RASIONALISME Pengaruh terhadap dunia Perencanaan

Presentasi berjudul: "RASIONALISME Pengaruh terhadap dunia Perencanaan"— Transcript presentasi:

1 RASIONALISME Pengaruh terhadap dunia Perencanaan
Bergesernya Tradisi Perencanaan dari “Ilmu-ilmu Teknik” ke “Ilmiah” Ilmu-ilmu sosial mendapat tempat dlm kehidupan perencanaan, dg menggeser dominasi ilmu-ilmu teknik Ciri-ciri Perencanaan dg pengaruh Rasionalisme: Planning merupakan suatu pola umum dr kegiatan berpikir dan bertindak Planning merupakan suatu aktivitas publik tempat masy memutuskan & mengontrol pembangunannya sendiri dg cara rasional Esensi Planning adalah rasionalis atau penerapan akal sehat utk kepentingan manusia

2 RASIONALISME Planning hrs mencerminkan & mengarah pada cara kerja ilmiah Memiliki citra pasti & holistik (menyeluruh) atas kemungkinan-kemungkinan yg ada. Program-program dpt dievaluasi & membe-rikan peluang bagi adanya tindakan-tindakan pemecahan masalah (problem solving) Pemerintah sbg organisasi dg pengambilan keputusan di tingkat pusat Mensyaratkan lembaga perencanaan yg serba tahu dan serba bisa (think thank) Mensyaratkan SDM berkualitas tinggi, berpandangan luas yg mampu mengatasi masalah-masalah detail Berorientasi Jangka panjang

3 RASIONALISME Bagaimana di Indonesia?
Munculnya model perencanaan seperti: REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) P5D (Pedoman Perencanaan Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah) RIK (Rencana Induk Kota) RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) RUTRD (Rencana Umum Tata Ruang Daerah) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Lembaga Perencanaan Pembangunan Kota bergeser dari PU ke BAPPEDA

4 PRAGMATISME Pertimbangan Muatan PRAGMATISME
Muncul krn adanya penolakan atau ketidakpercayaan thd teori-teori yg sebelumnya pernah ada Perubahan bukan dituntun oleh pikiran-pikiran dari luar, tetapi oleh pengalaman empiris langsung Muatan PRAGMATISME Kebenaran dicari melalui pengalaman praktis Berpedoman pada hal yang sensual, yg dpt dirasakan langsung melalui pengalaman langsung Muara akhirnya adalah MANFAAT Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan praktis, tidak memiliki kekuatan kebenaran

5 PRAGMATISME Tokohnya: William James (1842-1910) John Dewey (1859-1952)

6 PRAGMATISME Pengaruh thd bidang perencanaan adalah munculnya PRAGMATIC PLANNING, sebagai kritik terhadap procedural planning theory. Pragmatic Pl. menekankan pada “market decision-making” Pembangunan kota diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tanpa intervensi lebih jauh dari pemerintah. Sering disebut sebagai paradigma Anti Teori atau Anti Planning Yg penting melakukan aksi & tindakan nyata (getting things done) Orientasi utama pd manfaat, faedah, guna atau fungsi

7 PRAGMATISME Model perencanaan lbh berdasarkan pd keadaan pasar atau lapangan drpd teori-teori planning Merupakan produk dr sistem ekonomi ‘laissez faire’ (kompetesi pasar bebas) Bagaimana di Indonesia? Mulai Tahun Peran pemerintah dlm pembangunan kota mulai surut, akibat jatuhnya harga minyak Peran swasta mulai menonjol Pembangunan kota menekankan pada INCREMENTALISME dan MARKET DECISION MAKING Kota tumbuh bergerak ke arah vertikal

8 PRAGMATISME Munculnya supermarket, supermall, & mega mall, yang sering mengorbankan bangunan bersejarah, public space, pemerintahan Mis: Malang: Penjara Wanita menjadi Alun-alun Mall Semarang: Kantor Kabupaten Alun-alun jadi pusat pertokoan Bandung Alun-alun tumbuh menjadi pusat perdagangan

9 FENOMENOLOGI Aliran filsafat yg memberi perhatian kpd hal yg nampak, yg terlihat, atau sesuatu yang nampak pada dirinya sendiri Tokohnya: Edmund Husserl ( ) Max Scheller ( ) Maurice Merleau Ponty ( ) Martin Heidegger ( ) Husserl M.M. Ponty Heidegger

10 FENOMENOLOGI Inti Ajarannya
Menekankan hal yg nampak atau yg menampakan diri dg tujuan menemukan hakekat Menghubungkan kesadaran subyek dg obyek (bersatunya subyek & obyek) Manusia merupakan bagian yg menyatu dr seluruh aspek kehidupan Menolak bentuk-bentuk konformitas Realitas itu relatif, hanya dpt dpahami melalui agregat individu

11 FENOMENOLOGI Pengaruh Fenomenologi pd dunia perencanaan:
Tdk percaya pada perencanaan yg bersifat menyeluruh & berlaku umum (menolak comprehensive planning & positive Planning) Perencanaan hrs berorientasi pd kesejahteraan masy & diarahkan pd tindakan nyata, bukan sbg alat penguasa & pemilik modal Perencanaan hrs responsif & mendukung terbentuknya konsensus-konsensus baru atas dasar hubungan antar individu Perencana hrs mengambil peran sbg agen perubahan, fasilitator, trainer (widyaiswara), atau organisator

12 FENOMENOLOGI Tidak berawal dr tujuan maupun sasaran, melainkan kritik sosial tentang kedaan saat ini Tujuan dirumuskan ditengah-tengah perjalanan bersama-sama masyarakat Mendasarkan diri pada gerakan arus bawah Gagasan-gagasan hrs dtng dr masyarakat sendiri Dengan bimbingan perencana, masy merumuskan kebijakan, program, strategi, desain, lokasi proyek & anggaran biaya sendiri

13 FENOMENOLOGI Bagaimana pengaruh di Indonesia?
Mulai terasa pada awal 1990-an, dg munculnya perenc advokasi oleh konsultan-konsultan pembangunan Digunakannya pendekatan pemberdayaan seperti IDT Maraknya gerakan-gerakan konservasi & preservasi Pada saat reformasi bidang Politik & Ekonomi Mengarah pada diperhatikannya hak-hak individu serta lokal Terjadi dekonstruksi wacana perencanaan dari yg elitis & holistik menjadi populis & pluralistik

14 Jenis RENCANA RENC.TATA RUANG PROGRAM PROYEK LEVEL AKTIVITAS PERENCANA
Kebijakan Pengaturan Operasional PERENCANA Unit Kerja Khusus Institusi Permanen Organisasi Temp. ADRESSEE Stakeholders yg tidak jelas Stakeholders yg te- Lah ditentukan Stakeholders opera- sionl terpilih FOKUS Uraian Skenario Penjelasan suatu usaha Spesifikasi Tindakan ISI Jenis & Lokasi Aturan Jangkauan Aktivitas Cara & Waktu Operasi REFERENSI Maksud & Tujuan Proposal Petunjuk JANGKAUAN Orientasi Arahan/Guidelines Cara & Waktu Operasi DEADLINE Terbuka Kabur Jelas TOLOK UKUR Kelayakan Efektivitas Efisiensi CONTOH RTRW Peningk.Ekspor KB P3KT Proyek Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

15 Mekanisme PENGENDALIAN
FAKTA MONITORING TUJUAN A B 2 5 A B 5 TINDAKAN REKOMENDASI EVALUASI Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

16 Mekanisme PENGENDALIAN
Level OPERASIONAL Level MANAJERIAL Level KONSEPSUAL FAKTA Kondisi yang ada/ kondisi yang berkembang saat ini MONITORING Kaji Banding antara kondisi yang berkembang dengan yang diharapkan TUJUAN Kondisi atau Keadaan yang diharapkan (RENCANA) TINDAKAN Tindakan thd Kondisi yg ada melalui INFORMASI, MOTIVASI, REGULASI & PEMBANGUNAN REKOMENDASI Kesimpulan dari hasil Kaji Banding untuk menentukan Tind./ Intervensi atau Revisi EVALUASI Evaluasi atau Revisi Tujuan/ Rencana Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

17 Wilayah dan Kota Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

18 HIRARKI KERUANGAN NKRI nasional regional sub regional lokal Kabupaten
Provinsi K o t a Kecamatan Desa Kelurahan Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

19 PENGERTIAN DAERAH/ REGIONAL ILMU WILAYAH
Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsionalnya. (kamus Tata Ruang, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU & Kepmen Kimpraswil) ILMU WILAYAH Suatu disiplin yang mengkaji problem-problem sosial, ekonomi, institusi & fisik ekologis dikaitkan dimensi spasial atau regional dengan menggunakan berbagai metode analitis & empiris

20 Definisi KOTA Bintarto Grundfield
Kota merupakan suatu sistem kehidupan manusia yang ditandai dengan : kepadatan penduduk tinggi tingkat sosial ekonomi yang heterogen sistem kehidupan yang lebih individualis materialis Grundfield Statu kawasan dengan kepadatan penduduk lebih besar dari pada rata-rata penduduk secara nasional dengan ciri-ciri : mata pencaharian non agraris tata guna lahan yang beraneka ragam adanya bangunan-bangunan yang berdiri berdekatan BKS AKSI (Bdn Kerjasm Antar Kota Sel Ind) Sejumlah orang dengan jumlah tertentu dengan pola hubungan rasional, ekonomis dan individualis

21 Definisi KOTA Jorge Harday
Kota merupakan suatu kawasan yang mempunyai karakteristik : berukuran & berpenduduk besar pd masa dan tempat itu struktur dan tata ruang perkotaan mengikuti jalar jalan dan ruang perkotaan nyata memiliki fungsi perkotaan minimum (sebagian besar berupa sebuah pasar) sebuah pusat adm atau pd sebuah pusat aktivitas intelektual bersama dengan kelembagaan yang sama suatu heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hierarkhi pada masyarakat sebuah pst ekonomi perkotaan pd masa & tempat itu menghubungkan sebuah daerah pertanian di tepi kota & memproses bhn mentah untuk pemasaran yang lebih luas sebuah pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat.

22 Definisi KOTA Daldjoeni (1998) Kriteria dalam definisi kota:
Morfologi, terdapat perbedaan antara bentuk fisik kota dan perdesaan. Pengg lhn kota didominasi oleh pengg lhn terbangun; gedung-gedung yg tinggi & padat, sedangkan di desa didominasi oleh lingkungan alam wajar fisis-biotis. Jumlah Penduduk, kota diukur berdasarkan jumlah penduduknya. Jumlah penduduk tertentu menentukan ukuran kota. Hukum, berkaitan dengan adanya hak-hak hukum tersendiri bagi penghuni kota. Ekonomi, ciri kota adalah hidup yang non agraris. Kota lebih berfungsi sebagai pusat budaya, industri, dan perdagangan. Sosial, hubungan antar penduduk di kota lebih bebas. Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

23 Definisi KOTA Mumford (the cultura of city)
…..is the point of max concretation for the power and culture of community. It is the place where the diffused rays of many separate bearns of life fall into focus with gain in sosial effectiveness and signification.

24 Definisi KOTA Berdasarkan BPS
Kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian (rumah tangga pertanian < 25%). Kepadatan penduduk > jiwa / Km2. Memiliki minimal 8 dari 16 fasilitas umum : SD / SLTP / SLTA atau yang sederajat. RS / RSB / Puskesmas / Klinik / Balai Pengobatan Jalan yg dapat dilalui kend bermotor roda 3 dan 4. Jaringan Telepon Listrik umum ( PLN / Non PLN ). Bank, Pabrik, Pasar (dengan bangunan) Kelompok pertokoan / pusat perdagangan Restoran / rumah makan Gedung Bioskop Usaha penyewan alat-alat pesta Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

25 DEFINISI menurut UU KEPMEN KIMPRASWIL 327/2002
Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

26 Kota berdasarkan Jumlah Pend
Kota Kecil yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar hingga jiwa; Kota Sedang yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar hingga jiwa; Kota Besar yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah yang dilayani lebih besar dari jiwa; Kota Metropolitan yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari jiwa.

27 Kota berdasarkan Jumlah Pend
Doxiadis dalam Jayadinata (1992) Pembagian kota berdasarkan jumlah penduduk, sebagai berikut Dwelling group : 40 Small neighborhood : 250 Neighborhood : 1.500 Small town : 9.000 Town : Large city : Metropolis : Conurbation : Megalopolis : Urban region : Urban continent : Ecumenepolis :  

28 Kriteria Kaw Perkotaan
Kriteria Kawasan Perkotaan yang merupakan daerah Kota Potensi daerah : merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat, yg dpt diukur dari : Lembaga keuangan Sarana ekonomi Sarana pendidikan Sarana kesehatan Sarana transportasi dan komunikasi Sarana pariwisata Ketenagakerjaan

29 Kriteria Kaw Perkotaan
Kemampuan ekonomi : merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah kota, yang dapat diukur dari : PDRB (Produk Domestik Regional Bruto); Penerimaan daerah sendiri Sosial budaya : merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat yang dapat diukur dari : Tempat peribadatan Tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya Sarana olahraga Sosial politik : merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari : Partisipasi masyarakat dalam berpolitik Organisasi kemasyarakatan

30 Kriteria Kaw Perkotaan
Jumlah penduduk : merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah Luas daerah : merupakan luas tertentu suatu daerah Pertimbangan lain : yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah dapat diukur dari : Keamanan dan ketertiban Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan Rentang kendali Kota yang akan dibentuk minimal telah telah terdiri dari 3 kecamatan

31 Kriteria Kaw Perkotaan
Kriteria Kawasan Perkotaan Memiliki fungsi keg utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75 % mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan, Memiliki jumlah pend sekurang-kurangnya jiwa Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar, Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi. Kriteria Kawasan Perkotaan Metropolitan Kawasan-kawasan Perkotaan yang terdapat di dua atau lebih daerah otonom yang saling berbatasan, Kawasan Perkotaan yang terdiri atas satu kota inti berstatus otonom dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk suatu sistem fungsional, Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan melebihi jiwa.

32 Kriteria Kaw Perkotaan
Kriteria Kawasan Perkotaan Baru Kaw yg memiliki kemudahan utk penyediaan PSP dg membentuk satu kesatuan sist kaw dg kaw perkotaan yang ada, Kaw yg memiliki daya dukung lingk yg memungkinkan untuk pengemb fungsi perkotaan, Kaw yg terletak di atas tanah yg bkn merupakan kaw pertanian beririgasi teknis & bkn kaw rawan bencn alam, Kawasan yang tidak mengakibatkan terjadinya konurbasi dengan kawasan perkotaan di sekitarnya, Kaw yg sesuai dg sist perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten, Kaw yg dpt mendrg akt ekonomi, sesuai dg fungsi dan perannya, Kaw yg memp luas kaw budidaya sekurang-kurangnya 400 ha & merpkan satu kesatuan kaw yg bulat & utuh, atau satu kesatuan kaw yg bulat & utuh, atau satu kesatuan wil perenc perkotaan dlm satu daerah kab. Kaw yg direncanakan berpenddk sekurang-kurangnya jiwa.

33 Peran PERKOTAAN Peran pembangunan suatu Kota : Internal kota, yaitu :
Pembangunan Prasarana dan Sarana Manajemnen Perkotaan (perencanaan, pemanfaatan, pengendalian) Eksternal (Nasional), yaitu : Pusat kegiatan nasional Pusat kegiatan wilayah Pusat kegiatan lokal.

34 Komponen Regional & Urban
Komponen SOSIO - KEPENDUDUKAN Komponen EKONOMI Komponen KELEMBAGAAN Komponen FISIK - EKOLOGIS

35 Komponen Desa & Regional
INSTI-TUSI SOSIO-KEPENDU DUKAN Komponen DESA EKONOMI FISIK - EKOLOGIS Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

36 Komponen Regional UNIT OPERATIF Lembaga Penduduk Barang Area INSTITUSI
Nasional Regional Lokal Masy. SOSIO-PEND Penduduk UNIT OPERATIF EKONOMI Barang FISIK-EKO Area Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

37 Hirarki Tata Ruang Wil RTRW Kabupaten (Renc.Tata Ruang Wil. Kabupaten)
Nasisonal Pulau Propinsi Kabupaten Kaw.Perkotaan Kota Kecamatan Kel Hirarki Tata Ruang Wil RTRK (Renc.Teknik R.Kota) RDTRK (Renc.Detail Tt.Rg.Kota) RTRW Kota (Renc.Tata Ruang Wil.Kota) RSTRKP (Renc.Struktur TR.Kaw Perkotaan) RTRW Kabupaten (Renc.Tata Ruang Wil. Kabupaten) RTRW Propinsi (Renc.Tata Ruang Wilayah Propinsi RTR Pulau (Renc.Tata Ruang Pulau) RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)

38 RTRWN Pengertian : Strategi & arahan kebijakan pemanfaatan rg wil. negara yg meliputi tujuan nasional & arahan pemanf.rg yg memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi. Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

39 RTRW Propinsi Strategi & arahan kebijakaan pemanf.rg wil. propinsi yg berfokus pada keterkaitan antar kawasan/ kabupaten/kota

40 RTRW Propinsi Rencana Pewilayahan Jawa Timur

41 RTRW Kabupaten Kebijakan arahan tata ruang untuk Kawasan Kabupaten dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang.

42 RSTRK Perkotaan Kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dlm jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang.

43 RSTRK Perkotaan

44 RDTRK Merupakan pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas kota.

45 RDTRK

46 RDTRK

47 RTRK Merupakan pengaturan geometris pemanfaatan rg yg menggambarkan keterkaitan antara satu bang.dg.bang. lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan utilitas kota/kawasan (saluran drainase, sanitasi dll).

48 RTRK

49 Muatan Renc Tata Ruang Rencana Struktur Tata Ruang
Pola Pemanfaatan Lahan/Ruang Rencana Prasarana – Sarana Transportasi Telekomunikasi Drainase Listrik Persampahan Indikasi Program

50 Contoh Struktur Tata Ruang
JAWA TIMUR Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

51 Contoh Str Tata Ruang Kab Jember
KABUPATEN LUMAJANG KABUPATEN BONDOWOSO SUMBERBARU TANGGUL BANGSALSARI KENCONG JOMBANG UMBULSARI BALUNG PUGER WULUHAN AMBULU JENGGAWAH RAMBIPUJI AJUNG GUMUKMAS JELBUK SUKOWONO SUMBERJAMBE PAKUSARI KALISAT MAYANG SILO MUMBULSARI TEMPUREJO SUKORAMBI LEDOKOMBO SEMBORO KABUPATEN LUMAJANG Jalan Propinsi P. NUSABARUNG KABUPATEN BANYUWANGI SAMUDERA INDOBESIA Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

52 Contoh TGL Kota Surabaya
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006

53 Indikasi Prog RDTRK Gedebage
Perenc Proyek yg sesuai dg TR dapat dilihat dlm indikasi program No Program Proyek Lokasi PJ Dimensi Waktu PJ 1 2 3 4 5 5 th kedua Program Pengembangan Pusat Primer Kedua 1 Pengemb Pusat Primer Kedua Perencanaan (Penyusunan RTRK/ RTBL, AMDAL) Persiapan Konstruksi Konstruksi Monitoring Evaluasi UL R2 BAPPEDA & DTK APBN, APBD, Swasta Program Pengembangan Pusat Sekunder 1 Peningkatan Pasar Ciwastra Pemindahan Psr Burung Pemb Pasar Bunga Pemb Pasar Seni UL M1 DTK & Dinas Pasar APBN, APBD, Swasta Program Pengembangan Jaringan Jalan 1 Peningk. Kapasitas Jalan Arteri Primer Pengaturan Persimp Sebidang Jl Skrn-Hatta Pemb Persimp tdk sebidang Jl. Skrn Hatta Jalan Sukarno Hatta Dinas Bina Marga APBN, APBD 2 Peningk. Kapasitas Jalan Arteri Sekunder Peningkt Jl.Ciwastra Peningkt Jl. Ter Moch Toha & Buah Batu UL M1 Dinas Bina Marga APBN, APBD Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006