PENGANTAR PERPAJAKAN Oleh: Abu Samman Lubis, SH.,MM.

PENGANTAR PERPAJAKAN Oleh: Abu Samman Lubis, SH.,MM.
Program D1 Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai Balai Diklat Keuangan Malang

Pengertian PPh Pasal 1 UU PPh “pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Mengandung arti: 1. Namanya Pajak Penghasilan (PPh) 2. Termasuk pajak subjektif 3. Termasuk kelompok pajak langsung.

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Pengertian PPh PASAL 21/26 PPh Pasal 21 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - Pekerjaan atau Jabatan - Jasa dan Kegiatan yang dilakukan WP Orang Pribadi PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Latar belakang Pemotongan dan Pemungutan pajak
1. Sistem pemungutan pajak di Indonesia 2. Pajak akan cepat masuk ke kas negara dengan sistem pemotongan/pemungut melalui pihak III.

Pemotong dan pemungut PPh
Pemotongan (memotong) 1. Kewajiban dilakukan oleh pembayar penghasilan atau penerima jasa ut memotong sejumlah uang. 2.Mengurangi penghasilan orang, PPh psl Tidak perlu ditunjuk atau dikukuhkan terlebih dahulu cukup terdaftar sbg WP (untuk badan), ut WP orang tertentu melalui penunjukan agar bisa sbg pemotong pph 23. Pemungut: 1. Kewajiban perpajakan ada pada yg menerima penghasilan 2. Mengurangi penghasilan badan, PPN, PPh psl WP harus melalui penunjukan (ut PPh 22 dan pengukuhan (ut PPN).

KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN BENDAHARA
DASAR HUKUM KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN BENDAHARA UU UU No.6 Tahun 1983 sttd UU No.28 Tahun 2007 UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 UU No.8 Tahun 1983 sttd UU No.18 Tahun 2000 PP PP No.80 Tahun 2007 (Peraturan Pelaksanaan KUP) No.28/2007 tentang KUP No.244/PMK.03/2008 (Jenis Jasa Lain Pasal 23) No.250/PMK.03/2008 (Biaya Jabatan dan Pensiun) No.252/PMK.03/2008 (Petunjuk pelaks. Pemot.PPh Ps 21) No.254/PMK.03/2008 (Penetapan Bag.Pengh.utk Peg.Harian) PERATURAN MENKEU PERATURAN DIRJEN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Bendahara sebagai Pemotong Pajak SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK
BENDAHARA YG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK PEJABAT YG DITUNJUK OLEH MENTERI/KETUA LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/ BENDAHARA PROYEK BENDAHARA/ PEMEGANG KAS PEMERINTAH DAERAH Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Ps. 21 ayat (1) dan Ps. 26 ayat (1) UU PPh
Bendahara Sebagai Pemotong PPh Pasal 21 Ps. 21 ayat (1) dan Ps. 26 ayat (1) UU PPh Bendahara Pemerintah TERMASUK Bendahara: - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

APBN/APBD BENDAHARA WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PUSAT
DIKELOLAH INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN BENDAHARA WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PUSAT TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABAT LAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Objek Pemotongan & Pemungutan yg Dilakukan Bendahara
PPh Pasal : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu PPh Pasal : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian Barang PPh Pasal : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21 PPh Pasal : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

SUBJEK/WAJIB PAJAK PENGHASILAN
Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari : Orang adalah WP Dalam Negeri, bila : Bertempat tinggal di Indonesia Berdiam di Indonesia lebih dari 183 harin dalam 12 bulan Berniat untuk tinggal di Indonesia Warisan yang belum terbagi, yaitu warisan sebagai satu kesatuan digolongkan sebagai subyek pajak dalam negeri. Pemotong dan/atau pemungut pajak Badan sebagai WP dalam Negeri, bila didirikan di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia, termasuk pemotong dan pemungut pajak Wajib Pajak Luar Negeri

WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
Orang digolongkan sebagai subyek pajak luar negeri, apabila : Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, namun menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. [ UU PPh Pasal 2 ayat (4) ] Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) sebagai Pajak LN adalah bentuk usaha atau kegiatan di Indonesia yg dipergunakan oleh : Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan; Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia

Bentuk Usaha Tetap ( BUT )
Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan usaha yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : Tempat kedudukan manajemen; Cabang perusahaan; Kantor perwakilan; Gedung kantor; Pabrik; Bengkel; Pertambangan, penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan eksplorasi pertambangan; Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan; dll.

Contoh Pajak Penghasilan
Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter,notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dsb.; Penghasilan dari usaha dan kegiatan; Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak atau harta tak gerak seperti bunga, deviden, rolayti, sewa, keuntungan penjualan harta dsb.; Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dsb. Private Sector

Pemotong PPh pasal 21 dan/atau 26
Kewajiban ut memotong pajak PPh 21 dan 26 meliputi: 1. Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi dan badan. 2. Bendahara atau pemegang kas 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jamsostek, dan badan-badan lain. 4. Orang pribadi yg melakukan keg usaha atau pek bebas serta badan yg membayar. a. Honor/imbalan lain ut subjek pajak dalam neg. b. honor/imbalan lain ut subjek pajak luar neg. c. honor/imbalan lain kepada peserta pend, lat, dan magang. 5. Penyelenggaraan keg termasuk badan pemerintah, org nas dsb yg menyelenggarakan keg yg membayar honor, hadiah penghargaan dalam bentuk apaun.

Yang dipotong PPh 21/26 adalah orang pribadi yang merupakaqn:
1. Pegawai 2. Penerima uang pesangon, pensiun 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehub dengan pek, jasa atau kegiatan. 4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehub keikutsertaan dl kegiatan.

Bukan Pegawai (Penghasilan tidak teratur)
Penghasilan tidak teratur lainnya meliputi honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, yang terdiri dari : Tenaga ahli; Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; Olahragawan; Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator Pengarang, peneliti, penerjemah; Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; Agen iklan; Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lain dalam segala bidang kegiatan; Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan Petugas penjaja barang dagangan, dsb.

Peserta perlombaan dalam segala bidang,
Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehub keikutsertaan dl kegiatan. Peserta perlombaan dalam segala bidang, Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, Peserta atau anggota dl suatu kepanitiaan sbg penyelenggara kegiatan ttt, Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang, Peserta kegiatan lainnya.

Tidak Termasuk/bukan pemotong PPh 21/26
1. Kantor Perwakilan negara asing, 2. orgn2 internasional yg telah ditetapkan oleh menkeu, 3. Pemberi kerja orang pribadi yg tdk melakukaqn kegiatan usaha atau pek. bebas yg semata-mata mempekerjakan orang pribadi ut melakukan pek RT atau pek bukan dl rangka melakukan keg. Usaha atau pek. Bebas.

Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh pasal 21
1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi 2. Penerimaan dl bentuk natura dan/atau kenikmatan dl bentuk apapun 3. Iuran pensiun yg dibayarkan dana pensiun. 4. Zakat yg diterima oleh orang pribadi yang berhak. 5. Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam pasal psl 4 ayat (3) huruf 1 UU PPh.

PENERIMA & JENIS PENGHASILAN
Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN SELAIN PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH Jenis Penghasilan PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PENGHASILAN YANG DITERIMA
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN*) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIPOTONG PPh Ps.21 *) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Penghitungan PPh Pasal 21
Mulai 1 Januari 2009 PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp ,-/ THN ATAU Rp ,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 DIUSULKAN PTKP PENGHASILAN NETO DIKURANGI DIPOTONG PPh Ps. 21 : 15% DARI PENGH. BRUTO (FINAL) TARIF PS.17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH KECUALI DIBAYARKAN KEPADA: PNS GOL. II/d KE BAWAH PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PTKP BARU Mulai SETAHUN (Rp) SEBULAN UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) ,- ,- UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-) ,- ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1) ,- ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2) ,- ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3) ,- ,- PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER, PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 27

PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh) KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009): NO Lapisan Penghasilan Tarif 1. S.d. Rp ,- 5% 2. Di atas Rp ,- s.d. Rp 15% 3. Di atas Rp ,- s.d.Rp ,- 25% 4. Di atas Rp ,- 30% Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari) Contoh untuk Gaji + Tunjangan Bulan Januari - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT Rp ,- DIKALI 12 Rp x 12 = Rp ,- DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp ,-/THN ATAU Rp ,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 (5%xRp )+Rp ) (Rp Rp ) - Rp Rp ,- PENGHASILAN NETO DIKURANGI - Rp PTKP Rp PENGHASILAN KENA PAJAK Rp X 5%=Rp X TARIF PS.17 UU PPh 12 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Rp = PPh bln Januari

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir
terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun atau bagian tahun pajak PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak ybs PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp shgg menjadi Rp ) (Rp x 11 + Rp ) – [(5%x (Rp x 11 + Rp )+Rp ] – Rp = Rp – (Rp Rp Rp )= Rp – Rp =Rp Rp Rp X 5% = Rp = Rp Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur
Terutang atas seluruh Penghasilan atas jumlah yg teratur x 12 + jumlah penghasilan tdk teratur PPh Pasal 21 Yg terutang atas penghasilan teratur x 12 PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (bukan PNS) (Rp x 12 + Rp ) – [(5%x (Rp x 12 + Rp )+Rp ] – Rp = Rp – (Rp Rp Rp )= Rp – Rp =Rp Rp * Rp X 5% = Rp = Rp Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas *lihat contoh penghit.tiap masa (teratur) hl.20

DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI SEJAK AWAL TAHUN SETELAHPERMULAAN TAHUN PAJAK MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM PENGHASILAN KENA PAJAK YG DISETAHUNKAN CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21 ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12)-PTK X TARIF PSL 17 : 6 BLN TIDAK DISETAHUNKAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Atas Penghasilan Yang Tidak Teratur yg
Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Para Pensiunan BERUPA : HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN TIDAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/DAERAH TARIF Ps. 17 UU PPh JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD Penghasilan teratur dan tidak teratur UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp ,- LEBIH DARI Rp ,- DIKURANGI Rp ,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp DALAM SATU BULAN KALENDER JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN < Rp JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA + PKP TARIF 5% JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN > Rp TARIF Psl 17 Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP SEBULAN JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 PPh SETAHUN PPh SEBULAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DANPENGHARGAAN
DGN NAMA APAPUN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN KEPADA TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS,PENILAI DAN AKTUARIS); SENIMAN, OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR, PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL AGEN IKLAN; PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI; PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI LAINNYA YG MENERIMA PENGHASILAN DARI PEMOTONG PPh PASAL 21 SECARA BERKESINAMBUNGAN. JIKA MEMILIKI NPWP DIKURANGI JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO PTKP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21 MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO TDK ADA PENYETORAN BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KAPENPA MELAPORKAN PENGHITUNGAN PPh PSL 21 DLM DAFTAR GAJI PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA KPPN JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Drs. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium sebesar Rp ,- Penghitungan PPh Pasal 21 Rp ,- x 5% = Rp ,- Mengingat yg menerima bukan PNS , maka tarif yg digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh Jika Drs Slamet tidak punya NPWP Rp ,- x 5% x 120% = Rp ,- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

YG MELAKUKAN PEMBAYARAN
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 PPh Pasal 22 DITJEN ANGGARAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARAWAN BEA & CUKAI YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG TIDAK PERLU DITUNJUK SECARA KHUSUS Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN
PPh PASAL 22 DIPUNGUT BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH WAJIB PAJAK (REKANAN) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 Menunggu PMK PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp ,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

SAAT PEMUNGUTAN PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
BUKTI PEMUNGUTAN SSP KP.PDIP WAJIB PAJAK REKANAN LEMBAR KE-1 KPP MELALUI KPPN LEMBAR KE-2 KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN LEMBAR KE-3 KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) LEMBAR KE-4 PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-5 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 22 SSP
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA F KE KPP/KAPENPA SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp , (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 22 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp ,- x 100/110 x 1,5% = Rp ,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekana tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp ,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp ,- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Contoh Formulir PPh Ps.22 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PPh Pasal 23 PEMOTONG PPh PASAL 23/26 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: JASA TEKNIK; JASA MANAJEMEN; JASA KONSULTAN HUKUM, JASA KONSULTAN PAJAK, JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 YANG BERASAL DARI MODAL : DEVIDEN BUNGA ROYALTI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI / BADAN YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR; D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % TARIF 2 % PENGHASILAN BRUTO DASAR PEMOTONGAN JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan 2% 3. Imbalan Jasa Lain 1. Jasa Penilai (appraisal) 2. Jasa Aktuaris 3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan 4. Jasa Perancanag (design) 5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT 6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas  Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas *tidak termasuk PPN

Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Batas waktu penyetoran
…lanjutan No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 9. Jasa penebangan hutan 10. Jasa pengelolaan limbah 11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service) 12. Jasa perantara atau keagenan 13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI 14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI 15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara  Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas *tidak termasuk PPN

…lanjutan No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi 19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di sertifikat sbg pengusaha konstruksi 20. Jasa maklon 21. Jasa penyelidikan dan keamanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas *tidak termasuk PPN 

No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 23. Jasa pengepakan 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 25. Jasa pembasmi hama 26. Jasa kebersihan atau cleaning service 27. Jasa katering atau tata boga *tidak termasuk PPN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA BUKTI PEMOTONGAN UNTUK REKANAN F atau F 1 2 LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26 3 ARSIP BENDAHARA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F ) RANGKAP 2 LAMPIRAN * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN SELAMBAT-LAMBATNYA 20 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR KE KPP/ KAPENPA PD HARI KERJA BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp , (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp ,- x 100/110 x 2% = Rp ,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp x 100/110 x 2% x200%= Rp ,- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

CONTOH SPT MASA PPh PS.23 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

CONTOH BUKTI POTONG PPh PS.23 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

CONTOH DAFTAR BUKTI POTONG PPh PS.23 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

CONTOH SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1 & 3 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA
Penghasilan dari Jasa Pengalihan Hak atas Tanah &/ bangunan Penghasilan dari Jasa Persewaan Penghasilan dari Jasa Konstruksi YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA DIPOTONG DGN TARIF PELAKSANAAN : - 2% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL % DARI JUMLAH BRUTO UTK TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR PERENCANAAN & PENGAWASAN : - 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA - 6% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA DIPOTONG DGN TARIF % DARI JUMLAH BRUTO KECUALI < Rp 60 jt 2. DIPOTONG DGN TARIF % JUMLAH BRUTO KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

DASAR HUKUM PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 ) DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK PP No. 29 TAHUN 1996 No. : 394/ KMK.04/1994 KEP-5O/PJ/1996 KEP-227/PJ/2002 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 46 54 49 49 53 49

TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
OBJEK PPh PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH ORANG PRIBADI BADAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA * TANAH * KONDOMINIUM * RUMAH * GEDUNG PERKANTORAN/ * RUMAH SUSUN PERTEMUAN/PERTOKOAN * RUMAH TOKO TERMASUK BAGIANNYA * APARTEMEN * RUMAH KANTOR * TOKO * GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 47 55 50 54 50 50

TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
YG MERUPAKAN OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH) YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK : FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK; PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PELUNASAN PPh PENYEWA ORANG PRIBADI ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996) * BADAN PEMERINTAH * SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * KERJA SAMA OPERASI * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA BUKAN SUBJEK PAJAK PEMBAYARAN SENDIRI PEMOTONGAN OLEH PIHAK YG MENYEWAKAN OLEH PENYEWA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 48 56 51 55 51 51

BESARNYA TARIF PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG MENYEWAKAN ORANG PRIBADI BADAN BADAN DENGAN KEPEMILIKAN ORANG PRIBADI 10% 10% 10% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWA TERMASUK : BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 49 57 52 52 52 56

SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
KEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB : MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA DENGAN LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 50 58 53 53 57 53

CONTOH SPT MASA PPh PS.4 (2) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

CONTOH DAFTAR BUKTI POTONG PPh PS.4 (2) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 27 THN 1996 ) DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK PP NO 48 Thn 1994 jo PP NO 71 Thn 2008 NO : 635/ KMK.04/1994 jo NO: 392/ KMK.04/1996 dan NO: 566/ KMK.04/1999 - SE-04/ PJ.33/1996 TGL 26 AGUSTUS 1996 - SE-02/PJ.33/ 1997 TGL 30 JULI 1997 - SE-55/PJ.42/1999 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN Rp 60 jt KEATAS DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS SEBELUM AKTA PENGALIHAN DITANDATANGANI OLEH PPAT PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

WAJIB PAJAK YG USAHA POKOKNYA
MELAKUKAN MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA RS DAN RSS PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS SEBELUM AKTA PENGALIHAN DITANDATANGANI OLEH PPAT PPh 1%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN
NILAI TERTINGGI ANTARA NILAI BERDASARKAN NJOP TANAH DAN/ATAU BANGUNAN AKTA PENGALIHAN HAK CATATAN JUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN KURANG DARI Rp 60 jt PENGHASILAN LAINNYA MELEBIHI PTKP PENGHASILAN LAINNYA TDK MELEBIHI PTKP DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS TIDAK TERUTANG PPh SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN Rp 60 jt KEATAS DIPUNGUTOLEH : - BENDAHARAWAN, ATAU - PEJABAT YG BERWENANG SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN/TUKAR MENUKAR TARIF PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN KURANG DARI Rp 60 jt PENGHASILAN LAINNYA MELEBIHI PTKP PENGHASILAN LAINNYA TIDAK MELEBIHI PTKP DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS TIDAK TERUTANG PPh SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TARIF PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
MELALUI LELANG MILIK ORANG PRIBADI ATAS BEBERAPA BIDANG TANAH YG JUMLAH KESELURUHANNYA MENCAPAI Rp 60 jt ATAU LEBIH WALAUPUN TERDAPAT BIDANG TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG NILAINYA < Rp 60 jt WAJIB MELUNASI PPh 5% DARI NILAI MENURUT RISALAH LELANG DIPOTONG DAN DISETOR OLEH KEPALA KANTOR LELANG NEGARA SEBELUM RISALAH LELANG DITANDA TANGANI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

- NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN.
TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI DALAM SSP HARUS DICANTUMKAN : - NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN. - LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN - NAMA PEMBELI BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAK MEMILIKI NPWP, MAKA NPWP DIISI DENGAN XXX (XXX ADALAH KODE KPP TEMPAT WP YG MENGALIHKAN BERTEMPAT TINGGAL Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 BERLAKU PER 1 JANUARI 2008 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 61 61 65 61

PENGERTIAN-PENGERTIAN
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 62 62 66 62

PENGERTIAN-PENGERTIAN
Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 62 62 66 62

YANG BERGERAK DI BIDANG
SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI SUBJEK PAJAK WP Orang Pribadi WP Badan BUT YANG BERGERAK DI BIDANG - JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI - JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI - JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 54 56 62 60 56 56

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
IMBALAN JASA KONSTRUKSI FINAL JASA PELAKSANAAN JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA 2% 4% 3% 4% 6% DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 63 63 67 63

PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
PEMBERI HASIL BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN BUT KERJASAMA OPERASI PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK PELUNASAN PPh MELALUI PEMOTONGAN OLEH PEMBERI HASIL PENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI JASA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 64 64 68 64

KETENTUAN KHUSUS UNTUK BUT
PENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSI FINAL BUT LABA OBJEK PPh PASAL 26 ATAU TAX TREATY LN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

KETENTUAN KHUSUS LAINNYA
NILAI KONTRAK JASA KONSTRUKSI SELISIH KEKURANGAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSI PAJAK YG TERUTANG DI LN ATAS PENGHASILAN DARI LN PENGHASILAN LAIN Tidak Dibayar Oleh Pengguna Jasa Disetor Sendiri Oleh Penyedian Jasa Yang Diterima Oleh penyedian jasa Tidak Terutang PPh Final Kredit Pajak Berdasarkan UU PPh Dikenakan Tarif Berdasarkan UU PPh Sepanjang dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih & Telah dilakukan upaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat(1) huruf h UU PPh Catatan : Keuntungan/Selisih Kurs dari keg.Jasa Kons. Termasuk dlm perhitungan Nilai Kontrak Jasa Kons. Yg Dikenakan PPh yg bersifat Final Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL
PEMBERI HASIL WAJIB : MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh PASAL4 AYAT (2) MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN DENGAN LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 50 58 53 53 69 53

TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA
KEWAJIBAN PEMBERI JASA : MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYA IMBALAN LAPORAN BULANAN PPh BAGI WP YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 51 59 54 70 54 54

KETENTUAN PERALIHAN Terhadap kontrak yg ditandatangani sebelum tgl 1/1/2008 diatur : a. pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak s.d tgl 31/12/08, pengenaan PPh berdasarkan PP No.140 Tahun 2000 ttg PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi; b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tgl 31/12/08, pengenaan PPh berdasarkan PP ini. Kerugian dari usaha jasa konstruksi yang masih tersisa s.d Tahun 2008 hanya dapat dikompensasi s.d Tahun Pajak 2008 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

CONTOH BUKTI POTONG JASA KONSTRUKSI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

CONTOH DAFTAR BUKTI POTONG Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

WILAYAH RI YG DI DALAMNYA PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
PPN PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH DI DALAM DAERAH PABEAN WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

SYARAT PEMUNGUTAN PPN :
ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

BARANG KENA PAJAK (BKP) BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD SIFAT/HUKUMNYA YANG DIKENAKAN PPN BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

JASA KENA PAJAK (JKP) DIKENAKAN PPN SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN DIKENAKAN PPN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
ORANG PRIBADI/ BADAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA - MENGHASILKAN BARANG; - MENGIMPOR BARANG; - MENGEKSPOR BARANG; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; - MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; - MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU - MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN; TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas KECUALI

PENGUSAHA KECIL Catatan :
KMK No. 571/KMK.03/2003 TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004 PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp 600 JUTA SETAHUN Catatan : Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp ,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

DASAR PENGENAAN PAJAK HARGA JUAL HARGA PENGGANTI SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN MENKEU Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003 BENDAHARAWAN KPKN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM
PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH OLEH PABRIKAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU : MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI : JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN; JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI; JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI; JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN, DAN SANOTARIUM PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI : JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO; JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL; JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN; JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL; JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO PERBANKAN, KECUALI JASA PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT BERHARGA, JASA PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT KONTRAK (PERJANJIAN), SERTA ANJAK PIUTAN; JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK BROKER ASURANSI; DAN JASA SEWA GUNA USAHA (SGU) DENGAN HAK OPSI KEAGAMAAN, MELIPUTI : JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH; JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG PENDIDIKAN, MELIPUTI : JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN KOMERSIAL ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA TENAGA KERJA PERHOTELAN, MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH SUSUN SEDERHANA, KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu : Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan 1 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
2 Atas penyerahan di dalam negeri : Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TARIF PPN DAN PPn BM TARIF PPN EKSPOR PPn BM 10, 20 30, 40 50, 75 10 %
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH 5% SERENDAH- RENDAHNYA 10% 15% SETINGGI- TINGINYA 75% Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN KEPADA PKP REKANAN DASAR PEMUNGUTAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM CONTOH TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20% PPN YG DIPUNGUT 10/110 YG DIPUNGUT PPN 10/130 PPn BM 20/130 DASAR PEMUNGUTAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TATA CARA PEMUNGUTAN REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN
SSP FAKTUR PAJAK 1 DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN 2 3 KPP ARSIP PKP REKANAN DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWAN BENDAHARAWAN DICAP OLEH BENDAHARAWAN DISETOR TGL DAN DITANDATANGANI BENDAHARAWAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TATA CARA PENYETORAN PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARAWAN SSP
DISETOR 1 PKP REKANAN SSP KPP MELALUI BANK/POS 2 LAMPIRAN SPT MASA PPN 3 4 BANK PERSEPSI/POS & GIRO 5 ARSIP BENDAHARAWAN BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

TATA CARA PELAPORAN PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN
KPP DGN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3 LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM 1 2 ATASAN BENDAHARAWAN)* 3 ARSIP BENDAHARAWAN*) *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN DALAM HAL TANGGAL 14 JATUH PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARAWAN. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH BENDAHARAWAN
DALAM HAL PEMBAYARAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp ,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp ,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM CONTOH A HARGA JUAL Rp ,00 PPN= 10 % X Rp Rp ,00 PPn BM=20 % X Rp Rp ,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp ,00 Rp ,- > Rp ,- DIPUNGUT PPN/PPn BM B HARGA JUAL Rp ,00 PPN= 10 % X Rp Rp ,00 PPn BM= 10 % X Rp Rp ,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp ,00 Rp ,- £ Rp ,- TIDAK DIPUNGUT PPN/PPn BM DIPUNGUT PPN/PPn BM : - PENYERAHAN OLEH BKN PKP - DENGAN PO/SPK PPN/PPn BM TERUTANG DISETOR SENDIRI OLEH PKP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

CONTOH SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

SANKSI PERPAJAKAN SANKSI ADMINISTRASI SANKSI PIDANA D E N A B U N G A K E N A I KURUNGAN DAN DENDA PENJARA DAN DENDA ALPA SENGAJA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

SANKSI ADMINISTRASI Rp 100.000 Rp500.000 Rp 100.000 DENDA BUNGA
Ps. 7 UU KUP BUNGA Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP KENAIKAN Ps. 13(3), 15(2) UU KUP 2%/BULAN maks 24 BULAN 50% SPT TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH DITEGUR TERTULIS Rp SPT MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN PEMBETULAN SENDIRI SPT HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG HASIL PEMERIKSAAN (SKPKB) DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN IZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN 100% PPh TIDAK / KURANG DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETOR Rp SPT MASA PPN DAN PPnBM TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN 100% KARENA DITERBITKAN SKPKBT 200% DITERBITKAN SKPKB KARNA ALPA PERTAMA KALI Rp SPT TAHUNAN PPh Ps. 21 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN (Untuk Tahun Pajak 2007 DARI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas PAJAK YANG TIDAK/ KURANG DIBAYAR

SANKSI PIDANA SENGAJA ALPA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Ps. 39 UU KUP ALPA Ps. 38 UU KUP TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT : ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU TIDAK MENYELENGG. EMBUKUAN/PENCATATAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT: ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK; MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU
SANKSI PERPAJAKAN BAGI PETUGAS PAJAK (Pasal 36 A UU UP) PETUGAS PAJAK DALAM MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN PAJAK TIDAK SESUAI DENGAN UU PERPAJAKAN YG BERLAKU BERAKIBAT MERUGIKAN NEGARA DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Hubungi kami di: Kring Pajak SMS ( PAJAK ) : Website Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PENGANTAR PERPAJAKAN Oleh: Abu Samman Lubis, SH.,MM.

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "PENGANTAR PERPAJAKAN Oleh: Abu Samman Lubis, SH.,MM."— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

PENGANTAR PERPAJAKAN Oleh: Abu Samman Lubis, SH.,MM.

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "PENGANTAR PERPAJAKAN Oleh: Abu Samman Lubis, SH.,MM."— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan