Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Jakarta, 02 Juli 2013 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Jakarta, 02 Juli 2013 1."— Transcript presentasi:

1 Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Jakarta, 02 Juli

2 PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN 2 Program BSM adalah bantuan dari Pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK, MI, MTs, dan MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Tujuan Program BSM adalah: Menghilangkan halangan siswa miskin untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih baik Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa untuk bersekolah Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pendidikan Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan tingkat menengah atas LATAR BELAKANG

3 Kondisi saat ini: BSM diterima oleh seluruh kelompok pendapatan. BSM hanya menutup sepertiga biaya pendidikan. Periode pendistribusian BSM belum mengikuti periode tahun pelajaran. BSM dikelola oleh dua Kementerian dimana Kemdikbud mengelola BSM untuk Sekolah Umum dan Kemenag mengelola BSM untuk Sekolah Madrasah. BANTUAN SISWA MISKIN - BSM 3

4 TEPAT JUMLAH: TEPAT JUMLAH: BSM HANYA MENUTUP SEPERTIGA BIAYA PENDIDIKAN 4 Kebutuhan biaya personal (per tahun): Jenjang Pendidikan Biaya Personal (Rp) SD SMP SMA Bagi rumah tangga miskin, biaya pendidikan SMP atau SMA sekitar 30% dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Sumber: diolah dari Susenas 2009

5  Tingkat putus sekolah lebih tinggi pada kelompok pengeluaran (konsumsi) yang lebih rendah.  Siswa dari kelompok dengan pengeluaran (konsumsi) rendah mulai keluar sekolah pada kelas 3.  Waktu kritis: saat akhir (Mei-Juni) dan awal tahun ajaran (Juli) terutama saat transisi jenjang pendidikan SD  SMP; SMP  SMA/SMA. TEPAT WAKTU: Ketepatan waktu penyaluran BSM dapat membantu keberlanjutan sekolah siswa dari keluarga miskin (antar jenjang kelas dan antar jenjang pendidikan) 5 Keberlanjutan Pendidikan berdasarkan Kuintil Pengeluaran Lama (Tahun) Bersekolah Persentase (%) Kuantil Pengeluaran 1 (terendah) Kuantil Pengeluaran 2 Kuantil Pengeluaran 3 Kuantil Pengeluaran 4 Kuantil Pengeluaran 5 (tertinggi) Sumber: Susenas (2011)

6 JUMLAH PENERIMA BSM DALAM RAPBN-P )Siswa yang berasal dari 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebanyak siswa. 2)Siswa yang dianggap miskin oleh sekolah, namun tidak memiliki KPS yang besarnya adalah 2/3 x 20% penerima BSM tahun 2013, sebanyak siswa.  Total penerima BSM adalah sebanyak siswa. 6

7 Penjelasan : I = Jumlah Penerima BSM 2013 ( siswa). II= B+C+D = Usulan Jumlah Penerima BSM RAPBN-P 2013 ( ). A= Jumlah Penerima BSM 2013 pada kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi dari pagu (inclusion error). B = Buffer (2/3 x 20% penerima BSM tahun 2013). C = 30% penerima BSM 2013 yang memiliki Kartu PS. D = Siswa baru penerima BSM yang memiliki Kartu PS ( siswa). A B CD JUMLAH PENERIMA BSM DALAM RAPBN-P siswa APBN 2013: siswa 7 II I siswa 7

8 8 No JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH SISWA (Rb) JUMLAH CAKUPAN PADA RKA-KL 2013 JUMLAH CAKUPAN PADA RAPBN-P 2013 TOTAL ANGGARAN APBN & APBN-P SASARAN SISWA (Rb) SASARAN(%)ALOKASI (Milyar) SASARAN SISWA **) (Rb) SASARAN (%) ALOKASI *) (Milyar) ALOKASI A Kemendikbud ,23.190, ,530, , ,10 1.SD/SDLB ,11.285, ,332, , ,20 2.SMP/SMPLB ,9717, ,032, , ,80 3.SMA/SMK ,61.187, ,222, , ,10 B Kemenag ,41.453, ,539, , , MI ,0522, ,846,3 604, , MTs ,3535, ,932,8 495, , MA ,6394,7 433,940,0 295,5 690,20 TOTAL ,44.643, , ,032, , , ,10 Catatan: *) Usulan alokasi BSM dalam APBN-P 2013 ini, belum termasuk Usulan untuk Alokasi Tambahan BIDIK MISI pada APBN-P 2013 yang diajukan sebesar Rp. 100,8 Milyar. **)Jumlah penerima manfaat rb Siswa dan Tambahan Buffer rb siswa. KEBUTUHAN ANGGARAN BSM

9 USULAN NILAI MANFAAT PROGRAM BSM 2013 JENJANGNILAIBSM (RAPBN 2013) USULAN NILAI BSM (RAPBN-P 2013) TAMBAHAN MANFAAT (RAPBN-P 2013) TOTAL TAMBAHAN APBN-P (2013) TOTAL MANFAAT (2013) (1)(2)(3)(4)(5) = (3)+(4)-(2)(6) = (3)+(4) SD MI SMP MTs SMA/SMK MA 9

10 PENYEMPURNAAN BSM : PENETAPAN SASARAN BSM BERBASIS RUMAH TANGGA Tim Pengelola Provinsi Tim Pengelola Kab/Kota Rekap Nama, NIS, Kelas, diteruskan ke Provinsi Sekolah mengumpulkan Kartu. Nama, NIS, Kelas Siswa yang memiliki kartu, dikirimkan ke Kab/Kota Rekap Nama, NIS, Kelas, diteruskan ke Pusat Tim Pengelola Pusat Menerbitkan SK Nama, NIS, Kelas PT Pos PT Pos mengirimkan Kartu ke RT Sasaran Anak /orang tua membawa kartu ke Sekolah masing- masing Pre-printed nama/ informasi anak Pembayaran tetap menggunakan mekanisme yang masih berjalan 10 Basis Data Terpadu Nama dan Alamat

11 Maret/April Januari Agus/Sep Juli May/Juni Semester 1 Tahun Pelajaran USULAN PERUBAHAN JADWAL PENYALURAN BSM DAN DISTRIBUSI KARTU* Juni/Juli Semester 2 Tahun Pelajaran Distribusi Kartu Perlindungan Sosial (semua kelas) Tahun Pelajaran Baru Penyaluran BSM Semester 1 tahun pelajaran baru. Tahun Pelajaran Baru Penyaluran BSM Semester 2 tahun ajaran berjalan *) Penyaluran BSM sebelumnya dilakukan satu kali pada bulan Maret/April 11

12 MEKANISME PENGUSULAN ANAK CALON PENERIMA BSM (1) Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk mendapat manfaat BSM, maka: 1. Siswa akan membawa salah satu bukti berikut ke sekolah: a.Kartu Perlindungan Sosial yang disertai bukti tambahan berupa: i.Kartu Keluarga yang nama Kepala Keluarganya sama dengan nama Kepala Rumah Tangga di Kartu atau; ii.Surat Keterangan dari Kepala RT/RW/Dusun/Setara (Format Surat Keterangan) jika: a)Nama Kepala Keluarga tidak sama dengan nama di Kartu namun alamat di Kartu Keluarga sama dengan alamat di Kartu, atau; b)Keluarga/Rumah Tangga tidak memiliki Kartu Keluarga. b.Kartu Calon Penerima BSM khusus Kelas 1 SD/MI dan Kelas 7 SMP/MTs yang dibagikan sebelum Tahun Pelajaran baru 2013/

13 2.Kepala Sekolah/Madrasah bersama Komite Sekolah/ Madrasah memutuskan Calon Penerima BSM yang berasal dari Kartu Perlindungan Sosial seperti butir 1 (satu) dan Kartu Calon Penerima BSM Kelas I dan Kelas VII diatas dan memasukkan seluruh nama anak calon penerima BSM ke dalam Formulir Rekap Kartu (Formulir 1). 3.Kepala Sekolah/Madrasah bersama dengan Komite Sekolah/Madrasah dapat mengusulkan nama anak lain yang dianggap pantas mendapatkan BSM (diluar penerima Kartu seperti di butir nomer 1 diatas) dan dimasukkan ke dalam Formulir Usulan Siswa/FUS (Formulir 2). MEKANISME PENGUSULAN ANAK CALON PENERIMA BSM (2) 13

14 5.Kriteria anak lain yang dianggap pantas mendapatkan BSM seperti di butir 3 (tiga) diatas adalah sbb.: a.Orang tua siswa terdaftar sebagai Peserta PKH (Program Keluarga Harapan), atau; b.Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau; c.Yatim dan/atau Piatu, atau; d.Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18 tahun). 6.Kepala Sekolah/Madrasah kemudian menyerahkan Rekap Sekolah/ Madrasah (Formulir 1 dan 2) kepada Dinas Pendidikan/Kankemenag Kab/Kota. MEKANISME PENGUSULAN ANAK CALON PENERIMA BSM (3) 14

15 TITIK KRITIS PELAKSANAAN BSM 1.Di Tingkat Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran Diperlukan Sosialisasi Program BSM dengan mekanisme baru untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan RTS, sehingga seluruh Rumah Tangga Miskin yang berhak mendapatkan BSM dapat membawa KPS ke Sekolah/Madrasah, sehingga anak-anak mereka dipastikan mendapat BSM. 2.Di Tingkat Sekolah/Madrasah Sosialisasi sangat diperlukan agar Sekolah dapat segera menetapkan penerima BSM, yaitu: o Pemahaman kepala sekolah dan Komite Sekolah tentang mekanisme baru penyaluran BSM o Penetapan Siswa miskin pemilik KPS yang berhak mendapatkan BSM o Penetapan Siswa yang dianggap miskin oleh sekolah, namun tidak memiliki KPS (buffer) Sosialisasi di Tingkat sekolah harus disampaikan kepada Kepala sekolah, Pengawas, Guru, dan Komite Sekolah. 15

16 TITIK KRITIS PELAKSANAAN BSM 3.Pendampingan kepada Sekolah oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag dalam merekap data penerima BSM 4.Di Tingkat Pusat (kemdikbud dan Kemenag) dan Dinas Kabupaten/Kota o Memastikan buffer mencukupi pada tingkat sekolah o Memastikan sasaran penerima BSM sebanyak 15,4 juta siswa dari 15,5 juta RT miskin dapat dimanfaatkan secara optimal o Menggunakan mekanisme pengaduan bila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan o Menggunakan mekanisme respon dari Kemdikbud/Kemenag dan Dinas untuk memasttkan pencapaian sasaran penerima BSM 5.PT POS Ketepatan waktu penyaluran BSM oleh PT POS Bila letak Kantor Pos Pembantu jauh dari Desa tempat tinggal penerima BSM, jika dimungkinkan Kantor Pos yang datang ke sekolah, bukan anak yang mendatangi Kantor Pos 16

17 17


Download ppt "Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Jakarta, 02 Juli 2013 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google