Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 BAGI KEPALA MTs DAN MA KABUPATEN MALANG 28 Maret 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 BAGI KEPALA MTs DAN MA KABUPATEN MALANG 28 Maret 2014."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 BAGI KEPALA MTs DAN MA KABUPATEN MALANG 28 Maret 2014

2 ISI KEBIJAKAN 1.Dasar Hukum 2.Perbandingan UN 2013 dan UN Tujuan dan Manfaat Ujian Nasional 4.Kriteria Kelulusan 5.Persyaratan Peserta UN 6.Penyelenggara dan Pelaksana UN 7.Peran Perguruan Tinggi 8.Pelaksanaan UN a.Kisi-Kisi UN b.Jadwal UN c.Ujian Kompetensi SMK/MAK d.Penggandaan dan Pendistribusian Bahan UN e.Biaya Pelaksanaan UN f.Pelanggaran dan Sanksi g.Penjaminan Kredibilitas UN 9.Pusat Informasi UN

3 1. DASAR HUKUM DAN REFERENSI

4 DASAR HUKUM 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional 4.Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014

5 2. PERBANDINGAN UN 2013 DAN UN 2014

6 NoAspek Ket 1.Kriteria Kelulusan Formula Gabungan antara nilai UN (60%) dan Nilai Sekolah/Madrasah (40%). Kriteria kelulusan UN dengan rata-rata ≥ 5,50 dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0. Sama 2Kisi-Kisi UNSebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor 009/P/BSNP/XI/2012 Sama 3Jumlah Paket Soal Setiap peserta menerima paket soal yang berbeda Sama 4Komposisi nilai sekolah Komposisi nilai sekolah terdiri atas 40% nilai rata-rata rapor, dan 60% nilai ujian sekolah. Komposisi nilai sekolah terdiri atas 70% nilai rata-rata rapor dan 30% nilai ujian sekolah. Beda 5Peran BSNPPenyelenggara dan PelaksanaPenyelenggaraBeda Perbandingan UN Tahun 2013 dan 2014

7 NoAspek Ket 6Peran Perguruan Tinggi Berperan dalam pelaksanaan & Pengawasan UN khusus untuk SMA/MA, SMK, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tidak berperan dalam pelaksanaan UN, tetapi berperan dalam Pengawasan UN SMA/MA, SMK, Paket C, dan Paket C Kejuruan ditingkatkan Beda 7Peran LPMPTidak terlibat dalam pelaksanaan/pengawasan UN Dilibatkan dalam pengawasan UN SMP dan SMA sederajat Beda 8Pencetakan bahan UN Dilaksanakan dengan sistem terpusat Dilaksanakan dengan sistem regional Beda 9Jadwal UN SMA/MA Dilaksanakan dalam 4 (empat) hari dengan jumlah mata pelajaran setiap hari Dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari dengan dua mata pelajaran setiap hari. Beda 10Jadwal UN Paket C Tahap I Dilaksanakan dalam 4 (empat) hari dengan jumlah mata pelajaran setiap hari Dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari dengan jumlah mata pelajaran setiap hari Beda Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014

8 NoAspek Ket 11Pemanfaatan hasil UN Belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan masuk PTN Sepenuhnya dijadikan pertimbangan masuk PTN Beda 12UN SD/MIDilaksanakan oleh BSNPDilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Ujian Sekolah/Madrasah Beda 13Jumlah Pengawas Satuan Pendidikan Satu orang pengawas setiap satuan pendidikan Jumlah pengawas satuan pendidikan dari peguruan tinggi atau LPMP diatur sebagai berikut: Jumlah ruang UN: 1 s.d 4 ruang sebanyak satu orang Jumlah ruang UN: 5 s.d 10 ruang sebanyak 2 orang Jumlah ruang UN: > 10 ruang, sebanyak 3 orang. Beda Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014

9 NoAspek Ket 14Peran Pengawas Satuan Pendidikan Belum sepenuhnya diberikan kewenangan masuk ruangan ujian Sepenuhnya bisa masuk ke ruang ujian bila ada masalah di ruangan Beda Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014

10 3. TUJUAN DAN MANFAAT UN

11 Tujuan & Manfaat Ujian Nasional PP19/2005 Pasal 68 TUJUAN: Menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: a.pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; b.dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; c.penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; d.pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

12 4. KRITERIA KELULUSAN

13 Kriteria Kelulusan Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah: 1.menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 2.memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran; 3.lulus Ujian S/M/PK; dan 4.lulus Ujian Nasional (UN).

14 Lulus Ujian Sekolah Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK. Kriteria mencakup mínimum rata-rata nilai dan mínimum nilai setiap mata pelajaran. Nilai S/M/PK diperoleh dari gabungan: a)Rata-rata nilai rapor dengan bobot 70% : Semester I s.d. semester V pada SMP/MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha, SMK/MAK, dan Paket C Kejuruan; Semester III s.d. semester V pada SMA/MA, SMALB dan Paket C; Semester I s.d. semester V pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK yang menerapkan SKS. b)Nilai Ujian S/M/PK dengan bobot 30%.

15 Lulus UN 1.Kriteria kelulusan peserta didik untuk Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan adalah: a)Nilai Akhir (NA) setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan paling rendah 4,0 (empat koma nol) dan b)Rata-rata NA untuk semua mata pelajaran paling rendah 5,5 (lima koma lima) 2.NA merupakan gabungan Nilai S/M/PK dan Nilai Ujian Nasional dengan bobot 40% Nilai S/M/PK dan 60% Nilai UN.

16 KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan: – SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru. – Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan tutor bersama Pamong Belajar pada SKB Pembina.

17 5. PERSYARATAN PESERTA UN

18 Persyaratan Peserta Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian S/M/PK dan UN: – telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu; – memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester I tahun terakhir; dan – memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan. Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok Pesantren penyelenggara program Wustha, dan kelompok belajar sejenis.

19 Persyaratan Peserta Kelompok belajar sejenis adalah pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh lembaga selain PKBM, SKB, dan Pesantren. Untuk mengikuti UN, peserta didiknya harus mendaftarkan ke PKBM/SKB/Pesantren. Peserta didik yang memenuhi syarat berhak mengikuti Ujian S/M/PK dan UN. Peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras yang memenuhi syarat berhak mengikuti Ujian S/M/PK dan UN.

20 Persyaratan Peserta Peserta didik yang karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah berhalangan mengikuti UN dapat mengikuti UN Susulan sesuai jadwal yang ditentukan dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP. Peserta didik yang tidak lulus dapat mengikuti ujian tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21 Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Nilai S/M/PK diserahkan oleh setiap satuan pendidikan kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat. Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMP/MTs/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diterima oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan UN.

22 6. PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UN

23 Penyelenggara UN 1.BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan. 2.BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas: – menyusun POS pelaksanaan UN; – memberi rekomendasi kepada Menteri tentang pembentukan Pelaksana UN Tingkat Pusat; dan – melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN.

24 Pelaksanaan UN Pelaks. UN Tingkat Pusat Pelaksana UN Tingkat Provinsi Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota BSNP Penyelenggara UN BSNP Penyelenggara UN Mendikbud Gubernur Bupati/Walikota SK Tanggung jawab Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan Ka Dinas Pendidikan Tanggung jawab POS UN Acuan SK Majelis Rektor PTN Pengawasan UN PTN Skema Pelaksanaan UN 2013/

25 Pelaksana UN Tingkat Provinsi Melaksanakan dan mengawasi UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha. Melaksanakan UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. Melakukan pemindaian LJUN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha.

26 Pelaksana UN Tingkat Kab/Kota Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, terdiri atas unsur-unsur: – Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; – Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi yang menangani pendidikan madrasah dan seksi yang menangani pendidikan norformal: Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan);

27 Pelaksana UN Tingkat Kab/Kota Mempunyai tugas tanggung jawab, di antaranya: 1.menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN ; 2.mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database peserta UN; 3.Menetapkan titik transit yang aman sebelum bahan UN didistribusikan ke satuan pendidikan 4.menetapkan pengawas ruang UN 5.menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang UN. Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.

28 Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan yang dapat melaksanakan UN adalah: – sekolah/madrasah yang memiliki peserta UN minimal 20 orang (SMPLB dan SMALB tidak ada batas minimal jumlah peserta UN), terakreditasi, dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; – pondok pesantren, PKBM, dan SKB Pelaksana pendidikan kesetaraan yang memiliki peserta UN minimal 20 orang serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota; – institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi dengan Direktorat terkait atau langsung ditetapkan oleh Direktorat terkait untuk pelaksana UN di luar negeri.

29 7.PERAN PERGURUAN TINGGI DAN LPMP

30 Peran Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi berperan serta dalam penyiapan soal UN, dan mengawasi penggandaan, pendistribusian, pelaksanaan UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, serta pengembalian LJUN ke tempat pemindaian dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Perguruan Tinggi melakukan pemindaian LJUN UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.

31 Peran Perguruan Tinggi Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMA/MA, SMK/MAK, Paket C dan Paket C Kejuruan, di antaranya: 1.melakukan pengawasan pelaksanaan UN bersama LPMP 2.menetapkan koordinator pengawas UN kabupaten/kota 3.menetapkan pengawas satuan pendidikan 4.melakukan pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN bersama Panitia Regional, LPMP, dan Polri; 5.menjamin keamanan penyimpanan bahan UN di titik simpan terakhir bersama Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Polri 6.menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah diisi oleh peserta UN sampai ke tempat pemindaian.

32 Peran Perguruan Tinggi Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMA/MA, SMK/MAK, Paket C dan Paket C Kejuruan, di antaranya: 7.mengawasi penerimaan LJUN dari satuan pendidikan atau rayon dan memastikan amplop LJUN sudah dilem/dilak, ditandatangani oleh pengawas ruang, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan; 8.memindai LJUN dengan menggunakan software yang ditentukan oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat; 9.menjamin keamanan proses pemindaian LJUN; 10.menyampaikan hasil pemindaian LJUN ke Pelaksana UN Tingkat Pusat. Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.

33 Peran LPMP Melakukan pengawasan pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha. Melakukan pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan, bersama Perguruan Tinggi.

34 LPMP Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha, di antaranya: 1.melakukan pengawasan pelaksanaan UN; 2.menetapkan koordinator pengawas UN kab/kota; 3.melakukan pengawasan penggandaan dan distribusi bahan UN bersama Panitia Regional penggandaan dan distribusi, dan Polri; 4.menjamin keamanan penyimpanan bahan UN di titik simpan terakhir bersama Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Polri;

35 LPMP Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha, di antaranya: 5.menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah diisi oleh peserta UN serta bahan pendukungnya; 6.mengawasi penerimaan LJUN dari satuan pendidikan atau rayon dan memastikan amplop LJUN sudah dilem/dilak, ditandatangani oleh pengawas ruang, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan. Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.

36 8. PELAKSANAAN UN

37 Pendistribu-sian Kisi-kisi Koordinasi/ Sosialisasi Permen & POS Penyiapan Master Naskah I. PERSIAPAN IV. PELAKSANAAN DESJANFEBMARAPR Peserta UN Nilai Rapor dan US/M Pencetakan DNT II. PENDATAAN Proses Lelang Penggan- daan Master Pencetakan Naskah Pengawa- san Proses Pencetakan Pengiriman Bahan UN III. PENCETAKAN DAN PENGIRIMAN NASKAH NOV SMA Sederajat 14 APRIL 2014 Keterangan: DNT = Daftar Nominal Tetap US/M = Ujian Sekolah/Madrasah Time Line Penyelenggaraan UN Mei V. PENILAIAN Proses LJU Penila ian Kelul usan Eval uasi SMP Sederajat 5 Mei 2014

38 KPA BALITBANG Sumut Aceh Riau Kepri Sumbar Sumsel Babel Lampung Bengkulu DKI Banten Kalbar Jambi Kalteng Papua Pabar Malut Maluku Jabar Jateng DIY Jatim Kalsel Kaltim Kaltara Bali NTT NTB Sulsel Sulbar Sultra Sulut Sulteng Gorontalo Regional 1 Regional 2 Regional 3 Regional 4 Regional 5 Regional 6 Regional 7 Regional 8 Setiap Region Melaksanakan Proses Pengadaan PEMENANG LELANG Perusahaan PPK-UN Provinsi Pelaksanaan Pengadaan Bahan UN Kontrak

39 KISI KISI UN 1.Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. 2.Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud di atas menggunakan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran 2012/2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012.

40 Pelaksanaan UN Peserta UN: siswa dengan rincian: a)SMP/MTs dan SMPLB : 2,9 juta b)SMA/MA dan SMALB : 1,6 juta c)SMK/MAK : 1,1 juta Sisanya berasal dari peserta Program Paket B/Wustha dan Progam Paket C

41 Pengumuman Kelulusan Sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar /Pesantren mengumumkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat: 20 Mei 2014 untuk SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan; dan 14 Juni 2014 untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Paket B/Wustha. 22 September 2014 untuk UN Kesetaraan Periode II.

42 JADWAL UN

43 NoHari dan TanggalJamMata pelajaran 1 UN:Senin, 14 April – 09.30Bahasa Indonesia UN Susulan:Selasa, 22 April UN:Selasa, 15 April – 09.30Matematika UN Susulan: Rabu, 23 April UN: Rabu, 16 April – Bahasa Inggris Ujian Teori Kejuruan UN Susulan: Kamis, 24 April 2014 b. SMK/MAK

44 JADWAL UN: Program PAKET C

45 JADWAL UN

46

47 PENGGANDAAN & PENDISTRIBUSIAN 1.Penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilakukan oleh Pelaksana UN Tingkat Provinsi secara regional. 2.Pendistribusian bahan UN sampai ke titik simpan terakhir yang terletak di ibu kota provinsi atau kota lain yang ditetapkan. dilakukan oleh percetakan berkoordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Provinsi dan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota.

48 PENGGANDAAN & PENDISTRIBUSIAN 3.Pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMA/MA, SMK/MAK, SMALB, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke satuan pendidikan melibatkan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, LPMP, dan Polri. 4.Pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha dari provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke satuan pendidikan melibatkan LPMP dan Polri. 5.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan regional, penggandaan, dan pendistribusian bahan UN diatur oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

49 PENYIMPANAN & PEMANFAATAN SOAL UN Naskah soal UN yang sudah diujikan disimpan di satuan pendidikan penyelenggara UN dan dapat digunakan untuk proses pembelajaran setelah disimpan selama satu bulan.

50 BIAYA PELAKSANAAN 1.Biaya pelaksanaan Ujian S/M/PK menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang bersangkutan. 2.Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

51 SANKSI 1.Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan sanksi diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

52 Penjaminan Kredibilitas Hasil UN NoPERIHAL 1Ada Tanda “Dilarang Masuk Selain Peserta Ujian dan Pengawas, Serta Tidak Diperkenankan Membawa Alat Komunikasi” 2Pengawas ruang ujian mengumpulkan tas dan alat komunikasi elektronik seperti HP peserta UN dan pengawas ruang UN serta menempatkan di tempat yang aman 3Tiap pengawas menerima lembar rincian tugas 4Petugas presensi mengedarkan daftar hadir pengawas ruang ujian sebelum UN berlangsung atau setelah UN selesai 5Ada rincian tugas pengawas ruang UN dan pengawas satuan pendidikan

53 Penjaminan Kredibilitas Hasil UN NoPERIHAL 1Khusus untuk UN SMA sederajat, jumlah pengawas satuan pendidikan dari peguruan tinggi atau yang ditugaskan perguruan tinggi sebagai berikut: a. 1 orang untuk jumlah ruang UN: 1 s.d 4. b. 2 orang untuk jumlah ruang UN: 5 s.d 10 c. 3 orang untuk jumlah ruang UN > 10. 2LJUN dimasukkan ke dalam amplop LJUN dan dilem /dilak di ruang ujian dan ditandatangani oleh penanggung jawab ruang UN di amplop tempat pengeleman. 3Ada Berita Acara serah terima LJUN di ruang pelaksana disaksikan dan ditandatangani oleh koordinator pengawas satuan pendidikan

54 Penjaminan Kredibilitas Hasil UN NoPERIHAL 4Pengawas satuan pendidikan harus memastikan bahwa semua LJUN masuk dalam amplop yang telah dilem dan ditandatangani pengawas ruang UN 5Pengawas satuan pendidikan mengawasi perjalanan LJUN dari pelaksana UN ke rayon, dan dari rayon tempat pemindaian di perguruan tinggi negeri. 6Ada berita acara waktu berangkat dari satuan pendidikan pelaksana UN, waktu tiba di rayon, waktu berangkat dari rayon, dan waktu tiba di tempat pemindaian.

55 9. INFORMASI LAIN

56 Naskah Soal 1Distribusi ke Polres hari Jum’at, 4 April Distribusi ke Polsek hari Minggu, 13 April Paket Soal BEDA untuk tiap peserta paket soal/ amplop BESAR berisi 20 paket paket soal/ amplop SEDANG berisi 15 paket paket soal/ amplop KECIL berisi 10 paket Naskah soal dan LJUN jadi satu 3Isi amplop : daftar hadir, berita acara, tatib, pakta integritas, sampul pengembalian dan 2 buah segel (segel atas ditandatangani pengawas I dan segel bawah ditandatangani pengawas II) 4Jika terjadi kekurangan => ambil cadangan naskah di ruang tersebut. Jika tidak ada juga, diambilkan di ruang lain, ke madrasah / sekolah lain. Jika tidak ada juga, bisa di foto kopi.

57 HIMBAUAN 1SISWA DIMINTA BERANGKAT LEBIH PAGI, TERMASUK PENGAWASNYA. 2BERI MOTIVASI UNTUK ORANG TUA AGAR PUNYA PERHATIAN JUGA KEPADA PUTRA-PUTRINYA 3JAUHKAN ANAK-ANAK DARI STRESS 4KOORDINASI DENGAN PUSKESMAS TERDEKAT 5DIUPAYAKAN PRESTASI TAHUN 2014 LEBIH BAIK DARI TAHUN KEMARIN

58 Mari kita bangun bersama Ujian Nasional yang Bermutu, Bermanfaat, dan Bermartabat TERIMA KASIH

59 Sebagai contoh jika murid lembaga A jumlahnya = 22, jika tahun lalu mendapatkan alokasi naskah = 1 sampul Besar isi 20 dan 1 sampul kecil isi 10. Maka untuk tahun ini lembaga tersebut mendapatkan alokasi = 1 sampul sedang isi 15 dan 1 sampul kecil isi 10.


Download ppt "SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 BAGI KEPALA MTs DAN MA KABUPATEN MALANG 28 Maret 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google