakukan tidak dapat dijatuhi pidana karena ada alasan penghapus kesalahan Orang yang disuruh adalah orang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Pasal 44 KUHP Orang yang disuruh adalah orang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Pasal 44 KUHP Orang yang disuruh berada dalam keadaan daya paksa (overmacht) Orang yang disuruh berada dalam keadaan daya paksa (overmacht) Orang yang disuruh melakukan perintah jabatan yang tidak sah tapi dengan itikad baik ia mengira bahwa perintah itu sah Orang yang disuruh melakukan perintah jabatan yang tidak sah tapi dengan itikad baik ia mengira bahwa perintah itu sah

12 Doenplegen dalam hal Delik Jabatan Apabila seorang pegawai negeri menyuruh orang yang bukan pegawai negeri untuk melakukan TP yang diatur dalam bab XXVIII: Apabila seorang pegawai negeri menyuruh orang yang bukan pegawai negeri untuk melakukan TP yang diatur dalam bab XXVIII: Apakah yang menyuruh dapat dipidana? Apakah yang menyuruh dapat dipidana? - dapat Apakah yang disuruh dapat dipidana? Apakah yang disuruh dapat dipidana? - tergantung: apakah ybs. mengetahui atau tidak bahwa yang menyuruhnya adalah pegawai negeri--- kalau dia mengetahui tapi tetap melakukan berarti dapat dipidana, sekaligus artinya adalah tidak terjadi menyuruh melakukan

13 …..lanjutan Apabila seorang yang bukan pegawai negeri menyuruh seorang pegawai negeri untuk melakukan delik jabatan: Apabila seorang yang bukan pegawai negeri menyuruh seorang pegawai negeri untuk melakukan delik jabatan: - Pendapat van Hamel, Simons (para sarjana yang klasik): tidak mungkin terjadi konstruksi seperti itu karena yang menyuruh harus memenuhi kualitas pelaku - Pendapat Jonkers, Vos (para sarjana yang lebih modern) dan HR: mungkin saja seorang bukan pegawai negeri menyuruh seorang pegawai negeri

14 Turut Melakukan Beberapa orang bersama-sama melakukan TP Beberapa orang bersama-sama melakukan TP Kemungkinannya: Kemungkinannya: Semua dari mereka yang terlibat, masing- masing memenuhi semua unsur TP Semua dari mereka yang terlibat, masing- masing memenuhi semua unsur TP Ada yang memenuhi semua unsur; ada yang memenuhi sebagian saja, bahkan ada yang sama tidak memenuhi unsur delik Ada yang memenuhi semua unsur; ada yang memenuhi sebagian saja, bahkan ada yang sama tidak memenuhi unsur delik Semua hanya memenuhi sebagian-sebagian saja unsur delik Semua hanya memenuhi sebagian-sebagian saja unsur delik

15 Syarat Turut Melakukan 1. Ada kerja sama secara sadar tidak perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan: - untuk bekerja sama, dan - untuk mencapai hasil yang berupa TP 2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik (tidak dalam arti bahwa para peserta harus bersama-sama berada di lokasi kejadian)

16 Pemidanaan pada Turut Melakukan Setiap peserta diancam pidana yang sama Setiap peserta diancam pidana yang sama

17 Turut Melakukan pada Delik Jabatan Terjadi perbedaan pendapat di antara para sarjana: Terjadi perbedaan pendapat di antara para sarjana: Pendapat yang klasik mengatakan: orang yang turut melakukan harus memenuhi kualitas yang disyaratkan Pendapat yang klasik mengatakan: orang yang turut melakukan harus memenuhi kualitas yang disyaratkan Pendapat yang lebih modern berpendapat sebaliknya, yaitu orang yang turut melakukan tidak perlu memiliki/memenuhikualitas yang disyaratkan Pendapat yang lebih modern berpendapat sebaliknya, yaitu orang yang turut melakukan tidak perlu memiliki/memenuhikualitas yang disyaratkan

18 Menggerakkan/Menganjurkan/Membujuk SSO punya kehendak untuk melakukan TP, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain utk melaksanakan niatnya itu SSO punya kehendak untuk melakukan TP, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain utk melaksanakan niatnya itu Syarat-syarat Penggerakkan yang dapat dipidana: Syarat-syarat Penggerakkan yang dapat dipidana:  Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan TP  Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan

19 …..Lanjutan  Ada yang tergerak untuk melakukan TP akibat dengan sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP  Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya (catatan: Pasal 163 bis)  Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

20 Pemidanaan terhadap Penggerak (Uitlokker) Diancam pidana yang sama dengan pelaku langsung (yang digerakkan/uitgelokte), pada: Diancam pidana yang sama dengan pelaku langsung (yang digerakkan/uitgelokte), pada:  penggerakan yang berhasil (geslaagde uitlokking)  penggerakan yang sampai pada taraf percobaan yang dapat dipidana (uitlokking bij poging)

21 Pasal 163 bis: Penggerakan yang gagal (mislukte uitlokking/ poging tot uitlokking = mencoba menggerakkan) Penggerakan yang gagal (mislukte uitlokking/ poging tot uitlokking = mencoba menggerakkan) Penggerakan tanpa akibat (zonder gevolg gebleven uitlokking) Penggerakan tanpa akibat (zonder gevolg gebleven uitlokking) - Pemidanaan terhadap penggerak: maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp. 4500,- tetapi tidak boleh lebih berat daripada: pidana untuk percobaan TP-  kl percobaannya dapat dipidana pidana untuk percobaan TP-  kl percobaannya dapat dipidana pidana karena melakukan TP-  dalam hal percobaan melakukan TP (yaitu kejahatan) tidak dapat dipidana pidana karena melakukan TP-  dalam hal percobaan melakukan TP (yaitu kejahatan) tidak dapat dipidana

22 Pasal 163 bis Menurut Pompe, Jonkers, Hazewinkel-Suringa: Pasal 163 bis berlaku juga pada doeplegen, karena istilah yang digunakan dalam rumusan pasalnya bukan uitlokken tetapi trachten te bewegen (yang maknanya lebih luas dari uitlokken) Menurut Pompe, Jonkers, Hazewinkel-Suringa: Pasal 163 bis berlaku juga pada doeplegen, karena istilah yang digunakan dalam rumusan pasalnya bukan uitlokken tetapi trachten te bewegen (yang maknanya lebih luas dari uitlokken) Pasal 163 bis berlaku pada doenplegen, asalkan daya upaya yang digunakan terbatas pada daya upaya yang disebut Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Pasal 163 bis berlaku pada doenplegen, asalkan daya upaya yang digunakan terbatas pada daya upaya yang disebut Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

23 Batas Pertanggungjawaban Seorang Penggerak (Pasal 55 ayat (2)) Hanya sebatas perbuatan yang dengan sengaja digerakkan oleh penggerak, beserta dengan akibatnya Hanya sebatas perbuatan yang dengan sengaja digerakkan oleh penggerak, beserta dengan akibatnya Yang dimaksud dengan akibat adalah akibat obyektif yang dapat menyebabkan diperberatnya pidana yang akan dijatuhkan (Mis. Ayat (3) Pasal 351 KUHP) Yang dimaksud dengan akibat adalah akibat obyektif yang dapat menyebabkan diperberatnya pidana yang akan dijatuhkan (Mis. Ayat (3) Pasal 351 KUHP) Tidak dipersyaratkan bahwa penggerak telah mengetahui terlebih dahulu akibat-akibat yang akan terjadi. Ia juga bertanggungjawab atas akibat yang tidak dapat diketahui atau diramalkannya terlebih dahulu Tidak dipersyaratkan bahwa penggerak telah mengetahui terlebih dahulu akibat-akibat yang akan terjadi. Ia juga bertanggungjawab atas akibat yang tidak dapat diketahui atau diramalkannya terlebih dahulu

24 Pertanggungjawaban Seorang Penggerak A mengajak B untuk memukul C dengan sebatang kayu. Akan tetapi B tidak memukul C dengan kayu, malahan menusuk C dengan sebilah pisau A mengajak B untuk memukul C dengan sebatang kayu. Akan tetapi B tidak memukul C dengan kayu, malahan menusuk C dengan sebilah pisau Bagaimana pertanggungjawaban A? Bagaimana pertanggungjawaban A?

25 Penggerakan dalam hal Delik Jabatan Baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat membujuk seorang pegawai negeri untuk melakukan delik jabatan (sehingga keduanya mungkin untuk dipidana) Baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat membujuk seorang pegawai negeri untuk melakukan delik jabatan (sehingga keduanya mungkin untuk dipidana) Bagaimana bila yang dibujuk bukan pegawai negeri? Bagaimana bila yang dibujuk bukan pegawai negeri? - Van Hattum: tidak mungkin seorang bukan pegawai negeri dibujuk untuk melakukan delik jabatan - Kalau yang membujuk pegawai negeri, seharusnya sama dengan perlakuan pada menyuruh: # kalau mengetahui bahwa yang membujuk pegawai negeri seharusnya dapat dihukum # kalau mengetahui bahwa yang membujuk pegawai negeri seharusnya dapat dihukum

26 Membantu Melakukan (Pasal 56, 57 KUHP) Harus dilakukan dengan sengaja Harus dilakukan dengan sengaja Menurut Pasal 56, ada 2 jenis: Menurut Pasal 56, ada 2 jenis: 1. Membantu sebelum TP dilakukan sarananya: kesempatan, daya upaya (alat), keterangan 2. Membantu pada saat TP dilakukan sarananya: boleh apa saja Yang dipidana hanya membantu melakukan kejahatan (lihat Pasal 56 dan Pasal 60 KUHP) Yang dipidana hanya membantu melakukan kejahatan (lihat Pasal 56 dan Pasal 60 KUHP) Ancaman pidana maksimal bagi seorang pembantu: pidana bagi pelaku kejahatan dikurangi 1/3-nya Ancaman pidana maksimal bagi seorang pembantu: pidana bagi pelaku kejahatan dikurangi 1/3-nya Note: Pada beberapa UU Khusus, ancaman pidana bagi seorang yang membantu melakukan sama dengan pelaku

27 Batas Pertanggungjawaban seorang yang membantu melakukan TP (Pasal 57 ayat (4 ) Hanya terbatas pada perbuatan yang dengan sengaja dimudahkan oleh pembantu; beserta dengan akibatnya Hanya terbatas pada perbuatan yang dengan sengaja dimudahkan oleh pembantu; beserta dengan akibatnya

28 Perbedaan antara Menyuruh Melakukan dengan Menggerakkan Menyuruh Melakukan Menyuruh Melakukan  Sarana menggerakkan tidak ditentukan  Pelaku langsung tidak dapat dipertanggungjawabkan Menggerakkan Menggerakkan  Sarana menggerakkan ditentukan secara limitatif  Pelaku langsung dapat dipertanggungjawabkan

29 Perbedaan Turut Serta dengan Pembantuan (pada saat TP dilakukan) Turut Melakukan Turut Melakukan # Mnrt ajaran obyektif: Perbuatannya merupakan perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandeling) Perbuatannya merupakan perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandeling) # Menurut ajaran subyektif: - kesengajaan ditujukan untuk terwujudnya delik Membantu Melakukan Membantu Melakukan # Mnrt ajaran obyektif: Perbuatannya merupakan perbuatan yang membantu/menunjang # Menurut ajaran subyektif: - Kesengajaannya hanya untuk memberi bantuan saja pada orang lain

30 ….lanjutan Turut melakukan Turut melakukan - Harus ada kerja sama yang disadari - Mempunyai kepentingan/tujuan sendiri, yaitu terwujudnya delik Membantu melakukan Membantu melakukan - Tidak harus ada kerja sama yang disadari - Tidak mempunyai kepentingan/tujuan sendiri

31 Perbedaan Menggerakkan dengan Membantu Sebelum TP Terjadi Menggerakkan Menggerakkan Keterangan, sarana, kesempatan digunakan oleh penggerak untuk menimbulkan kehendak melakukan TP pada pelaku langsung Membantu Membantu Keterangan, sarana, kesempatan digunakan oleh pembantu untuk memberikan bantuan pada pelaku langsung

32 Medeplegen dan Doenplegen dalam delik Jabatan Pendapat terbaru di Belanda Pendapat terbaru di Belanda Hasil penelitian E. Sikkema dalam disertasi tentang TP Korupsi: Hasil penelitian E. Sikkema dalam disertasi tentang TP Korupsi: Medepleger dan doenpleger tidak dapat dipidana apabila ybs. tidak mempunyai kualitas yang dipersyaratkan (sebagai pejabat)

33 Penyertaan Mutlak Perlu (Noodzakelijke deelneming) Baru merupakan delik apabila pelakunya lebih dari 1 orang Baru merupakan delik apabila pelakunya lebih dari 1 orang contoh: TP Perzinahan, TP Penyuapan, TP Pasal 287 KUHP, TP Pasal 292 KUHP Bagaimana pemidanaan terhadap para pelakunya? Bagaimana pemidanaan terhadap para pelakunya? KUHP menyebutkan secara tegas pertanggungjawaban pidana setiap peserta yang terlibat (contoh Pasal 284, Pasal 209 dan Pasal 418, Pasal 419 KUHP) KUHP menyebutkan secara tegas pertanggungjawaban pidana setiap peserta yang terlibat (contoh Pasal 284, Pasal 209 dan Pasal 418, Pasal 419 KUHP) Dilihat dari sejarah pembentukannya dan tujuan dibuatnya ketentuan (Pasal 287, Pasal 292 KUHP) Dilihat dari sejarah pembentukannya dan tujuan dibuatnya ketentuan (Pasal 287, Pasal 292 KUHP)

34 SLA menyuruh BM dan AA untuk mencuri kerbau dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp ,- dan Rp ,- Keduanya melaksanakan suruhan itu dengan mengambil 5 ekor kerbau jantan milik penduduk desa. Setelah mendapatkan kerbau, mereka diberi uang lagi sebanyak Rp ,- dan disuruh membawa kerbau-kerbau itu ke desa lain. Di tempat itu telah menunggu SLA dengan truk yang akan membawa kerbau-kerbau hasil curian ke daerah lain. Sebelum kasus SLA disidangkan, BM dan AA telah terlebih dahulu dijatuhi pidana oleh pengadilan negeri karena perbuatan mencuri kerbau ini. SLA menyuruh BM dan AA untuk mencuri kerbau dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp ,- dan Rp ,- Keduanya melaksanakan suruhan itu dengan mengambil 5 ekor kerbau jantan milik penduduk desa. Setelah mendapatkan kerbau, mereka diberi uang lagi sebanyak Rp ,- dan disuruh membawa kerbau-kerbau itu ke desa lain. Di tempat itu telah menunggu SLA dengan truk yang akan membawa kerbau-kerbau hasil curian ke daerah lain. Sebelum kasus SLA disidangkan, BM dan AA telah terlebih dahulu dijatuhi pidana oleh pengadilan negeri karena perbuatan mencuri kerbau ini.

35 HS, suami terdakwa, ingin membunuh S yang tidak mau membayar hutang. Dengan dalih akan membicarakan masalah hutang, HS mengundang S untuk datang ke rumahnya. Terdakwa (Y) diminta oleh HS untuk berjaga-jaga di depan rumah, untuk melarang atau mencegah orang lain masuk ke dalam rumah. Pada saat itulah HS memukul S dengan linggis yang sudah disiapkannya. Setelah itu atas suruhan suaminya, terdakwa memukul alat vital korban sebanyak tiga kali dengan palu. Akibat perbuatan mereka, S tewas. HS, suami terdakwa, ingin membunuh S yang tidak mau membayar hutang. Dengan dalih akan membicarakan masalah hutang, HS mengundang S untuk datang ke rumahnya. Terdakwa (Y) diminta oleh HS untuk berjaga-jaga di depan rumah, untuk melarang atau mencegah orang lain masuk ke dalam rumah. Pada saat itulah HS memukul S dengan linggis yang sudah disiapkannya. Setelah itu atas suruhan suaminya, terdakwa memukul alat vital korban sebanyak tiga kali dengan palu. Akibat perbuatan mereka, S tewas.


Download ppt "Penyertaan (deelneming) Surastini Fitriasih. Pengertian Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1 tindak pidana (sebelum dan atau pada saat tindak pidana."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google