Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUKUM LAUT INTERNASIONAL Preview FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Dhiana Puspitawati, SH, LLM, PhD Pictured by: Kresno Buntoro.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUKUM LAUT INTERNASIONAL Preview FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Dhiana Puspitawati, SH, LLM, PhD Pictured by: Kresno Buntoro."— Transcript presentasi:

1 HUKUM LAUT INTERNASIONAL Preview FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Dhiana Puspitawati, SH, LLM, PhD Pictured by: Kresno Buntoro

2 Pendidikan S1: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA S2: LAW FACULTY MONASH UNIVERSITY AUSTRALIA MONASH UNIVERSITY AUSTRALIA S3: LAW SCHOOL, BEL FACULTY THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND AUSTRALIA THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND AUSTRALIA DIPL. IN SHIPPING, BI NORWAY-UWM

3 LETAK HUKUM LAUT INTERNASIONAL Salah satu cabang Hukum Internasional Salah satu cabang Hukum Internasional Karakteristik Hukum Internasional Karakteristik Hukum Internasional Sumber Hukum Internasional Sumber Hukum Internasional Subyek Hukum Internasional Subyek Hukum Internasional Prinsip-prinsip dalam Hukum Perjanjian Internasional Prinsip-prinsip dalam Hukum Perjanjian Internasional

4 RUANG LINGKUP KELAUTAN VS. KEMARITIMAN Hukum Laut vs. Hukum Maritim Hukum Laut vs. Hukum Maritim

5 SEJARAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL Klaim negara2 atas wilayah laut (Hugo de Grotius, John Selden, Bynkershoek) Klaim negara2 atas wilayah laut (Hugo de Grotius, John Selden, Bynkershoek) Kendala: Yurisdiksi vs. hak pemanfaatan SDA laut (Mc. Dougal: 1960) Kendala: Yurisdiksi vs. hak pemanfaatan SDA laut (Mc. Dougal: 1960) UNCLOS I (4 Konvensi), II (nothing) dan III (UNCLOS 1982/LOSC/KHL 1982) UNCLOS I (4 Konvensi), II (nothing) dan III (UNCLOS 1982/LOSC/KHL 1982) Evolusi zona-zona maritim Evolusi zona-zona maritim UNCLOS III: Sovereignty dan Resources UNCLOS III: Sovereignty dan Resources

6 Zona Mariitim menurut KHL 1982 Continental Shelf Exclusive Economic Zone Territorial Waters Contiguous Zones Baseline 12 Nm 24 Nm 200 Nm Air space Upper limits are Unspecified Internal Waters EEZ Air Space International Air Space EEZ Superjacent Waters High Seas Territorial Sea Air Space Contiguous Zones 12 Nm Deep Seabed Outer Continental Shelf Territorial Sea 12 Nm EEZ (air space, superjacent waters and seabed) 188 Nm Legal Continental Shelf (Continental Margin) Baseline

7 BASELINES (Garis Dasar/Garis Pangkal) Dari mana zona-zona maritim tsb. Diukur? Dari mana zona-zona maritim tsb. Diukur? Bentuk Geografis Negara: Bentuk Geografis Negara: – Coastal State – Archipelagic State (mid-ocean archipelago and coastal archipelago) – Land-Locked State – Geographically disadvantaged state

8 Coastal archipelago

9 Mid-Ocean archipelago

10

11 BENTUK BASELINE 1. NORMAL BASELINES 2. STRAIGHT BASELINES 3. ARCHIPELAGIC BASELINES

12 NORMAL BASELINES

13 ARCHIPELAGIC BASELINES

14 PERAIRAN PEDALAMAN Dasar hukum: Pasal 8 UNCLOS Dasar hukum: Pasal 8 UNCLOS Wilayah Perairan di sebelah dalam garis pangkal, kecuali dalam hal negara kepulauan Wilayah Perairan di sebelah dalam garis pangkal, kecuali dalam hal negara kepulauan Kedaulatan negara pantai – identik dengan kedaulatan yang dimiliki di wilayah daratan – surface, middle dan bottom -- termasuk eksplorasi SDL Kedaulatan negara pantai – identik dengan kedaulatan yang dimiliki di wilayah daratan – surface, middle dan bottom -- termasuk eksplorasi SDL Konsekuensinya tidak boleh ada hak lintas kapal asing Konsekuensinya tidak boleh ada hak lintas kapal asing

15 PERAIRAN KEPULAUAN Dasar Hukum: Pasal 49 UNCLOS 1982 Dasar Hukum: Pasal 49 UNCLOS 1982 Kedaulatan negara kepulauan diperpanjang sampai wilayah perairan disebelah dalam garis pangkal kepulauan (archipelagic baselines) yang disebut ARCHIPELAGIC WATERS (Perairan Kepulauan) – meliputi wilayah perairan, wil. udara diatasnya dan dasar laut serta sumber daya laut yang terkandung didalamnya – baik di middle maupun bottom. AKAN TETAPI…… Kedaulatan negara kepulauan diperpanjang sampai wilayah perairan disebelah dalam garis pangkal kepulauan (archipelagic baselines) yang disebut ARCHIPELAGIC WATERS (Perairan Kepulauan) – meliputi wilayah perairan, wil. udara diatasnya dan dasar laut serta sumber daya laut yang terkandung didalamnya – baik di middle maupun bottom. AKAN TETAPI……

16 PERAIRAN KEPULAUAN Kedaulatan Negara Kepulauan --TIDAK TAK TERBATAS Kedaulatan Negara Kepulauan --TIDAK TAK TERBATAS Dibatasi oleh Hak Lintas Kapal Asing Dibatasi oleh Hak Lintas Kapal Asing – Hak Lintas Damai – Hak Lintas ALK

17 LAUT TERITORIAL Dasar Hukum: Bagian II Pasal 2 UNCLOS 1982 Dasar Hukum: Bagian II Pasal 2 UNCLOS 1982 Kedaulatan negara berpantai maupun negara kepulauan diperpanjang sampai 12 mil laut diukur dari garis dasar – laut teritorial Kedaulatan negara berpantai maupun negara kepulauan diperpanjang sampai 12 mil laut diukur dari garis dasar – laut teritorial meliputi wilayah perairan, wil. udara diatasnya dan dasar laut serta sumber daya laut yang terkandung didalamnya – baik di middle maupun bottom meliputi wilayah perairan, wil. udara diatasnya dan dasar laut serta sumber daya laut yang terkandung didalamnya – baik di middle maupun bottom Dibatasi oleh Hak Lintas Damai Bagian III UNCLOS 1982

18 ZONA TAMBAHAN IS A ZONE OF SEA CONTIGUOUS TO AND SEAWARD OF THE TERRITORIAL SEA IN WHICH STATES HAVE LIMITED POWERS FOR THE ENFORCEMENT OF CUSTOMS, FISCAL, SANITARY AND IMMIGRATION LAWS

19 LEGAL STATUS OF CZ LOSC: CZ is part of ZEE LOSC: CZ is part of ZEE TSC 1958: CZ is part of High Seas TSC 1958: CZ is part of High Seas LOSC: inclusion of both enforcement and legislative jurisdiction – dalam hal2 ttt LOSC: inclusion of both enforcement and legislative jurisdiction – dalam hal2 ttt

20 ZEE Merupakan wilayah perairan disebelah luar laut teritorial Merupakan wilayah perairan disebelah luar laut teritorial Lebar ZEE: 200 mil laut diukur dari garis pangkal Lebar ZEE: 200 mil laut diukur dari garis pangkal Tidak ada kewajiabn u/ klaim ZEE Tidak ada kewajiabn u/ klaim ZEE

21 KEDAULATAN NEGARA PANTAI/KEPULAUAN DI ZEE Hanya Hak Berdaulat (Sovereign Right) bukan Kedaulatan (Sovereignty) Hanya Hak Berdaulat (Sovereign Right) bukan Kedaulatan (Sovereignty) Hak Berdauat dalam hubungannya dengan eksplorasi dan eksploitasi SDL baik hayati maupun non-hayati Hak Berdauat dalam hubungannya dengan eksplorasi dan eksploitasi SDL baik hayati maupun non-hayati Dasar Hukum: Bagian V UNCLOS 1982 Dasar Hukum: Bagian V UNCLOS 1982

22 HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA PANTAI DI ZEE Living and Non-Living resources Living and Non-Living resources Other economic resources (ps. 56 LOSC) Other economic resources (ps. 56 LOSC) Construction of artificial islands and installations Construction of artificial islands and installations Marine scientific research Marine scientific research Pollution control Pollution control

23 HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA LAIN DI ZEE Navigation Navigation Overflight Overflight Laying of submarine cables and pipelines Laying of submarine cables and pipelines

24 PENGERTIAN CONTINENTAL SHELF (LANDAS KONTINEN) Part VI, Pasal 76 KHL 1982 The continental shelf of a coastal state comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance

25 SEAWARD LIMIT OF CS Biasanya 200 mil laut dari baselines (di bawah ZEE) Biasanya 200 mil laut dari baselines (di bawah ZEE) Akan tetapi karena CS berhubungan dengan geografis dasar laut mungkin saja kontinental slope yg membentuk suatu kontinental shelf melebihi dari 200 meter Akan tetapi karena CS berhubungan dengan geografis dasar laut mungkin saja kontinental slope yg membentuk suatu kontinental shelf melebihi dari 200 meter Hal tsb diperbolehkan asalnya tidak melebihi 350 mil laut dari baselines Hal tsb diperbolehkan asalnya tidak melebihi 350 mil laut dari baselines

26 LEGAL STATUS OF CS – Article 78 LOSC The right of coastal state over its CS does not affect the legal status of the superjacent waters or of the airspace above the waters The right of coastal state over its CS does not affect the legal status of the superjacent waters or of the airspace above the waters The exercise of the rights of the coastal state over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other states as provided for in this convention The exercise of the rights of the coastal state over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other states as provided for in this convention

27 LAUT INDONESIA BUKTI KEBAHARIAN INDONESIA 1. ADANYA 10 RELIEF KAPAL LAYAR YANG TERPAHAT DI CANDI BOROBUDUR (ABAD 7 DAN 8) 2. KERAJAAN SRIWIJAYA (683 – 1030) 3. KERAJAAN SINGASARI DAN MAJAPAHIT (1923 – 1978) 4. BANYAKNYA PELAUT ULUNG (BUGIS, WAJO, BANTEN, MADURA, AMBON, TERNATE/TIDORE, SANGIR TALAUD, RIAU/MELAYU) Penjelajah Bahari – Robert Dick-Read

28 pulau (9.634 blm bernama, berpenduduk) km garis pantai (WRI,2001) dan 5,8 juta km2 laut 80 % industri dan 75 % kota besar berada di wil pesisir Perikanan tangkap  6,817 Juta ton ikan (2005) Potensi lahan budidaya Ha (2005) Dari 60 Cekungan Migas Indonesia, 70% berada di laut Cadangan Minyak Bumi 9,1 Milyar Barel di laut Potensi jasa kelautan berupa : transportasi laut, industri maritim BMKT Energi alternatif (ombak,angin) POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Sumber: Prof. Dr. Ir. M syamsul Maarif, M.Eng, Memupuk Jiwa Bahari: Membangun Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

29 KEANEKARAGAMAN HAYATI VARIASI IKLIM DAN DINAMIKA OSEANOGRAFI POSISI GEOTECHTONIC JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL KEUNGGULAN KELAUTAN INDONESIA WILAYAH KEPULAUAN Sumber: Prof. Dr. Ir. M syamsul Maarif, M.Eng, Memupuk Jiwa Bahari: Membangun Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

30 HUKUM LAUT NASIONAL Jaman Belanda – Grotius – The Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (Kringen Ordonantie 1939) Jaman Belanda – Grotius – The Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (Kringen Ordonantie 1939) 3 mil masing2 pulau 3 mil masing2 pulau Kemerdekaan – tidak sesuai Kemerdekaan – tidak sesuai 1958 Deklarasi Djuanda (Unilateral Declaration/pernyataan sepihak) – leading to UNCLOS I 1958 Deklarasi Djuanda (Unilateral Declaration/pernyataan sepihak) – leading to UNCLOS I UU No. 4/Prp/1960 – leading to UNCLOS II UU No. 4/Prp/1960 – leading to UNCLOS II Indonesia sbg Leading Proponent atas Konsep Negara Kepulauan Indonesia sbg Leading Proponent atas Konsep Negara Kepulauan

31 INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN Mempunyai karakteristik tersendiri dalam menarik zona- zona maritimnya Mempunyai karakteristik tersendiri dalam menarik zona- zona maritimnya Mengikat pulau-pulaunya dalam satu kesatuan melalui garis dasar kepulauan – archipelagic baselines, dari garis inilah zona2 maritim ditarik Mengikat pulau-pulaunya dalam satu kesatuan melalui garis dasar kepulauan – archipelagic baselines, dari garis inilah zona2 maritim ditarik Tonggak Sejarah : TZMKO 1939 Tonggak Sejarah : TZMKO 1939 UNCLOS I 1958 UNCLOS I 1958 UNCLOS II 1960 UNCLOS II 1960 UNCLOS III – UNCLOS 1982/LOSC – Diakuinya prinsip negara kepulauan (Archipelagic States) bukan Islands States) – Bagian IV UNCLOS 1982 UNCLOS III – UNCLOS 1982/LOSC – Diakuinya prinsip negara kepulauan (Archipelagic States) bukan Islands States) – Bagian IV UNCLOS 1982 UU No. 17/1985 Deklarasi Djuanda 1957

32 NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE) Archipelago – bahasa Italia ‘archi’, artinya chief or the most important; dan ‘pelago’ artinya sea/pool – the most important sea Archipelago – bahasa Italia ‘archi’, artinya chief or the most important; dan ‘pelago’ artinya sea/pool – the most important sea Beberapa ahli mendefinisikan archipelago sebagai ‘an expanse of water with many scattered islands or a group of islands’; an ‘island-studded sea’; or a ‘sea interspersed with many islands’ – lebih banyak wilayah perairan dibanding wilayah daratan – Indonesia 2:1 Beberapa ahli mendefinisikan archipelago sebagai ‘an expanse of water with many scattered islands or a group of islands’; an ‘island-studded sea’; or a ‘sea interspersed with many islands’ – lebih banyak wilayah perairan dibanding wilayah daratan – Indonesia 2:1 Kriteria Negara dapat disebut sebagai negara kepulauan menurut UNCLOS (Pasal 46 UNCLOS 1982) Kriteria Negara dapat disebut sebagai negara kepulauan menurut UNCLOS (Pasal 46 UNCLOS 1982)

33

34 Wilayah Perairan Indonesia WIL PERAIRAN : KM² WIL PERAIRAN : KM² –Laut Territorial : KM² –Perairan Kepulauan : KM² –ZEE : KM² JML BASE POINT : 184 BUAH JML BASE POINT : 184 BUAH PANJ BASE LINE : KM PANJ BASE LINE : KM JML PULAU : PULAU JML PULAU : PULAU GRS PANTAI : KM GRS PANTAI : KM

35 TERIMA KASIH


Download ppt "HUKUM LAUT INTERNASIONAL Preview FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Dhiana Puspitawati, SH, LLM, PhD Pictured by: Kresno Buntoro."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google