Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 PROVINSI JAWA TIMUR Botel Inna Simpang- 14-15 Maret 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 PROVINSI JAWA TIMUR Botel Inna Simpang- 14-15 Maret 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 PROVINSI JAWA TIMUR Botel Inna Simpang Maret 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2 1. KARENA UN DI AKHIR KABINET SEKARANG 2. AKAN DILAKSANAKAN PEMILU YANG WAKTUNYA SANGAT BERDEKATAN UN 3.KARENA ADA SOROTAN MASYARAKAT PADA SAAT UJIAN TAHUN LALU UN 2013/2014 DALAM PERSEPSINYA SANGAT SPESIAL

3 UJIAN NASIONAL BERMUTU, BERMANFAAT DAN BERMARTABAT TEMA UN 2013/2014

4 MUTU Soal  lebih bermutu: masuknya soal yang diujikan di PISA dan di TIMMS  Bekerjasama dengan SMPTN untuk penerimaan mahasiswa baru  Tim dari SNMPTN yang diminta untuk menulis soal UN, melalui tim pengembang soal SNPTN Percetakan  dalam memasukkan soal dalam amplop  Ketepatan waktu penyelesaian percetakan  ketepatan waktu mulai dari percetakan-provinsi-kabupaten-sampai satuan pendidikan. Pelaksanaan  Pengembalian LJUN oleh PT agar LJUN dimasukkan diruang ujian dilak/dilem sebelum dibawa ke tempat lain, ke tempat pemindaian. -. Pemantauan LJUN sampai ke PT, dilakukan modifikasi agar semua berjalan sesuai dengan ketentaun dan harapan dari kita semua.

5 BERMANFAAT Sebagai informasi:  Pemetaan secara nasional, tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi, antar daerah dengan model analisis kompetensi yang diukur oleh peserta pendidik dalam satuan pendidikan melalui jaring laba-laba.  sebagai dasar seleksi sebagai pembinaan satuan pendidikan. BERMARTABAT  Hasil UN mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena dilaksanakan secara jujur dan dapat dipertanggung jawabkan.  Skor UN dianalisis untuk dilihat konstribusi tertentu dalam penerimaan SMPTN sehingga hasilnya dapat bermutu dan bermartabat

6 PENGERTIAN Ujian Nasional (UN) adalah penilaian hasil belajar oleh Pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi TUJUAN Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada matapelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi

7 KEGUNAAN HASIL UN SEBAGAI SALAH SATU PERTIMBANGAN UNTUK 1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan 2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan tinggi 3. Indikator kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan 4. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan

8 PERLU DIPERHATIKAN 1. Prestasi UN Provinsi Jatim 2012/ Data Base Peserta Ujian 3. Kejujuran: kasus nyontek massal 4. Pengawas Ujian: sehat jasmani dan rohani 5. Soal 20 paket? 6. Barcode 7. Percetakan 8. Temuan Monev PT

9 2. PERBANDINGAN UN 2013 DAN UN 2014

10 NoAspek Ket 1.Kriteria Kelulusan Formula Gabungan antara nilai UN (60%) dan Nilai Sekolah/Madrasah (40%). Kriteria kelulusan UN dengan rata-rata ≥ 5,50 dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0. Sama 2Kisi-Kisi UNSebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor 009/P/BSNP/XI/2012 Sama 3Jumlah Paket Soal Setiap peserta menerima paket soal yang berbeda Sama 4Komposisi nilai sekolah Komposisi nilai sekolah terdiri atas 40% nilai rata-rata rapor, dan 60% nilai ujian sekolah. Komposisi nilai sekolah terdiri atas 70% nilai rata-rata rapor dan 30% nilai ujian sekolah. Beda 5Peran BSNPPenyelenggara dan PelaksanaPenyelenggaraBeda Perbandingan UN Tahun 2013 dan 2014

11 NoAspek Ket 6Peran Perguruan Tinggi Berperan dalam pelaksanaan & Pengawasan UN khusus untuk SMA/MA, SMK, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tidak berperan dalam pelaksanaan UN, tetapi berperan dalam Pengawasan UN SMA/MA, SMK, Paket C, dan Paket C Kejuruan ditingkatkan Beda 7Peran LPMPTidak terlibat dalam pelaksanaan/pengawasan UN Dilibatkan dalam pengawasan UN SMP dan SMA sederajat Beda 8Pencetakan bahan UN Dilaksanakan dengan sistem terpusat Dilaksanakan dengan sistem regional Beda 9Jadwal UN SMA/MA Dilaksanakan dalam 4 (empat) hari dengan jumlah mata pelajaran setiap hari Dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari dengan dua mata pelajaran setiap hari. Beda 10Jadwal UN Paket C Tahap I Dilaksanakan dalam 4 (empat) hari dengan jumlah mata pelajaran setiap hari Dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari dengan jumlah mata pelajaran setiap hari Beda Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014

12 NoAspek Ket 11Pemanfaatan hasil UN Belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan masuk PTN Sepenuhnya dijadikan pertimbangan masuk PTN Beda 12UN SD/MIDilaksanakan oleh BSNPDilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Ujian Sekolah/Madrasah Beda 13Jumlah Pengawas Satuan Pendidikan Satu orang pengawas setiap satuan pendidikan Jumlah pengawas satuan pendidikan dari peguruan tinggi atau LPMP diatur sebagai berikut: Jumlah ruang UN: 1 s.d 4 ruang sebanyak satu orang Jumlah ruang UN: 5 s.d 10 ruang sebanyak 2 orang Jumlah ruang UN: > 10 ruang, sebanyak 3 orang. Beda Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014

13 NoAspek Ket 14Peran Pengawas Satuan Pendidikan Belum sepenuhnya diberikan kewenangan masuk ruangan ujian Sepenuhnya bisa masuk ke ruang ujian bila ada masalah di ruangan Beda Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014

14 3. TUJUAN DAN MANFAAT UN

15 Tujuan & Manfaat Ujian Nasional PP19/2005 Pasal 68 TUJUAN: Menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: a.pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; b.dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; c.penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; d.pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

16 4. KRITERIA KELULUSAN

17 Kriteria Kelulusan Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah: 1.menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 2.memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran; 3.lulus Ujian S/M/PK; dan 4.lulus Ujian Nasional (UN).

18 Lulus Ujian Sekolah Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK. Kriteria mencakup mínimum rata-rata nilai dan mínimum nilai setiap mata pelajaran. Nilai S/M/PK diperoleh dari gabungan: a)Rata-rata nilai rapor dengan bobot 70% : Semester I s.d. semester V pada SMP/MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha, SMK/MAK, dan Paket C Kejuruan; Semester III s.d. semester V pada SMA/MA, SMALB dan Paket C; Semester I s.d. semester V pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK yang menerapkan SKS. b)Nilai Ujian S/M/PK dengan bobot 30%.

19 Lulus UN 1.Kriteria kelulusan peserta didik untuk Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan adalah: a)Nilai Akhir (NA) setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan paling rendah 4,0 (empat koma nol) dan b)Rata-rata NA untuk semua mata pelajaran paling rendah 5,5 (lima koma lima) 2.NA merupakan gabungan Nilai S/M/PK dan Nilai Ujian Nasional dengan bobot 40% Nilai S/M/PK dan 60% Nilai UN.

20 KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan: – SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru. – Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan tutor bersama Pamong Belajar pada SKB Pembina.

21 5. PERSYARATAN PESERTA UN

22 Persyaratan Peserta Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian S/M/PK dan UN: – telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu; – memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester I tahun terakhir; dan – memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan. Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok Pesantren penyelenggara program Wustha, dan kelompok belajar sejenis.

23 Persyaratan Peserta Kelompok belajar sejenis adalah pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh lembaga selain PKBM, SKB, dan Pesantren. Untuk mengikuti UN, peserta didiknya harus mendaftarkan ke PKBM/SKB/Pesantren. Peserta didik yang memenuhi syarat berhak mengikuti Ujian S/M/PK dan UN. Peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras yang memenuhi syarat berhak mengikuti Ujian S/M/PK dan UN.

24 Persyaratan Peserta Peserta didik yang karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah berhalangan mengikuti UN dapat mengikuti UN Susulan sesuai jadwal yang ditentukan dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP. Peserta didik yang tidak lulus dapat mengikuti ujian tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25 Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Nilai S/M/PK diserahkan oleh setiap satuan pendidikan kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat. Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMP/MTs/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diterima oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan UN.

26 6. PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UN

27 Penyelenggara UN 1.BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan. 2.BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas: – menyusun POS pelaksanaan UN; – memberi rekomendasi kepada Menteri tentang pembentukan Pelaksana UN Tingkat Pusat; dan – melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN.

28 Pelaksanaan UN Pelaks. UN Tingkat Pusat Pelaksana UN Tingkat Provinsi Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota BSNP Penyelenggara UN BSNP Penyelenggara UN Mendikbud Gubernur Bupati/Walikota SK Tanggung jawab Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan Ka Dinas Pendidikan Tanggung jawab POS UN Acuan SK Majelis Rektor PTN Pengawasan UN PTN Skema Pelaksanaan UN 2013/

29 Pelaksana UN Tingkat Provinsi Melaksanakan dan mengawasi UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha. Melaksanakan UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. Melakukan pemindaian LJUN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha.

30 Pelaksana UN Tingkat Kab/Kota Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, terdiri atas unsur-unsur: – Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; – Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi yang menangani pendidikan madrasah dan seksi yang menangani pendidikan norformal: Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan);

31 Pelaksana UN Tingkat Kab/Kota Mempunyai tugas tanggung jawab, di antaranya: 1.menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN ; 2.mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database peserta UN; 3.Menetapkan titik transit yang aman sebelum bahan UN didistribusikan ke satuan pendidikan 4.menetapkan pengawas ruang UN 5.menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang UN. Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.

32 Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan yang dapat melaksanakan UN adalah: – sekolah/madrasah yang memiliki peserta UN minimal 20 orang (SMPLB dan SMALB tidak ada batas minimal jumlah peserta UN), terakreditasi, dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; – pondok pesantren, PKBM, dan SKB Pelaksana pendidikan kesetaraan yang memiliki peserta UN minimal 20 orang serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota; – institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi dengan Direktorat terkait atau langsung ditetapkan oleh Direktorat terkait untuk pelaksana UN di luar negeri.

33 7.PERAN PERGURUAN TINGGI DAN LPMP

34 Peran Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi berperan serta dalam penyiapan soal UN, dan mengawasi penggandaan, pendistribusian, pelaksanaan UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, serta pengembalian LJUN ke tempat pemindaian dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Perguruan Tinggi melakukan pemindaian LJUN UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.

35 Peran Perguruan Tinggi Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMA/MA, SMK/MAK, Paket C dan Paket C Kejuruan, di antaranya: 1.melakukan pengawasan pelaksanaan UN bersama LPMP 2.menetapkan koordinator pengawas UN kabupaten/kota 3.menetapkan pengawas satuan pendidikan 4.melakukan pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN bersama Panitia Regional, LPMP, dan Polri; 5.menjamin keamanan penyimpanan bahan UN di titik simpan terakhir bersama Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Polri 6.menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah diisi oleh peserta UN sampai ke tempat pemindaian.

36 Peran Perguruan Tinggi Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMA/MA, SMK/MAK, Paket C dan Paket C Kejuruan, di antaranya: 7.mengawasi penerimaan LJUN dari satuan pendidikan atau rayon dan memastikan amplop LJUN sudah dilem/dilak, ditandatangani oleh pengawas ruang, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan; 8.memindai LJUN dengan menggunakan software yang ditentukan oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat; 9.menjamin keamanan proses pemindaian LJUN; 10.menyampaikan hasil pemindaian LJUN ke Pelaksana UN Tingkat Pusat. Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.

37 Peran LPMP Melakukan pengawasan pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha. Melakukan pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan, bersama Perguruan Tinggi.

38 LPMP Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha, di antaranya: 1.melakukan pengawasan pelaksanaan UN; 2.menetapkan koordinator pengawas UN kab/kota; 3.melakukan pengawasan penggandaan dan distribusi bahan UN bersama Panitia Regional penggandaan dan distribusi, dan Polri; 4.menjamin keamanan penyimpanan bahan UN di titik simpan terakhir bersama Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Polri;

39 LPMP Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha, di antaranya: 5.menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah diisi oleh peserta UN serta bahan pendukungnya; 6.mengawasi penerimaan LJUN dari satuan pendidikan atau rayon dan memastikan amplop LJUN sudah dilem/dilak, ditandatangani oleh pengawas ruang, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan. Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.

40 8. PELAKSANAAN UN

41 Pencetakan Pengiriman naskah dikawal oleh Polri, Dosen PT, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota Pengambilan Naskah oleh Ketua Sub Rayon/Sekolah Penyelenggara dikawal oleh Polri dan Dosen PT UN diikuti oleh: siswa SMA/ MA, SMK, dan Kejar Paket Pengiriman naskah dikawal oleh Polri, LPMP,vDosen PT dan Dinas Pendidikan Prov. Jatim Penyerahan Naskah dari Ketua Sub Rayon ke Pengawas Ruang Pemindaian di Surabaya Koord PT Kab/Kota BSNP/ PUSPENDIK Sub Rayon/ Sekolah Penyelenggara BSNP Gudang Penyimpanan Pengiriman LJUN ke tempat Pemindaian: Unesa, ITS dan Unair di Surabaya, dikawal oleh Polri, Koord Kab/Kota, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota (PT2) (PT4 ) (PT6 ) (PT8) (PT10) (PT12) (PT9) Pengawasan oleh: Dosen PT, staf Dinas Dikbud, LPMP Jatim dan staf Kemdikbud (PT1) (PT3) (PT5) (PT7 ) (PT11) Dijaga Polri/Dosen PT Dijaga Polri, dan dosen PT Dijaga Polri dan Dosen Diawasi Tim Pengawas PT Mengumpulkan LJUN dari semua Sub Rayon/Kab/Kota PolresPolsek Siswa Tim Penerima Bahan UN dari Percetakan (PPHP) Tim Pengamanan Bahan UN di titik Simpan Terakhir JALUR PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN UJIAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN DINAS PROVINSI Untuk UN SMP/MTs, SMPLB, dan Paket C pengawasan dilakukan oleh LPMP

42 PERGURUAN TINGGI NEGERI DI JAWA TIMUR PERGURUAN TINGGI NEGERI DI JAWA TIMUR KOORDINATOR PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN 1.Universitas Negeri Surabaya 2.Universitas Airlangga 3.Instutut Teknologi 10 November Surabaya 4.Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya 5.Universitas Negeri Malang 6.Universitas Brawijaya 7.Universitas Islam Negeri Malang 8.Universitas Jember 9.Univeritas Trunojoyo Madura Tempat Pemindaian UN 2013/ Unesa 2.Unair 3.ITS

43 KOORDINATOR PENGAWAS UN KAB/KOTA NoPerguruan Tinggi Negeri Kabupaten/Kota 1Institut Teknologi Sepuluh Nopember 1. Kota Surabaya 2. Kabupaten Sidoarjo 3. Kota Pasuruan 4. Kabupaten Pasuruan 2Universitas Airlangga 1. Kabupaten Gresik 2. Kabupaten Lamongan 3. Kabupaten Bojonegoro 4. Kabupaten Tuban 3Universitas Negeri Surabaya 1. Kota Mojokerto 2. Kabupaten Mojokerto 3. Kabupaten Nganjuk 4. Kabupaten Jombang 4 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 1. Kota Probolinggo 2. Kab Probolinggo 3. Kab Lumajang

44 No.Perguruan Tinggi Negeri Kabupaten/Kota 5Universitas Brawijaya 1. Kota Malang 2. Kabupaten Malang 3. Kota Batu 4. Kota Blitar 5. Kabupaten Blitar 6Universitas Negeri Malang 1. Kota Kediri 2. Kabupaten Kediri 3. Kabupaten Tulungagung 4. Kabupaten Trenggalek 5. Kabupaten Pacitan 7 Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang 1. Kota Madiun 2. Kabupaten Madiun 3. Kabupaten Ngawi 4. Kabupaten Ponorogo 5. Kabupaten Magetan KOORDINATOR PENGAWAS UN KAB/KOTA

45 No.Perguruan Tinggi Negeri Kabupaten/Kota 8Universitas Jember 1. Kabupaten Bondowoso 2. Kabupaten Situbondo 3. Kabupaten Jember 4. Kabupaten Banyuwangi 9Universitas Trunojoyo 1. Kabupaten Sampang 2. Kabupaten Sumenep 3. Kabupaten Pamekasan 4. Kabupaten Bangkalan KOORDINATOR PENGAWAS UN KAB/KOTA

46 Pendistribu-sian Kisi-kisi Koordinasi/ Sosialisasi Permen & POS Penyiapan Master Naskah I. PERSIAPAN IV. PELAKSANAAN DESJANFEBMARAPR Peserta UN Nilai Rapor dan US/M Pencetakan DNT II. PENDATAAN Proses Lelang Penggan- daan Master Pencetakan Naskah Pengawa- san Proses Pencetakan Pengiriman Bahan UN III. PENCETAKAN DAN PENGIRIMAN NASKAH NOV SMA Sederajat 14 APRIL 2014 Keterangan: DNT = Daftar Nominal Tetap US/M = Ujian Sekolah/Madrasah Time Line Penyelenggaraan UN Mei V. PENILAIAN Proses LJU Penila ian Kelul usan Eval uasi SMP Sederajat 5 Mei 2014

47 KPA BALITBANG Sumut Aceh Riau Kepri Sumbar Sumsel Babel Lampung Bengkulu DKI Banten Kalbar Jambi Kalteng Papua Pabar Malut Maluku Jabar Jateng DIY Jatim Kalsel Kaltim Kaltara Bali NTT NTB Sulsel Sulbar Sultra Sulut Sulteng Gorontalo Regional 1 Regional 2 Regional 3 Regional 4 Regional 5 Regional 6 Regional 7 Regional 8 Setiap Region Melaksanakan Proses Pengadaan PEMENANG LELANG Perusahaan PPK-UN Provinsi Pelaksanaan Pengadaan Bahan UN Kontrak

48 KISI KISI UN 1.Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. 2.Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud di atas menggunakan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran 2012/2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012.

49 Pelaksanaan UN Peserta UN: siswa dengan rincian: a)SMP/MTs dan SMPLB : 2,9 juta b)SMA/MA dan SMALB : 1,6 juta c)SMK/MAK : 1,1 juta Sisanya berasal dari peserta Program Paket B/Wustha dan Progam Paket C

50 Pengumuman Kelulusan Sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar /Pesantren mengumumkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat: 20 Mei 2014 untuk SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan; dan 14 Juni 2014 untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Paket B/Wustha. 22 September 2014 untuk UN Kesetaraan Periode II.

51 UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK Ujian teori kejuruan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014; Ujian praktik kejuruan dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari - 14 Maret 2014; Penggandaan, pendistribusian bahan ujian teori SMK/MAK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;

52 UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK Pengawasan ruang ujian untuk ujian teori SMK/MAK dilakukan oleh pengawas ruang UN di jam pertama. Pemindaian dan penskoran ujian teori SMK/MAK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi; Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ujian praktik dan ujian teori kejuruan diatur tersendiri oleh Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

53 PENGOLAHAN HASIL UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK Dinas Pendidikan Provinsi: – menerima LJUN Teori Kejuruan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; – memindai LJUN Teori Kejuruan, melakukan validasi dan skoring; dan – menyampaikan hasil skoring ujian Teori Kejuruan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 1 Mei 2014.

54 PENGOLAHAN HASIL UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK Direktorat Pembinaan SMK membentuk Tim Khusus untuk: – percepatan proses pemindaian LJUN Teori Kejuruan; – melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemindaian serta skoring LJUN Teori Kejuruan; dan – membawa langsung nilai ujian teori kejuruan untuk diserahkan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat.

55 JADWAL UN

56 NoHari dan TanggalJamMata pelajaran 1 UN:Senin, 14 April – 09.30Bahasa Indonesia UN Susulan:Selasa, 22 April UN:Selasa, 15 April – 09.30Matematika UN Susulan: Rabu, 23 April UN: Rabu, 16 April – Bahasa Inggris Ujian Teori Kejuruan UN Susulan: Kamis, 24 April 2014 b. SMK/MAK

57 JADWAL UN: Program PAKET C

58 JADWAL UN

59

60 PENGGANDAAN & PENDISTRIBUSIAN 1.Penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilakukan oleh Pelaksana UN Tingkat Provinsi secara regional. 2.Pendistribusian bahan UN sampai ke titik simpan terakhir yang terletak di ibu kota provinsi atau kota lain yang ditetapkan. dilakukan oleh percetakan berkoordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Provinsi dan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota.

61 PENGGANDAAN & PENDISTRIBUSIAN 3.Pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMA/MA, SMK/MAK, SMALB, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke satuan pendidikan melibatkan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, LPMP, dan Polri. 4.Pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha dari provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke satuan pendidikan melibatkan LPMP dan Polri. 5.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan regional, penggandaan, dan pendistribusian bahan UN diatur oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

62 PENYIMPANAN & PEMANFAATAN SOAL UN Naskah soal UN yang sudah diujikan disimpan di satuan pendidikan penyelenggara UN dan dapat digunakan untuk proses pembelajaran setelah disimpan selama satu bulan.

63 BIAYA PELAKSANAAN 1.Biaya pelaksanaan Ujian S/M/PK menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang bersangkutan. 2.Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

64 SANKSI 1.Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan sanksi diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

65 Pemetaan Hasil UN Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi UN. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memetakan hasil UN pada tingkat sekolah/madrasah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

66 Penjaminan Kredibilitas Hasil UN NoPERIHAL 1Ada Tanda “Dilarang Masuk Selain Peserta Ujian dan Pengawas, Serta Tidak Diperkenankan Membawa Alat Komunikasi” 2Pengawas ruang ujian mengumpulkan tas dan alat komunikasi elektronik seperti HP peserta UN dan pengawas ruang UN serta menempatkan di tempat yang aman 3Tiap pengawas menerima lembar rincian tugas 4Petugas presensi mengedarkan daftar hadir pengawas ruang ujian sebelum UN berlangsung atau setelah UN selesai 5Ada rincian tugas pengawas ruang UN dan pengawas satuan pendidikan

67 Penjaminan Kredibilitas Hasil UN NoPERIHAL 1Khusus untuk UN SMA sederajat, jumlah pengawas satuan pendidikan dari peguruan tinggi atau yang ditugaskan perguruan tinggi sebagai berikut: a. 1 orang untuk jumlah ruang UN: 1 s.d 4. b. 2 orang untuk jumlah ruang UN: 5 s.d 10 c. 3 orang untuk jumlah ruang UN > 10. 2LJUN dimasukkan ke dalam amplop LJUN dan dilem /dilak di ruang ujian dan ditandatangani oleh penanggung jawab ruang UN di amplop tempat pengeleman. 3Ada Berita Acara serah terima LJUN di ruang pelaksana disaksikan dan ditandatangani oleh koordinator pengawas satuan pendidikan

68 Penjaminan Kredibilitas Hasil UN NoPERIHAL 4Pengawas satuan pendidikan harus memastikan bahwa semua LJUN masuk dalam amplop yang telah dilem dan ditandatangani pengawas ruang UN 5Pengawas satuan pendidikan mengawasi perjalanan LJUN dari pelaksana UN ke rayon, dan dari rayon tempat pemindaian di perguruan tinggi negeri. 6Ada berita acara waktu berangkat dari satuan pendidikan pelaksana UN, waktu tiba di rayon, waktu berangkat dari rayon, dan waktu tiba di tempat pemindaian.

69 9. PUSAT INFORMASI UN

70 PUSAT INFORMASI UN 1.BSNP Telepon: , Fax: , HP: , 2.PIH Kemdikbud Call Center: 177, HP: , SMS: , Telepon: , Fax: , 3.PUSPENDIK Telepon: SMS: Inspektorat Jenderal Kemdikbud Telepon: , Fax: SMS :

71 Mari kita bangun bersama Ujian Nasional yang Bermutu, Bermanfaat, dan Bermartabat TERIMA KASIH


Download ppt "SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 PROVINSI JAWA TIMUR Botel Inna Simpang- 14-15 Maret 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google